cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2014)" : 5 Documents clear
UPAH MINIMUM YANG DICITA-CITAKAN Pangaribuan, Piatur
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stipulation of minimum wage by the Governor either district provincial, cities or at cities level often give rise to the issue between the worker union/labor union with employers and often occur demonstration call for a high minimum wage increasing and on the other side a lot of entrepreneurs who are not able to meet the minimum wage has been set and ultimately conduct termination of employment. According to the researcher, the Governor in setting the minimum wage did not refer to legal aspects of the determination of the minimum wage. Government should refer to appropriate regulation that it has already regulated under specific law namely, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER-01/MEN/1999 and the latest amendment KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum, so that it able to accommodate all interests of unions, employers and the unemployed labor force as well.
SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desentralisasi dan demokrasi sudah berkembang seiring dengan perkembangan wacana di tingkat dunia. Pada Orde Lama digunakan sistem politik yang dinamakan demokrasi terpimpin, walapun dalam istilah demokrasi terpimpin terdapat contradictio in terminus (di dalam terminilogi mengandung kontradiksi) antara kata demokrasi yang bersifat egalitarian, dengan kata terpimpin yang lebih bersifat hierarkhis, tetapi sebagaian besar rakyat pada waktu itu tidak terlampui mempersalahkan, sebabnya rakyat masih percaya pada diri presiden. Setelah Orde lama muncul dengan istilah Orde Baru, dikembangkan istilah demokrasi Pancasila, dengan ciri utama tidak hanya oposisi, serta menghindari adanya dominasi oleh mayoritas maupun tirani oleh minoritas.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL Rayung Wulan, Sri Endang
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In comliance with commendation The Constitution Code of Numbeer 23 The Year 2002 about “Child Protection”. Words mastered by this protection bearing the conept of human right. Hence child are have right to protection, to give opinion and for their interest to be reconized and protection the law even since the first ( Section 52 subsection 2 ) The Constitution Code Of Number 39 The Year 1999 about Human Rights. Child protection measures need to be implemnted as early as possible, that since from in the womb of the child 18 (eighteen) years old. The role of goverment, parents, and the community is very important to protect children.
SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kadarsyah, Kadarsyah
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu fungsi hukum yang kita ketahui adalah sebagai pengatur ketertiban masyarakat, Dalam menjalankan fungsinya tersebut hukum melewati suatu proses yang panjang dan dibagi dalam beberapa tahap dengan berbagai aktivitas dan kualitas yang berbeda beda, secara garis besar hukum tersebut dapat di golongkan kedalam dua tahap, yaitu proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum, jelas bahwa penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum, tampa penegakan hukum yang baik hukum hanya merupakan catatan yang tidak berarti,penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin ketertiban masyarakat, karena penegakan hukum merupakan upaya agar hukum dapat di taati oleh masyarakat
ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN Nasir, Mohammad
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah terjadi tingkat kerusakan lingkungan yang sangat besar dan menjadi ancaman bagi seluruh kehidupan planet bumi. Kerusakan lingkungan hutan dan peningkatan jumlah polutan di lapisan atmosfer bumi menuntut peran semua pihak untuk mengatasinya. Dalam skala lokal, kerusakan sejumlah besar sumberdaya hutan sebagai area penyimpan karbon dan penyeimbang iklim mikro sekaligus perannya secara makro.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014)