Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 1 (2020): Family Issue"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi ]]>
<![CDATA[Mustafa Lutfi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jfs.v4i1.430
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang basis masyarakatnya beragama Islam terbesar di dunia dan negara kepulauan dengan jumlah populasi yang sangat luas dan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satu tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi adalah melindungi kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks itu negara wajib mengatur, mengelola demi mewujudkan cita negara hukum kesejahteraan (welfarstate) salah satunya adalah melalui optimalisasi zakat. Zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi zakat tampaknya belum dikelola secara profesional dan akuntabel. Melihat realitas penduduk di negeri ini yang mayoritas muslim terbesar rasanya berbanding terbalik ketika hutang negara belum juga dapat tertasi, kesenjangan ekonomi yang sangat tajam, walaupun setiap tahun terkadang banyak pengusaha yang sering mengeluarkan zakatnya nampahkanya juga belum mebuahkan hasil yang maksimal. Lantas adakah yang salah dalam mengelola negeri ini atau moral oknum aparat yang kian jauh dari hati nurani menjadi problem tersendiri. Tulisan sederhana ini mencoba memotret sisi lain melihat peran negara dalam optimalisasi zakat ditinjau dari konstitusi ekonomi.]]>
<![CDATA[Strategi Tutur dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Hersila Astari Pitaloka]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah memaparkan prinsip-prinsip komunikasi dan strategi tutur yang bisa digunakan seorang mediator perkara perceraian. Kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan oleh mediator. Aspek tersebut merupakan penentu keberhasilan jalannya proses mediasi. Artikel ini merupakan kajian konseptual dengan menganalisis hasil-hasil penelitian tentang proses mediasi dalam perkara perceraian. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang dapat digunakan oleh mediator dalam proses mediasi yakni (1) empati (emphaty), (2) menghormati (respect), (3) dapat dimengerti (audible), (4) kejelasan pesan (clarity), dan (5) sikap rendah hati (humble). Selain itu, mediator juga harus memiliki strategi agar proses mediasi berlangsung dengan efektif. Strategi berkomunikasi—dalam hal ini kemampuan berbahasa—yang bisa digunakan dalam proses tersebut, yakni (1) pemahaman konteks komunikasi, (2) pemberian umpan balik, dan (3) penempatan peran sosial yang tepat.]]>
<![CDATA[Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Responsif Gender di Kabupaten Nganjuk ]]>
<![CDATA[Bayu Krisna Efendi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pasangan buruh brambang di Desa Pehserut dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif gender serta faktor penghambat dan pendukungnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pasangan buruh brambang dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain saling memahami pasangan, selalu bersyukur, dan menjaga komunikasi. Mengenai pembagian peran dalam perspektif gender dilakukan secara adil berdasarkan teori keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan untuk faktor penghambat antara lain ekonomi yang semakin susah karna kebutuhan semakin mahal, dan perbedaan pendapat antar pasangan. Kemudian dari faktor pendukung antara lain dari keluarga, anak-anak yang mengerti keadaan keluarga, dan keadaan rumah yang menjadi motivasi untuk memberikan tempat yang layak bagi keluarga.]]>
<![CDATA[Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah ]]>
<![CDATA[Muhammad Zainuddin]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tradisi pemberian jeulamee menjadi suatu momok yang menakutkan bagi mayoritas pemuda yang ingin menikah karena sebagian besar calon istri dari perempuan suku Aceh pasti akan memasang harga mahar yang terbilang cukup tinggi dan fantastis jika diukur dari ukuran masyarakat yang mayoritas di dominasi oleh tingkat ekonomi kelas bawah. Penelitian ini meneliti konsep dan praktik pemberian jeulamee dalam pernikahan suku Aceh di Kecamatan Peunaron dan bagaiman konsep tersebut dipandang menurut kacamata mashlahah Najmuddin al-Thufi. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan empiris aktualistik deskriptif yang bersifat konkrit dan aktual. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan data skunder. Pengumpulan data ditempuh dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jeulamee sama dengan mahar, hanya saja yang berbeda adalah bentuknya yang mengharuskan emas dalam takaran mayam. Jeulamee merupakan simbol kehormatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar jeulamee diantaranya pendidikan, keturunan, pekerjaan, dan kecantikan. Adapun tradisi jeulamee dalam pernikahan suku Aceh ini masuk dalam kategori mashlahah Najmuddin al-Thufi. Menikah dengan menetapkan jeulamee yang nilainya tinggi akan menarik suatu manfaat, yaitu menjadi suatu motivasi bagi para pemuda untuk bekerja keras dan mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya ketika sudah menikah nanti.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pelayanan Pernikahan Berbasis Mall Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif Mashlahah Mursalah ]]>
<![CDATA[M. Faizurrizqi Al-Farisi AD]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik (MPP) di KUA merupakan program baru yang didirikan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan pernikahan yang seringkali dianggap pelik, serta memakan banyak waktu dalam prosedur dan persyaratannya. Fakta lapangan menunjukkan berdirinya program baru tidak menghentikan semua permasalahan pelayanan nikah namun justru terjadi kekhawatiran apakah dengan adanya program baru tersebut bisa membawa manfaat atau justru merugikan bagi para pihak, khususnya bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kemanfaatan adanya peningkatan pelayanan pernikahan berbasis Mall Pelayanan Publik (MPP) di KUA Nganjuk ditinjau dari aspek Mashlahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pelayanan pernikahan berbasis MPP di KUA Kec. Nganjuk, tetaplah sesuai dengan apa yang tertera dalam PMA no 19 tahun 2018 pada pelaksanaan prosedurnya. Ditinjau dari aspek mashlahah mursalah yakni pelayanan berbasis Mall Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Nganjuk ini dibenarkan penerapannya karena selaras dengan kaidah-kaidah dalam mashlahah mursalah.]]>
<![CDATA[Menek Buah: Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan ‘Urf ]]>
<![CDATA[Annisa Farhanah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Islam merupakan agama terbesar kedua setelah agama Hindu di Bali. Kedua agama ini hidup berdampingandan saling berinteraksi. Interaksi antara masyarakat Hindu dengan Islam di Bali sejak zaman dahulu menimbulkan kemungkinan keduanya saling mempengaruhi dariisegi sosial maupun budaya. Tidak terkecuali masyarakat muslim di desa Patas dalam melaksanakan tradisi peminangan. Tradisi peminangan ini masih dilakukan hingga sekarang dan dikenal dengan istilah menek buah. Menek buah adalah proses meminang seorang perempuan yang dilakukan masyarakat muslim di Desa Patas. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Mengunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait dalam tradisi menek buah. Dan data sekunder didapat dari berbagai literatur yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan tahapan-tahapan metode pengolahan data yang digunakan adalah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan proses tradisi menek buah ada tiga tahap yaitu tahap pertama (menek ngidih), tahap kedua (musyawarah), tahap ketiga (menek buah). Dan tradisi menek buah ditinjau dari ‘urf yaitu dilihat dari segi objeknya merupakan al-‘urf al-‘amali. Jika dilihat dari segi cangkupannya (jangkauannya) termasuk dalam kategori al-‘urf al-khashsh. Dan dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ di kategorikan ‘urf yang shahih atau al-‘adah ashahihah.]]>
<![CDATA[Peran Muhammadiyah Dan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Matrilineal Di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramadhan Al Fikri]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat dikota Padang rata- rata menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Sistem kekerabatan Matrilineal rentan kepada permasalahan dalam sebuah keluarga, sehingga dibutuhkan lembaga yang membantu masyarakat terhadap permasalahan itu, seperti Aisyiyah dan BPKK. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa bahwa para tokoh berpendapat bahwa perubahan yang dibawa Muhammadiyah dan PKS justru berdampak baik bagi nilai- nilai Matrilineal, karena dua komunitas memurnikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan pendekatan yang baik, tanpa harus merubah falsafah MinangKabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adapun Aisyiyah dan BPKK, memiliki peran dalam hal pembinaan keluarga sakinah dengan cara mengadakan program Qoryah Thoyyibah untuk pembinaan tentang keluarga, dan program Pengkaderan Dauroh Pra Nikah bagi calon pasangan suami istri untuk dibina terkait ilmu pernikahan agar memiliki kematangan dan kesiapan ketika memasuki masa pernikahan.]]>
<![CDATA[Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang ]]>
<![CDATA[Nattasya Meliannadya]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 1 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 12 ayat 5 membahasa mengenai wali yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut memberikan syarat bagi wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan untuk membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama/ Penghulu/ PPN LN yang sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan. Dengan adanya syarat tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama kota tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang menggunakan subjek Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sehingga menghasilkan data berupa deskripsi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang taukil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan impelemntasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Adanya perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai taukil wali tersebut, seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang telah menerapkannya]]>
