cover
Contact Name
Nurul Izzah Lubis
Contact Email
nurulizzah.potensi@gmail.com
Phone
+6281260999253
Journal Mail Official
nurulizzah.potensi@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Jurnal Power in International Relations (PIR) . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal PIR : Power in International Relations
ISSN : 25287192     EISSN : 27210510     DOI : 10.22303
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Power in International Relations (PIR) adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan. Jurnal Power in International Relations (PIR) diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Februari. Jurnal ini terbuka untuk umum dan tujuan utamanya adalah untuk berbagi pengetahuan kajian dalam bidang hubungan internasional, politik, ekonomi dsb.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019" : 6 Documents clear
KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MEDAN-PENANG) Stivani Ismawira Sinambela
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.597 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.173-184

Abstract

Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan:  1) Decisions Making Process yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) Paradiplomacy yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan Pemerintah sub-nasional di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kewenangan pada Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan hubungan luar negeri, kerjasama Sister City dengan Kota Penang adalah MoU yang telah disepakati bersama belum mengalami pembaharuan sejak tahun 1984, hal tersebut menunjukan adanya stagnansi pada hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang. Selain MoU yang tidak mengalami perubahan sejak disepakati oleh kedua belah pihak, terdapat beberapa hambatan yang terbagi menjadi dua, yaitu External Government Issues dan Internal Government Issues.
KEBIJAKAN OUT-REACH DALAM PENANGANAN MIGRAN DI KOTA MAKASSAR Umiyati Haris; Suryadi Lambali; Sukri Sukri; Achmad Zulfikar
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.228 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.185-200

Abstract

Permasalahan implementasi kebijakan dalam menangani pengungsi di Kota Makassar tidak berjalan secara maksimal meskipun 3 dari 5 program kebijakan Out-Reach berhasil diimplementasikan. Faktor kepentingan aktor pemkot mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan kebijakan Out-Reach dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam menangani pengungsi di Kota Makassar. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung dari staf instansi pemerintah kota, pengungsi di Kota Makassar, dan masyarakat lokal. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teori yang digunakan adalah neo-institusional dengan konsep aktor dan kepentingan, kebijakan dan implementasi kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor walikota Makassar membentuk pelaksana kebijakan Out-Reach yang hanya melibatkan beberapa instansi pemerintah, seperti Dinas Sosial; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Camat hingga Lurah. Jalur koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan Out-Reach juga menunjukkan ada lembaga non-institusi pemerintah yang berperan sebagai mitra kerja Dinas Sosial, dan komunitas masyarakat yang dilibatkan dalam melaksanakan program-program kebijakan Out-Reach dalam menangani pengungsi di Kota Makassar. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Out-Reach yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu adanya pembentukan citra oleh aktor walikota Makassar untuk menjadi role model dalam menerapkan kebijakan penanganan pengungsi di tingkat daerah; keterlibatan aktor non-institusi pemerintah. Adapun faktor penghambat yaitu: jalur koordinasi tidak terstruktur; dan sosialisasi tidak menyeluruh. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Out-Reach melibatkan aktor non-institusi pemerintah selain dari internal institusi yang telah dibentuk oleh aktor walikota Makassar, serta dalam pelaksanaan kebijakan hanya tiga dari lima program yang berhasil diimplementasikan. Diharapkan jalur koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dari walikota hingga ke tingkat lurah dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.
PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN ASAL SULAWESI SELATAN DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Achmad Zulfikar
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.729 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.109-125

Abstract

Hak untuk bekerja harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai tanggungjawab atas jaminan HAM warga negara sesuai UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (2). Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pekerja migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 pada masa pra-penempatan dam masa penempatan. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan Tawau, Sabah, Malaysia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia pada masa pra-penempatan dan masa penempatan yang dilaksanakan dengan benar akan signifikan bagi peningkatan ekonomi tenaga kerja Indonesia/pekerja migran Indonesia (TKI/PMI), negara penempatan (Malaysia) dan negara asal (Indonesia). Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terkait prosedur yang legal, semakin berkurang TKI/PMI yang menempuh jalur ilegal/non-prosedural
ANALISA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENARIK INVESTASI ASING KAWASAN FREE TRADE ZONE BINTAN Ady Muzwardi
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.423 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.126-139

Abstract

Nilai Investasi yang besar merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Sampai sekarang pengelolaan investasi di Indonesia belum dapat dikelola secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengelolaan investasi yang masih lemah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar organisasi (collaborative governance) di dalam sistem pengorganisasian dalam pengembangan investasi di Kawasan Free Trade Zone Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis jejaring koordinasi dengan kajian terhadap 3 aspek yaitu struktur pemerintahan, karaketristik pelayanan, interaksi operasional pada level kabupaten/ kota. Hasil analisis menemukan bahwa koordinasi antar organisasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih cukup optimal. koordinasi secara horizontal maupun secara vertikal cukup terjalin secara optimal.
ANALISIS PENGARUH ISLAMOPHOBIA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI PEMERINTAHAN DONALD TRUMP Ibnu Zulian
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.153 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.140-155

Abstract

Semenjak Amerika Serikat dipimpin oleh pemerintahan Donald Trump kebijakan yang dibuat cukup kontroversial, karena  abstrakan dan absurdan dalam memahami, berbicara, hingga membuat sebuah kebijakan yang berlandaskan pada isu Islamophobia. Donad Trump identik dengan wujud orkestra Islmophobia Amerika Saat ini, bukan tanpa alasan kebijakan pemindahan Duta Besar Amerika di Yesrusalem, pelarangan visa untuk negara-negara mayoritas Muslim dan pendataan warga negara Muslim di Amerika juga menjadi fenomena hangat baik tingkat nasional mau pun internasional. Dengan penelitian kualitatif diskriptif penulis menemukan adanya pengaruh Islampohobia dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan Donald Trump terhadap warga dan negara mayoritas Muslim. Penemuan ini dikuatkan dengan pendekatan teori kontruktivis yaitu segala sesuatu fenomena yang terjadi berdasarkan hasil kontruksi dengan berbagai kepentingan nasional dan aktor dibaliknya. Dengan adanya tulisan ini, kita bisa melihat indikasi dan tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat  ini, hingga yang akan datang.
DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) Nurshinta Anggia Anggraeni
Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 2 (2019): PIR FEBRUARI 2019
Publisher : Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.195 KB) | DOI: 10.22303/pir.3.2.2019.156-172

Abstract

The development of Japan's industrial sector triggered the generation of toxic and hazardous waste as its consequences which endangered the environment and human’s health. The high cost of waste management and limited land disposal encourages transboundary movement to developing countries. Although it has been monitored by the Basel Convention which ban toxic waste movement, Japan still find the loophole by using Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) as an instrument to transfer domestic waste abroad. This study will use the theory of economic diplomacy and issue linkage concept to observe Japan's diplomacy in reaching an agreement on reducing toxic and hazardous waste tariff with Indonesia in IJEPA. The result shows that Japan bartered the issue by offering capacity building compensation.  Those are consisting of investment on toxic and hazardous waste management facilities and the development of hazardous waste recycling market in Indonesia. Through the compensation, reduction tariff of hazardous waste could be achieved by Japan to continue its transboundary movement and reduce the impact of domestic environmental pollution, while still accommodating the interests of Indonesia in terms of capacity building towards hazardous waste management.

Page 1 of 1 | Total Record : 6