Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 3 (2019): Family Issue"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Implikasi Hukum Lafadz Jiddun dan Hazl dalam Hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun Wa Hazluhunna Jiddun terhadap Perceraian ]]>
<![CDATA[Nuris Ainun Najib]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (950.368 KB)
<![CDATA[Perbuatan atau perkataan yang dapat merusak ikatan perkawinan salah satu diantaranya adalah ucapan suami yang dilontarkan kepada istrinya dengan perkataan yang bisa memutuskan hubungan pernikahan, baik itu diucapkan dengan niatan sungguh-sungguh atau pun hanya sebatas gurauan belaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, bagaimana Pandangan Ulama Kota Malang terhadap makna lafadz jiddun dan hazl dan bagaimana pandangan para Ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun wa Hazluhunna Jiddun pada kasus perceraian di masyarakat. Metode penelitian ini, menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif analisis diskrptif. Hasil Penelitian ini, peneliti menyimpulkan, yang pertama yaitu ulama Kota Malang sepakat dalam memaknai jiddun dengan makna bersungguh-sungguh, sedangkan hazl dimaknai dengan berguau. Pandangan ulama Kota Malang terhadap penerapan hadits ini dibedkan menjadi dua, pertama yaitu para ulama berpendapat apapun bentuk perkataan talak yang dilakukan suami kepada istri maka jatuhlah, tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Kedua yaitu pendapat ulama tentang hadits tersebut tidak ada kesesuaian dengan dengan undang-undang karena hal ini berkaitan dengan syariat. Hanya saja undang-undang itu merupakan gabungan dari pada hadits-hadits.]]>
<![CDATA[Penghentian Studi Bagi Siswa yang Sudah Menikah Ditinjau dari Maslahah Mursalah (Studi Kasus di SMA Islam Al-Maarif Singosari) ]]>
<![CDATA[Moch. Ribkhan Syakuro]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.259 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan aturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah ditinjau dari Maslahah Mursalah di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Peraturan penghentian studi bagi siswa yang sudah menikah menjadi polemik baru. Aturan yang diterapkan di SMA Islam Al-Maarif Singosari ini mengharuskan siswa yang sudah menikah untuk berhenti dari studi yang sedang dijalaninya. Secara tidak langsung, aturan tersebut bertabrakan dengan asas bahwa setiap anak usia sekolah layak mendapatkan pendidikan, meskipun sudah menikah. Penelitian ini akan berfokus pada apa yang melatarbelakangi penerbitan aturan tersebut, aplikasinya, serta efek setelah peratuan diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba melihat adanya peraturan tersebut dari sudut pandang Maslahah Mursalah, yaitu penentuan hukum dilihat dari sudut pandang kemaslahatannya terhadap masayarakat sekitar. Dalam kasus ini berarti terhadap kemaslahatan siswa-siswi yang belajar di SMA Islam Al-Maarif Singosari. Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan prilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam hipotesis. Hasil penelitian mengungkapkan jika penerbitan aturan pemberhentian studi bagi siswa di SMA Islam Al-Maarif Singosari yang sudah menikah tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pernikahan anak usia sekolah yang berakhir dengan terbengkalainya pendidikan dari anak itu sendiri. Dalam penerapannya, aturan ini pernah beberapa kali berbenturan dengan siswa yang ingin melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, sekolah memiliki alternatif atau solusi lain yang bisa dipilih oleh siswa, seperti memberikan saran untuk menunda akad hingga pengum uman kelulusan. Sedangkan jika melihat latarbelakang dan realitas aplikasi peraturan, maka aturan tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Maslahah Mursalah yang syarat dan bentuknya ditetapkan oleh para Ulama.]]>
<![CDATA[Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Ridho Akbar Yurisdiansyah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.777 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal masa iddah dan keterkaitannya pada perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg yang dalam putusannya menghasilkan akta cerai yang tanggal keluarnya tidak bertepatan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Untuk data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, klasifikasi, verifikasi, dan dianalisa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal masa iddah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Penghitungan awal masa iddah untuk cerai talak sejak pembacaan ikrar talak, sedangkan untuk cerai gugat sejak putusan telah mempunyai hukum tetap. Kedua, dalam perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg, yakni tanggal keluarnya akta cerai terlampau lama karena Pengadilan Agama melakukan keteledoran, dengan terlambat menerbitkan akta cerai sebab akta cerai akan dibuat ketika hendak diambil oleh yang pihak yang berperkara.]]>
<![CDATA[Tradisi Kerik Alis Sebelum Melaksanakan Perkawinan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak) ]]>
<![CDATA[Diah Taf’izatuzzahroh Khalwati]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (950.395 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah munculnya tradisi kerik alis sebelum melaksanakan perkawinan di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan menjelaskan mengenai sebelum melaksanakan perkawinan dalam tradisi tersebut dalam perspektif ‘urf. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang berupa wawancara langsung kepada masyarakat yang beerkaitan dengan tradisi kerik alis dan sumber data sekunder ini peneliti mengambil dari berbagai hasil penelitian, tesis dan buku yang bahasannya berkaitan dengan tradisi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu terlebih dahulu observasi, wawancara yang berkaitan informan mengetahui dan melakukan tradisi kerik alis dilanjut melakukan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan tahapan editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis dilanjut dengan kesimpulan. Hasil pembahasan artikel ini menunujukkan bahwa: 1) Tradisi kerik alis sebelum perkawinan sudah menjadi kepercayaan masyarakat setemput sejak zaman nenek moyang tapi semua itu dipasrakah semuanya sang maha kuasa. Dalam penelitian ini juga digali beberapa taktor yang melatarbelakangi tradisi kerik alis atau sejarah tradisi kerik alis yang masih dipertahankan oleh masyarakat di desa Berahan Wetan. 2) Adapun dalam pandangan hukum Islam berdasarkan perspektif al-‘urf maka diperoleh hasil dari tradisi kerik alis menurut segi objeknya adalah termasuk al-‘urf amali sedangkan menurut cakupannya termasuk al-‘urf al-khas dan menurut keabsahannya tradisi ini masuk pada al-'urf fasid.]]>
<![CDATA[Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Happy Nur H.S]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.51 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kafaah dalam pernikahan menurut Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, dan menganalisis relevansi kafaah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan editing, classifiyying, analizying, dan concluding. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu.berdasarkan tujuan dan metode penelitian yang digunakan, peneliti menghasilkan hasil penelitian yakni: pertama, Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang memaknai kafaah dalam pernikahan berdasarkan kualitas keagamaan bukan hanya dari status sosial nya saja, dan kesekufuan antara suami dan isteri sebelum pernikahan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan keluarga harmonis. Kedua, Dengan adanya kafaah antara suami dan isteri dapat memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi antara suami dan isteri, meminimalisir percekcokan dalam rumah tangga, dan dapat membantu membentuk keluarga yang damai, nyaman dan sejahtera.]]>
<![CDATA[Larangan Memakai Batik Parang Rusak dalam Pernikahan Perspektif ‘urf (Studi di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[M. Awaluddin Jamil]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.608 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang larangan memakai batik Parang Rusak dalam pernikahan Perspektif ‘urf . Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer di kumpulkan dari observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian langsung atau pun tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya larangan memakai batik parang rusak dalam pernikahan sebenarnya merupakan bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunnya. Pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan untuk memakai pakaian dalam melaksanakan perkawinan. Tradisi larangan Parang Rusak dalam ‘urf shahih maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Dalam ‘urf fasid karena adanya keyakinan bahwa pasangan yang memakai batik bermotif Parang Rusak pada acara pernikahan tersebut akan mendapat petaka.]]>
<![CDATA[Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Ade Saputra]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (546.882 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika kedudukan dan kewenangan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama (P4) yang diterbitkan sejak tahun 1983 hingga tahun 2018. Dari deskripsi tersebut selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis berkaitan dengan urgensinya dalam peristiwa pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) yang berfokus pada kedudukan dan kewenangan dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh kementerian agama berupa Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama, dan aturan tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Agama berdasarkan rentan tahun yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam periode pengaturan P4, dimana dalam setiap periode tersebut merubah kedudukan dan kewenangan P4 berdasarkan pertimbangan kesulitan pelayanan karena alasan geografis dan demografis. Oleh sebab itu kedudukan P4 masih sangat dibutuhkan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan untuk menunjang pelayanan di KUA.]]>
<![CDATA[Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Korban Bencana Alam di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang ]]>
<![CDATA[Romi Ittaqi Robby]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.396 KB)
<![CDATA[Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) adalah lembaga yang melayani sekaligus menghimpun dana bantuan untuk korban bencana alam. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga sosial yang ikut andil dan berpartisipasi dalam menangani dana maupun bantuan korban bencana alam. Lembaga YDSF ini berdiri pada tanggal 1 Maret 1987, dan lembaga ini merupakan sebuah wadah serta sarana untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang telah dipercaya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk para korban bencana alam, serta mengetahui cara penyaluran dana untuk korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang. Adapun metode penelitian ini bersifat empiris (research) atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh bersumber dari wawancara langsung terhadap pengurus yang mengelola lembaga tersebut serta dokumen – dokumen yang bisa memperkuat dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan lembaga YDSF mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk para korban bencana alam yaitu menolong orang yang sedang tertimpa musibah bencana alam, kemudian cara penyaluran yang dilakukan adalah melalui dua tahapan yaitu tahap survey lapangan terlebih dahulu kemudian berangkat langsung menuju lokasi yang sedang tertimpa musibah bencana alam, akan tetapi secara teori dalam penyaluran hendaknya mengetahui informasi yang lebih jelas dan akurat supaya dalam proses penyaluran tersebut tidak mengakibatkan kesalahan informasi.]]>
<![CDATA[Hakim sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang dalam Tinjauan Maslahah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar) ]]>
<![CDATA[Intan Nisfu Laili]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (534.241 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dan menganalisisnya menggunakan teori Maslahah Mursalah. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data utama adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literature ushul fiqh. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh hakim di ruang sidang dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan. Meskipun penyuluhan ini bukan merupakan tugas pokok dan kewajiban hakim namun dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menekankan bahwa hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penyuluhan ini tetap dilakukan oleh hakim. Selain itu, penyuluhan ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2) Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang ditinjau dari maslahah mursalah perspektif At-Thufi sesuai dengan teorinya yang mengedepankan akal dalam menentukan kemaslahatan. Peran hakim sebagai penyuluh hukum di ruang sidang telah mendatangkan manfaat untuk membangun keluarga yang sakinah apabila penyuluhan tersebut diberikan kepada pihak yang berperkara sekaligus orang tuanya. Selain itu, hal tersebut tidak menentang tujuan syara’ dalam al-Daruriyya Al-Khams.]]>
<![CDATA[Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Nurfiana Nurfiana]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 3 No 3 (2019): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.222 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengangkatan anak yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009, dan menganalisis tentang pengangkatan anak menggunakan analisis Mashlahah Mursalah. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa penerapan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009, akan tetapi masih banyak proses adopsi yang tidak dilaksanakan secara resmi di Dinas Sosial Kabupaten Malang disebabkan karena prosedur yang ada terlalu sulit. Lalu analisis Mashlahah Mursalah menunjukkan bahwa penerapan pengangkatan anak yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah memenuhi 3 syarat mashlahah mursalah, yaitu tidak mengada-ngada, umum dan menyuluruh, dan sesuai hukum yang dituju syara’. Akan tetapi dalam penerapannya tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur mashlahah, dikarenakan prosedur yang ada terbilang cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.]]>
