cover
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2021)" : 1 Documents clear
PRO KONTRA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KEHIDUPAN SOSIOLOGI MASYARAKAT Al-Afghany, M. Mova; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4685

Abstract

One of the reasons that arise from the existence of the Pornography Law is considered to be more discriminatory against women and criminalizes women's bodies. One of them is Article 8 which states that anyone who deliberately makes himself an object or model of pornography can be punished. Indeed, this rule can be applied to men or women. However, in Indonesian society, in particular, the bodies most often exposed are women. What has considered pornography is a woman's body. That way, there will be many female dancers and female artists who will be criminalized. Some criticisms have made the public fear that if this bill is passed, women will no longer be able to wear miniskirts or shorts outside the home. It can also be said that the criticism that has emerged against the Pornography Law is due to the public's distrust of the government's ability to make laws that can achieve the expected goals. This may also arise from experience with the previous enactment of other laws. AbstrakSalah satu alasan yang muncul akibat keberadaan UU Pornografi dinilai lebih diskriminatif terhadap perempuan dan mengkriminalisasi tubuh perempuan. Salah satunya adalah Pasal 8 yang pada dasarnya menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menjadikan dirinya objek atau model pornografi dapat dihukum. Memang aturan ini bisa diterapkan untuk pria atau wanita. Namun pada masyarakat Indonesia khususnya, jenazah yang paling sering diekspos adalah perempuan. Yang dianggap pornografi adalah tubuh wanita. Dengan begitu, nantinya akan banyak penari wanita, artis wanita yang akan dikriminalisasi. Beberapa kritik membuat masyarakat takut bahwa jika RUU ini disahkan, perempuan tidak bisa lagi memakai rok mini atau celana pendek di luar rumah. Dapat pula dikatakan bahwa kritik yang muncul terhadap UU Pornografi disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah membuat undang-undang yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ini mungkin juga timbul karena pengalaman dengan pemberlakuan undang-undang lain sebelumnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 1