Articles
<![CDATA[HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Wardana, Dodi Jaya]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.452 KB)
<![CDATA[Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Terhadap Penguatan Peran Pelajar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Sma Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Wardana, Dodi Jaya]]>;
<![CDATA[Iskandar, Hardian]]>;
<![CDATA[Hapsari, Ifahda Pratama]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 3 No 4 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v3i4.3248
<![CDATA[Pelajar merupakan generasi terdidik harapan masa depan bangsa, miniatur bangsa Indonesia 20-30 tahun mendatang dan bertanggungjawab atas masa depan dirinya dan negaranya. Demi mewujudkan itu semua, dibutuhkan penguatan dari berbagai sektor untuk mengarahkan pelajar menuju Generasi Emas Indonesia. Generasi muda/pelajar merupakan suatu harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh suatu Negara, tidak terkecuali bagi Negara Republik Indonesia. Jika kita melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peranan generasi muda dalam membantu lahirnya kemerdekaan Negara yang penuh dengan pelbagai macam suku, bahasa daerah, adat-istiadat, dan lainnya. Oleh karena itu generasi muda saat ini jangan sampai terlibat dalam kenakalan yang dapat merugikan para generasi muda dan remaja. Salah satu kenakalan pada remaja yang sangat membahayakan dan mengancam kehidupan remaja di kemudian hari bahkan mengancam orang-orang disekelilingnya adalah penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian perlu peningkatan peran para pelajar untuk ikut pencegahan penyalahgunaan Narkotika.]]>
<![CDATA[The Concept of Special Courts in the Settlement of Regional Head Election Cases in Indonesia ]]>
<![CDATA[dodi jaya wardana]]>;
<![CDATA[Sukardi .]]>;
<![CDATA[Radian Salman]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v6i02.9718
<![CDATA[A special court for the settlement of regional head election cases needs to be established / held for the settlement of cases for regional head elections and this special court is established before the implementation of regional head elections simultaneously nationally. This special court for regional head elections is nothing new, but something that already exists. Moreover, this special election court has been implemented in Uruguay. The authority of the Election Court in Uruguay appears to be very broad, covering everything related to elections, from the making of the regulations, the implementation, to the settlement of the case. The form and design of the special election court institutions must be adapted to the conditions of the temporary (ad hoc) Indonesian state under the Supreme Court and has the authority to handle all cases that arise in the election process, ranging from administrative cases and election crimes to dispute over results. Regional elections. Keywords: Special Courts, the Settlement, Regional Head.]]>
<![CDATA[HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1168
<![CDATA[Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.]]>
<![CDATA[Legal Status of Village Regulations in the Unitary State of the Republic of Indonesia ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Sukardi Sukardi]]>;
<![CDATA[Radian Salman]]>
<![CDATA[ INNOVATION RESEARCH JOURNAL Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/innovation.v2i2.3039
<![CDATA[Village regulations are shown as a basic device for the legitimacy of village government administrators in running the village government, in other words, village regulations are prepared as a reference in implementing government and development in the village. The purpose of this studywas to determine the legal status of village regulations in Indonesian legislation. In addition to knowing democratization in running village government. The research method used is a normative legal research method that examines laws and related literature. The results of the study indicate that that the legal status of village regulations in the statutory system is still recognized and the position of Village Regulations as a village legal product has a very strong juridical footing with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Although Village Regulations no longer appear in the hierarchy of laws and regulations after the birth or enactment of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, their existence is strictly regulated and the position of Village Regulations is getting stronger because they have been used as a juridical basis for village regulations. With the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KONFLIK DENGAN SELF-AWARENESS ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Nur Fauziyah]]>;
<![CDATA[Andi Rahmad Rahim]]>;
<![CDATA[Sukaris Sukaris]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 2 No 4 (2020): DedikasiMU (Journal of Community Service), Desember 2020, ISSN: 2716-5140, E-ISSN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v2i4.2063
<![CDATA[Timbulnya konflik baik dari konflik individu itu sendiri hingga konflik dengan lingkungan sekitar mengakibatkan kurangnya interaksi yang positif antar individu dan lingkungannya, hal ini dapat diminimalisir apabila setiap individu memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya . Pengabdian masyarakat telah dilaksanakan pada penduduk Dusun Bekanang dengan target Karang Taruna dan Ibu/Bapak Dusun Bekanang pada Jumat 09 Agustus 2019 . Tujuan kami mengadakan sharing / diskusi adalah agar penduduk Dusun memahami akan pentingnya manajemen konflik melalui kesadaran diri, selain itu agar terjalinnya hubungan yang baik antar individu dan lingkungan sekitarnya. Dari kegiatan ini diharapkan pula dapat membantu penduduk Dusun untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang timbul dengan tetap memperhatikan sikap dan norma-norma yang ada. Dari hasil survey didapat bahwa penduduk Dusun Bekanang baru mengetahui akan pentingnya kesadaran diri dalam menyelesaikan masalah dan permasalahan yang banyak sekali timbul adalah antara orang tua dengan anaknya.]]>
<![CDATA[MEMPERKENALKAN PARIWISATA DESA MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Edy Safitri]]>;
<![CDATA[Andi Rahmad Rahim]]>;
<![CDATA[Sukaris Sukaris]]>;
<![CDATA[Nur Fauziyah]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 3 No 1 (2021): DedikasiMU (Journal of Community Service), Maret 2021, ISSN: 2716-5140, E-ISSN: 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v3i1.2351
<![CDATA[Memperkenalkan pariwisata di media sosial sangatlah besar potensinya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar media sosial tersebut dapat di kenal dan memiliki banyak pengikut agar konten yang di publikasikan dapat diterima orang banyak. Oleh karena itu dengan partisipasi masyarakat di sini yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di daerah tersebut untuk ikut dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosialnya masing-masing. Langkah awal tersebut dinilai lebih efektif karena dengan partisipasi masyarakat langsung lebih gampang untuk mempromosikan wisata daerah tersebut. Dengan mengunakan media sosial masyarakat maka akan menarik wisatawan yang dapat membagikan pengalaman mereka serta memperkenalkan lebih luas. Pemerintah daerah juga memfasilitasi dengan membuat sebuah komunitas untuk menjaring pengguna media sosial di daerah masing-masing sehingga dapat dengan mudah mengontrol dan mengelola pengguna-pengguna media sosial tersebut dalam mempromosikan pariwisata di daerah masing-masing.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENTINGNYA NILAI–NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>;
<![CDATA[Anita Handayani]]>;
<![CDATA[Andi Rahmad Rahim]]>;
<![CDATA[Sukaris Sukaris]]>;
<![CDATA[Nur Fauziyah]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 3 No 1 (2021): DedikasiMU (Journal of Community Service), Maret 2021, ISSN: 2716-5140, E-ISSN: 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v3i1.2357
<![CDATA[Mengenal Pancasila sejak dini sangat penting untuk dilakukan agar rasa cinta akan tanah air dapat ditanamkan sedari dini, yakni dari pendidikan sekolah dasar. Mahasiswa KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Gresik melakukan kegiatan Sosialisasi Pentingnya Pancasila dalam Kehidupan Sehari–hari, Sosialisasi ini dilaksanakan karena di latar belakangi oleh banyaknya siswa yang belum mengerti tentang pentingnya mempelajari Pancasila. Kegiatan ini bertempat di MI Ma’arif Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kegiatan sosialisasi ini tujuannya agar siswa di MI Ma’arif Sidomukti dapat menerapkan dan menanamkan nilai – Pancasila dalam kehidupan sehari – hari mengingat Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia. Negara Indonesia sendiri merupakan Negara yang bersifat multikultural, hal ini terbukti dengan banyaknya ragam suku, ras, agama, serta aneka budaya yang ada di dalamnya. Banyaknya ragam budaya ini tercermin dalam semboyan Pancasila yakni Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila sebagai dasar Negara harus mampu menjadi jiwa bagi setiap perilaku pribadi-pribadi bangsa. Dengan menanamkan nilai - nilai Pancasila sejak dini, Bangsa Indonesia akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu perlu diwujudkannya Pancasila dalam hidup bermasyarakat untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Hal inilah yang diharapkan dapat diterapkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BERITA HOAX DI SMA MUHAMMADIYAH 8 CERME KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 3 No 2 (2021): DedikasiMU (Journal of Community Service), Juni 2021, ISSN: 2716-5140, E-ISSN: 27 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30587/dedikasimu.v3i2.2668
<![CDATA[Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak korban berita hoax kepada siswa dan siswi yang ada di lingkungan SMAM 8 Cerme sehingga mampu memberikan manfaat bagi siswa melalui pelatihan keterampilan yang akan mengarahkan kemampuan siswa Untuk mengetahui pengertian perlindungan hukum terhadap anak korban berita hoax. Serta memberikan perlindungan bagi para siswa dalam menggunakan media sosial. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdi melakukan upaya penguatan pemahaman dengan khalayak sasaran SMAM 8 Cerme. Tim pengabdi memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada siswa SMAM 8 Cerme terkait perlindungan hukum terhadap anak korban berita hoax. Guna mencapai tujuan tersebut, tim pengabdi membuat kegiatan dengan metode pemberian edukasi perlindungan hukum, pengertian anak dan bahaya berita hoax ditinjau dari segi hukum.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMERINTAHAN TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Dodi jaya wardana]]>
<![CDATA[ Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.051 KB)
|
DOI: 10.30587/justiciabelen.v1i1.491
<![CDATA[The effectiveness and urgency of the use of foreign workers in Indonesia is very effective and urgent to meet the needs of skilled and professional workforce in certain fields that can not be occupied by local workers and as a step in accelerating the process of national and regional development by accelerating the transfer of knowledge and technology and increase foreign investment in the presence of foreign workers as supporting development in Indonesia, although in reality companies in Indonesia, whether foreign or national private companies, must use the Indonesian experts themselves. The purpose of regulating foreign workers if viewed from the aspect of labor law is basically to guarantee and provide decent employment opportunities for Indonesian citizens in various fields and levels. So that in hiring foreign workers in Indonesia must be done through strict mechanisms and procedures starting with the selection and licensing procedures to supervision]]>
