cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sakina: Journal of Family Studies
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25809865     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Journal of Family Studies merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum keluarga dengan berbagai aspek dan pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 3 (2021)" : 15 Documents clear
Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan Urf’ Ahmad Syaiful Ikhwan
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adat gelit adalah kesamaan nama antara wali laki-laki dari calon pengantin perempuan dan wali laki-laki dari calon mempelai laki-laki. Menurut keyakinan masyarakat sekitar akibat dari pelanggaran adat tersebut dapat berupa balak, penyakit, ataupun kematian. Permasalahannya adalah adat tersebut digunakan sebagai alasan seorang wali adhal menikahkan anaknya, Seperti kasus di Pengadilan Agama Bojonegoro perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. Berdasarkan fenomena dan kasus tersebut tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro tentang perkara permohonan wali adhal karena wali mempercayai adat gelit perkara No.435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. serta untuk mengetahui pandangan urf’ terhadap adat gelit sebagai alasan wali adhal. Jenis penelitian pada artikel ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif beserta data yang diperoleh dari warga, sesepuh desa, modin, beberapa hakim, buku, kitab, undang-undang, skripsi, salinan putusan, dan artikel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, adat gelit tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam sebuah putusan karena adat gelit bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Kemudian berdasarkan pandangan urf’ adat gelit termasuk adat yang tidak dapat dijadikan pijakan hukum. Karena adat ini melanggar syari’at yaitu mengandung unsur thiyyaroh dan adat gelit tidak bisa dibuktikan secara akal.
Reorentasi Peran Domestik: Melacak Pembagian Peran Dalam Lingkup The Second Power Akibat Teks Otoritatif Bias Gender, Konstruk Budaya Patriarkhi, dan Seksisme Nur Hafaniyah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep keluarga yang berkesetaraan gender mengusung kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pembagian tugas diranah domestik berdasarkan dominasi/hegemoni dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penulisan artikel ini untuk memaparkan peran domestik dari tiga tipologi diantaranya peran domestik didasarkan pada teks otoritatif bias gender, konstruk budaya patriarkhi dan seksisme. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer menggunakan wawancara semi terstruktur dan data sekunder mengacu kepada buku-buku kesetaraan gender. Hasil dari penelitian lapangan dibagi menjadi tiga tipologi, pertama, peran domestik dilihat dari aspek teks otoritatif bias gender, dalam pembagiannya istri lebih banyak diranah domestik atau paternalistik mengikuti kaum agamawan sebagai bentuk ketaatan kepada suami, kedua, peran domestik dari aspek konstruk budaya patriarkhi dalam mekanisme pembagiannya perempuan mengurus rumah tangga dan suami pemimpin rumah tangga dilestarikan dengan penguburan ari-ari dalam bahasa Madura temoneh. Ketiga peran domestik dari aspek seksime dalam penerapannya dibagi dengan adanya determinasi biologis yang membagi peran berdasarkan jenis kelamin. Sehingga memicu adanya kekerasan berbasis gender, superioritas dan inverioritas, double burden, stigma the second power, the second sex, the second class
Program Wakaf al Qur`an dan Pembinaan dalam UU No. 41 Tahun 2004 M. Sholehuddin Al Ayyubi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf merupakan bentuk dan wujud syukur dan upaya untuk menggapai pahala yang abadi. Bentuk wakaf ada banyak salah satunya wakaf benda bergerak berupa wakaf al Qur`an. Badan Wakaf al Qur`an Malang salah satu badan wakaf yang melakukan penggalangan al-Qur`an melalui wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan badan wakaf menggalang al-Qur`an melalui wakaf, strategi penggalangan wakaf, serta keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi akad, nadzir dan pengawasan dalam program wakaf al Qur`an dan pembinaan di Badan Wakaf al Qur`an Malang. Penelitian menggunakan metode lapangan (field Research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan BWA Malang menggalang al-Qur`an melalui wakaf jumlah pernikahan tidak sebanding dengan jumlah percetakan al Qur`an salah satunya. Adapun strategi yang digunakan melakukan donasi secara online dan offline). Dalam Undang-Undang tentang Wakaf diketahui bahwa akad yang dilangsungkan berupa akad wakaf uang, nadzir merupakan badan lembaga serta perseorangan, dan pengawasan dilakukan oleh Badan Wakaf al Qur`an yang berpusat di Jakarta.
Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad Ikmilul Khoiroh
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, melainkan ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatar belakangi oleh pemahaman terhadap hak ijbar. Maka dengan kehadiran Husein Muhammad mencoba menafsirkan teks-teks agama yang bias gender. Salah satu pembahasan nya ialah tentang kemandirian perempuan dalam perkawinannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa latar belakang pemikiran Husein Muhammad tidak terlepas dari rujukan kitab-kitab klasik meskipun pemikirannya telah modern, Husein Muhammad tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab. Hanya saja, ia mengaplikasikannya dengan menyesuaikan keadaan sosio-kultural saat ini. Menurut Husein Muhammad memilih pasangan merupakan hak otoritas perempuan, sedangkan ayah atau kakeknya (wali) hanya berhak mengarahkan dan membimbing perempuan untuk memilih pasangan yang baik untuk dirinya. Karena jika menerapkan konsep Syafi’i yang menjadikan pihak ayah sebagai peran utama dalam perkawinan anak perempuannya, secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan dan kemandiriannya. Maka yang lebih relevan dengan sosio-kultural kita saat ini ialah konsep Hanafi yang menjadikan perempuan sebagai peran utama dan orang tua yang menawal anak perempuan dari belakang.
The Husband’s Inability to Provide A Livelihood as An Excuse For Divorce Perspective Hanafi School and Syafi’i School Luthfi Taqiuddin
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imam Abu Hanifah and Imam Syafi’i are two salaf scholars who are very influential in the world of Islamic fiqh so that they become the madzhab or basis for Muslims to living life in the world. Interestingly, these two schools of thought have the most striking differences regarding various fiqh problems that arise in society. Likewise, the problem of the husband’s inability to provide a livelihood as an excuse for divorce. The objective of this research are, to identify the concept of livelihood in the perspective of Hanafi School and Syafi’i School and to identify the differences of the Hanafi School and Syafi’i School regarding the husband’s inability to provide livelihood as an excuse for divorce. The type of this research is library research by using a comparative approach. Hanafi school argued, the husband is obliged to provide sufficient levels of the wife’s needs in accordance with the prevailing tradition and this varies along with differences in place, period, and condition. There is no stipulation on the amount of livelihood that a husband must give to his wife because it is not explained in the syari’ah. Furthermore, wives are advised to wait patiently when the husband is unable to provide a livelihood and it is not justified to ask for a divorce because the husband who does not find a way of business that can produce income cannot be burdened in terms of livelihood. Meanwhile, the Syafi’i school has a different view. The Syafi’i school determines the amount of livelihood that a husband must give to his wife, for the rich with two mudd, for those who are middle or intermediate one and a half mudd, and for those who are faqir one mudd. Religion provides provisions for the amount of daily livelihood for the wife, so when the husband does not provide for the wife, then the wife is allowed to sue for divorce from her husband on the grounds that the husband never provides a livelihood.
Legal Consequences of Prounouncing Sighat Taklik Talak Based on Decree of The Minister of Religion of The Republic of Indonesia Number 75 of 2014 Marsyudi Na’imulloh
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sighat taklik talak contained in the excerpt of the marriage certificate has been applied in the Regulation of the Minister of Religion Number 2 of 1990, that in the sighat taklik talak is felt to occur easily, because of the parameter of taklik talak in the sighat is not specific. therefore things that are not considered potential reasons for divorce can come out as a result of the fall of divorce or even vice versa that things that are considered to be potential reasons for the fall of divorce can settle into non-results the fall of divorce. This research uses a qualitative approach, research that is included in field research. The implementation of sighat taklik talak is carried out in two ways, namely The reading and understanding of taklik talak is done in front of the registrar of marriage and not in front of the registrar of marriage. However, the signing as proof of reading the sighat taklik talak is carried out before the registrar of the marriage leaves the contract venue. When the above matters are violated by the husband, while the wife is not pleased and is reported by the wife, then taklik talak falls with talak khul'i.
Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Saad Adz-Dzari’ah Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 Gusmat Gusmat
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan edaran No. B-3070/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kemenag kanwil Jawa Timur. Isi dari surat edaran tersebut adalah bagi pasangan yang akan menikah diwajibkan melampirkan surat keterangan bebas narkoba Rencananya peraturan tersebut akan diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari adanya surat edaran tersebut serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari konsep sadd adz-dzari’ah terhadap adanya surat edaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena penelitian ini analisanya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Karena objek dari penelitian ini bersumber pada surat edaran yang juga termasuk peraturan perundang-undangan kemudian dibutuhkan suatu konsep guna meneliti serta menelaah lebih dalam dalam objek penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi dari pemerintah dalam hal ini kementrian agama kanwil Jawa Timur mengeluarkan peraturan tersebut yakni penyebaran narkoba di wilayah jawa timur yang sangat besar, dan rata-rata pengguna narkoba adalah mereka yang berada diusia produktif dan siap uuntuk menikah. Peraturan berupa surat edaran No.B-3070/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh kementrian agama kanwil Jawa Timur juga sebagai tindakan preventif dan juga sebagai penutup, penghambat jalan dari dampak negatif mudharat yang bisa ditimbulkan dari narkoba.
Polemik Efek Positif dan Negatif Pernikahan Endogami Perspektif Syafiiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hafida Ilma Maftuha
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan endogami merupakan salah satu jenis pernikahan yang dibedakan berdasarkan asal usul calon isteri atau suami. Penerapan pernikahan endogami memiliki faktor yang menjadi alasan beberapa masyarakat yang masih melestarikan pernikahan tersebut. Salah satunya yaitu faktor penjagaan terhadap kemurnian keturunan, dimana dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya. Selain itu, efek positif lebih mendominasi daripada efek negatif juga menjadi faktor dari penerapan pernikahan endogami. Polemik efek postif dan negatif pernikahan ini sangat beragam dalam penerapannya. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan polemik efek postif dan negatif pernikahan endogami perspektif golongan Syafiiyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan konseptual serta menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa efek postif dari pernikahan endogami diantaranya, jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. Selain itu, efek negatif dari pernikahan endogami tersebut diantaranya adalah retaknya hubungan kekerabatan yang ditimbulkan jika rumah tangga yang di bangun dari pernikahan endogami berakhir pada perceraian.
Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut Jannatun Nikmah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya pandemi yang melanda dunia khsusunya Indonesia, berdampak pada kehidupan anak. Salah satunya dalam pergaulan anak yang menyebabkan peningkatan pernikahan dini karena calon pengantin putri telah hamil dahulu. Berdasarkan data pada KUA Kecamatan Ngunut dalam tahun 2019 sampai 2020 terdapat 19 pasangan, lalu pada tahun 2020 Maret hingga bulan Februari 2021 terdapat 48 pasangan. Maka hal ini terjadi peningkatan lebih dari 100 persen. Dalam penelitian ini, fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap meningkatnya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, classfying, verifying, analiziying dan concluding.Hasil penelitian ini yaitu : (1) Faktor penyebab terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah karena faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan dan interaksi dengan orang tua, faktor kebijakan sekolah, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor terkurangnya waktu sekolah (2) Pandangan Tokoh Masyarakat mengenai terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi, perlu adanya pengawasan yang ekstra kepada anak-anak, disamping mengawasi pergaulan, juga dalam penggunaan gadget. Menambah kegiatan positif yang kontributif pada anak, serta dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang tua, tokoh masyarakat, dan lingkungan terhadap anak. Terkait kebijakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, sesungguhnya baik dijalankan, namun harus ada evaluasi berkelanjutan dari pihak sekolah. Sikap sekolah dengan adanya kebijakan tersebut mengharuskan sekolah untuk tetap melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya, peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh adalah menjadi pendukung anak.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan M. Kharis Firdaus
Sakina: Journal of Family Studies Vol 5 No 3 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan fungsi panitera dan sekretaris dalam PERMA No 7 Tahun 2015 dan mengkaji implementasi PERMA No 7 Tahun 2015 perspektif efektivitas hukum studi di pengadilan agama bangil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para pegawai Pengadilan Agama Bangil khususnya bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sebagai data primer, serta Peraturan Mahkamah Agung dan literatur yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bangil dalam Peran dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1B mulai sejak disahkannya PERMA, sudah mengacu pada peraturan tersebut. Efektivitas PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan ditinjau dari teori efektivitas dapat dikatakan sebagai berikut: pertama, faktor hukum atau aturan hukum sudah cukup mendukung efektifnya tugas, peran dan fungsi panitera dan sekretaris di Pengadilan Agama Bangil. Kedua, faktor penegak hukum yaitu panitera dan sekretaris sendiri, bahwa mereka memberikan andil mengenai tugas, peran dan fungsinya. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, dari segi sarana dan fasilitas Pengadilan Agama Bangil layak untuk digunakan sebagai ruang kesekretariatan dan kepaniteraan. Maka Implementasi dari Perma ini sudah efektif di Pengadilan Agama Bangil kelas 1B.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 3 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 1 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 4 (2021) Vol 5 No 3 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 4 (2020) Vol 4 No 3 (2020): Family Issue Vol 4 No 2 (2020): Family Issue Vol 4 No 1 (2020): Family Issue Vol 3 No 4 (2019): Family Issue Vol 3 No 3 (2019): Family Issue Vol 3 No 2 (2019): Family Issue Vol 3 No 1 (2019): Family Issues Vol 2 No 4 (2018): Family Issue Vol 2 No 3 (2018): Family Issue Vol 2 No 2 (2018): Family Issues Vol 2 No 1 (2018): Family Issues Vol 1 No 2 (2017): Family Issues Vol 1 No 1 (2017): Family Issue More Issue