cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR" : 7 Documents clear
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIKDI KANTOR CAMAT DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR Herry Christiadi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v5i1.389

Abstract

Akuntabilitas pelayanan publik, dimana pemerintah ada untuk melayani masyarakat, sehingga kantor kecamatan dijadikan sebagai pusat pelayanan publik, yang diharapkan bisa memberi rasa puas kepada publik dalam proses pemerintahan. Kepuasan publik akan terpenuhi apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan. Metode yang peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelayanan publik yaitu deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Demi terciptanya akuntabilitas pelayanan publik, maka dalam suatu pelayanan yang sangat menyangkut kepentingan publik diharapkan akan diselenggarakan sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan. Oleh karena ruanglingkup akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan tidak hanya kepada informal dengan ruanglingkup organisasi saja akan tetapi juga pada eksternal organisasi dengan kata lain kepada masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah) Raesha Aprilia Rangin
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v5i1.390

Abstract

Pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah berlangsung setidaknya pada satu dekade terakhir ini. Pembangunan pariwisata dilaksanakan mengacu pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, dan Perda Provinsi Kalteng No. 2 Tahun 2013 tentang Ripparprov. Keberadaan Ripparprov sangat dibutuhkan guna memperjelas arah kebijakan pembangunan pariwisata di Kalimantan Tengah. Sebelum Ripparprov terbentuk pembangunan pariwisata Kalteng terkesan jalan ditempat dan berlangsung sporadis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan program pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata Kalimantan Tengah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data-data kualitatif sebagai bahan utama kajian. Data dikumpulkan melalui teknis wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut: 1) Komunikasi, pola komunikasi kebijakan berlangsung secara formal kedinasan dari atasan ke bawahan. 2) Sumber daya, SDM dan anggaran tersedia dalam jumlah terbatas dan didukung oleh payung hukum yang jelas. 3) Struktur Birokrasi, telah didukung oleh SOP khususnya dalam pembangunan pemasaran, untuk pembangunan destinasi masih belum tersedia. 4) Disposisi, pengangkatan birokrat menjadi kewenangan Kepala Daerah, insentif hanya diberikan kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata. Tidak tersedia insentif bagi implementor kebijakan (birokrat).
KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Kristian Lirit
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v5i1.391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah, dalam penelitian ini yaitu inputs (masukan), Process (proses), output (keluaran), Outcomes (hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi kualitatif deskriftif dengan melakukan wawancara kepada pegawai inspektorat provinsi Kalimantan tengah selaku aparat pengawas intern pemerintah. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan yang di wawancara ada 6 orang dan juga dilakukan wawawancara dengan 3 informan dari SKPD yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian menegnai kinerja aparat pengawas intern pemerintah inspektorat provinsi Kalimantan tengah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pengawasan dilihat dari input (masukan), process (proses), output (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak).Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan meliputi keterbatasan SDM, anggaran, tugas pengawasan yang kompleks dan luas.
NILAI TARI KINYAH MANDAU DALAM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya) Eddy Forwanto
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v5i1.392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tari Kinyah Mandau pada masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, serta mengetahui bagaimana nilai tari Kinyah Mandau dalam kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palangka Raya.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga dengan keseluruhan hasil analisis tersebut disajikan secara deskripsi yaitu memaparkan secara lengkap masalah yang diteliti dengan disertai ulasan-ulasan yang kritis. Peneliti menetapkan sumber informasi kunci (Keyinforman), yaitu tokoh masyarakat yang mengerti dan menguasai materi tari Kinyah Mandau Bapak Drs. Jhonly Afriady dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Bapak H. Afendie, SH serta sumber informasi penunjang (Supportive Informan), yang terdiri dari pegawai yang bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa nilai tari Kinyah Mandau dalam kepemimpinan Pemerintahan di Kota Palangka Raya yaitu pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sangat khas yakni gaya kepemimpinan demokratis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal salah satunya nilai tari Kinyah Mandau. Nilai tari Kinyah Mandau merupakan gaya kepemimpinan yang sangat mengutamakan kepentingan umum/bersama atau tanpa ada kepentingan pribadi yang menyertainya.
PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (STUDI DI BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH) Sri Magdalena Hutabalian
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v5i1.393

Abstract

Harmonisasi Rancangan peraturan daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Biro Hukum merupakan instansi vertikal di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang turut serta dalam pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Prinsip Otonomi Daerah dengan system desentrasasi yakni otonomi yang seluas-luasnya dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semu aurusan Pemerintahan termasuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalh penelitian kualitatif dimana memberikan gambaran factual mengenai peran Biro Hukum dalam Harmonisasi rancangan Peraturan Daerah, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti dan mnegumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dai Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah serta studi Kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, Undang-undangdan media informasilainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian serta ditunjang oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperan Biro Hukum berjalan dengan baik dimana harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan unsure harmonisasi raperda . Biro Hukum memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai instansi vertical mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA KANTOR KECAMATAN BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Riri Gustiana
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v5i1.638

Abstract

Salah satu permasalahan dalam pelayanan publik di tingkat Kecamatan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Seperti halnya pada pemerintah Kecamatan Baamang, masih terdapat permasalahan-permasalahan. Di satu sisi usaha pemerintah setempat memberikan pelayanan sudah berjalan cukup baik namun disisi lain masih ditemui permasalahan-permasalahan yang tetap muncul pada proses pelayanan publik, seperti kurangnya komunikasi, permasalahan waktu antrian yang panjang dan lama, serta kurang disiplinnya aparatur dalam melaksanakan tugasnya.Menyadari pentingnya e-KTP, diharapkan pemerintah mampu menyediakan pelayanan pembuatannya kepada publik dengan baik dan benar. Pelayanan tersebut harus efektif, agar terciptanya kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembuatan e-KTP serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada kantor Kecamatan Baamang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif yakni dengan menggambarkan fenomena yang terjadi sesuai kenyataan dilapangan serta untuk mengetahui dan mempelajari kondisi alamiah yang tidak dimanipulasi oleh peneliti yang mengandung makna sebenarnya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Kecamatan Baamang dan masyarakat yang memiliki e-KTP.Berdasarkan hasil penelitian dan penganalisisan data, maka diperoleh hasil yaitu efektivitas pelayanan pembuatan e-KTP pada Kantor Kecamatan Baamang dikategorikan belum efektif sesuai tujuan yang diinginkan oleh organisasi, meskipun pegawai yang ada sudah menguasai teknis pekerjaannya, memberikan informasi dengan akuntabel dan transparan serta pegawai memiliki kemampuan yang handal baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pembinaan kerja yang baik. Tetapi belum dapat ditunjang oleh kurangnya fasilitas alat perekaman data e-KTP yang serta kurang disiplinnya pegawai. Hal tersebut sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan maupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEPEDA MOTOR DI KALIMANTAN TENGAH
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v5i1.639

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor di Kalimantan Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat strategi Dipenda melalui koordinasi dan kerjasama, mobil SAMSAT keliling dan sosialisasi, sistem online dan pembebasan/sanksi administrasi pemungutan pajak/denda dan bunga. (2) Terdapat faktor pendukung, yaitu rajia dan sosialisasi dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, 14 mobil SAMSAT Keliling. Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu kurangnya koordinasi dan dukungan, kurang memperkenalkan mobil SAMSAT dan sosialisasi, kurangnya kualitas pelayanan dan kurang kesadaran wajib pajak.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue