Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 3 (2020): Family Issue"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[Pemenuhan Hak Anak Korban Penyalahgunaaan Narkotika di Padepokan Sawung Nalar Malang ]]>
<![CDATA[Fuad Anshory]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang fenomena anak yang menjadi korban narkotika besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga tidak terpenuhi hak-haknya. Selain itu mereka akan dihadapkan dengan stigma masyarakat tentang narkotika itu sendiri. Terutama anak-anak yang masih berumur 7-21 tahun. Karena pada masa-masa tersebut anak akan mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Empiris . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun Metode pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui konsep pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia terdiri tiga macam, yaitu: (a) mengupayakan anak korban narkotika tetap mendapat hak pendidikan dan pengajaran, (b) mendapat hak asuh, (c) berhak mendapat perlindungan. Hasil yang ke dua terkait dengan praktik pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia di Desa Patokpicis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang secara konsep pemenuhan hak anak korban narkotika sesuai dengan perspektif pendampingan konseling keluarga.]]>
<![CDATA[Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Muhammad Irfan Fauzi]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pandangan penghulu KUA Wonosari Kabupaten Malang mengenai diadakanya kembali PPPN yang dulu sempat dihapuskan dan bagaimana penerapanya di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskripstif. Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi agar data yang dipaparkan sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. Dari hasil penelitian di KUA Wonosari Kabupaten Malang. peran PPPN, di KUA Kecamatan Wonosari PPPN memiliki peran penting dalam pencatatan pernikahan terlebih dalam membantu pemeriksaan berkas-berkas pernikahan. Pada KUA Kecamatan Wonoasari Tugas PPPN yang dimaksud adalah, menerima pendaftaran kehendak pernikahan, mengurus berkas pernikahan, membantu pemeriksaan berkas pernikahan serta mendampingi penghulu dalam proses akad pernikahan. betapa pentingnya pengaruh keberadaan PPPN dalam masyarakat di wilayah kerja KUA Wonosari, PPPN harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan dengan di munculkannya kembali PPPN dalam PMA no 20 tahun 2019 KUA merasa terbantukan dengan adanya PPPN.]]>
<![CDATA[Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad Shofwanul Mu’minin]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Banyak dari masyarakat yang putus kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil warisan. Tak jarang pula sering terjadi saling membunuh hanya karena perebutan warisan. Permasalahan pada penelitian ini adalah pada penyebab terjadinya konflik pada keluarga, dan penyelesaiannya dengan menganalisa menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dekomentasi. Berdasarkan hasil analisa, penelitian ini dapat di simpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak. Kemudian dalam upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 adalah bahwa dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti imperatif (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Melampaui Batas Kedaluwarsa ]]>
<![CDATA[Faishol Hadi Shofia Ilyana]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya seorang yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua. Dikarenakan suaminya telah melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama serta izin pengadilan Agama. Termohon berdalih bahwa pengajuan permohonan tersebut sudah kedaluwarsa karena jarak antara perkawinan dengan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut lebih dari 6 (enam) bulan. Menurut termohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu; pertama, untuk mengetahui Ratio Decidendi hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa dalam putusan No: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. kedua, untuk mengetahui metode penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Penelitian ini adalah penelitian normative atau penelitian hukum. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ratio Decidendi yang terdapat pada putusan 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg sudah sesuai dengan Undang-undang. Dan dalam perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum atau penafsiran hukum menggunakan metode Interpretasi Gramatikal]]>
<![CDATA[Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap Larangan Poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Poligami adalah suatu ikatan pernikahan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Hal ini telah diatur dalam Al qur’an surat Annisa ayat 3 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun partai solidaritas Indonesia melarang kadernya melakukan praktik poligami. Permasalahan inilah yang akan dibahas oleh peneliti menggunakan perspektif Syekh Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui latar belakang dan sebab larangan poligami yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia.2). Menjelaskan landasan pemikiran yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dalam menafsirkan larangan poligami yang berhubungan dengan ayat Qur’an. Jenis penelitan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian adalah faktor-faktor penyebab Partai Solidaritas Indonesia melarang poligami baik bagi kader maupun pegawai pemerintahan. Supaya hasil penelitian lebih mendalam, peneliti menggunakan Perspektif Syekh Yusuf Qordhawi, dalam melihat Pratik poligami yang terjadi akhir-akhir ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Partai Solidaritas Indonesia memandang praktik poligami sebagai bentuk ketidakadilan perempuan. Namun, pemikiran Syekh Yusuf Qardawi bertolak belakang dengan pernyataan Partai Solidaritas Indoneisa bahwa landasan hukum tentang poligami yang tercantum dalam nash adalah ayat muhkamat. Artinya, hal tersebut adalah bagian dari syariat Islam dan tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu yang mengandung mudharat kepada hambanya. Qardawi menegaskan bahwa ada hikmah dibalik hal tersebut.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Khoirul Faridah]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada pengadilan agama dan pengadilan negeri menarik untuk diteliti. Artikel ini membandingkan implementasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang mencakup perbedaan seperti pelayanan publik, proses beracara, dan putusan. Tujuan dari penelitian mendeskripsikan implementasi dan menganalisis perbandingan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi dan sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah diterapkan secara efektif pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun. 2). Ada perbedaan terlihat pada putusan, yang mana proses persidangan pada Pengadilan Agama dipengaruhi oleh doktrin-doktrin islam sehingga putusan yang dikeluarkan berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga teori Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan. Sedangkan pada Pengadilan Negeri, dalam penggalian fakta hukum oleh hakim cenderung mengunakan asas keadilan yang ditekankan dalam pembentukan putusan.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi’i ( Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ) ]]>
<![CDATA[Muhammad Choirurroziqin]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dispensasi Nikah merupakan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur. meskipun didalam agama tidak diatur secara rinci namun didalam undang-undang sudah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui alasan apa yang dikemukakan oleh orang tua dan sekaligus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, dengan menganalisis putusan, apakah penjelasan yang diberikan oleh hakim sudah sesuai seperti yang tertulis didalam putusan, (2) serta melihat pandangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah perspektif fiqh madzhab syafi’i. Penelitian ini berjenis penelitian Yuridis-Empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya Pertama, Alasan yang sering dikemukakan dan sekaligus masuk didalam pertimbangan hakim adalah, 1). kedua anak mereka sudah berpacaran sejak lama, dan orang tua merasa khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang didalam agama, 2).calon mempelai perempuan sudah hamil terlebih dahulu akibat pergaulan yang terlalu erat dan berlebihan. kemudian terkait pandangan hakim dalam memutus perkata ditinjau menurut fiqh imam syafi’i, sebenarnya masih pro kontra, berdasarkan pernyataan imam syafi’i tersebut. karena memang tidak dijelaskan secara detail batasan menikah , jadi dasar utama kembali lagi kepada UU yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974.]]>
<![CDATA[Kewarisan Istri Non Muslim dan Kewarisan Suami Murtad ]]>
<![CDATA[Muhammad Ulil Abshor]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan perbedaan dalam putusan Mahkamah Agung tentang kewarisan beda agama, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non muslim) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad). Dalam hukum kewarisan Islam, faktor perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadikan penghalang ahli waris dalam mendapatkan hak warisnya. Namun, dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, hakim berpendapat lain, hakim dalam kedua putusan tersebut memberikan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama tersebut dengan jalan wasiat wajibah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka dalam langkah-langkahnya metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberi hak waris beda agama melalui wasiat wajibah berbeda, yaitu hak waris istri non muslim dan suami murtad. Dalam kasus kewarisan beda agama istri non muslim, hakim memberikan bagian hak waris istri non muslim sama dengan hak waris istri muslim dengan alasan bahwa istri non muslim merupakan kafir dzimmy dan bukanlah merupakan kafir harby. Sedangkan dalam kasus kewarisan beda agama suami murtad hakim memberikan bagian hak waris suami tidak sama dengan hak waris suami muslim dengan alasan bahwa kemurtadan suami tersebut tidak menjadikan suami tersebut mendapatkan hak yang sama dengan suami muslim, karena kemurtadan merupakan salah satu dosa besar yang dimurkai Allah SWT.]]>
<![CDATA[Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019) ]]>
<![CDATA[WADUDATUT THOYYIBAH]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang terbilang cukup tinggi sejak 2017-2019. Dari 26 perkara terdapat 18 yang dikabulkan hakim. Tingginya presentase tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, sebegitu mudahkah pemohon ataukah aparat PA Kabupaten Malang yang sangat terbuka, sehingga mudah memberikan izin poligami. Pentingnya penelitian yakni faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami yang dianggap tidak memberikan keadilan bagi istri. Adapula pertimbangan hakim yang cenderung tidak menggunakan peraturan Perundang-Undangan maupun teori hukum, seperti alasan suami yang saling mencintai calon istri yang kedua. Alasan tersebut sering digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum saat memutus perkara izin poligami di PA Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum berupa dokumentasi dengan cara mendowload dan mengumpulkan 18 putusan yang telah dikabulkan hakim di halaman web direktori putusan MA berupa putusan pemberian izin poligami sejak 2017-2019. Hasil penelitian Pertama, pemberian izin poligami di PA Kabupaten Malang tahun 2017-2019 didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim yaitu: Hakim menerapkan Pasal 4 dan 5, menerapkan asas contra legem, hakim tidak menjelaskan secara spesifik pertimbangan hukumnya. Kedua, alasan yang sering digunakan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di PA Kabupaten Malang yakni istri tidak dapat memberikan keturunan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT ]]>
<![CDATA[Rama Sutra]]>
<![CDATA[ Sakina: Journal of Family Studies Vol 4 No 3 (2020): Family Issue ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peneliti memilih Act Global Wakaf untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneiti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di Global Wakaf sendiri memiliki banyak program wakaf yang bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi umat seperti haknya adanya Program Lumbung beras, Sumur Wakaf, warung wakaf Lumbung ternak Wakaf, dan dari Program Wakaf itu kemudian dikelola agar mampu memberikan kemanfaatan kepada umat, seperti halnya hasil dari pengolahan Lumbung beras yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk berupa Beras wakaf yang nantinya beras wakaf itu akan diberikan kepada keluarga pra sejahtera. dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian pengeolahan wakaf produktif yang ada diglobal wakaf yang ada dimalang ini.Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam menyejahterakan umat, 2). Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam mensejahterakan umat ditinjau dari undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan editing, classifiyying, analizying, dan concluding. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Global Wakaf dalam mengembangkan aset wakafnya memiliki beberapa langkah yaitu asesmen,membuat drive program,mensosialisasikan,report dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali hingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat untuk umat, 2) Dalam mengembangkan dan mengelola wakaf produktif Lembaga wakaf global wakaf telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang no 41 tahun 2004.]]>
