cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bayu Indra P
Contact Email
bayuindraper@gmail.com
Phone
+6281216862688
Journal Mail Official
bayuindraper@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. banyuwangi,
Jawa timur
INDONESIA
JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
Published by Universitas PGRI Banyuwangi
ISSN : -     EISSN : 25416707     DOI : https://doi.org/10.36526/jppkn.v4i2.671
Core Subject : Education,
Education
Jurnal JPPKn adalah Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila & Kewareganegaraan yang diterbitkan Program Studi PPKn FKIP Universitas PGRI Banyuwangi dua kali setahun yaitu April dan Oktober. JPPKn menerima artikel ilmiah hasil penelitian atau kajian analisis kritis dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan nilai dan moral, Pendidikan kebangsaan, Pendidikan kemasyarakatan, demokrasi , Filsafat, Nilai, dan Etika, Hukum dan Konstitusi; Politik dan Pemerintahan; Sosial dan Budaya yang belum pernah/tidak dalam pertimbangan dipublikasikan pada penerbit lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)" : 5 Documents clear
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN PLT BLAMBANGAN (Studi Kasus PLT Perempuan di Desa Blambangan) Era Dewantika; Roudhotul Jannah
JPPKn Vol 6 No 2 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v6i2.1658

Abstract

Pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan seringkali menyebabkan kesenjangan gender, karena laki-laki biasanya bekerja di sektor publik sedangkan perempuan berada di sektor domestik. Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 1) mengetahui persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan PLT perempuan di Desa Blambangan, kecamatan Muncar, kabupaten Banyuwangi; 2) mengetahui persepsi masyarakat terhadap kemampuan PLT perempuan dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Blambangan, kecamatan Muncar, kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini adalah dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Desa Blambangan setelah meninggalnya bapak Ndirin desa Blambangn memiliki kepala desa baru yang bernama bapak Soeran tetapi itu juga tidak berlangsung lama karena bapak Soeran meninggal dunia karena kecelakaan, dan setelah itu dua kali berganti kepala desa tersebut tidak bisa abadi atau tidak bisa sampai akhir menjalankan tugasnya. Masyarakat desa Blambangan percaya akan mitosnya, bahwasannya jika kepala desa Blambangan sudah meninggal tiga kali berturut – turut dengan penyebab yang sama yaitu kecelakaan. Jadi sampai sekarang masyarakat desa Blambangan tidak ada yang mau menjadi atau mencalonkan sebagai Kepala Desa Blambangan, karena mereka takut akan nasib yang akan diterima sama dengan nasib para Kepala desa yang sudah tiada. Akhirnya desa Blambangan di bawa kepeimpinan PLT seorang perempuan.
DISKRIPSI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI LINGKUNGAN PAKIS BANYUWANGI Hakim; Ayatin
JPPKn Vol 6 No 2 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v6i2.1659

Abstract

Covid-19 merupakan suatu virus yang yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui meyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndromr (SARS). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penelitan ini menggukanan teknik analisis data kualitatif. Untuk proses analisis data model ini ada tiga proses, yaitu: a) reduksi data, b) penyajian data, dan c) penarikan kesimpulan . Adapun lokasi penelitian ini di kelurahan Pakis kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Beberapa usaha yang dilakukan masyarakat lingkungan Pakis khususnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk mencegah penyebaran Virus Corona seperti: a) pola hidup sehat, b) penyuluhan, c) sosialisasi prokes (jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun atau antiseptic), d) pembagian 1000 (seribu) masker gratis kepada masyarakat, e) pembagian sembako kepada pegawai aum (amal usaha muhammadiyah), dan f) penyemprotan disfiktans pada fasilitas umum
ANALISA HUKUM DOSEN YANG MELAKUKAN RANGKAP PROFESI SEBAGAI ADVOKAT Arie Ramadhani
JPPKn Vol 6 No 2 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v6i2.1660

Abstract

Pada fenomena rangkap profesi yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum ini, ada pula para praktisi pengemban profesi hukum yang mengemban profesi sebagai advokat, ternyata melakukan rangkap profesi sebagai dosen atau tenaga pegajar di suatu perguruan tinggi, baik di fakultas hukum, program magister kenotariatan atau program pasca sarjana lainnya. Pengembanan rangkap jabatan atau profesi itu juga bisa berlaku sebaliknya artinya Dosen juga merangkap profesi sebagai Advokat. Pengembanan jabatan atau profesi rangkap sebagai Advokat dan juga sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan dan sebaliknya apakah dosen boleh atau tidaknya merangkap sebagai Advokat. Keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang terkadang berujung pada kondisi ketidak-pastian hukum.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode library reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS. Dosen PNS, Dosen PNS DPK begitu juga dengan dosen PTN non PNS yang berstatus PPPK tidak dapat menjadi Advokat, di karenakan status kepegawaiannya tunduk pada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK ( STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI BANYUWANGI 2020 DI KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI ) Vintan Trisasti Putri; Sri Sedar Marhaeni
JPPKn Vol 6 No 2 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v6i2.1661

Abstract

Pendidikan dan politik adalah dua elemen yang sangat penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari partisipasi sosial pada umumnya sangatlah menentukan berhasilnya pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kehidupan politik. Penelitian ini menggunakan kualitatif diskriptif. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data yang terkumpul direduksi, selanjutnya data dianalisa dan diverifikasi melalui beberapa teknik Partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari partisipasi sosial pada umumnya sangatlah menentukan berhasilnya pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang kehidupan politik. Oleh karena itu hasil pengamatan dari peneliti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Tingkat pendidikan di Banyuwangi sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam politik. Apalagi dalam partisipasi masyarakat dlam pemilihan bupati Banyuwangi.
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PEMBANGUNAN PABRIK INDUSTRI KERETA API TERHADAP MASYARAKAT DESA KETAPANG KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI Nur Santi; Ayip Misdi
JPPKn Vol 6 No 2 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : PPKn Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/jppkn.v6i2.1662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar Industri kereta api di kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengembangan masyarakat. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel snowball sampling. Metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpul direduksi, disajikan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan (1) dampak sosial kehadiran perusahaan dilihat dari tenaga kerja dinilai belum membawa perubahan yang berdampak positif karena Industri kereta api hanya sedikit menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar yaitu didesa ketapang sendiri, karena lebih banyak mengambil tenaga kerja berasal dari luar. (2) dampak sosial sistem kekerabatan baik individu maupun kelompok baik Kehidupan antara kedua desa sudah saling terbuka sudah tidak bermusuhan tidak menimbulkan konfilik atau pertentangan lagi karena pertemuan mereka dalam pekerjaan di Industri kereta api (3) dampak ekonomi yaitu pendapatan/gaji yang diperoleh tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan masih kurang dan hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ump yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan. (4) dampak sosial dari status fasilitas hanya barang perabotan rumah tangga seperti alat-alat masak, dan perabotan ruang tamu dan yang lain bersifat barang kredit.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2021): JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 5 No 2 (2021): . Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2016) More Issue