cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Contact Email
jurnalsuarahukum@unesa.ac.id
Phone
+6285726365956
Journal Mail Official
jurnalsuarahukum@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang Gedung K1.02.04, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Suara Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : 2656534X     EISSN : 26565358     DOI : 10.26740
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Suara Hukum memiliki standar untuk perilaku etis yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penerbitan: penulis, editor jurnal, peer reviewer dan penerbit. Jurnal Suara Hukum adalah jurnal peer-review, diterbitkan dua kali setahun di bulan Maret dan September oleh Departemen Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal suara hukum telah memiliki akun Google scholar dengan tautan https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=clJJoeIAAAAJ Jurnal Suara Hukum saat ini berstatus belum terakreditasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum" : 8 Documents clear
Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj Ramadhita Ramadhita; Sahlan Roy Matua Hasibuan
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wanprestasi merupakan salah satu problem yang dihadapi para pihak dalam sebuah penjanjian. Para pihak dapat menyelesaikan wanprestasi melalui berbagai cara seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Jalur pengadilan sering dianggap hanya mengutamakan nilai kepastikan hukum dan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun hal ini tidak terjadi dalam penanganan kasus PT. DSF melawan AH di Pengadilan Negeri Lumajang. Artikel ini bertujuan mendiskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memutus perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Selain itu, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi berupa putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dan bahan hukum kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum menggunakan analysis interactive dengan membagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi kesimpulan (conclutions). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi relatif dalam mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Majelis Hakim dalam pertimbanggana lebih mengutamakan asas keadilan daripada asas kepastian hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian lease (sewa guna usaha).
Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan Johan Williem Erlang Pasaribu
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi upnormal akibat COVID-19 memaksa negara bekerja lebih keras untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya dengan memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan produk kebijakan. Sebenarnya tujuannya sama yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Mengangkat permasalahan hukum berupa konflik norma dan efektifitas norma. Ada tiga diskusi; Pertama, terkait pengaturan hukum pendistribusian bantuan sosial COVID-19 di Indonesia; Kedua, Mengkritisi penerapan produk kebijakan yang tersedia dalam memenuhi aspek keadilan dan memitigasi risiko penyalahgunaan bansos COVID-19; dan Ketiga, mengkritisi relevansi produk kebijakan dengan prinsip dan kerangka kerja antikorupsi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mendorong negara dan masyarakat untuk lebih siap menghadapi krisis COVID-19. Dengan mematuhi norma dan instruksi pemerintah. Evaluasi harus dilakukan terkait kerjasama, sinergi, pengawasan, transparansi, keadilan, dan integritas antikorupsi
Ius Constituendum Pengaturan Terhadap Oknum Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Membayar Pajak Di Kota Depok Hari Dharmawan
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

pajak merupakan salah satu sektor yang paling penting sebagai pemasukan negara. hal ini terlihat dari keseriusan negara dalam memungut pajak atas rakyatnya. adapun pajak pusat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertmabahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan, Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). selain itu terdapat juga pajak daerah, yangmana prinsip otonomi daerah sebagai dasar atas adanya pemungutan pajak daerah ini. pajak daerah ini dilakukan oleh setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. salah satunya adalah Kota depok, pemerintah Kota Depok mencoba untuk memanfaatkan salah satu sumber pajak terbesar yaitu pajak parkir. di hampir setiap sudut Kota Depok kita tidak pernah tidak menemukan jasa parkir. dan hal ini dapat juga di jumpai pada lokasi dimana saran publik itu berada. salah satu contoh adalah KRL Commuterline, di dekat stasiun KRL Commuterline selalu kita dapati banyaknya bangunan - bangunan yang di alih fungsikan menjadi tempat jasa parkir. sehingga secara otomatis pemilik atas bangunan tersebut menjadi wajib pajak tetap atas pajak parkir. akan tetapi dengan adanya potensi ini, justru setiap tahunnya penerimaan pajak parkir di kota depok mengalami penurunan. hal ini disebabkan banyaknya oknum - oknum yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam Ismail Marzuki; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of marriage is always interesting to study, this is because what is regulated in marriage is the relationship between men and women as husband and wife. Furthermore, marriage also regulates the obligations of the husband and wife towards the children born of their relationship. In its development, marriages that occur in society are not only carried out between men and women, but have reached marriages of the same gender or gender, both marriages between men and other men as husband and wife, as well as women with another woman. The purpose of this study is to determine the validity of same-sex marriage in the perspective of the flow of natural law. The method used is the juridical-normative method with a statutory approach and legal philosophy. The results of this study are that the flow of natural law is closely related to divine morality. Good and bad, wrong and right, proper and inappropriate, are measured according to divine moral standards. Therefore, human behavior and/or regulations made by humans that deviate and conflict with natural laws cannot be accepted and/or cannot be referred to as laws. Thus, marriage of the same gender in the context of national and state life in Indonesia is unacceptable and invalid because it is not in harmony with divine moral values.
Analisis Penerapan Sistem Bundling Rapid Test yang Dilakukan Pelaku Usaha Marcelina Nadia Soegijanto
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem bundling dalam pemasaran produk barang atau jasa agar tidak melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan kriteria sistem bundling yang dapat digolongkan sebagai persaingan usaha tidak sehat serta mengkaji upaya yang dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila menemukan penyalahgunaan sistem bundling tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji kasus tersebut dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hasil peneltian menunjukkan bahwa sistem bundling yang digunakan pelaku usaha dalam layanan kesehatan merugikan konsumen karena melanggar hak konsumen hak untuk memilih dan mendapat barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perlindungan konsumen. Lalu tindakan pelaku usaha tersebut dianggap memenuhi kriteria sebagai sistem bundling yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan terpenuhinya unsur pada pasal 15 ayat 2 Undang undang nomor 5 Tahun 1999. Sehingga atas pelanggaran tersebut baik BPSK maupun KPPU selaku lembaga yang berwenang menangani perkara konsumen dan persaingan usaha dapat melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tersebut.
Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah Ansarullah Ansarullah; Purnama Eddy; Efendi Efendi
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Formulation of Qanun through a legislation program (Prolek) implemented in a planned, integrated, and systematic with the aim to realize certainty of legal development in the region. The process of drafting the legislation program is carried out not in accordance with the planning and scale of priorities that have been set so as not to provide legal certainty to the priority and legal development in the region. This study uses normative juridical methods with a statue approach and conceptual approach. In addition, to determine the aspects that cause the lack of legal certainty, this study also uses empirical juridical methods. The establishment of the Local Legislation Program has not provided legal certainty because Qanun Aceh No. 5 of 2011 on The Procedure of Formation of Qanun has not set concretely on the scale of priorities that form the basis of the urgency of the establishment of a qanun. In addition, the District House of Representative (DPRK) given the function of legislation in the region does not yet have a preference for the field of legislation so that the process of legislation can not be completed as planned. In addition, DPRK given the function of legislation in the region does not have a preference for the field of legislation so the process of legislation can not be completed according to the planning. In realization the legal certainty of the local legislation program against legal development in the region there needs to be concrete regulatory efforts in the provisions of Qanun Aceh No. 5 of 2011 relating to determining the scale of priorities as well as changing the mindset of the DPRK in the field of legislation by making it part of the priority function. Keywords: Legal Certainty, Legislation Program, Legal Development
Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Wahyu Bening; Ilham Dwi Rafiqi
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land problems in Indonesia are increasing along with the presence of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, one of which is the issue of Land Bank Regulations. This paper will examine how the problematics of setting up the Land Bank are, starting from institutional problems and legal issues in particular. This paper uses a normative legal research method using a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the presence of the Land Bank Agency has a great potential to cause overlapping authorities between institutions in the land sector. The authority of the Land Bank Agency in the management and acquisition of land was previously also owned by the Ministry of ATR/BPN, so this causes an overlap between the two institutions. Other legal issues, relating to the orientation and substance of the Land Bank Agency. Based on the Job Creation Law, the orientation of the Land Bank is more on investment and economic development that contains risks. The problematic Land Bank arrangements in the Employment Creation Law and the Land Bank PP have the potential to conflict with the goals of agrarian reform and constitutionality in the agrarian sector.
Peranan Budaya Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penetapan Hutan Adat Daru Adianto; Muamar
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

After the decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012 which stated that customary forests are not part of state forests but private forests provide legal certainty and protection of the rights of indigenous peoples in managing customary forests. As a follow-up to this decision, the Ministry of Environment and Forestry established Minister of Environment and Forestry Regulation P.32/Menlhk-Setjen/2015 concerning Private Forests which has been renewed through Minister of Environment and Forestry No.9 of 2021 concerning Management of Social Forestry. Until now, the number of customary forests that have been determined is 107 customary forest units. One of the factors supporting the increase in the number of customary forests is a change in the internal legal culture of the LHK when verifying and validating customary forest applications. Based on the results of the research, facts and problems were found, one of which was related to the requirements for recognition of legal subjects for groups holding rights through regional legal products which could be in the form of Regional Regulations (PERDA). The PERDA contains the Recognition and Protection of Indigenous Peoples and the areas managed by these communities. Some PERDAs are not included with maps of customary territories or there are no other regional legal products that define the boundaries of the community's managed areas. In addition to the problems of legal subjects and areas of management, changes in the legal culture within a government institution also have an influence on the process of recognizing these rights. This writing uses an empirical legal research approach by examining the roles of the legal culture of the Ministry of Environment and Forestry in determining customary forests

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Suara Hukum Vol 3, No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue