cover
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
ofajarianto@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda no. 1A, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
JURNAL PUBLIKA diterbitkan oleh Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL PUBLIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang Ilmu Administrasi Negara dengan ruang lingkup E-Government, Policy, Sustainable Development, Economic, Local Government. JURNAL PUBLIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Juni dan Desember dengan nomor p-ISSN 2337-4446 serta e-ISSN 2684-8295.
Articles 3 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA" : 3 Documents clear
Hubungan Perencanaan Dengan Efektivitas Organisasi Pada Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Bkp5k) Kabupaten Cirebon Raden Mahendra Haryo Bharoto
Jurnal Ilmiah Publika Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v2i1.117

Abstract

Penelitian ini berjudul: "Hubungan dengan Efektivitas Organisasi Berencana Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Bimbingan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon" masalah penelitian Perencanaan BKP5K Cirebon belum berorientasi pada kualitas dan kuantitas kerja yang baik dan waktu pelaksanaan kerja belum efektif serta pelaksanaan program kerja BKP5K Cirebon belum optimal karena koordinasi yang buruk dan konsolidasi antara sub-bagian pekerjaan. Rumusan Masalah "Efektivitas Organisasi belum tercapai karena Ketahanan Pangan Badan Perencanaan dan Pelaksanaan Pedoman Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon belum optimal".Tujuannya adalah Tahu Perencanaan BKP5K Cirebon; Mengetahui Efektivitas Organisasi Cirebon BKP5K; Mengetahui Hubungan dengan Efektivitas Organisasi Perencanaan BKP5K Cirebon; Mengetahui apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan perencanaan BKP5K Cirebon.               Variabel dalam penelitian ini adalah Perencanaan Organisasi Menurut Nawawi (2009) dengan dimensi; Tujuan dari Rencana Hendak dicapai; Sistem atau Cara untuk mencapai tujuan; Perkiraan Waktu dalam Rapat Informasi dan Data Sumber Daya, Sarana dan Venue. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Organisasi Karyawan Menurut Gibson (1994) dengan dimensi; Produksi, Efisiensi, Kepuasan dan Adaptasi.Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei kuantitatif. Teknik pemilihan sampel berdasarkan teknik stratified random sampling. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, kuesioner dan wawancara.            Kesimpulan penelitian menunjukkan Organisasi Perencanaan memiliki hubungan dengan Efektivitas Organisasi karyawan di Pelaksana Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon. Hasil perhitungan diperoleh rs rs hitung sebesar 0,642 dan 0,171 dengan meja gelar di 5% kesalahan, dan korelasi berada pada 0.600 s / d 0,799 sehingga tingkat hubungan Hubungan dengan Efektivitas Organisasi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Badan Pertanian ekstensi, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Cirebon sangat berkorelasi.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON iskandar zulkarnaen
Jurnal Ilmiah Publika Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v2i1.711

Abstract

The main problem in this research are: effectiveness studies of street vendors in the city of Cirebon is still low, it is expected that the implementation of policies in public order has not been effective.               Based on the above formulation of the problem, the research question is how much influence the implementation of policy on the effectiveness of public order policing of street vendors in the city of Cirebon? as well as how much influence the implementation of policy through the public order dimension implementation activities and communication between organizations, kerekteristik enforcement agencies, economic conditions, social and political, as well as the tendency of the effectiveness of the control apparatus peleksana street vendors in the city of Cirebon?               The study was conducted by using Merode survey by taking samples and populations. Sebayak population 3036 people, taken a sample of 350 people. Data collection is done by means of literature study and field study (observational, waancara and questionnaires), while data analysis is done by using quantitative analysis Path Analysis (Path Analysis).               The results of research that affects public order policy implementation large (54.5%) on the effectiveness of research padagang street in the city of Cirebon. Nevertheless, the effect is not optimal due to the increased effectiveness of pebertiban vendors after no more banayak public order felt by padagang pavement. Influence public order policy implementation is greater than the influence of other variables varriabel (45%), so that the effectiveness of the control of street vendors in the city of Cirebon more banayak influenced by public policy implementation.The dimensions of the implementation of development policy public order each berepengaruh the effectiveness of policing hawkers in the city of Cirebon. Kempat dimensions of public order policy, whose influence is greatest dimension is the economic, social and political (20.5%), then duusul by the influence of the dimensions of implementation activities and communication between organizations (13.8%), as well as the influence of the characteristics of the implementing agencies ( 11.6%). The dimensions of the smallest effect is the tendency of executive officers (8.6%). The influence of each dimension that cumulatively contribute to the magnitude of the inhabitants of the implementation of general policies by 54.5%.
PERAN PEMERINTAH DAERAH SELAKU PENYELENGGARA NEGARA DALAM KONFLIK AHMADIYAH DI KABUPATEN KUNINGAN Siti Khumayah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v2i1.572

Abstract

Keyakinan Ahmadiyah menjadi polemik yang berkepanjangan. Keyakinan terhadap Ahmad Ghulam Mirza sebagai Nabi terakhir ummat Islam dan Kitab Tadzkirah sebagai kitab suci baru pengganti Al Quran menjadi masalah pokok perselisihan ummat Islam yang menimbulkan berbagai macam reaksi. Dua keyakinan pokok ini dianggap dan ditafsirkan oleh ummat Islam sebagai pelecehan dan penodaan agama, dengan melakukan bentuk reaksi antara lain : ancaman, penyerangan kegiatan-kegiatan ahmadiyah, penyerangan rumahrumah ibadah yang dianggap menjadi milik ahmadiyah, juga dibeberapa tempat melakukan dan mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa pelarangan dan pembubaran terhadap ajaran Ahmadiyah. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat khususnya Pemerintah Daerah untuk turut andil menanganinya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis memfokuskan penelaahan pada Peran Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara dalam konflik Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Penulis memfokuskan penelaahan terhadap hal diatas hanya terhadap :1) Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar konflik; 2) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam konflik; 3) Hambatan dalam mengimplementasikan Surat Kesepakatan Bersama. Teori yang digunakan adalah teori dari Mardikanto tentang Negara juga teori Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara: a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang bertikai; b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman agama dan kepercayaan. Sedangkan teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 3