cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fatwa Nurul Hakim
Contact Email
hakiimfatwa@gmail.com
Phone
+6282134205810
Journal Mail Official
mipksb2p3ks@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Kasihan Bantul DIY
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
Published by Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
ISSN : 20884265     EISSN : 25279750     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Hasil penelitian maupun studi literatur bidang kesejahteraan sosial meliputi Penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 136 Documents
 1   2   3   4   5 
Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam Sunit Agus Tri Cahyono
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.386 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2138

Abstract

Riset ini bertujuan mendeskripsikan eksistensi KSB Tunas Bangsa dalam penanggulangan korban bencana alam di Kabupaaten Garut. Tipe penelitian deskriptif, dengan sasaran subjek 53 orang anggota Kampung Siaga Bencana (KSB). Objek penelitian mencakup karakteristik anggota KSB, Kemampuan KSB dalam mengelola logistic; dan kamampuan KSB dalam penanggulangan korban bencana. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dan informasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa KSB Tunas Bangsa memiliki kemampuan yang cuku baik dalam mengelola logistic dan dalam menangani korban bencana alam, meskipun ada masalah yang berkait dengan tepat penyimpanan logistic, penyediaan logistic, dan minimnya Pendidikan dan pelatihan(Diklat) kebencanaan vagi KSB Tunas Bangsa. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah  perlunya KSB memiliki sarana dan  prasarana penanggulangan bencana seperti lumbung sosial dan gardu social yang berfungsi sebagai tempat penampungan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan korban bencana, baik yang berupa barang konsumsi maupun barang logistic non konsumsi. Demikian juga perlu diselenggarakan bimtek tentang pengelolaan logistic  KSB.
Klithih: Manifestasi Penyimpangan Agresivitas Remaja Endro Winarno
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.898 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.2016

Abstract

Klithih adalah kekerasan yang dilakukan remaja berupa penganiayaan terhadap orang lain tanpa motif tertentu. Apakah Klithih merupakan manifestasi dari agresivitas yang tidak mampu dikendalikan remaja? Klithih dapat diidentifikasikan sebagai Agresivitas Antisosial yang tanpa didasari alasan serta melanggar norma dan hukum. Klithih juga dikategorikan sebagai Agresivitas Emosi (hostile aggression) karena dilakukan dengan kebencian. Sejumlah pakar menyatakan bahwa agresivitas tidak selalu bersifat permusuhan, antisosial, dan emosional. Agresivitas Instrumental, Agresivitas Proporsional, dan Agresivitas Sanksi merupakan jenis agresivitas yang tidak bertentangan dengan norma dan hukum. Dibutuhkan kematangan untuk mampu mengungkap agresi, dan menyublimasikannya dari Agresivitas Emosional kepada Agresivitas Proporsional. Kenyataan ini mengungkap bahwa Klithih merupakan manifestasi penyimpangan agresivitas di kalangan remaja berupa kegagalan dalam mengungkapkan agresi dan menyublimasikannya kepada agresivitas yang bersifat positif. Kajian ini menekankan bahwa keluarga merupakan model perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi warga masyarakat yang baik. Keluarga merupakan wahana untuk memberi bimbingan bagi pengembangan perilaku sosial yang dianggap tepat, memberi arah untuk belajar memecahkan masalah, serta memberi bimbingan belajar keterampilan motorik, verbal, dan sosial sebagai bekal penyesuaian diri. Keberfungsian keluarga dan pola hubungan antara orangtua, anak, teman sebaya, serta guru merupakan penopang potensial bagi pembentukan kepribadian anak agar lebih mampu mengungkapkan agresi, dan menyublimasikannya kepada agresivitas yang positif.
Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng) Sri Kuntari; Eni Hikmawati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41 No 1 (2017): Volume 41 Nomor 1 April 2017
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/mipks.v41i1.2272

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui berbagai akar permasalahan yang dialami gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dengan pertimbangan masyarakat daerah ini banyak yang menjadi pengemis dengan cara menggelandang di beberapa kabupaten dan kotadi Provinsi Bali. Subyek penelitian ditentukan secara purposive[ME1]  didasarkan pada kriteria tertentu, yakni gepeng yang terjaring razia satuan polisi pamong praja dan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, petugas dinas sosial yang menangani gepeng, dan pendamping sosial dari Kecamatan Kubu yang mengetahui permasalahan gepeng. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengungkap bahwa 95 persen gepeng adalah perempuan dan beberapa diantaranya membawa anak balita. Keputusan menggepeng atas persetujuan suami dengan alasan faktor ekonomi atau kemiskinan, kendala geografis daerah asal, serta adanya faktor sosial psikologis dan sosial budaya. Penghasilan yang relatif banyak dari mengemis menyebabkan mereka enggan melakukan pekerjaan lain. Agar gepeng berhenti dari mengemis, Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah melakukan pembinaan berupa bimbingan keterampilan disertai pemberian modal usaha sebesar Rp 5.000.000,- per orang. Rekomendasi yang diajukan diantaranya adalah pembentukan kelompok kerja dan forum paguyuban eks gepeng. Fungsi forum adalah untuk menampung dan mengatasi berbagai permasalahan yang dialami eks gepeng yang selanjutnya dapat diatasi oleh instansi yang berwenang
Youth Vandalism Attitude in Yogyakarta Sri Salmah
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.502 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v39i1.534

Abstract

The goal of the research on vandalism is to reveal who is the real doer of vandalism (sketches) on the wall at the road sides, shops, and governmental building, even sketches on traffic signposts that exacerbate views, deregulate, and confuse traffickers. Almost at every road sides are not free of vandalism actions that break the street views. Data are gathered through location orientation in public spaces as target by vandal. Data gathering techniques through observation, interview with  vandalism doers, security and order staff, and information from printed media as practical media that can be consumed directly by the people. The result shows that vandalism doers are youth at 13-16 of age, secondary and high school educated. With the use of spread-paint they are in action scribbling down which other people do not know the meaning, they feel satisfied. Vandalism is a form of youth delinquency that does not consider the beautiful and environmental order, sometimes even harm traffickers. Vandalism triggered by their high spirit to show the creativity personally or mischievous group, orienting to deviation and menacing public order. To anticipate vandalism school and community should procure talent development space to channel youth aspiration.
Evaluasi Program Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Netra Menggunakan Model Countenance Stake Nopita Sitompul; Sri Rahayu
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.639 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i2.2143

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi aksesibilitas penyandang disabilitas netra di Wiyata Guna Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan model Countenance Stake. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan deskriptif kualilatif. Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut (1) perencanaan pemberian alat bantu untuk layanan disabilitas sensorik netra dalam kategori sesuai (80%), ditemukan alat bantu yang tidak  memperhatikan estetika bentuk tubuh. (2) pelaksanaan pemberian alat bantu dalam kategori cukup (60%), belum adanya kesesuaian antara alat bantu dengan standar kebutuhan penerima manfaat (postur tubuh). (3) pemanfaatan alat bantu berupa tongkat dan riglet kurang karena berbahan lunak (mudah patah), pen tumpul dan terlalu lancip. (4) terdapat contigency antara perencanaan, pelaksanaan dengan pemanfaatan, yang pelaksanaan pemberian alat bantu pada kategori cukup menyebabkan penerima manfaat belum memanfaatkan alat bantu.Kata kunci: evaluasi program, countenance stake, disabilitas netra
Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Murdiyanto Murdiyanto
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.402 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2133

Abstract

Lokalisasi Pucuk dan Langit Biru merupakan lokalisasi wanita tuna susila di Kota Jambi yang sudah ditutup oleh pemerintah daerah setempat pada tanggal 13 Oktober 2014, penutupan lokalisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Pemilihan daerah penelitian berdasarkan pada kenyataan bahwa Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) menjadi legenda sebagai kawasan lokalisasi terbesar di Jambi yang merupakan kawasan wisata esek-esek yang cukup dikenal di Sumatera. Pemerintah Daerah menutup kedua lokalisasi tersebut karena dinilai berdampak negatif terhadap PSK dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penutupan lokalisasi terhadap PSK dan kondisi  sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi ataupun gambaran secara objektif mengenai dampak akibat penutupan lokalisasi terhadap pekerja seks dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Sebagai informannya adalah Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Jambi, Ketua RT, Ketua Yayasan Sahabat, PSK, germo/mucikari, keamanan lokalisasi, juru parkir, ojek, penjual makanan/minuman, dan pedagang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan diuraikan secara narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ditutupnya kedua lokalisasi yang ada di Kota Jambi tersebut berdampak pada kehidupan PSK dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami perubahan dalam hal matapencaharian. Dampak sosial berupa kesehatan, keamanan, dan kehidupan keagamaan masyarakat di lingkungan lokalisasi. Kondisi ekonomi berdampak pada turunnya ataupun bahkan hilangnya pendapatan sebagai pelaku bisnis di lingkungan lokalisasi. Pendidikan yang rendah, membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan di luar lokalisasi. Peran instansi pemerintah yang terkait dalam penutupan lokalisasi ini meliputi Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jambi, serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi. Kementerian Sosial berperan sebagai pemberi program bantuan sosial berupa dana kompensasi, Dinas Sosial Provinsi Jambi berperan menangani para germo atau mucikari untuk diberdayakan atau alih profesi dengan diberi keterampilan maupun usaha, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi berperan untuk menangani kepada berbagai pihak yang terdampak dengan penutupan lokalisasi
Kekerasan dan Perlindungan Anak Uji Hartono
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.573 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i2.2148

Abstract

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa , memiliki peran yang sangat strategis demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu agar anak dapat mengemban tugas tersebut dengan baik, maka tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak-hak anak merupakan upaya yang perlu terus digelorakan pada semua orang tua agar dapat memenuhinya. Anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi  oleh orang-orang diluar dirinya juga berhak mendapatkan perlindungan agar tumbuh kembangnya tidak mengalami hambatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dunia usaha dan peran serta masysrakat untuk terus memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, dan diskriminasi. Beberapa pemikiran yang juga perlu untuk dilakukan agar tindak kekerasan terhadap anak dapat ditekan sedikit mungkin antara lain : pencegahan, advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, dan gerakan nasional perlindungan anak.
Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective Ani Mardiyati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.076 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v39i1.540

Abstract

This study is meant to unravel the problem in social and cultural perspective on the handling held by government and non-government for beggar-homeless at the institution and street children at the transit house. The prevalency of beggar and street children indicates the government needs to overcome that problem socially and culturally. From social perspective, beggar-homeless and street children are part of society where they embeded socially structurelye. The existence of beggar-homeless and street children in the city associated as a problem that is identic with dirtyness, even thieve and stoling. As part of governmental social structure, beggars and street children should be seen as an object of handling so that they are not a threat to general order but they can be a community supporting city development, perticularly. Cultural handling that treat beggar-homeless and street children as civilized community. Educate positive mental and spirit that currently they put aside is one effort to bring back to normative conduct as member of civilized community. Besides that, it needs capitalizing skill education for beggar-homeless and street children when they work and create later. The last effort that can be done is to bring them to the place of origin, with governmental coordination handling and to provide work chance at the place of origin, with coordinated handling to provide work chance at the place of origen they left before, for example with utilizing many-workers-job program. With this effort rural people are expected to live comfortably in the village. The float of urbanization will not get bigger and bring a problem in the urban area. In future, it needs rural human recources planning, especially in infertile and dry areas with its people living normally.
Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi “Indonesia Bebas Prostitusi 2019 Akhmad Purnama
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.499 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2137

Abstract

Penelitian tentang  Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Indonesia Bebas Prostitusi 2019 dilakukan di Kota Samarinda. Pembubaran lokalisasi yang berada di Kota Samarinda sudah diawali dengan peraturan pemerintah daerah baik propinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara mendalam (in depth-interview). Informan meliputi para Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, Eks WTS, Ojek, Warung, Salon, Laundry dan Keamanan Lokalisasi. Berjumlah 10 orang. Program penutupan lokalisasi telah berjalan walaupun masih ada lokalisasi masih beroperasi dan beralih operasional kebentuk lain. Dampak kebijakan alihfungsi ataupun penutupan lokalisasi, berdampak kepada : mucikari dan germo, tukang parkir, pengusaha toko, warung makan, tukang ojek, pengusaha salon, pengusaha laundry, dan petugas kemanan. Rekomendasi agar pemerintah tegas untuk melakukan program yang telah dilakukan. Para pekerja yang terkait lokalisasi agar diberi bantuan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan keingan masing-masing pekerja. Pemerintah memberikan bimbingan agar tempat tersebut tidak lagi meresahkan masyarakat akan keberadaan tempat tersebut.
Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka Tateki Yoga Tursilarini; Trilaksmi Udiati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (945.523 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.1973

Abstract

Tujuan penelitian memperoleh gambaran dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat dan peran stakeholders dalam program rehabilitasi sosial rutilahu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program rutilahu  tahun 2016 - 2018. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Sumber data primer Keluarga Penerima Manfaat/KPM , stakeholders (Dinas Sosial, aparat kelurahan, pendamping program, tokoh masyarakat), dan sumber data sekunder data jumlah penerima bantuan rutilahu tiga tahun terakhir,  profil wilayah penelitian. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial KPM dilihat dari aspek fisik rumah, psikis dan sosial. Aspek fisik rumah yaitu atap, lantai dan dinding dalam kondisi baik dan sudah memenuhi syarat rumah layak huni. Aspek psikis meliputi keluarga merasa aman, nyaman dan tenang. Aspek sosial bantuan rutilahu meningkatkan kebersamaan antar anggota keluarga maupun dengan tetangga sekitarnya. Peran stakeholder meliputi: sosialisasi program, pendataan dan verifikasi KPM, membantu membuat proposal dan pelaporan, dan melakukan monev. Penelitian ini merekomendasikan, (1) Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitas program rehabilitasi rutilahu, sehingga semua masyarakat miskin menerima bantuan. (2) Pencairan dana bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu diberikan di awal tahun sehingga mempermudah pelaksanaan program. (3) Perlu membuat regulasi terkait rehabilitasi sosial Rutilahu dan sarana prasarana lingkungan sekitar di daerah dengan mengkolaborasikan dinas terkait, dunia usaha melalui program CSR, masyarakat, swasta, sehingga keberlanjutan program dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.  

Page 1 of 14 | Total Record : 136

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 44 No 3 (2020): Volume 44 Nomor 3 Desember 2020 Vol 44 No 2 (2020): Volume 44 Nomor 2 Agustus 2020 Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020 Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019 Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019 Vol 43 No 1 (2019): Volume 43 Nomor 1 April 2019 Vol 42 No 3 (2018): Volume 42 Nomor 3 Desember 2018 Vol 42 No 2 (2018): Volume 42 Nomor 2 Agustus 2018 Vol 42 No 1 (2018): Volume 42 Nomor 1 April 2018 Vol 41 No 3 (2017): Volume 41 Nomor 3 Desember 2017 Vol 41 No 2 (2017): Volume 41 Nomor 2 Agustus 2017 Vol 41 No 1 (2017): Volume 41 Nomor 1 April 2017 Vol 40 No 3 (2016): Volume 40 Nomor 3 Desember 2016 Vol 40 No 2 (2016): Volume 40 Nomor 2 Agustus 2016 Vol 40 No 1 (2016): Volume 40 Nomor 1 April 2016 Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015 More Issue