Sapientia Et Virtus
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Articles
123 Documents
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENYELESAIAN HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[Retnowati, Tutiek]]>;
<![CDATA[Darmadi, Sujarwo]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.243 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.51
<![CDATA[Penjualan kendaraan bermotor secara kredit mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada dasarnya selalu menggunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang notabene lembaga finance akan memberlakukan perjanjian jaminan dalam memberikan kredit untuk memiliki kendaraan bermotor. Perjanjian kredit kendaraan bermotor tersebut adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian tersebut harus tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya. Jika perjanjian tersebut diingkari, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka segala akibat hukum dari perjanjian tersebut akan membebaninya. Penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu secara mediasi dan litigasi.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBAHARUAN REGULASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH ]]>
<![CDATA[Steven, Albert]]>;
<![CDATA[Gumansalangi, Aprilo Gerald]]>;
<![CDATA[Prasetiyawati, Yusiana Eka]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.23 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.52
<![CDATA[Kehidupan beragama di Indonesia seringkali disorot. Sebabnya, seringkali terjadi polemic terkait pendirian rumah ibadah. Adanya Peraturan Bersama 2 Menteri yang mengatur perizinan pendirian rumah ibadah menuai kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Peraturan Bersama 2 Menteri dianggap melanggar hak konstitusional warga negara untuk beribadah. Di sisi lain, pendirian rumah ibadah di Indonesia merupakan hal yang sensitif bagi beberapa pihak karena agama tidak lepas dari unsur politis. Oleh karena itu perlu adanya kajian tentang urgensi adanya pengaturan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Jika dilihat dari perspektif hak konstitusional, maka seharusnya pengaturan pendirian rumah ibadah di Indonesia tidak melanggar prinsip nondiskriminasi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PUBLIK BAGI PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENGAWASAN ALIRAN SESAT ]]>
<![CDATA[Winandi, Woro]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.543 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.54
<![CDATA[Masyarakat Indonesia dahulu sangat dikenal sebagai masyarakat toleran terhadap perbedaan baik dari suku, agama, ras dan antar golongan. Di Indonesia terdapat kelompok-kelompok minoritas keagamaan seperti Kristen, Katolik, bahkan kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Dahulu kelompok-kelompok minoritas keagamaan tersebut dapat hidup tenang berdampingan dengan kelompok keagamaan mayoritas dalam menjalankan agama atau keyakinannya tanpa rasa takut adanya intimidasi dan penyerangan.Namun dinamika kehidupan beragama membentuk sikap yang berbeda oleh masyarakat. Dalam dinamika tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menangani potensi konflik horizontal di masyarakat.]]>
<![CDATA[KRITIK POSITIVISME DALAM HUKUM MODERN ]]>
<![CDATA[Nalle, Victor Imanuel]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.99 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i1.55
<![CDATA[Positivisme memiliki pengaruh yang besar terhadap ilmu pengetahuan, tak terkecuali ilmu hukum. Kendati beberapa ahli hukum mengidentifikasi ilmu hukum bersifat sui generis, namun pada perkembangannya ilmu hukum tidak dapat lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Pengaruh positivisme dalam ilmu hukum dapat dilihat pada keterpisahan hukum dan moralitas. Validitas pun ditentukan oleh apakah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip prinsip ini berpotensi menjadikan hukum sekedar sebagai instrumen negara.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERPAJAKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2239 K/PID.SUS/2012) ]]>
<![CDATA[Dwiatmoko, Arief]]>;
<![CDATA[Surojo, Bambang]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.983 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.56
<![CDATA[Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan sistem self assessment telah banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang ?nakal? untuk mengecilkan nilai pajaknya atau bahkan tidak mau membayar pajaknya. Misalnya kasus tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang terjadi atas empat belas perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Asian Agri Group (AAG) yang telah mengecilkan nilai pajaknya untuk mengambil keuntungan perusahaannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh keempat belas perusahaan yang tergabung dalam perusahaan Asian Agri Group (AAG) merupakan tindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Berdasarkan Strict Liabilility Concept dan Vicarious Liability Concept, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP dan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KUP bagi para pimpinan masing-masing korporasi tersebut yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.]]>
<![CDATA[PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Taslim, Galuh Lintang]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.207 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.58
<![CDATA[Pada masa perkembangan teknologi dan perindusrian, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat pesat. Semakin banyaknya industri yang bermunculan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dan meningkat. Perkembangan teknologi dan kemajuan industri akan berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Eksploitasi alam yang berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestariannya yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk kepentingan sesaat harus dihentikan, karena akan berakibat kerusakan lingkungan, karena hal ini tidak bisa kita pungkiri jika nantinya industri tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan-kegiatan industri yang menghasilkan limbah, berjumlah besar dan bermacam-macam jenisnya yang akan mencemari lingkungan.]]>
<![CDATA[KEADILAN TRANSISIONAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Winandi, Woro]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.475 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.59
<![CDATA[Pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negara-negara otoriter menimbulkan korban pelanggaran berat HAM. Akibatnya, pada saat terjadi masa transisi dari rejim otoriter kepada rejim yang demokratis muncullah tuntutan penyelesaian pelanggaran berat HAM yang disuarakan oleh korban pelanggaran berat HAM beserta ahli warisnya. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, yang pernah diperintah oleh rejim otoriter yang menggunakan hukum represif untuk melanggengkan kekuasaan pada periode 1966-1998. Seiring bergulirnya reformasi tahun 1998, terjadilah masa transisi di Indonesia yang membawa dampak reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang hukum.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI MORALITAS YANG RASIONAL DALAM HUKUM ]]>
<![CDATA[Nalle, Victor Imanuel W.]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.618 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.61
<![CDATA[Hukum dalam konteks modernitas, sebagai instrumen rekayasa sosial, seringkali dibenturkan dengan konsep hukum sebagai tatanan moral yang diusung oleh hukum kodrat. Hukum sebagai instrumen rekayasa sosial oleh penganut positivisme dipandang lebih rasional, sedangkan moralitas dalam hukum kodrat cenderung diparalelkan dengan moralitas agama. Hal ini disebabkan teori hukum kodrat didominasi filsafat Thomas Aquinas yang banyak dipengaruhi oleh aspek teologis. Padahal moralitas dalam hukum modern tidak melekat pada doktrin atau dogma agama. Moralitas dalam hukum modern justru dapat dirasionalkan dengan akal budi manusia. Dengan demikian hukum tidak perlu disterilkan dari moralitas sebagaimana pendapat positivisme. Kemanfaatan dan keadilan dalam hukum justru akhirnya dapat dibangun berlandaskan moralitas yang rasional.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Boediningsih, Widyawati]]>;
<![CDATA[Wijaya, Mikha]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.535 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v2i2.64
<![CDATA[Perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik. Salah satu faktornya adalah reklame karena dengan pemasangan reklame suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung. Hal ini dapat meningkatkan hasil penjualan produk suatu perusahaan. Namun sudah terlalu banyak papan reklame yang dibangun di kota ini dan juga banyak terjadi pelanggaran pelanggaran dalam bidang perizinan reklame sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan reklame oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi oleh karena beberapa hal, misalnya papan reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau, tidak ada izin, belum melunasi pajak. Hal ini adalah salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI PENGATURAN KAMPANYE LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Akbar, M. Nashrulloh]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.164 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.66
<![CDATA[Salah satu tahapan penting dalam sebuah Pemilu adalah kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas maka kampanye harus menjamin adanya prinsip free and fair dan adanya aturan yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini melihat cara kerja regulasi sebagai acuan pelaksanaan kampanye. Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diharapkan mampu menutupi kelemahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ternyata keberadaan Undang-Undang yang baru belum mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye sehingga menyebabkan masalah hukum dalam penerapannya. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi dalam Undang-Undang tersebut agar tercipta persaingan yang bebas dan adil demi terlaksanaya Pemilu yang berintegritas.]]>
