cover
Contact Name
Fatwa Nurul Hakim
Contact Email
hakiimfatwa@gmail.com
Phone
+6282134205810
Journal Mail Official
mipksb2p3ks@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Kasihan Bantul DIY
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
ISSN : 20884265     EISSN : 25279750     DOI : -
Core Subject : Social,
Hasil penelitian maupun studi literatur bidang kesejahteraan sosial meliputi Penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial
Articles 136 Documents
Survei tentang Pengaruh Pemasangan Stiker Labeling Miskin KPM PKH terhadap Graduasi Mandiri dan Tekanan Patologi Sosial Achmad Buchory
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.157 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2136

Abstract

Penelitian ini pada dasarnya hendak menjawab permasalahan penggunaan stiker labeling miskin di beberapa kabupaten dan kota penerima bantuan Program Keluarga harapan (PKH). Ada 4 daerah yang menjadi lokasi survai yaitu daerah yang sudah melaksanakan pemasangan stiker labeling miskin Kabupaten Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kotamadya Pekalongan. Dengan menggunakan konsep teoritik labelling dan patologi social penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan pemasangan stiker berlabel miskin pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden cenderung beragam dalam memberikan tanggapan terhadap kebijakan ini baik dari masyarakat ataupun pendamping. Keragaman pendapat tersebut menjadi bagian analisis kritis terhadap kebijakan ini telah menodai pola pendampingan yang berbasis humanis. Data memperlihatkan bahwa pemasangan stiker berlabel miskin kepada KPM tidak begitu efektif dalam menggraduasi KPM secara mandiri bahkan malah menimbulkan polemic serta beban psikologi social terhadap KPM untuk keluar dalam lingkaran kemiskinan. Berdasarkan fenomena dimaksud maka dapat disimpulkan bahwa kalangan anggota PKH di Kabupaten Tegal, Demak, Pati, dan Kotamadya Pekalongan yang menerima pemasangan stiker tersebut ada yang langsung meminta untuk graduasi tapi ada pula yang masih bertahan untuk mendapatkan bantuan. Dari data yang meminta graduasi juga rata-rata mereka yang secara data tidak sesuai dengan kriterian penerima bantuan PKH sedangkan para KPM yang tidak graduasi memang mereka secara kemampuan masih merasa masuk kriteria penerima bantuan PKH. Akan tetapi data tekanan psikologis social akan pemasangan stiker berlabel miskin tersebut sangat tinggi hal ini terlihat dari keluh kesah mereka dengan adanya pemasangan stiker labeling miskin. Dalam kaitan ini, pelatihan peningkatan kompetensi pendamping dalam perubahan perilaku sangat dibutuhkan agar mereka mengoptimalkan untuk melakukan graduasi secara mandiri kepada KPM dampinganya dan mereka tidak kembali masuk ke lingkaran kemiskinan.
Implementasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri Suryani Suryani
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.897 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i2.2147

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) melalui pembangunan rumah tidak layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan.Lokasi penelitian ini ditentukan secara purposive yakni di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tapin dengan alasan bahwa warga masyarakat di daerah tersebut telah banyak yang mendapatkan program desa sejahtera mandiri dengan bantuan rumah layak huni.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi, sedang analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.DSM merupakan program penanganan kemiskinan berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial dalam lingkup desa, terutama dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan penataan lingkungan permukinan.Berkaitan dengan permukiman telah direnovasi sebanyak 20 rumah tidak layak huni yakni di Kabupaten Tapin dan KabupatenMuaro Jambi. DSM suatu program percepatan pengentasan kemiskinan, menuntut adanya pemahamansama dari berbagai pihak yang terlibat. Data di lapangan menunjukkan, ternyata pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap implementasi program DSM. Program DSM secara konseptual dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan kawasan terpadu sebagai strategi pengentasan kemiskinan.Keberhasilan program ini perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini OPD disetiap Kabupaten Kota.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penanganan kemiskinan melalui program DSM telah dapat membangun memperbaiki rumah sebanyak 20 unit di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Muaro Jambi.Direkomendasikan, Kementerian Sosial diharapkan meneruskan program Desa Sejahtera Mandiri dengan melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Pemerintah daerah setempat diharapkan menganggarkan beaya perbaikan rumah tidak layak huni yang belum diselesaikan oleh Kementerian Sosial, sementara perguruan tinggi perlu adanya berkoordinasi dengan berbagai steakholder yang ada untuk mengoptimalkan program Desa Sejahtera Mandiri yang dicanangkan Kementerian Sosial
The Legalization of Operational Permit in Continuing Ash-Shididiqiyyah Care Institution on Neglected Children Social Welfare Service Siti Aminatun; Chulaifah Chulaifah
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.01 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v39i1.539

Abstract

The research is to dicusses the operational permit legalization of Ash-Shiddiqiyyah Care Institution to describe the operational permit legalization as responsibility in giving social service to neglected children. The informants in this research are chosen purposively, namely the managements of social welfare institution Ash-Shiddiqiyyah who give service to neglected children, apparatus of Social Agency of Yogyakarta Special Territory, apparatus of Investation and Joint Venture Board, and permanent and non-permanent donateurs. Data are gathered through indepth interview, observation, and documentary analysis. Data are analyzed through quantitative-descriptive technique to describe the process of operational permit legalization of the institutional care. The result shows that Ash-Shiddiqiyyah care institution as social welfare institution in handling the activities have got operational permit from legal institution. The operational permit indicates that the existence of institutional care is legal. It means that all things related to operational activities can be accounted publicily so that it gets accreditation by donateurs to participate. It is recommended to the local government, Investment and Joint Venture Board of Yogyakarta Special Territory and social welfare institution to keep overseeing and supervising so that the institution always gives service to people with social problem accountably and responsibly.
Melepas Jerat Kemiskinan Menuju Keluarga Sejahtera Sunit Agus Tri Cahyono
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.041 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.1998

Abstract

Jenis penelitian deskriptif dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif didukung kuantitatif. Lokasi penelitian dipilih Kota Tegal dengan memperhatikan aspek kepesertaan dan masalah. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan konstribusi, dampak dan efektivitas pelaksanaan PKHterhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).. Sumber  primer adalah 54 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data primer adalah pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tegal dan pendamping PKH. Teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara menggunakan pedoman wawancara terstruktur, observasi,dan telaah dokumen. Teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PKH sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah bertujuan mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dalam formula kepesertaan KPM.   Sebagai bantuan sosial tunai bersyarat, PKH di Kota Tegal digulirkan pada tahun 2015 hingga 2019 cukup berkontribusi mengubah perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Termasukdampak(effect income) dengan semakin dinamisnya roda perokonomian keluarga melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga KPM’ meskipun masih dengan tingkat yang berbeda pada sejumlah KPM.Dari kondisi di atastampakbahwa PKH efektifmelepaskan KPM darijeratkemiskinan. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah perlu indikator yang jelas dan terukur KPM yang dinyatakan graduasi, terutama graduasi mandiri (sukarela) dan graduasi ekonomi (dinyatakan mampu secara ekonomi dengan indikator memiliki usaha).
Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat dalam Kajian Program Keluarga Harapan: Tinjauan Empirik Dampak Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Penerima Manfaat A. Nururrochman Hidayatulloh
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.712 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i2.2142

Abstract

Program Keluarga Harapan adalah program nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan akses pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH telah berjalan selama 11 tahun telah memberikan dampak positif. Implementasi PKH sebagai bentuk perlindungan sosial keluarga miskin berupaya untuk menurunkan dan memberdayakan kelompok rentan miskin. PKH hadir sebagai instrumen untuk meningkatkan derajat kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Tujuan penelitian untuk melihat kontribusi, dampak dan keterpenuhan pelayanan melalui parameter 6T yaitu tepat sasaran, tepat manfaat, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat kualitas, tepat administrasi. Lokasi penelitian mengambil setting lokasi di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Metodologi menggunakan pendekatan desekriptif kualitatif. Pelibatan informan sebanyak 54 orang sebagai penerima manfaat yang berasal dari unsur keluarga miskin yang memiliki anak balita, anak sekolah, lansia dan keluarga penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam analisis terhadap 6T telah menunjukkan  keberhasilan PKH sebagai instrumen yang telah memberikan dampak positif. Kontribusi PKH terhadap pemenuhan kebutuhan penerima manfaat sebesar 10,93 %. Pada aspek kebutuhan, PKH telah memberikan kontribusi makanan sebesar 42,46% dan non makanan 55,64%. Hasil dampak telah di dikaji berdasarkan pada efektifitas  program dan telah memberikan keberhasilan dalam upaya mensejahterakan keluarga miskin. Disampaing itu PKH telah berkontribusi mengurangi beban kebutuhan dasar keluarga khususnya dari segi pendidikan dan kesehatan. PKH menjadi bantuan yang memberikan signifikansi keberhasilan dalam meningkatkan derajat kehidupan masyarakat miskin sebagai jaring pengaman sosial. Rekomendasi  kepada Pemerintah melalui Kementerian Sosial sebagai entitas leading sektor program mengupayakan perluasan sasaran dan indeks bantuan sosial yang ada kiranya dapat di perbesar nilai bantuannya. Selain itu, perlunya sinergi dan komitmen bersama agar dapat memback up kepesertaan program yang belum tercover program perlindungan sosial.
I am not a Paranoid A Case Study on People with Schizophrenia Social Welfare Problem Sunit Agus Tri Cahyono; Asrap Asrap
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.038 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v39i1.533

Abstract

As chronic and relapsing mental disturbance, schizophrenia has social malfunction impact on the people with it. That condition effects on family welfare. This research is meant to know the cause of schizophrenia, and to know family support to overcome people with schizophrenia. Methodologically, this research uses qualitative approach by mean of case study. Informants are people with schizophrenia, their family, their neighbors, and therapists PSBK. The research finds that multi dimension factors that process and interact each other as the main factors people suffer from schizophrenia. Family psychological-social support that is not maximum because lack of accurate understanding and information on phenomenon, ill process, psychological-medic assistance, and rehabilitation directory to people with schizophrenia. Each member of the family need take role as caregiver who is able to understand the problem and fulfill life needs of people with schizophrenia, is the recommendation posed in this research.
Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka Tateki Yoga Tursilarini; Trilaksmi Udiati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 44 No 1 (2020): Volume 44 Nomor 1 April 2020
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (945.523 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v44i1.1973

Abstract

Tujuan penelitian memperoleh gambaran dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial keluarga penerima manfaat dan peran stakeholders dalam program rehabilitasi sosial rutilahu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program rutilahu  tahun 2016 - 2018. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Sumber data primer Keluarga Penerima Manfaat/KPM , stakeholders (Dinas Sosial, aparat kelurahan, pendamping program, tokoh masyarakat), dan sumber data sekunder data jumlah penerima bantuan rutilahu tiga tahun terakhir,  profil wilayah penelitian. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian dampak bantuan rutilahu bagi kesejahteraan sosial KPM dilihat dari aspek fisik rumah, psikis dan sosial. Aspek fisik rumah yaitu atap, lantai dan dinding dalam kondisi baik dan sudah memenuhi syarat rumah layak huni. Aspek psikis meliputi keluarga merasa aman, nyaman dan tenang. Aspek sosial bantuan rutilahu meningkatkan kebersamaan antar anggota keluarga maupun dengan tetangga sekitarnya. Peran stakeholder meliputi: sosialisasi program, pendataan dan verifikasi KPM, membantu membuat proposal dan pelaporan, dan melakukan monev. Penelitian ini merekomendasikan, (1) Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitas program rehabilitasi rutilahu, sehingga semua masyarakat miskin menerima bantuan. (2) Pencairan dana bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu diberikan di awal tahun sehingga mempermudah pelaksanaan program. (3) Perlu membuat regulasi terkait rehabilitasi sosial Rutilahu dan sarana prasarana lingkungan sekitar di daerah dengan mengkolaborasikan dinas terkait, dunia usaha melalui program CSR, masyarakat, swasta, sehingga keberlanjutan program dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.  
Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi “Indonesia Bebas Prostitusi 2019 Akhmad Purnama
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 3 (2019): Volume 43 Nomor 3 Desember 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.499 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i3.2137

Abstract

Penelitian tentang  Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Indonesia Bebas Prostitusi 2019 dilakukan di Kota Samarinda. Pembubaran lokalisasi yang berada di Kota Samarinda sudah diawali dengan peraturan pemerintah daerah baik propinsi Kalimantan Timur maupun Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara mendalam (in depth-interview). Informan meliputi para Pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, Eks WTS, Ojek, Warung, Salon, Laundry dan Keamanan Lokalisasi. Berjumlah 10 orang. Program penutupan lokalisasi telah berjalan walaupun masih ada lokalisasi masih beroperasi dan beralih operasional kebentuk lain. Dampak kebijakan alihfungsi ataupun penutupan lokalisasi, berdampak kepada : mucikari dan germo, tukang parkir, pengusaha toko, warung makan, tukang ojek, pengusaha salon, pengusaha laundry, dan petugas kemanan. Rekomendasi agar pemerintah tegas untuk melakukan program yang telah dilakukan. Para pekerja yang terkait lokalisasi agar diberi bantuan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan keingan masing-masing pekerja. Pemerintah memberikan bimbingan agar tempat tersebut tidak lagi meresahkan masyarakat akan keberadaan tempat tersebut.
Kekerasan dan Perlindungan Anak Uji Hartono
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.573 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v43i2.2148

Abstract

Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa , memiliki peran yang sangat strategis demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu agar anak dapat mengemban tugas tersebut dengan baik, maka tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak-hak anak merupakan upaya yang perlu terus digelorakan pada semua orang tua agar dapat memenuhinya. Anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi  oleh orang-orang diluar dirinya juga berhak mendapatkan perlindungan agar tumbuh kembangnya tidak mengalami hambatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dunia usaha dan peran serta masysrakat untuk terus memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, dan diskriminasi. Beberapa pemikiran yang juga perlu untuk dilakukan agar tindak kekerasan terhadap anak dapat ditekan sedikit mungkin antara lain : pencegahan, advokasi sosial, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, dan gerakan nasional perlindungan anak.
Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective Ani Mardiyati
Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 39 No 1 (2015): Volume 39 Nomor 1 Maret 2015
Publisher : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.076 KB) | DOI: 10.31105/mipks.v39i1.540

Abstract

This study is meant to unravel the problem in social and cultural perspective on the handling held by government and non-government for beggar-homeless at the institution and street children at the transit house. The prevalency of beggar and street children indicates the government needs to overcome that problem socially and culturally. From social perspective, beggar-homeless and street children are part of society where they embeded socially structurelye. The existence of beggar-homeless and street children in the city associated as a problem that is identic with dirtyness, even thieve and stoling. As part of governmental social structure, beggars and street children should be seen as an object of handling so that they are not a threat to general order but they can be a community supporting city development, perticularly. Cultural handling that treat beggar-homeless and street children as civilized community. Educate positive mental and spirit that currently they put aside is one effort to bring back to normative conduct as member of civilized community. Besides that, it needs capitalizing skill education for beggar-homeless and street children when they work and create later. The last effort that can be done is to bring them to the place of origin, with governmental coordination handling and to provide work chance at the place of origin, with coordinated handling to provide work chance at the place of origen they left before, for example with utilizing many-workers-job program. With this effort rural people are expected to live comfortably in the village. The float of urbanization will not get bigger and bring a problem in the urban area. In future, it needs rural human recources planning, especially in infertile and dry areas with its people living normally.

Page 1 of 14 | Total Record : 136