Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum Mushafi Mushafi; Ismail Marzuki
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 9, No 1 (2018): June 2018
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v9i1.2168

Abstract

The intersection of law and society in sociological discourse. In this article a lot is explained about dialogical correlation between law and society in social life. Conceptually law and society have mutually complementary relationships related to their existence. In the legal sociology paradigm, society is a resource that gives life (to nature) and moves the law. Whereas the community lives the law with values, ideas and concepts, besides that the community also supports the law by fertilizing the legal awareness (legal culture) of the community to carry out the law. Social changes and legal changes or vice versa do not always take place together. This means that in certain circumstances legal developments may lag behind the development of other elements in society or maybe vice versa. Law is one means of social change that exists in society. Karaena, there is a relationship of interaction between the legal sector and social changes that occur in the community. Conflicts that occur can cause losses, because they are usually accompanied by violations of the rights and obligations of one party to another party.How to cite item: Mushafi, M., Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jurnal Cakrawala Hukum, 9(1), 50-58. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168
PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF H.A Malthuf Siroj; Ismail Marzuki
JURNAL HAKAM Vol 1, No 2 (2017): Desember
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.252 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i2.76

Abstract

Law enforcement that often miseries and hurts the sense of community justice encourages one of the jurists, Satjipto Rahardjo expresses his idea about the need to involve conscience and morals in punishment. This way of punishment is then referred to as progressive law enforcement. Progressive law is a scientific endeavor that criticizes conventional punishment mechanisms; namely punish by putting forward the legal-formal truth, which is the cause of law enforcement in this country cannot give happiness to the seekers of justice. The progressive legal orientation is how to ground the truth (substantive justice), based on the premise that law is for man, not on the contrary. In addition, progressive legal notion holds that the truth of the law is not always judged from the application of laws formulated in the law, but the extent to which the law responds to developments in society. To that end, when the law is stuck in answering the community's problem, then here is the need to make a breakthrough (rule breaking). This shows that progressive law enforcement is an effort / process that always seeks truth and justice.Keywords: Law Enforcement, Progressive Law, Substantive Justice
Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam Dewi Rahayu; Ismail Marzuki
KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah KITABAH │ VOL. 4 │ NO. 1 │2020
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islamic financial institutions have experienced significant developments, including in the development of financing products in the form of hajj bailout funds. In accordance with DSN-MUI fatwa No. 29 / DSN-MUI / III / 2002 hajj bailout funds using the qard and ijarah agreements given to prospective pilgrims with the aim of obtaining the portion of the hajj list or BPIH (the cost of the pilgrimage). the need to review from the perspective of Islamic business ethics in order to see the extent to which the implementation of the hajj bailout fund is in accordance with ethical business principles and Islamic sharia principles. The method used is a qualitative research method using the literature study approach in books, journals, and fatwas of the National Sharia Council. The results showed that the negative effect caused by the implementation of the hajj bailout fund is caused by the implementation of the hajj bailout fund not in accordance with Islamic business ethics and principles.
Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 Rizki Jayuska; Ismail Marzuki
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i2.2464

Abstract

Pembatalan peraturan daerah (perda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, bukanlah sesuatu persoalan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kalimantan Tengah total ada 73 peraturan daerah (perda) yang diterbitkan seluruh pemerintah daerah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat perda diantaranya merupakan produk Provinsi Kalimantan Tengah. Sekiranya pengawasan pemerintah pusat berjalan normal, jumlah produk hukum daerah yang dibatalkan/revisi tentunya akan bertambah. Tentu pembatalan tersebut mengakibatkan kerugian materil dan immaterial dari masyarakat. Ketidakefektifan tersebut sedikit banyak juga ada andil dari Gubernur Kalteng sebagai pembentuk peraturan daerah bersama DPRD Kalteng. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi Gubernur Kalimantan Tengah dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pembentukan peraturan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah terlebih dahulu harus mengharmoniskan Raperda dengan peraturan perundang undangan lainnya baik yang berkedudukan lebih tinggi atau sederajat serta menghindari aturan/materi muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan umum. Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan- kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara.
PKM Pendampingan Pola Hidup Bersih dan Sehat pada Peserta Didik Taman Pengasuhan Anak Ar-Rahmah Pondok Pesantren Nurul Jadid Ahmad Zubaidi; Mistria Harmonis; Ismail Marzuki
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v3i1.3678

Abstract

Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam rangka mempraktikkan Pola hidup Persih dan sehat pada Taman Pengasuhan Anak Ar-Rahmah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Aktivitas yang dilaksanakan oleh anak didik Siswa-siswi A-Rahmah di antaranya, pengenalan makanan sehat gizi seimbang; cuci tangan dengan memakai sabun; pengenalan pengelolaan sampah, kebersihan rumah; pengenalan vektor penyakit yang disebabkan oleh serangga (lalat, kecoa, serta tikus). Ada pun pengenalan materi-materi tersebut dilaksanakan dengan metode cerita dan bermain peran (role playing) disertai dengan gambar-gambar menarik. Hasil kegiatan memperlihatkan hasil pemahaman yang cukup baik, yang ditunjukkan dengan hasil: 80 % peserta didik di TPA Ar-Rahmah mampu membiasakan diri hidup bersih dan sehat baik disekolah mapun dirumah.
RELEVANSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN AGENDA REFORMASI: DIMENSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL Ismail Marzuki; Faridy Faridy
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 5, No 2 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.91 KB) | DOI: 10.33760/jch.v5i2.242

Abstract

In life, humans certainly cannot be separated from their social interactions with others. Friction between individuals or between nations is something that is inevitable. That is because the understanding of the legal system and culture of a different society. The difference in opinion certainly needs to be harmonized by not locking up the meeting room of everyone's expression. From here, the existence of legal rules/norms on the one hand becomes important in people's lives. On the other hand, the recognition, respect and protection of human rights are also important to be accommodated. Therefore, this article examines the law as a means of maintaining social order, and human rights as a set of rights that describe the existence of human freedom in expressing their actions, and how relevant they are to the reform agenda, namely enforcing the law against violators of human rights seriously, both in national and international.
Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, Dan Anak Hasil Luar Nikah A. Malthuf Siroj; Moh. Zainuddin Sunarto; Ismail Marzuki
TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.313 KB) | DOI: 10.33650/trilogi.v3i1.3787

Abstract

Hukum waris merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang mekanisme pemindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan. Penelitian ini memaparkan secara komprehensif tentang kedudukan dan status ahli waris pengganti, anak hasil zina dan anak hasil luar nikah. Mengingat masih banyak kalangan yang menilai bahwa ketiganya tidak berada dalam posisi sebagai ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan analisa yang dilakukan diketahui bahwa ahli waris pengganti berdasarkan asas keadilan berhak untuk mendapatkan harta pusaka, namun besaran bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sementara kedudukan anak hasil zina dalam hal waris-mewarisi hanya ada pada nasab ibunya dan keluarga ibunya, tidak pada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut, namun lembaga yang berwenang dapat menjatuhkan ta’zir dengan mewajibkannya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan pemberian harta saat ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Adapun anak hasil luar kawin statusnya sama dengan anak dari hasil perkawinan yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi.
LEMBAGA KEAGAMAAN, PANCASILA DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Ismail Marzuki
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.498 KB) | DOI: 10.35586/.v5i2.768

Abstract

Penelitian ini membahas tentang sikap agama terhadap perilaku korup, tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap kejahatan korupsi dan peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keagamaan dalam upaya memberantas korupsi. Mengingat lembaga keagamaan selama ini masih selalu fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdlah dan mengabaikan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi bangsa, seperti korupsi. Di samping itu, dalam penelitian ini juga disinggung tentang konsep dan strategi pemberantasan korupsi dalam kacamata Pancasila karena Pancasila di samping sebagai budaya bangsa, di mana setiap tindak-tanduk masyarakat harus mencerminkan nilainilai Pancasila, juga sebagai falsafah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mestinya dapat dijadikan sebagai alat dalam memerangi masalah korupsi.
Pemilos: Strategi Meningkatkan Budaya Hukum dan Politik Siswa Perspektif Pengawasan Ismail Marzuki; Abdur Rohim; Ja’far Asy’ari
TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora Vol 3, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/trilogi.v3i3.5113

Abstract

Pemahaman tentang pemilihan umum (pemilu) tidak cukup hanya dengan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu bagi masa depan bangsa, tetapi juga perlu memberikan pemahaman tentang mekanisme pemilu, khususnya bagi pemilih pemula secara konkrit, misalnya melalui pemilihan ketua osis (pemilos) di lingkungan sekolah. Tujuannya agar para kawula muda dapat mengerti dan memahami proses pemilu dari awal hingga akhir secara langsung melalui pemilos yang dijadikan sebagai miniatur pemilu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bondowoso melakukan serangkaian cara dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan politik bagi siswa di beberapa lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso, antara lain di SMKN 1 Bondowoso dan SMAN 1 Tenggarang Bondowoso, dengan melakukan pendampingan, pembuatan dan penerapan beberapa ketentuan peraturan yang dibuat sendiri oleh lembaga tersebut melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis) dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua Osis (Pemilos). Peraturan tersebut berisi tentang susunan panitia penyelenggara pemilos yang terdiri dari Komisi Pemilihan Osis (KPO) dan Pengawas, serta berbagai ketentuan yang mengatur hal lain yang terkait dengan proses pemilos hingga tahap akhir.
Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam Ismail Marzuki; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of marriage is always interesting to study, this is because what is regulated in marriage is the relationship between men and women as husband and wife. Furthermore, marriage also regulates the obligations of the husband and wife towards the children born of their relationship. In its development, marriages that occur in society are not only carried out between men and women, but have reached marriages of the same gender or gender, both marriages between men and other men as husband and wife, as well as women with another woman. The purpose of this study is to determine the validity of same-sex marriage in the perspective of the flow of natural law. The method used is the juridical-normative method with a statutory approach and legal philosophy. The results of this study are that the flow of natural law is closely related to divine morality. Good and bad, wrong and right, proper and inappropriate, are measured according to divine moral standards. Therefore, human behavior and/or regulations made by humans that deviate and conflict with natural laws cannot be accepted and/or cannot be referred to as laws. Thus, marriage of the same gender in the context of national and state life in Indonesia is unacceptable and invalid because it is not in harmony with divine moral values.