Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Politikom Indonesiana Transparansi Hukum Jurnal Baabu Al-ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law as-Shahifah
Agung Fakhruzy
Institut Agama Islam Negeri Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan Fakhruzy, Agung
Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/ba.v5i1.3119

Abstract

The house-building business in the Central Kertagena Village is one of the businesses that are of concern to the community by using a timing system with "Ijarah" payments. The homeowner gives a verbal description to the builder then gives according to the specified promise. Parties in association do not know about contracts Many conflicts occur due to rules that must be followed by both parties not working properly. And also the compilation of goods has been completed does not match the owner and the builder did not want to admit his mistakes. Based on this, there are two that are the focus of this study, first: How is the application of the ijarah contract to the performance of builders in the village of Central Kertagena? The results showed that in the implementation of the contract at the beginning of the agreement only based on verbal and not published in accordance with the problem at the end after the completion of the contract. Then at 07:00 WIB - 04:00 WIB. However, it is satisfied to repair the building that was built over that time and stopped before the traffic jams, as well as to repair the house and cost more. In addition, the lack of clarity in the good model of the house model of the homeowner ordered the desired goods only by word alone and the builder requires no need to be correct so that more causes problems. When the goods are finished it is not suitable for the owner and the builder does not want to admit his mistakes.
PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DI PABRIK SANDAL UD. NUSANTARA DESA PASANGGAR KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zainollah, Zainollah; Fakhruzy, Agung
Al Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.711 KB) | DOI: 10.19105/al huquq.v1i1.2645

Abstract

Ijarah merupakan akad sewa yang dapat digunakan seseorang untuk bisa menggunakan jasa orang lain atau manfaat atas suatu barang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya akad tersebut, penyewa memiliki kewajiban untuk membayar upah sebagai salah satu kewajibannya kepada orang yang disewa jasanya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah dan melarang untuk menunda-nundanya. Praktik penundaan upah terjadi di UD. Nusantara Pasanggar Pegantenan Pamekasan. Fenomena ini menjadi penyebab utama atas kekesalan para pekerja dan mengurangi keihklasan pekerja dalam melaksanakan tugas. Penundaan pembayaran upah yang terjadi di UD. Nusantara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perburuhan dalam hukum Islam yang lebih mengutamakan pembayaran upah bagi pekerja secara langsung setelah pekerjaannya usai.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PAJAK RESTORAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN fakhruzy, agung
Al Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.932 KB) | DOI: 10.19105/al huquq.v1i2.3164

Abstract

Jual beli merupakan  suatu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah objek transaksi harus diketahui dengan jelas baik sifatnya, ukuran nya, jumlahnya dan harganya serta dapat diserahkan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Didalam praktik jual beli sering sekali terdapat transaksaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam salah satunya jual beli makanan dengan tambahan pajak  restoran di Pamekasan dengan alasan karena restoran sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak kepada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya tambahan pajak pihak pembeli merasa dirugikan dan adanya kekecewaan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli adanya tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Pamekasan belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena mengandung unsur gharar pada harga makanan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam
Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik Fakhruzy, Agung
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3729

Abstract

Undang-undang tentang pemilu disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan harapan dan keinginan semua warga negara. Adalah pelanggaran terhadap hak politik warga apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang diharpakan rakyat, baik dari sisi proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara. Dalam kenyaataannya, seperti ada sandera partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini diulas bagaimana mendobrak sandera partai terhadap kuasa rakyat, yakni dengan mereposisi peran dan fungsi partai politik sebagai institusi pendidikan politik, mengaudit dana partai secara lebih efektif, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi Partai Politik yang membiarkan kadernya melakukan perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Sandera Partai Politik
PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA Fakhruzy, Agung
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.932

Abstract

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara dipungut dari rakyat yang dapat dipaksakan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kepentingan umum, seperti mebiayai kebutuhan negara, membangun infrastrruktur dan mewujudkan tujuan penting negara yang diatur dialam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, ketika pajak menjadi suatu bagian yang vital bagi kelangsungan negara maka dalam hal ini perlu suatu aturan yang mengikat, mengatur dan memaksa untuk dijadikan dasar hukum dalam pungutan pajak, dengan adanya undang-undang maka negara bisa melakukan wewenangnya secara maksimal dan kemudian tujuan akhirnya dengan adanya regulasi yang sah bisa mewujudkan tujuan negara. Kata Kunci : Pajak, Hukum Pajak, Tujuan Negara
PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH PEKERJA DI PABRIK SANDAL UD. NUSANTARA DESA PASANGGAR KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zainollah, Zainollah; Fakhruzy, Agung
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i1.2645

Abstract

Ijarah merupakan akad sewa yang dapat digunakan seseorang untuk bisa menggunakan jasa orang lain atau manfaat atas suatu barang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya akad tersebut, penyewa memiliki kewajiban untuk membayar upah sebagai salah satu kewajibannya kepada orang yang disewa jasanya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah dan melarang untuk menunda-nundanya. Praktik penundaan upah terjadi di UD. Nusantara Pasanggar Pegantenan Pamekasan. Fenomena ini menjadi penyebab utama atas kekesalan para pekerja dan mengurangi keihklasan pekerja dalam melaksanakan tugas. Penundaan pembayaran upah yang terjadi di UD. Nusantara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perburuhan dalam hukum Islam yang lebih mengutamakan pembayaran upah bagi pekerja secara langsung setelah pekerjaannya usai.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PAJAK RESTORAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN Fakhruzy, Agung
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3164

Abstract

Jual beli merupakan  suatu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah objek transaksi harus diketahui dengan jelas baik sifatnya, ukuran nya, jumlahnya dan harganya serta dapat diserahkan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Didalam praktik jual beli sering sekali terdapat transaksaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam salah satunya jual beli makanan dengan tambahan pajak  restoran di Pamekasan dengan alasan karena restoran sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak kepada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya tambahan pajak pihak pembeli merasa dirugikan dan adanya kekecewaan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli adanya tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Pamekasan belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena mengandung unsur gharar pada harga makanan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam
PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA agung fakhruzy
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v9i2.1059

Abstract

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara dipungut dari rakyat yang dapat dipaksakan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kepentingan umum, seperti mebiayai kebutuhan negara, membangun infrastrruktur dan mewujudkan tujuan penting negara yang diatur dialam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, ketika pajak menjadi suatu bagian yang vital bagi kelangsungan negara maka dalam hal ini perlu suatu aturan yang mengikat, mengatur dan memaksa untuk dijadikan dasar hukum dalam pungutan pajak, dengan adanya undang-undang maka negara bisa melakukan wewenangnya secara maksimal dan kemudian tujuan akhirnya dengan adanya regulasi yang sah bisa mewujudkan tujuan negara.
PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA Agung Fakhruzy
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.932

Abstract

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara dipungut dari rakyat yang dapat dipaksakan dan hasilnya kemudian digunakan untuk kepentingan umum, seperti mebiayai kebutuhan negara, membangun infrastrruktur dan mewujudkan tujuan penting negara yang diatur dialam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, ketika pajak menjadi suatu bagian yang vital bagi kelangsungan negara maka dalam hal ini perlu suatu aturan yang mengikat, mengatur dan memaksa untuk dijadikan dasar hukum dalam pungutan pajak, dengan adanya undang-undang maka negara bisa melakukan wewenangnya secara maksimal dan kemudian tujuan akhirnya dengan adanya regulasi yang sah bisa mewujudkan tujuan negara. Kata Kunci : Pajak, Hukum Pajak, Tujuan Negara
Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik Agung Fakhruzy
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v5i1.3729

Abstract

Undang-undang tentang pemilu disebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan harapan dan keinginan semua warga negara. Adalah pelanggaran terhadap hak politik warga apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang diharpakan rakyat, baik dari sisi proses maupun dari hasil pasca pemilihan umum tersebut terselenggara. Dalam kenyaataannya, seperti ada sandera partai politik terhadap kuasa rakyat (kedaulatan rakyat) dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di negeri ini. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini diulas bagaimana mendobrak sandera partai terhadap kuasa rakyat, yakni dengan mereposisi peran dan fungsi partai politik sebagai institusi pendidikan politik, mengaudit dana partai secara lebih efektif, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi Partai Politik yang membiarkan kadernya melakukan perbuatan melawan hukum.Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Sandera Partai Politik
Co-Authors Zainollah Zainollah Zainollah, Zainollah