cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2023)" : 6 Documents clear
Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Kontribusinya bagi Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi terhadap Platform Instagram) Moch Dzul Fahmi; Arifki Budia Warman; Riska Fauziah Hayati
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.5729

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat literasi hukum ekonomi syariah di ruang digital dan kontribusinya terhadap penguatan ekonomi Islam di Indonesia. Tulisan ini berangkat dari semakin majunya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Memasuki era 4.0, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Media sosial juga mengalami percepatan dan pengembangan fungsi sebagai media komunikasi dan informasi, salah satunya sebagai media literasi hukum ekonomo syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi pada akun di platform instagram (@fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily), dengan melakukan observasi media dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial instagram ikut berperan sebagai media literasi hukum ekonomi syariah, yang bertujuan untuk penguatan dan pembangunan ekonomi Islam Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam keuangan syariah, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan hidup dan penguatan ekonomi Indonesia. (This paper aims to examine Islamic economic law literacy in the digital space and its contribution to strengthening the Islamic economy in Indonesia. This paper departs from the increasingly advanced development of digital technology in Indonesia. Entering the 4.0 eras, information can be accessed quickly and easily. Social media has also experienced acceleration and development of its function as a medium of communication and information, one of which is as a medium for Islamic financial literacy. Using a netnographic approach to accounts on the instagram platform (@fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, and @muamalah_daily), by conducting media observations and documentation studies as data collection methods, then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. This study found that instagram social media plays a role as a medium for Islamic financial literacy, which aims to strengthen and develop Indonesia’s economy. The values and principles contained in Islamic finance are basically aimed at realizing harmony in life and strengthening the Indonesian economy).
Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura Muwaffiq Jufri; Agung Ali Fahmi; Saiful Abdullah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.7872

Abstract

Salah-satu tujuan penting didirikannya Halal Centre di Universitas Trunojoyo Madura ialah untuk mengusahakan terciptanya pola kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal. Salah-satu upaya untuk mencapai hal itu ialah dengan cara menjalin Kerjasama kelembagaan dengan pondok pesantren di Madura. Persoalan penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah terkait peran strategis kiai pesantren dalam upaya mendukung pelaksanaan gaya hidup halal di Madura melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan legal antropologis. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa faktor strategisnya peran kiai pesantren dalam kehidupan sosial masyarakat Madura disebabkan oleh ajaran tradisi, budaya, dan agama yang sama-sama memposisikan figur guru sebagai panutan dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Strategisnya figur kiai ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal melalui optimalisasi peran kiai pesantren, dengan cara menggencarkan gerakan pendidikan gaya hidup halal, baik Gerakan yang sifatnya internal ataupun eksternal. (One of the important goals of establishing the Halal Center at Trunojoyo University, Madura, is to strive to create a pattern of community life that has a halal lifestyle. One of the efforts to achieve this is by establishing institutional partnerships with Islamic boarding schools in Madura. An important issue to be answered in this study is related to the strategic role of Islamic boarding schools in an effort to support the implementation of a halal lifestyle in Madura through collaboration with higher education institutions. This study uses an empirical legal research method with a sociological juridical and anthropological legal approach. The results and discussion in this study is that the strategic factor of the role of kiai pesantren in the social life of the Madurese community is due to the teachings of tradition, culture and religion which both position the teacher figure as a role model in carrying out life in the world. Strategically, this kiai figure will later be used to create a community life order that has a halal lifestyle through optimizing the role of the Islamic boarding school kiai, by intensifying the halal lifestyle education movement, both internal and external movements.)
Penetapan Harga Beras di Pasar Duko Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Persaingan Usaha Agung Fakhruzy
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.8358

Abstract

Penetapan harga beras di Pasar Duko Timur Pamekasan telah mengalami pergeseran yang berpotensi merusak iklim usaha yang sehat. Pergeseran ini ditandai dengan pemusatan harga beras oleh sekelompok pelaku usaha dalam pasar. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan di atas berdasarkan pandangan etika bisnis Islam dan hukum persaingan usaha. Tulisan ini dibangun di atas desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara bersama para pelaku usaha yang melakukan penjualan beras dengan harga yang berbeda kemudian dianalisis dengan cara induktif. Penelitian ini menunjukkan sebuah temuan bahwa di Pasar Duko terdeteksi sebuah praktik persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan dalam menetapkan harga beras yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha agar beras yang mereka jual lebih diminati oleh konsumen. Dalam etika bisnis Islam perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (truth, goodness, honesty), Sedangkan dari perpektif hukum persaingan usaha, perbuatan di atas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasar 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada intinya melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dalam menetapkan harga. (Rice pricing in Pamekasan's East Duko Market has undergone a shift that has the potential to damage a healthy business climate. This shift is marked by the centralization of rice prices by a group of business actors in the market. This paper aims to answer the above problems based on the views of Islamic business ethics and business competition law. This paper is built on qualitative research design using a case study approach. The data collected was obtained from interviews with business actors who sold rice at different prices and then analyzed by inductive means. This research shows a finding that in Duko Market an unhealthy business competition practice was detected in the form of a conspiracy in setting rice prices carried out by a group of business actors so that the rice they sell is more attractive to consumers. In Islamic business ethics this act is very contrary to the principles of Truth, Virtue and Honesty (truth, goodness, honesty), while from the perspective of business competition law, the above actions have violated the provisions in Article 5 paragraph (1) and Market 7 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition which in essence prohibits business actors from entering into agreements with other business actors in setting prices)
Transaksi Chip Game Higgs Domino dalam Pandangan Hukum Perjanjian Syariah Alfian Izzat El Rahman
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.8823

Abstract

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena Game Higgs Domino menyediakan fitur Top Up (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai pandangan ekonomi syariah dalam transaksi chip yang terjadi pada Game Higgs Domino. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk membedah masalah tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagaimana yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa transaksi jual beli Chip Game Higgs Domino menurut pandangan hukum ekonomi syariah adalah bathil yang berarti hokum transaksinya haram. Letak keharaman transaksinya karena keluar dari kaidah, syarat dan rukun jual beli yang diperbolehkan dalam Islam karena transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang tidak mengandung unsur Maysir, Gharar dan Riba. (Higgs Domino is an Android-based game in which some sites or applications provide various games, ranging from dominoes, cards, and slots which are a means to collect many chips obtained from winning. The Higgs Domino game becomes even more interesting because the Higgs Domino Game provides Top Up (refill), alms, and send Chip (gold coins) features. This research will focus on the discussion of Islamic economic views in chip transactions that occur in the Higgs Domino Game. This research uses a Qualitative approach to dissect the problem. The data analysis techniques used as described by Miles and Huberman, namely: data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. Based on the research conducted, it was found that the transaction of buying and selling Higgs Domino Game Chips according to the view of Sharia economic law is bathil which means the transaction law is haram. The location of the haram transaction is because it is out of the rules, conditions, and pillars of buying and selling that are allowed in Islam. After all, transactions that are allowed in Islam are transactions that do not contain elements of Maysir, Gharar, and Riba.)
Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah Akhmad Farid Mawardi Sufyan; Hofifatur Khoriah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.10452

Abstract

Madura sebagai penghasil garam nasional diharap menjadi pemasok garam nasional, hanya saja menyisakan masalah dalam proses produksinya terutama pada mekanisme upah pekerja garam sehingga kajian ini fokus pada bagaimana sistem pengupahan kuli garam dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahannya di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan riset ini adalah pelaksanaan pengupahan kuli garam yang terjadi di Desa Lembung ialah berdasarkan kesepakatan secara lisan yaitu setelah selesai bekerja panen garam langsung dibayar, namun terkadang dibayarkan terlambat lima hingga tujuh hari setelah kerja panen garam, tanpa ada kejelasan waktu dan konfirmasi. Adapun perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pelaksanaan pengupahan kuli garam di Desa Lembung melanggar ketentuan ijarah karena menyalahi perjanjian yang sudah disepakati, sebab terkadang dibayar terlambat dari kesepakatan pembayaran yang semestinya tanpa ada konfirmasi. (Madura as a national salt producer is expected to become a national salt supplier, but it only leaves problems in the production process, especially in the wage mechanism for salt workers, so this study focuses on how the wage system for salt workers is and what the perspective of Sharia Economic Law is on the wage system in Lembung Village, Galis District, Pamekasan Regency. . This research is empirical research (field research) with a qualitative approach. The conclusion of this research is that the implementation of wages for salt workers in Lembung Village is based on a verbal agreement, namely after completing work on salt harvesting, they are immediately paid, but sometimes they are paid 5-7 days late after work on salt harvesting, without clear timing or confirmation. As for the Sharia Economic Law perspective on the salt worker wage implementation system in Lembung Village, it violates the provisions of ijarah because it violates the agreed agreement, because sometimes they are paid late from the proper salary agreement without any confirmation.)
Implementasi Prudential Banking Principles pada Akad Mudharabah di Perbankan Syariah Inti Ulfi Sholichah Amelisah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.7613

Abstract

Kontrak atau akad merupakan bentuk perjanjian yang digunakan dalam memberikan pembiayaan di perbankan syariah. Salah satu bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan di perbankan syariah adalah akad mudharabah muqayyadah. Dalam menyalurkan pembiayaan perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) jika tidak, maka berpotensi menimbulkan masalah persengketaan akad pembiayaan antar para pihak. Kasus ini terjadi antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT Sari Indo Prima. Fokus penelitian ini adalah mengenai sengketa kontrak akad mudharabah muqayyadah yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengajuan dana serta pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah muqayyadah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan prudential banking principles dalam proses pengajuan dana dan pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad mudharabah muqayyadah belum diterapkan sehingga menimbulkan akibat huku(A contract or contract is a form of agreement used in providing financing in Islamic banking. One form of contract used in financing in Islamic banking is the mudharabah muqayyadah contract. In channeling Islamic banking financing, it must apply prudential banking principles, otherwise, it has the potential to cause problems in financing contract disputes between the parties. This case occurred between Bank Syariah Mandiri and the Pension Fund of Angkasa Pura II and PT Sari Indo Prima. The focus of this research is on mudharabah muqayyadah contract disputes caused by indiscipline in the application of prudential principles in the process of applying for funds and the implementation of mudharabah muqayyadah contract financing carried out by Bank Syariah Mandiri. This research is a normative legal research using qualitative methods. The results of this discussion show that the application of prudential banking principles in the process of applying for funds and implementing financing using mudharabah muqayyadah contracts has not been implemented, causing legal consequences.).

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue