cover
Contact Name
Ahmad Tohir
Contact Email
jiask.journal@gmail.com
Phone
+6285267779964
Journal Mail Official
jiask.journal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir, Palembang 30145. Tel / fax : (0711) 364300 / 5732871
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
ISSN : 26543141     EISSN : 27461629     DOI : https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.1
JIASK covered various of research approach, namely: quantitative, qualitative and mixed method. JIASK focuses related on various themes, topics and aspects of administration and public policy including (but not limited) to the following topics: 1.Bureaucracy 2.Public policy 3.Development administration 4.Local government 5.Good governance 6.Public value
Articles 8 Documents
Search results for , issue "مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)" : 8 Documents clear
ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO Naila Ayu Aidah
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.91

Abstract

Pemerintah meluncurkan sebuah beasiswa bernama KIP-K untuk membantu mendanai pendidikan mahasiswa Indonesia dari golongan yang kurang mampu. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik dalam mengumpulkan data didapatkan melalui dokumen, studi literatur, maupun sumber-sumber data resmi yang dimiliki ormawa Universitas Diponegoro yang telah diuji keabsahannya. Sementara itu, teknik atau cara untuk menganalisis data dilakukan dengan deskriptif analitik yakni dengan mendeskripsikan data dukung suatu permasalahan sehingga dapat diketahui permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah yang sesuai dengan realitas. Kasus pengimplementasian program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro mengalami beberapa kendala yaitu seperti minimnya transparansi informasi, inkonsistensi pencairan dana, dan alur birokrasi yang bertingkat-tingkat. Maka dari itu, melalui rekomendasi kebijakan yang telah dibuat berdasarkan analisis keberjalanan program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro, yaitu Peningkatan Transparansi Informasi dan Komunikasi pada Program KIP-K, Penyusunan Regulasi Pencairan Dana Terkait Penerapan Program Beasiswa KIP-K, dan Penyederhanaan Birokrasi Penyelenggara Beasiswa KIP-K dapat menjadi solusi dan membantu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi.
ANALISIS KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP PESERTA BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM AR-RASYID PALEMBANG Amir Mahmud
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.105

Abstract

Indikator keberhasilan BPJS kesehatan adalah kepuasan masyarakat yang dinilai dari pelayanan rumah sakit, tetapi beberapa tahun terakhir kepuasan peserta cenderung rendah. Studi Pendahuluan di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang menyatakan bahwa pasien peserta BPJS Kesehatan merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan berdasarkan 5 dimensi kualitas pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah analitik kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 73 pasien peserta BPJS Kesehatan yang dipilih dengan metode proportional sampling. Dianalisis menggunakan Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pasien peserta BPJS Kesehatan (54,8%) merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan. Sedangkan hasil uji Chi Square menunjukkan nilai p value antara tangible (0,003), reliability (0,000), responsiveness (0,000), assurance (0,000), empathy (0,000), dimana terdapat hubungan yang signifikan antara kelima dimensi mutu dengan kepuasan pasien. Dari komponen pada kelima dimensi mutu terdapat beberapa hal yang masih belum berjalan maksimal diantaranya adalah fasilitas yang belum maksimal seperti WC, estimasi waktu tunggu yang belum konsisten, komunikasi mengenai informasi kesehatan antara petugas kesehatan dan pasien yang belum baik, dan kurangnya waktu untuk berkonsultasi dengan dokter. Untuk mempertahankan kualitas pelayanan diharapkan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang dapat melakukan perbaikan, peningkatan dan pengembangan sarana fisik. Bagi tenaga medis dan non-medis untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (empathy).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN KTP DI UPTD DUKCAPIL KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN mundikan mundikan; Wim Syarifudin; Devry Hernawan Surya Negara; Samsudin Samsudin; Syahrial Siddik
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.108

Abstract

Jenis Penelitan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan lokasi Penelitian ini diadakan di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin. Pengumpulan data melalui wawancara kepada 4 narasumber, yaitu Kepala UPTD Kependudukan daan Catatan Sipil, Camat Air Salek, Petugas Register dan verifikator data UPTD Dukcapil, Kepala Desa beserta staf di Kecamatan Air Salek. Teknik Keabsahan data dengan standar kredibilitas. Teknik analisi data reduksi data, penyajian data, verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahuan beberapa hal yaitu: (1)Implementasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin sudah mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, (2)Lingkungan sosial ekonomi, dan politik kebijakan, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penerbitan KK dan KTP di Kabupaten Banyuasin,(3)Dalam hal disposisi/ sikap implementor belum memiliki sikap yang tegas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan, (4)Implementasi kebijakan KK dan KTP di UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ini adalah ketidak-tegasan sikap Implementor dari tingkat pimpinan puncak (Camat) sampai pelaksana (Staf dan jajarannya), untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Hal-hal yang perlu dilakukan UPTD Dukcapil Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin peninggakatan pemahaman implemator kebijakan, kebijakan harus memiliki ketegasan dan konsistensi, kewenangan khusus terhadap para aparatur implementor kebijakan agar dalam melak.sanakan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif. Personil/sumber daya aparatur yang berkualitas dalam merealisasikan pekerjaan.
ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN hendra hendra; Hermansyah Hermansyah; Meri Miardi; Kristina Susanty
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak terkait dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment berpengaruh positif terhadap kinerja. Normative commitment mempunyai pengaruh paling besar. Dari penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,230, hal tersebut berarti bahwa 23% variable kinerja dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sisanya yaitu sebesar 77% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar persamaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TATA RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN Beni Febriansyah; Feri Irawan; Kholil Albab; Frans Gustian
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.110

Abstract

Judul penelitian ini adalah “implementasi kebijakan tentang tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Meskipun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin mengalami keterbatasan sumber dana, sarana dan sumber daya manusia, akan tetapi dengan adanya komunikasi antar organisasi yang efektif dari stakeholder dengan instansi terkait keterlibatan secara aktif dari pemerintah daerah melalui kolaborasi pendanaan menopang jalannya implementasi kebijakan tentang tata ruang kota oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI) Mochammad Rian Ahdian Morena; Mondyaboni Mondyaboni; Nur Yasin; Novi Mega Desriana; Ny.Desy Hikmah
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.111

Abstract

Judul Penelitian ini adalah “ Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)” bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Jenis Penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualiatif dengan pendekatan deskriptif yang berawal dari sebuah gagasan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap fakta, situasi, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa informasi, pernyataan-pernyataan, fakta mengenai objek yang bermanfaat, jelas dan secara nyata mendukung penelitian ini, bukan berupa angka dan tidak dapat di ukur secara langsung dengan angka. Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil analisa adalah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) berkaitan dengan analisis budaya dan analisis pariwisata untuk memberikan kesempatan bagi masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN). Permasalahan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah usia yang mendekati pensiun, sehingga tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu: Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) harus melihat kondisi kompetensi kepegawaian di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dilihat dari indikator pengetahuan, keterampilan, konsep diri, karakteristik pribadi dan motif dalam memetakan kompetensinya, dan Dalam rangka menyediakan Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) disusun analisis jabatan berdasarkan tingkat pendidikan, dilihat dari tingkat pendidikan yang masih ada. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sangat diperlukan pengembangan kompetensi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII DI KOTA PALEMBANG Desi Rahmawati; Yuliana Yuliana; Ricih Ricih; Rusmiyati Rusmiyati; Yeni Susanti
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.113

Abstract

Pembangunan pada era sekarang telah menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program Kementerian PUPR dalam upaya peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani. Program terlaksana dengan membuat Saluran Irigasi di Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengambilan data dengan cara wawancara serta observasi. Penelitian ini diarahkan untuk dapat mengetahui, memahami tentang serta mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dilapangan secara rinci dan aktual tentang Implementasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sesuai SE No.02/SE/D/2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Kelurahan Pulokerto Kota Palembang berupa proyek yang terdapat beberapa tahap yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta penyerahan hasil program. Faktor yang mendukung progam ini adalah tenaga pendamping masyarakt, lokasi yang memadai, gotong royong, peran pemerintah. Faktor pengambatan sulitnya menuju lokasi, lambatnya pencairan dana, kurang pengetahuan masyarakat mengenai Program P3-TGAI, serta faktor cuaca. Hasil program P3TGAI diserahkan kepada masyarakat berupa saluran irigasi yang dikerjakan oleh P3A dan masyarakat setempat.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN M. Yoga Jusri Pratama
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2022)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i1.114

Abstract

Masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar di Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 terlihat bahwa semua yang telah dikemukakan berkaitan dengan masalah dalam formulasi kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar sebagai suatu hal yang sangat spesifik. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara marak dikuasai oleh oknum-oknum aparat pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan penertiban kawasan dan tanah terlantar di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan penertiban tanah terlantar di Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria fleksibilitas, kriteria kebijakan, niat baik para pembuat kebijakan, rasionalitas, partisipasi, efisiensi, dan penetapan dan kemampuan menyesuaikan diri. Pendayagunaan tanah terlantar harus memenuhi pula kriteria formulasi kebijakan yang menyeluruh (komprehensif), sehingga kebijakan penertiban tanah terlantar tidak memberikan lagi kesempatan untuk berbagai pihak yang memanfaatkan adanya kekosongan dalam proses implementasinya.

Page 1 of 1 | Total Record : 8