Journal of Law and Policy Transformation
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2018)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Yuridis Hak Erfpacht Verponding Hak Pengelolaan Lahan Kota Batam ]]>
<![CDATA[Syarief, Elza]]>;
<![CDATA[Prayogo, Agung]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.63 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab pihak Badan Pengusahaan Batam belum membebaskan atau mengganti rugi hak erfpacht verponding atas tanah di Batam, menganalisis keberadaan tanah dengan status Hak erfpacht dapat/tidak dialihkan kepada pihak ketiga dengan alas HPL dan menganalisis solusi yang dapat dilakukan agar tanah hak erfpacht di atas HPL dapat diakui kepastian hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi serta dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Badan Pengusahaan Batam belum membebaskan hak erfpacht verponding atas tanah di Batam, karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.Solusi yang dapat dilakukan agar tanah hak erfpacht di atas HPL dapat diakui kepastian hukumnya dengan mengukuhkan menjadi hak baru.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Irvan, Teuku]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.597 KB)
<![CDATA[Kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh perairan laut karena sekitar 408.205 kilometer persegi atau sekitar 96% dari luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentangan lautan. Penelitian ini membahas tentang pembentukan Badan Usaha Pelabuhan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan Badan Usaha Pelabuhan dan penyelesaian permasalahan terhadap kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan menganalisis data primer dan data sekunder. Penelitian ini memaparkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah mempunya Badan Usaha Pelabuhan dengan nama PT. Pelabuhan Kepri. Namun memiliki kendala terkait pembangunan pelabuhan dan lokasi. Penyelesaian terhadap masalah tersebut adalah meminta agar pemerintah pusat menghibahkan asestnya kepada pemerintah daerah (Provinsi Kepulauan Riau). Pemerintah daerah seharusnya membangun pelabuhan tersebut secara bertahap.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penerapan Permendagri tentang Paten Terhadap Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Karimun ]]>
<![CDATA[Dinovri, Irwan]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.112 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Permendagri Nomor 04 tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kesadaran Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Karimun. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjabarkan hambatan/kendala dan upaya-upaya dalam Penerapan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Karimun. Pelayanan di bidang administrasi merupakan salah satu tugas yang sangat penting bagi negara untuk memberikan pelayanan umum pada warga masyarakat yang sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, khususnya pada pasal 18A ayat (2) dan pasal 34 ayat (3). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi lapangan.]]>
<![CDATA[Tugas Pokok Fungsi Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Hendrayani, Tuti]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.226 KB)
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dan memberi solusi terhadap permasalahan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang yang diterapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang bagi pegawai tersebut tidak ada yang sesuai dan efektif dengan tugas pokok dan fungsi organisasi pelaksanaan proses pekerjaan pegawai. Hal ini memberi kesan seperti adanya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.]]>
<![CDATA[Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Riady, Pande Made Handika]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.029 KB)
<![CDATA[Posisi wilayah Republik Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai titik transit (bahkan terdapat indikasi yang mengarah menjadi tempat tujuan) yang menjanjikan bagi para imigran ilegal untuk menuju negara ketiga (khususnya Australia). Bahwa permasalahan pengungsi bukan sekedar isu, sehingga permasalahan ini perlu ditangani secara serius dan terencana bersama-sama antar instansi terkait. Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai salah satu Instansi yang memiliki fungsi utama dalam penanganan pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulaun Riau terhadap penanganan pengungsi berdasarkan perspektif Hukum Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis untuk memberikan rekomendasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terhadap penanganan Pengungsi dalam perspektif Hukum Keimigrasian.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif ]]>
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.129 KB)
<![CDATA[Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance). Salah satu aspeknya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara transparan melalui system eProcurement. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat genting di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan data per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, sejatinya Indonesia sudah mempunya seperangkat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, dan disertai dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada Pemerintahan Kota Batam (PEMKO). Kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Procurement dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam.]]>
<![CDATA[Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Antara Bpjs Kesehatan Dengan Rsudaerah Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Adrian, Rika]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (142.23 KB)
<![CDATA[Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat 2 dan 3. Tujuan tersebut semakin dipertegas melalui UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum sosiologis dimana data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan RSUD Tanjungpinang telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Meskipun, akta perjanjian kerjasama yang dibuat antara BPJS Cabang Tanjungpinang dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang termasuk jenis perjanjian dibawah tangan, namun berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata bahwa akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.]]>
<![CDATA[The Exception of National Treatment Principle of Gatt in Indonesia ]]>
<![CDATA[Probosambodo, Yokhebed Arumdika]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.111 KB)
<![CDATA[The purpose of this study is to describe clearly and carefully about the exception of National Treatment principle of the GATT/WTO whether it is justifiable or not. It also aims to analyze the obstacles that hinder Indonesia in implementing international agreements, in particular the National Treatment principle of GATT/WTO completely, and to find out the consequences if Indonesia continues to apply the exceptions of the National Treatment principle of GATT/WTO. Based on the result of this research showed that the exceptions of the National Treatment principle that was imposed by Indonesia was violating the rule of GATT/WTO. Furthermore, the uncertain regulation and the confusion are the obstacles that hinder Indonesia in implementing the National Treatment principle of GATT/WTO completely, thus Indonesia should make a clearly decision whether it is a Monism or a Dualism country to determine which law should be more supreme, International Law or National Law?. The consequences impose on a state when violating a GATT/WTO agreement is very influential and harms the state itself, because it would be excommunicated from the international trade.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Puradinata, Eka]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.975 KB)
<![CDATA[Bintan memiliki banyak potensi wisata seperti wisata alam dan budaya. Penelitian bertujuan untuk memaparkan kebijakan kepariwisataan yang telah laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan capaian pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bintan pada tahun 2014 dan rencana yang diambil Pemerintah Kabupaten Bintan dalam perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Bintan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara rencana pariwisata Kabupaten Bintan disusun dalam 3 kelompok rencana yaitu Sistem Pengunaan Wilayah, Program Fokus pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Bintan, dan Program Sektor Terkait.]]>
<![CDATA[Perlindungan terhadap Hasil Karya Cipta Pengrajin Hijab di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Shahrullah, Rina Shahriyani]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.215 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis kendala dalam menerapkan perlindungan hak cipta bagi industri hijab di Kota Batam yang merupakan pengetahuan masyarakat tradisional di Kota Batam. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlidungan hak cipta bagi industri hijab di Batam didasarkan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.]]>
