cover
Contact Name
Ahmad Tohir
Contact Email
jiask.journal@gmail.com
Phone
+6285267779964
Journal Mail Official
jiask.journal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir, Palembang 30145. Tel / fax : (0711) 364300 / 5732871
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)
ISSN : 26543141     EISSN : 27461629     DOI : https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.1
JIASK covered various of research approach, namely: quantitative, qualitative and mixed method. JIASK focuses related on various themes, topics and aspects of administration and public policy including (but not limited) to the following topics: 1.Bureaucracy 2.Public policy 3.Development administration 4.Local government 5.Good governance 6.Public value
Articles 8 Documents
Search results for , issue "مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)" : 8 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK , FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG Iswanda Saputra; Arief Fadilah; Reby Hamdian
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.133

Abstract

Implementasi kebijakan peraturan Walikota Palembang nomor 57 tahun 2016 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan Kota Palembang belum efektif dan efisien karena tidak didukung sumberdaya manusia yang profesional serta proses dan prosedurnya masih berbelit-belit dan terlalu birokratis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir inductive analysis yang diimbangi dengan rasionalisasi synthesis analysis. Pisau analisisnya menggunakan Teori Konsep Kebijakan, Manajemen Strategi. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tersebut belum dibarengi dengan Sosialisasi dan Pembinaan yang berkesinambungan, serta Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Penyebaran tugas pada beberapa unit dalam implementasi kebijakan dalam satu organisasi hanya untuk memberikan kekhususan dan membentuk keahlian dari implementor.
KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM (DITRESKRIMUM) MELALUI 13 KOMPONEN PENILAIAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Shisca Agustina; Widhi Andika Darma; Vico Fairul Fajar; Imam Dipsa Maulana; M. Fachrie Persada Putra
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.135

Abstract

Penelitian ini berjudul kinerja anggota kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui 13 komponen penilaian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan masalah yang akan diteliti dirinci ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian (research question) bagaimana kinerja anggota kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui 13 komponen penilaian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan berdasarkan masalah yang ingin dikaji dengan eksplanasi yang tujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu merupakan ciri dari tingkat eksplanasi deskriptif, oleh karenanya kecermatan itulah yang kemudian menjadi dasar mengapa penelitian ini menggunakan tingkat deskriptif. kinerja anggota Kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) melalui 13 komponen penilaian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan baik itu dalam bidang tugas pelayanan, pengabdian masyarakat, pengembangan profesi, maupun penunjang pelayanan masih rendah. Hasil penelitian kurangnya kemampuan dan motivasi yang dimiliki (faktor internal); dan keadaan lingkungan kerja atau suasana organisasi yang belum kondusif (faktor eksternal) menyebabkan rendahnya kinerja dalam melaksanakan tugas pelayanan. Hasil penelitian ini juga memperkuat konsep strategi perbaikan kinerja dari Rao (1986:13), Mill (1999:3-4), dan Irawan (1995:43) bahwa upaya perbaikan kinerja pada dasarnya ditempuh melalui strategi training dan non training; dan model strategi perbaikan kinerja yang ditemukan penelitian ini mengembangkan model dasar proses manajemen strategik dari Boyne et al. (2006:14) yang meliputi: output, efisiensi, efektivitas, responsivitas dan keadilan. Kualitas pelayanan dinilai dari kesesuaian antara harapan dan persepsi pelanggan. Kualitas pelayanan dikatakan baik jika pelayanan yang diterima pelanggan dapat memenuhi harapannya, dilihat dari aspek: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PROGRAM PEMBUATAN E-KTP PADA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG Prima Maya Sari; Puspita Sari; Sri Sudarini; Eryani Eryani
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perda nomor 11 tahun 2008 yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil analisa adalah secara umum, implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2008 program pembuatan e-KTP di Kecamatan Alang-alang Palembang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak tercapainya target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di samping itu, program ini juga menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi dengan SKPD lain, tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis), kurangnya petugas e-KTP di kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran masyarakat, panjangnya struktur birokrasi pelaksana e-KTP dan tidak jelasnya pembagian wewenang antar SKPD dalam mengimplementasikan e-KTP. Sementara itu, nilai positif yang ditemui adalah tingginya kemauan (disposisi) aparat birokrasi pelaksana (implementor) e-KTP, terutama implementor di tingkat kecamatan. Hal ini patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan peralatan, petugas kecamatan mampu menjalankan tugas mengentri dan memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik
PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENGUNJUNG OBJEK WISATA TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN Hermansyah Hermansyah; Siti Waliah; Yuliana Yuliana
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.137

Abstract

Kepariwisataan merupakan salah satu urusan pilihan pemerintah Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Otonomi daerah. Dimana Kepariwisataan diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, yang dikenal dengan julukan Tanah Sriwijaya. Untuk mensukseskan program tersebut perlu ditunjang dengan kesiapan objek-objek wisata. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu objek wisata yang penting mengenai Kerajaan Sriwijaya. Keberadaannya membutuhkan Pengelola yang baik dimana pemimpinnya harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengujung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna melihat seberapa besar pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan pengunjung, objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Sumatera Selatan. Dari hasil uji hipotesis dari responden berjumlah 70 orang, adalah t hitung sebesar 3,893>t tabel 1,671, dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan/nyata terhadap kualitas pelayanan pengunjung objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Dari uji persamaan regresi linier di simpulkan bahwa kepemimpinan membawa kontribusi positif sebesar 0,638% apabila terjadi peningkatan pada satu satuan unit kualitas pelayanan pengunjung objek wisata budaya dan sejarah Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Untuk hasil pengujian analisis F dimana F hitung sebesar 28,869.> F tabel sebesar 3,14. maka disimpulkan H0 ditolak H1 diterima.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PENGGUNA KARTU BPJS (Studi Penelitian pada Puskesmas Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Way Kanan Lampung) Hambali Hambali; Zainal Abidin; Hasril Hamsyah; Kholifaturrachman Kholifaturrachman; Desi Yulita
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.138

Abstract

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengamatan jalannya kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna kartu BPJS di Puskesmas Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga Way Kanan Lampung. Penentuan informan menggunakan teknik purposive. Sumber data penelitian ini ada 2 macam yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Kartu BPJS di Puskesmas Sukabumi berdasarkan, reabilitas, daya tanggap, jaminan, empati belum berjalan dengan baik. Tidak berjalannya dengan baik aspek – aspek kualitas pelayanan terlihat dari Tangibels/ tampilan fisik, ketersediaan fasilitas fisik dan peralatan belum memberikan kenyamanan bagi pasien yang dilayani; Reliability, tentang kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan yang diinformasikan dijadwalkan belum konsisten, standar pelayanan administrasi pencatatan masih berbelit-belit; Responsivness/Daya tanggap, pelayanan kesehatan bagi pasien pengguna Kartu BPJS belum dapat dilakukan secara cepat sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasien. Kesabaran dan keramah-tamahan perawat belum baik; Empaty/Empati dokter dan perawat kurang memahami dan memperhatikan perasaan pasien yang dilayani. Perawat dan dokter dalam melayani pasien belum mencerminkan sikap yang tulus, serta kurang konsisten terhadap kesesuian dan ketepatan waktu melayani pasien pengguna Kartu BPJS.
PENGARUH KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT KELUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN Jusrizal Jusrizal; Rakhmat Rakhmat; Didi Afrika; Herman Edi; Suhendra Suhendra
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.139

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kemampuan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Keluang Kabupaten Musi Banyuasin”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab aparatur dalam pelayanan publik di Kantor Camat Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin?. Tujuannya 1)Untuk mendeskripsikan dan menganalisis profesionalitas aparatur Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional terutama dari aspek responsifitas dan inovasi. 2)Menganalisis faktor-faktor apa saja yang dihadapi Camat Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam mengembangkan aparat yang bertanggung jawab dan berinovasi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian-penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. Hasil analisa adalah 1)Responsifitas aparatur Kecamatan Suak Tapeh baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas yang lain dinilai masih kurang, sehingga tujuan mulia organisasi dan pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat belum dapat tercapai. Peningkatan profesionalitas aparatur belum dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 2)Wewenang dan tanggung jawab masing-masing aparatur Kecamatan Suak Tapeh telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik dari pimpinan puncak (Camat), pejabat menengah (Sekcam dan Kepala Seksi) sampai staf pelaksana meskipun masih menggunakan sistem hirarki dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu 1)Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan responsifitas aparatur adalah dengan membuat program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta menetapkan skala prioritas kegiatan mana sajakah yang akan dilakukan terlebih dulu. Program kerja dan skala prioritas tersebut dapat dipajang sehingga dapat dibaca oleh seluruh pegawai dan adanya control untuk saling mengingatkan antar karyawan. 2)Memberikan motivasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai untuk menambah pengetahuan dan peningkatan ketrampilan baik dari inisiatif dan biaya pribadi atau biaya dinas dalam rangka menyikapi kemajuan ilmu dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri aparatur dalam menumbuhkan semangat berkembang dan mengembangkan diri.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALEMBANG M.Nanda Seftian; Meli Meli; Desi Fransiska; Sherly Feronita; Adhi Permana
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.140

Abstract

Fokus penelitian ini yaitu mengenai implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen aparat sipil negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian lapangan dan langsung dari sumber data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan secara umum cukup berhasil karena sebagian besar Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang dapat diimplementasikan atau dilaksanakan
KOORDINASI ANTARA FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENYUSUN RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2021 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Isma Nirmala; Tri Susanto; Zahrudin Zahrudin; Afrizal Afrizal; Fitrizal Homizi
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 5 عدد 2 (2023): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2023)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v5i2.141

Abstract

Penelitian ini untuk membahas koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam menyusun Raperda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Koordinasi langsung perseorangan yang dilakukan oleh antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan merupakan rangkaian aktvitas koordinasi informal namun mendukung terjalinnya koordinasi formal yang diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8