cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2019): September 2019" : 5 Documents clear
PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat) Margaritha Rami Ndoen , Hesti Monika
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.56 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.42

Abstract

Prinsip Fair Use merupakan bentuk pembatasan yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan sebuah karya tanpa meminta izin kepada pencipta dalam batas batas tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menerapkan prinsip fair use dengan berbagai batasan dan juga kategorinya. Jika dikaitkan dengan tindakan cover version sebuah lagu, maka prinsip ini bisa saja digunakan selama hal tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hanya saja, fenomena tersebut harus dilihat dalam kasus per kasus sesuai dengan kategori dan keperluan serta tujuan dari tindakan cover version. Peraturan perundang-undangan yang ada pun belum mencakup hal tersebut, sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan ini merupakan pelanggaran Hak Cipta atau bukan. Penulisan ini juga melakukan perbandingan dengan yang terjadi di Amerika Serikat berdasaran US Copyright Act 1976, sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya dengan Undang-Undang Hak Cipta. Di akhir penulisan, penulis berkesimpulan bahwa tindakan cover version terhadap sebuah lagu selama tidak memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta dan tidak dapat dikatakan sebagai penerapan prinsip fair use.
KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN Titi S. Slamet , Marianne Masako Paliling
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.672 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.43

Abstract

Teknologi informasi diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan. Dengan memperhatikan dua hal tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi harus dilihat dalam dua kerangka pendekatan, yaitu dari aspek keberadaaan teknologi dan aspek hukumnya. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dihadapi apakah tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum terutama dari segi pembuktian. Penelitian ini berlokasi di perpustakaan UNHAS kota Makassar, metode Penulisan ini bersifat yuridis normatif menggunakan studi pustaka (library research) dengan menggunakan analisis kualitatif. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum selama tanda tangan elektronik mengikuti persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU ITE yang merupakan persyaratan minimum dan harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik, tingkat keamanan dari tanda tangan elektronik akan terjamin keamanannya apabila mempunyai sertifikat elektronik berisi informasi atau identitas dari pengguna, Sertifikat elektronik diperoleh atas dasar aplikasi kepada Certification Authority (CA) oleh pengguna (subscriber)
HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA’BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA Lisma Lumentut , Rosmawati
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.054 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.44

Abstract

Hukum adat memiliki pengaruh yang besar karena Indonesia sangat kental dengan adat dan kebudayaan masyarakat lokal. Meskipun ekistensi hukum adat perlahan mulai ditinggalkan masyarakat, namun hukum adat masih memiliki peranan yang sangat penting hingga saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan adat dan kebiasaan. Dalam masyarakat adat Toraja, budaya yang diwariskan dari nenek moyangnya sangat dipegang teguh dan dipertahankan hingga saat ini, termasuk masalah warisan. Dalam penulisan ini, parmasalahan yang akan diteliti adalah kedudukan anak menurut hukum kewarisan adat pada masyarakat adat Sangla’boran dan peralihan dan pembagian harta warisan terhadap anak pada masyarakat adat Sangla’boran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiaan hukum sosiologis yuridis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan anak terbagi menjagi enam, yaitu Anak Disibali (anak kandung), Anak Tangdisibali (Anak Pangngan, Anak Bule’), Anak Angkat, Anak Tiri, dan Anak Kemanakan
HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA Elfran Bima Muttaqin; Yotham Th. Timbonga; Andi Aspiani Eka
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.606 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.45

Abstract

Hibah merupakan pemberian cuma-cuma suatu benda untuk keperluan penerima hibah dan tidak tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan mengenai hibah terdapat baik dalam hukum nasional yang termuat dala KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun bersifat pemberian cuma-cuma, dalam pelaksanaannya, beberapa kasus terjadi penarikan atau pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penyebab batalnya hibah dari orang tua kepada anaknya dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya pembatalan suatu hibah ialah apabila barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah dan ada ketidaksesuaian dengan maksud ataupun tujuan pemberian hibah, dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah yaitu pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan merawat pemberi hibah hingga meninggal dunia tetapi penerima hibah tidak memenuhi syarat tersebut. Dasar hukum pertimbangan tersebut adalah Pasal 1688 KUHPerdata Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 212
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Yeheschiel B. Marewa , Marcel Tanan
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.699 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.46

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghindari praktik tercela seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah utama adalah bagaimanakah mekanisme pemerintah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik.penelitian ini berlokasi di Daerah Kabupaten Toraja Utara menggunakan metode analisa kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk melukiskan data dan realita terkait dengan masalah pelaksanaan prinsip-prinsip kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Tata kelola pemerintahan yang baik tertuju pada penyelenggaraan Penerapan Prinsip Pemerintahan di daerah kabupaten Toraja Utara, prinsip-prinsip yang di implementasikan dimaksudkan agar ada upaya untuk meningkatkan sinergi bersama dengan semua badan yang ada dikabupaten Toraja Utara, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab pemerintah sehingga diharapkan penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 1 (2019): September 2019