cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2021): March" : 5 Documents clear
Pandangan Hukum Progresif Terhadap Penerapan Metode Omnibus Law Di Indonesia Priskila Fransiska; Elisabeth Yulia
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 6 No 1 (2021): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v6i1.319

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berdasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dinilai banyak pengaruh ajaran legal positivism, hukum dinilai kaku dan menyebabkan banyaknya regulasi yang dimiliki Indonesia. Banyaknya regulasi tersebut dianggap cukup memprihatinkan, dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas regulasi di Indonesia. Sehingga, Pemerintah kemudian mencoba metode baru, yaitu metode omnibus law dalam melakukan penyederhanaan regulasi di Indonesia. Upaya pemerintah dalam memangkas obesitas regulasi melalui metode omnibus law dianggap cacat formil karena tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Pandangan hukum progresif terhadap omnibus law perlu kemudian untuk melihat aspek substansial yang nyata dan hidup dalam masyarakat dan pertimbangan perspektif sosial perlu untuk disesuaikan dan Pemerintah perlu untuk tetap menggali aspek yang nyata dalam masyarakat.
Analisis Perubahan Pengaturan Amdal Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ditinjau Dari Perspektif Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Sabda Sarah Bunda Medellu; Stephanie Elisandra Lorin Ledo
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 6 No 1 (2021): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v6i1.320

Abstract

Adanya perubahan nomenklatur Izin Lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diganti dengan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009. Perubahan-perubahan terkait AMDAL dan juga Izin Lingkungan yang diubah menjadi Persetujuan Lingkungan menarik untuk dikaji lebih lanjut dan apakah perubahan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-udangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Hasilnya yaitu: Petrama, perubahan mengenai AMDAL dalam UU No. 20 Tahun 2011 mempersempit bentuk partiispasi publik dalam penyusunan AMDAL, menghapuskan Komisi Penilai AMDAL serta juga mengubah fungsi AMDAL menjadi dokumen prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha. Kedua, perubahan dalam pengaturan mengenai dokumen AMDAL sedemikian rupa, asas kelestarian dan keberlanjutan serta konsep pembangunan berkelanjutan tidak dapat diimplementasikan kedepannya dengan baik dan cermat.
Sudut Pandang Kehidupan Layak John Finnis Pada Penerapan Pareto Optimal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Ferdinand Soejanto; Tomi Hadi Moelyono
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 6 No 1 (2021): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v6i1.321

Abstract

World Economic Forum mencatat bahwa pada tahun 2020 permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia akan meningkat sebesar 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) persen. Permasalahan kerusakan lingkungan yang meningkat tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah hingga perbuatan nakal masyarakat Indonesia. Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo tidak mempertimbangkan lebih lanjut atas bahayanya kerusakan lingkungan. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian dibahas dengan sudut pandang kelayakan hidup menurut John Finnis dengan mengkaitkan penerapan ‘pareto optimal’ dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ini merupakan penelitian yuridis normative, yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau pendekatan teoritis berupa prinsip ‘pareto optimal’ dan analisis ekonomi dalam hukum serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasilnya yakni Pertama, penerapan prinsip pareto optima dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak menerapkan proses win to win kepada seluruh pihak yang bersangkutan pada suatu proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kedua, penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara jelas melalui peraturan perundang-undangan bahwa hukum administrasi menjadi elemen penting dan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Penyelesaian Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls Dengan Prinsip Pencemar Membayar Peni Verawati; Johanes Hattazohahau Dachi
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 6 No 1 (2021): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v6i1.330

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak sangat memprihatinkan terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, keamanan, serta kerusakan lingkungan hidup atau ekologi. Dalam penyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, hakim perlu menerapkan prinsip pencemar membayar dengan mempertimbangkan kerugian ekologis yang terjadi. Dengan demikian keadilan lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan penegakan hukum lingkungan modern.
Analisis Ketentuan Pidana Uu Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Asas Welvaarstaat Yohanes Baptista Cahaya Misjuan; Kristofer Tampubolon
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 6 No 1 (2021): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v6i1.331

Abstract

Perjuangan terhadap isu hukum pidana perburuhan dikalangan serikat pekerja/buruh disebabkan karena beberapa hal, mulai minimnya tingkat penangan perkara oleh penyidik, tidak ada hukum formil penegakan pidana ketenagakerjaan, pemahaman aparat kepolisian terhadap pidana ketenagakerjaan tergolong minim. Perwujudan dari rekomendasi terkait penyempuranaan insturmen hukum yang dilakukan oleh pemerintah sudah dilakukan, namun yang terjadi justru terdapat penolakan dari para aktivis buruh dan serikat pekerja/buruh. Terkait dengan isu bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dalam pembentukannya menarik bila dikaji dari asas welvaartstaat. Asas Welvaarstaat sendiri adalah asas yang terdapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas Welvaarstaat menghendaki bahwa undang-undang dibuat sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasilnya yaitu ketentuan hukum pidana ketenagakerjaan bila ditinjau dari aspek ketentuan pasal sudah memenuhi aspek kepastian hukum dan kebijakan hukam tidak hanya untuk kepentingan negara, akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat negara Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019): March Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 1 (2018): March Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 1 (2015): March Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 1 (2014): March Vol 1 No 1 (2014) More Issue