Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JICSA Jurnal Politik Profetik PALITA: Journal of Social - Religion Research ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL NOKEN : Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Jurnal Transformative JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal PIR : Power in International Relations BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi JRP (Jurnal Review Politik) Politik Islam
Sukri Sukri
Universitas Hasanuddin
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PARADOX OF BUREAUCRACY NEUTRALITY IN THE INDONESIA REGIONAL ELECTION Tamma, Sukri
PALITA Vol 1, No 2 (2016): PALITA
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v1i2.90

Abstract

AbstractThis paper aim provides how the actual issue of neutrality of Indonesian bureaucracy,especially on the Civil Servants of local government related to the Local election process. Theimportant position of civil servants as public servants with its network touches many aspects ofcommunity life makes people as dependent on the bureaucracy existence. At the same time,bureaucracy seems under the politicians interests due to their position in the system ofregional government. This study also simultaneously shows how the concept of neutralityimplements in Indonesian bureaucracy associated with the Indonesian political system,including in the context of the regional government.
Importance of Cultural Legitimacy to the Local Government in Indonesian Democracy Yunus, Rabin; Tamma, Sukri
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 21, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to analyze the importance of legitimacy aspect for a government, related to the existence of indigenous people, in the context of local election as the manifestation of democracy. Generally, legitimacy is interpreted in a normative understanding, particularly in its relation to the legal fulfillment of formal requirements that produces a legitimate government. Legitimacy is required to ensure that a government has justifications to implement all of its functions. Moreover, legitimacy is also necessary to ensure the compliance and support of people. Nevertheless, in terms of indigenous peoples, though formal legitimacy is indeed important, it is not the only legitimacy required by the local government. The legitimacy shall also be related to local values upheld by people. Based on the research conducted on the Toraja ethnic group in Tana Toraja, in the perspective of legal pluralism, there are two crucial intersecting governing norms. This study shows the importance of adat values to obtain legitimacy, in the context democratization in Indonesia, and the existence of adat in the implementation of local autonomy. By using several different principles as the bases, the existence of adat and formal law in the implementation of local election show that there is a collaboration effort to make the process of democracy and adat go along well, conferring a legitimacy for the local government despite the uniqueness of the Toraja people.
Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan Lagabuana, Bias Fajar; Sukri, Sukri; Haryanto, Haryanto
Jurnal Transformative Vol 7, No 2 (2021): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.02.1

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi dan modal politik aktor yang telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Studi bertahannya kekuasaan dalam politik lokal di Indonesia selalu diidentikkan dengan praktik politik dinasti. Akan tetapi, pada artikel ini, kami menemukan bahwa bertahannya kekuasaan tidak selalu bersumber dari kekuatan dinasti. Studi kasus Sri Rahmi merupakan sebuah fenomena yang menarik serta menjadi dinamika yang berbeda dari kajian arus utama mengenai bertahannya kekuasaaan lokal yang dominan selama ini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Sri Rahmi dapat mempertahankan kekuasaannya sehingga terpilih menjadi anggota legislatif selama empat periode berturut-turut. Kami menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan dan menganalisis berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawacara dan pengamatan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi strategi politik politik dari Sri Rahmi yang berasal dari kekuatan personalitas, jaringan sosial, dan partai politik. Artikel ini berkontribusi dalam memahami mengapa dan bagaimana aktor politik lokal dapat terus bertahan dan menang dalam kontestasi politik lokal di Indonesia kontemporer. Melalui analisis strategi dan modal politik, artikel ini memberi wawasan berbeda mengenai bertahannya kekuasaan aktor politik lokal yang selama ini didominasi oleh perspektif politik dinasti.
Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia Masnira, Andi; Sukri, Sukri; Ariana, Ariana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.658 KB)

Abstract

Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan pada pemilu Indonesia 2019 dimana setiap partai politik memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan syarat calon legislatif perempuan yang akan direkrut dalam daftar calon dan akan ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif. Adanya peraturan yang mengharuskan paling sedikit keterwakilan 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon maupun pengurus partai perempuan mengharuskan partai politik mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi aturan tersebut tanpa mengurangi kualitas calon legislatif perempuan yang direkrut. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan partai politik dalam menentukan calon legislatif perempuan dan bagaimana partai politik memenuhi aturan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur yang menelaah beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dari berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai hasil penelitian yang bersumber dari buku, tesis, artikel ilmiah, dan jurnal, kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal sebelumnya yang telah ditelaah menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan yang mewajibkan keterwakilan 30% perempuan pada daftar calon legislatif maupun pada kepengurusan partai politik mengharuskan partai politik memberikan peluang yang lebih luas untuk perempuan yang tertarik dalam dunia politik dimana partai politik mengambil beberapa kebijakan antara lain tidak membedakan antara calon legislatif perempuan dan calon legislatif laki-laki dalam perekrutan bakal calon legislatif. Kedua, partai politik memperhatikan pembangunan kader perempuan. Ketiga, berdasarkan kemampuan dan loyalitas calon Keempat, proses rekruitmen calon legislatif perempuan dilakukan secara terbuka. Kelima, proses rekruitmen berdasarkan pengaruhnya dalam masyarakat.
The Moslem as Minority Community in Democracy Process (An Analysis of the Regional Election Dynamics in Toraja Regions) Sukri Tamma; Ismah Tita Ruslin
JICSA : Journal of Islamic Civilization in Southeast Asian Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jicsa.v5i1a3

Abstract

This paper aims to showed the inclination that occur in democratic process associated with the presence democratization in the “Era Reformasi”. This era begin as soon as the end of Suharto regime in 1998 that considered to brought Indonesia into democratic period which also occur in the local level. One thing that considered as effort to achieve democracy is the implementation of Decentralization via the Regional Autonomy that was regulated thru some regulations, where today the new law is the Law No. 23 year 2014. That Laws gives more opportunity to the local people to manage their area based on their objectives context. It makes some local issues including local identity became important aspect in the regional social political dynamics including in the regional election. Through the directly electoral system where people vote became the most important factor of the results, some local context then becomes prominent aspects in the process. When a region occupy by non-moslem or the Christian as like as the Toraja lands consequently issues related to the Christianity becomes important thing during the election. That condition than becomes problematic for the non-mosleem people that also have rights to vote or to be voted based on the democracy values and the laws with the fact that they are the minority in that regions. Pictures from the Toraja regional election then showed tendency on how the moslem people positioned theirselves as minority in the political dynamics of the Christian majority land and what its implication to the social politics construction in this regions. Finally fact from toraja’s land will show whether  a unique condition as the contextual experience of the mosleem community as minority in particular region while in fact they are the majority in the nation.
MENCERMATI ASPEK PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENEMPATAN PEGAWAI PADA POSISI STRUKTURAL DALAM BIROKRASI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Ariana Ariana; Sukri Sukri; Dian Ekawaty
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 6 No 2 (2018): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.939 KB) | DOI: 10.24252/profetik.v6i2a2

Abstract

This study aims to examine and analyze determinants factors of implementation of gender mainstreaming in the appointment of structural officials policy in the South Sulawesi Province governmental bureaucracy structures. Through the qualitative research research and case study approach, the research was conducted in the Provincial Government institution on Education Affairs. As the result, the appointment of structural officials position show that there are two factors that determine the gender mainstreaming policies in the structural appointment process. Those are the internal factors and external factors. The Internal factors that had influence implementation of gender mainstreaming policies based this research findings are the resources, implementing organizations, communication, coordination and implementing commitment, and support of bureaucratic structures factors.  On the other hand, the external factors are includes: social political influence, cultural influences and bureaucratic characteristics, and policy design support.
STRUCTURE AND FORMS OF THE ARGUMENT ANALYSIS IN THE MAKING OF THE CITY GOVERNMENT BUDGET POLICY IN MAKASSAR Muhammad Saad; Sukri Tamma
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 6 No 2 (2018): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.679 KB) | DOI: 10.24252/profetik.v6i2a4

Abstract

This paper aims to analysis the dynamics related to the policy making process related to its structure and forms of argument analysis. Based on the research was conducted in Makassar, within the framework of policy system, this research describes the policy argument structure, analysis of policy analysis forms, reason and ethic in the policy analysis. It is analysis the framework of relationship between policy makers and policy environment in the making of the Local Government Budget (LGB) in the Makassar City Government Fiscal in Year 2016. It is Important to understand how actually the argument and reasons dynamics in develop an important policy. Thru the qualitative method and the argument structure analysis the end of the paper shows the factual process in the policy where seen was an argument competition related to all parties involved related their point of few and interest during the process.
PEMANFAATAN MODAL SOSIAL APPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MAKASSAR Hidayat Doe; Muhammad Muhammad; Sukri Sukri; Ariana Ariana
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 8 No 2 (2020): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v8i2a6

Abstract

This article examines the comparison of the use of social capital owned by Appi in the election of candidates for mayor election of Makassar in the 2018 and 2020. The capitalwhich is identified in this study is Appi's network as part of the big family of the Bosowa Corporation and the Kalla Group, as well as a businessman who has an extensive business network. In analyzing the capital, the research use a qualitative approach with a descriptive method, which describes and compares how Appi as a candidate uses his social capital to gain voters in two different elections. This study was conducted by collecting data through electronic media, scientific documents, and purposive interviews. The results showed that there were differences in the use of social capital. Appi is able to maximize the use of network capital in the 2020 elections compared to the 2018 Makassar elections. The use of social capital was carried out by placing his network capital as the main basis for his winning team. The capital has an impact on team solidarity and it proves the effectiveness of network capital of Appi as an entrepreneur and also a relative of the Bosowa and Kalla Group extended families.
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DALAM MELINDUNGI HAK PILIH WARGA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Dyahwanti Sulistyowati; Muhammad Muhammad; Sukri Sukri; Ariana Ariana
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 9 No 2 (2021): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v9i2a7

Abstract

A common problem that is usually found in the election process is updating the voters’ data. It is a very crucial stage because it is related to the citizens' voting rights. This article looks at how the performance of the General Election Commission of Makassar city (KPU Kota Makassar) in protecting citizens' voting rights during COVID-19 crisis. The research used descriptive research with a qualitative approach. The results of the study indicate that the commission had carried out its duties in the process of updating voters’ data. The list of permanent voters for the 2020 in Makassar mayoral election decreased due to the large number of Makassar residents who were not staying in Makassar during the time of matching and research procedure (coklit). However, socialization continued to be organized bot in conventional and a modern platform through social media. In addition, collaboration with the Department of Population and Civil Registration, KPU Kota Makassar managed to update the data. Hence, people who do not have electronic identification card (E-KTP) can used their voting rights.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBENTUKAN PREFERENSI POLITIK AWAL PEMILIH PEMULA Sukri Tamma
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 9 No 1 (2021): June
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v9i1a3

Abstract

This paper aims to show the important role of civic education in influencing the early political preferences of novice voters. Political preference is one of the important aspects for someone to be able to participate properly in a democratic system. Based on certain political preferences, a person will have reasons and foundations for his behavior and political choices, including novice voters. Therefore, an understanding of the aspects of its formation becomes an important aspect to be understood before being directly involved in political elections. Based on qualitative research conducted in Makassar City in 2020 on novice voters who are high school students, it was found that the formation of their initial political preferences was not only influenced by parental preferences but also through civic education courses at schools. The course which consists of standards and social values in behaving as citizens has given them an initial understanding of the importance of placing themselves well in the political space. This makes civic education space for socialization as well as political education for novice voters. This understanding then becomes the basis for developing their understanding of politics and how they should behave as good citizens in a democratic system.
Co-Authors Achmad Zulfikar Adiva Resqita Maidina Andi Husnul Hatimah Andi Yakub Ardhillah, Wardah Ariana Ariana Ariana Ariana Ariana Ariana Ariana Ariana Ariana Yunus Armin Armin, Armin Dian Ekawaty Dian Ekawaty Dyahwanti Sulistyowati Haryanto Haryanto Hidayat Doe Ismah Tita Ruslin Juanda Nawawi, Juanda Lagabuana, Bias Fajar Masnira, Andi muchlis muchlis Muh. Rivaldi A. Tadda Muhammad Gaus Muhammad Muhammad Muhammad Saad Nurlinah Nurlinah Radhitya Erlangga Ramlah Daud Sakinah Nadir Suhartono Firman Suryadi Lambali Timo Markus Duile Umiyati Haris Wabil Fadli Sultan Yunus, Rabin