cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAH MINIMUM YANG DICITA-CITAKAN Pangaribuan, Piatur
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stipulation of minimum wage by the Governor either district provincial, cities or at cities level often give rise to the issue between the worker union/labor union with employers and often occur demonstration call for a high minimum wage increasing and on the other side a lot of entrepreneurs who are not able to meet the minimum wage has been set and ultimately conduct termination of employment. According to the researcher, the Governor in setting the minimum wage did not refer to legal aspects of the determination of the minimum wage. Government should refer to appropriate regulation that it has already regulated under specific law namely, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER-01/MEN/1999 and the latest amendment KEP-226/MEN/2000 tentang Upah Minimum, so that it able to accommodate all interests of unions, employers and the unemployed labor force as well.
SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desentralisasi dan demokrasi sudah berkembang seiring dengan perkembangan wacana di tingkat dunia. Pada Orde Lama digunakan sistem politik yang dinamakan demokrasi terpimpin, walapun dalam istilah demokrasi terpimpin terdapat contradictio in terminus (di dalam terminilogi mengandung kontradiksi) antara kata demokrasi yang bersifat egalitarian, dengan kata terpimpin yang lebih bersifat hierarkhis, tetapi sebagaian besar rakyat pada waktu itu tidak terlampui mempersalahkan, sebabnya rakyat masih percaya pada diri presiden. Setelah Orde lama muncul dengan istilah Orde Baru, dikembangkan istilah demokrasi Pancasila, dengan ciri utama tidak hanya oposisi, serta menghindari adanya dominasi oleh mayoritas maupun tirani oleh minoritas.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL Rayung Wulan, Sri Endang
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In comliance with commendation The Constitution Code of Numbeer 23 The Year 2002 about “Child Protection”. Words mastered by this protection bearing the conept of human right. Hence child are have right to protection, to give opinion and for their interest to be reconized and protection the law even since the first ( Section 52 subsection 2 ) The Constitution Code Of Number 39 The Year 1999 about Human Rights. Child protection measures need to be implemnted as early as possible, that since from in the womb of the child 18 (eighteen) years old. The role of goverment, parents, and the community is very important to protect children.
SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Kadarsyah, Kadarsyah
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu fungsi hukum yang kita ketahui adalah sebagai pengatur ketertiban masyarakat, Dalam menjalankan fungsinya tersebut hukum melewati suatu proses yang panjang dan dibagi dalam beberapa tahap dengan berbagai aktivitas dan kualitas yang berbeda beda, secara garis besar hukum tersebut dapat di golongkan kedalam dua tahap, yaitu proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum, jelas bahwa penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum, tampa penegakan hukum yang baik hukum hanya merupakan catatan yang tidak berarti,penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin ketertiban masyarakat, karena penegakan hukum merupakan upaya agar hukum dapat di taati oleh masyarakat
ASPEK HUKUM DAN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN Nasir, Mohammad
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah terjadi tingkat kerusakan lingkungan yang sangat besar dan menjadi ancaman bagi seluruh kehidupan planet bumi. Kerusakan lingkungan hutan dan peningkatan jumlah polutan di lapisan atmosfer bumi menuntut peran semua pihak untuk mengatasinya. Dalam skala lokal, kerusakan sejumlah besar sumberdaya hutan sebagai area penyimpan karbon dan penyeimbang iklim mikro sekaligus perannya secara makro.
PERCERAIAN YANG MENGAKIBATKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP ANAK KHUSUSNYA ANAK DIBAWAH UMUR Rayung Wulan, Sri Endang
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun ruusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dampak negatif dari percaraian terhadap anak dibawah umur? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan studi literatur yaitu mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perceraian dan dampak negatif perceraian di Indionesia. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perceraian bukan jalan keluar yang baik untuk sebuah masalah di dalam keluarga. Karena bukan hanya suami dan istri yang menderita lahir dan bathin. Tetapi juga anak-anak hasil dari pernikahan tersebut. Keluarga adalah sangat penting bagi kehidupan anak, oleh sebab itu ayah maupun ibu jangan menjadikan perceraian jalan yang terbaik untuk penyenyelesaian masalah perkawinan. Karena perceraian merupakan hal yang sangat membuat menderita dan luka khusunya menyangkut psikologis anak.
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI Said, Umar; Handoyo, Susilo; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dalam fungsi Legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat di biarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, penting dibuka pintu akses publik terhadap pembuatan Peraturan Daerah. Peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian yang sudah diakomodir dalam sebuah wacana untuk kepentingan rakyat ? metode digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan. Kesmipulan dari penelitian ini adalah Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan Fungsi Legislasinya setelah berlakunya UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara pada dasarnya sudah baik, dan Tugas-tugas telah dilaksanakan dengan optimal, terbukti dengan telah dihasilkannya banyak Perda (Peraturan Daerah).
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA INDONESIA GUNA MENANGGULANGI RADIKALISME Rini, Indrati
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian rakyat melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut seperti menghujat, menteror, memfitnah, menjarah, membunuh, dan lain-lain tindakan yang bersifat radikal. Perilaku menyimpang, bahkan bersifat radikal nampak mudah sekali dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat di tengah-tengah norma yang berlaku, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal agamis, ramah, sopan dan beradab. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan studi literatur yaitu mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pancasila dengan penanggulangan Radikalisme di Indionesia. Jati diri bangsa Indonesia yaitu sifat-sifat khas yang melekat pada insan Indonesia berupa nilai-nilai spiritual, materiil dan vital Pancasila yang dijiwai, dipahami, dibangun dan diaktualisasikan sebagai sikap dan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI. Metoda dalam menanggulangi radikalisme yaitu cara-cara yang dilakukan berupa aktualisasi, sosialisasi, kordinasi dan penegakan hukum untuk mengatasi pergerakan kaum radikal di Indonesia.
Perlindungan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Sektor Swasta Liling, Trisna Harjuni; Pangaribuan, Piatur; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Hubungan Industrial,membagai perselisihan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, danperselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Meski pada tahap awalpenyelesaian perselisihan diisyaratkan harus menempuh mekanisme bipartit,namun pembagian keempat macam perselisihan ini membawa konsekuensi yang berbeda satu sama lain dalam tahap penyelesaian berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengambil permasalahan bagaimana perlindungan hukum dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di sektor swasta? Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketika terjadi perselisihan perburuhan industrial maka dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) akan terlebih dahulu mengarahkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui Bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau abritrase. Setelah tahap – tahap tersebut dilewati dan tidak mencapai kesepakatan maka akan diarahkan ke peradilan.
MODEL PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DI KOTA BALIKPAPAN Sarbini, Sarbini; Anzward, Bruce; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas preventif penegakkan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian (Ditbinmas) semata, karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta stakeholder yang ada, karena fakta yang terjadi walaupun telah ada fungsi preventif Kepolisian yang dilakukan oleh Ditbimas, masih saja terdapat kasus-kasus kriminal di wilayah hukum Polresta Balikpapan.Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Hasil Penelitian ini adalah: Model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan, adalah (a) Pre-emtif (b) Preventif (c) Represif. Tindakan penanganan kejahatan yang ditempuh, harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.Tindakan penanganan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Page 1 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014)