cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dodi Jaya Wardana
Contact Email
dodijayawardana@umg.ac.id
Phone
+6281330627891
Journal Mail Official
dodijayawardana@umg.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Justiciabelen
Published by Universitas Muhammadiyah Gresik
ISSN : 26543419     EISSN : 26543311     DOI : 10.30587/justiciabelen
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Justiciabelen is published by the law Departement, University of Muhammadiyah Gresik, twice a year in February and September. The purpose of this journal is to facilitate research about Law. The article essentially contains topics on Criminal Law, Civil Law, Consultation Law, Government Law, Business Law, and Islamic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen" : 6 Documents clear
ASPEK HUKUM DISKRIMINASI PADA ANAK AKIBAT PERCERAIAN Hardian Iskandar
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1635

Abstract

Children are the generation of the nation's administrators, whose growth is protected by the state. As the successor to a protected nation, children in essence need to be avoided from acts of discrimination from divorce that occur between parents so that the child's development and growth can develop both physically, mentally, and socially. This study discusses the legal aspects of discrimination in children based on divorce using the method of discussing normatives, to analyze how the legal aspects of confirmation of divorce children
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA Dodi Jaya Wardana
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.2278

Abstract

The State recognizes and respects regional government units that are special or special in nature which are regulated by law. Second, the State recognizes indigenous and tribal peoples' units along with their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law. Politics of village government law, it cannot be separated from 3 (three) main bases, namely philosophical, sociological and juridical basis. The politics of regulatory law above are the base for legal politics for regulations that are below, so that there should not be any universal inconsistencies. In addition, horizontally the legal politics of legislation must also be consistent.
ASPEK HUKUM PENGCOVERAN LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Iwan Sandi Panagarso; Calvindo Bagas
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1638

Abstract

Factors affecting the violation of copyright in songs or music in Indonesia are economic factors, socio-cultural factors, educational factors, weak law enforcement against violators. The forms of copyright infringement in Indonesia, namely Bootleg, namely piracy committed when the singer performs (Live Show). Counterfeit is a song hijacking done by copying directly, copying the cover and packaging exactly and Pirate is done by using various songs and various record albums that sell in the market.
TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KEADILAN DALAM PEMBERIAN ASAS ULTIMATUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENEGAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ADANYA KEBAKARAN HUTAN Ifahda Pratama Hapsari
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1639

Abstract

.Upaya penegakan hukum lingkungan yang tegas merupakan salah satu cara untuk mencegah kelestarian lingkungan. instrumen hukum lingkungan dibuat dan ditegakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. namun, pada pelaksanaannya penegakan hukum lingkungan tidak senada dengan konsep pembangunan berkelanjutan. penegakan hukum lingkungan seolah hanya tajam kebawah namun tumpul keatas. dalam tulisan ini, akan dibahas penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan akibat terjadinya kebakaran hutan.dan kerusakan ekosistem didalamnya. pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan, karena pengelolaan hutan alam, hutan tanaman dan sumber daya alam yang ekstensif bersifat ekstratif telah menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan demikian cepat. secara umum para pengelolaannya melakukan kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada. kondisi itu dapat dilihat dengan adamya lokasi tambang yang tidak direklamasi, ileggal fishing illegal logging, pencemaran lingkungan, over loggin, kebakaran hutan yang membuat kualitas tanah semakin buruk yang dikarenakan adanya pengelolaan bersifat ekstratif tersebut, perbedaan sebab-akibat dalam kasus yang berbeda juga harus ditangani secara lebih complex lagi, karena adanya asas ultimatum remedium sebagai salah satu upaya terakhir dalam penegakan hukum. dan sebagai langkah upaya hukum terakhir untuk menindak pelaku kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu sendiri tidak hanya sertamerta hanya melibatkan individu yang melakukannya, tetapi melibatkan juga Banyaknya perusahan selaku korporasi yang bertanggungjawab dalam halnya terjadinya kebakaran hutan. Tulisan ini akan mencoba menganalisis alasan pentingnya tindakan afirmatif bagi penegakan hukum lingkungan terutama hukum pidana.dalam hal pemberian sanksi ultimum Remedium sebagai upaya terakhir untuk menindak pelaku khususnya Korporasi sebagai pelaku utama kebakaran hutan.
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL Murti Ayu Hapsari
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.2200

Abstract

Tax collections is part of a state’s authority. Tax’s contribution is crucial to finances and develops state’s well-being and its people’s wealth. The core or the essence of tax collection is that it cannot cause excessive burden to the taxpayer—so that the taxpayer can afford to their needs first. In this case, globalization has rapidly blur the boundaries between one state and another, so that increases the problems that follows, including in economics and taxations sectors. One of those problems is what we call with ‘international double taxation’ that potentially burden taxpayer more. From this study we aim to find solution to this problem
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PEMAIN SEPAKBOLA DI DALAM KOMPETISI REGIONAL PSSI DITINJAU DARI KUHP Bambang Sugeng Irianto
Jurnal Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v2i2.1631

Abstract

Sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia. Sepakbola tidak bisa dipandang hanya sebatas permainan olahraga yang mengandalkan fisik saja, tapi di dalam permainan sepakbola muncul emosi, adrenalin, gairah, kebanggan, dan dedikasi ada di dalamnya. Karena hal itu, di dalam pertandingan sepakbola tidak bisa dihindarkan dari kontak fisik mulai dari kontak fisik ringan, sedang hingga berat. Sehingga pemain sepakbola mempunyai tendensi untuk melakukan kekerasan terhadap tubuh, dimana hal itu dilarang dalam hukum nasional yang terdapat pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Namun sepakbola memiliki hukum tersendiri yakni sistem hukum FIFA yang bersifat transnasional. Dalam sistem hukum FIFA dibagi menjadi dua yaitu Lex Sportiva & Lex Ludica. FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional melarang segala bentuk intervensi di ranah sepakbola. Negara dalam menegakkan hukum negara tentunya harus berhati - hati agar tidak di interpretasikan sebagai bentuk intervensi oleh negara dan melanggar sistem hukum FIFA.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2023): Justiciabelen Vol 5 No 2 (2022): Justiciabelen Vol 5 No 1 (2022): Justiciabelen Vol 4 No 2 (2021): Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen Vol 3 No 2 (2020): Justiciabelen Vol 3 No 1 (2020): Justiciabelen Vol 2 No 2 (2019): Justiciabelen Vol 2 No 1 (2019): Justicabelen Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue