Garuda - Garba Rujukan Digital

PRO KONTRA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KEHIDUPAN SOSIOLOGI MASYARAKAT Al-Afghany, M. Mova; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4685

One of the reasons that arise from the existence of the Pornography Law is considered to be more discriminatory against women and criminalizes women's bodies. One of them is Article 8 which states that anyone who deliberately makes himself an object or model of pornography can be punished. Indeed, this rule can be applied to men or women. However, in Indonesian society, in particular, the bodies most often exposed are women. What has considered pornography is a woman's body. That way, there will be many female dancers and female artists who will be criminalized. Some criticisms have made the public fear that if this bill is passed, women will no longer be able to wear miniskirts or shorts outside the home. It can also be said that the criticism that has emerged against the Pornography Law is due to the public's distrust of the government's ability to make laws that can achieve the expected goals. This may also arise from experience with the previous enactment of other laws.Â AbstrakSalah satu alasan yang muncul akibat keberadaan UU Pornografi dinilai lebih diskriminatif terhadap perempuan dan mengkriminalisasi tubuh perempuan. Salah satunya adalah Pasal 8 yang pada dasarnya menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menjadikan dirinya objek atau model pornografi dapat dihukum. Memang aturan ini bisa diterapkan untuk pria atau wanita. Namun pada masyarakat Indonesia khususnya, jenazah yang paling sering diekspos adalah perempuan. Yang dianggap pornografi adalah tubuh wanita. Dengan begitu, nantinya akan banyak penari wanita, artis wanita yang akan dikriminalisasi. Beberapa kritik membuat masyarakat takut bahwa jika RUU ini disahkan, perempuan tidak bisa lagi memakai rok mini atau celana pendek di luar rumah. Dapat pula dikatakan bahwa kritik yang muncul terhadap UU Pornografi disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah membuat undang-undang yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ini mungkin juga timbul karena pengalaman dengan pemberlakuan undang-undang lain sebelumnya.

PRO KONTRA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KEHIDUPAN SOSIOLOGI MASYARAKAT Al-Afghany, M. Mova; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4685

One of the reasons that arise from the existence of the Pornography Law is considered to be more discriminatory against women and criminalizes women's bodies. One of them is Article 8 which states that anyone who deliberately makes himself an object or model of pornography can be punished. Indeed, this rule can be applied to men or women. However, in Indonesian society, in particular, the bodies most often exposed are women. What has considered pornography is a woman's body. That way, there will be many female dancers and female artists who will be criminalized. Some criticisms have made the public fear that if this bill is passed, women will no longer be able to wear miniskirts or shorts outside the home. It can also be said that the criticism that has emerged against the Pornography Law is due to the public's distrust of the government's ability to make laws that can achieve the expected goals. This may also arise from experience with the previous enactment of other laws.Â AbstrakSalah satu alasan yang muncul akibat keberadaan UU Pornografi dinilai lebih diskriminatif terhadap perempuan dan mengkriminalisasi tubuh perempuan. Salah satunya adalah Pasal 8 yang pada dasarnya menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menjadikan dirinya objek atau model pornografi dapat dihukum. Memang aturan ini bisa diterapkan untuk pria atau wanita. Namun pada masyarakat Indonesia khususnya, jenazah yang paling sering diekspos adalah perempuan. Yang dianggap pornografi adalah tubuh wanita. Dengan begitu, nantinya akan banyak penari wanita, artis wanita yang akan dikriminalisasi. Beberapa kritik membuat masyarakat takut bahwa jika RUU ini disahkan, perempuan tidak bisa lagi memakai rok mini atau celana pendek di luar rumah. Dapat pula dikatakan bahwa kritik yang muncul terhadap UU Pornografi disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah membuat undang-undang yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ini mungkin juga timbul karena pengalaman dengan pemberlakuan undang-undang lain sebelumnya.

MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN EKONOMI STUDI KASUS DESA RENGASJAJAR Ade Hendri Hendrawan; Desty Anggie Mustika
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 4 No 3 (2020): September 2020
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di daerah tertentu atau lembaga pendidikan, dilaksanakan secara kelompok. Kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata di lapangan dalam membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan KKN dibagi menjadi empat tahap kegiatan,yaitu pembekalan, pelaksaaan kegiatan di lokasi, penyusunan laporan,dan evaluasi. Pelaksanaan KKN ini dimulai dari tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan 6 September 2019 di Kampung Lebakwangi Hilir, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Program kerja di Kampung Lebakwangi merupakan program yang lebih menekankan kepada tema Pendidikan dan Pemberdayaan Desa. Program fisik kelompok 57 dan 58, antara lain: Renovasi MCK, Pengadaan Tempat Wudhu, Pengadaan Plang Jalan, Pengadaan Penerangan Jalan, Senam Sehat. Program nonfisik yang di lakukan yaitu pelaksanaan kegiatan di Madrasah Diniyah Nurul Falah, pelaksanaan kegiatan di SDN Lebakwangi 02, penyuluhan program cuci tangan, pengadaan bimbel di posko, membantu mengajar di SDN Lebakwangi 02, pelatihan membuat kerajinan tangan, sosialisasi menabung sejak dini, memperkenalkan jenis mata uang dari beberapa negara, sosialisasi dampak negatif pada penggunaan gadget (Handphone) anak usia dini (6-12), workshop kewirausahaan, berpartisipasi dalam kegiatan posyandu (Pemeriksaan kesehatan pada balita), penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih & Sehat), dan berpartisipasi dalam kegiatan HUT RI ke 74 dan acara perpisahan KKN.

LABOR IN FOREIGN COMPANIES ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLES OF NATIONAL TREATMENT IN GATS / WTO FRAMEWORK Desty Anggie Mustika; Amiludin Amiludin
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 1 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i1.3014

Since The Issuance Of Law No. 1 Of 1967 Concerning Planting Foreign Capital And Is Now Replaced By-Law No. 25 Years 2007 Regarding Investment There Are No More Foreign Companies Nationalized By The Government And There Is A Political Promise Of The President Who Guarantee There Will Be No Nationalization Of Foreign Companies In Indonesian Regional Foreign Investment Forum. Although There Is Protection Nationalization Of Foreign Companies There Are Various Government Policies For The National Interest, One Of Which Is By Requiring Foreign Companies To Use Local Labor Which Can Be Called The Indonesianization Of Labor In The Company Foreign Law Contained In Act Number 13 Of 2003 Concerning Employment Article 43 To 49. Indeed This Is Indonesia's Sovereignty To Protect Its Domestic Interests Especially The Rights Of Its Citizens To Get Jobs, But Within Indonesia's International Trade In Services Must Comply Various Agreed International Regulations Listed In The GATS / WTO, Whether Indonesianization Of Workers In Foreign Companies This Is Following The Principle Of National Treatment In GATS And Whether This Government Action Is Following The Provisions In The GATS / WTO. By Conducting Descriptive Analytical Research With Methods Normative Juridical Approach, The Author Will Examine Various Regulations National Legislation Related To The Use Of Labor In Foreign Companies And Compare Them Whether This Is Following Existing International Agreements, Especially Within The GATS / WTO. The Results Of This Study Indicate That The Indonesianization Of Workers In Foreign Companies Does Not Violate The Principle Of National Treatment GATS Due To Indonesianization Of Labor Also Applies In Companies Domestic. Indonesianization Are Energy Absorption Processes Local Work In A Foreign Company As A Way Of Dealing With It Globalization Of Trade In Services Contained As One Type Services That Have Been Regulated In GATS Are Commercial Presence.Keywords: Indonesianization of Labor, National Treatment, GATS / WTO

ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR DI PENGADILAN AGAMA BOGOR TAHUN 2021 Wella Regina Selviana; Desty Anggie Mustika
PKM-P Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/pkm-p.v6i1.1154

Salah satu hak dasar warga negara itu berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to justice) ini berlaku untuk seluruh warga negara. Banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses berperkara, maka dari itu pemerintah mencoba untuk mengatasi dengan memberikan layanan berupa penyediaan dana yang dapat di akses melalui advokat. Untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah juga memberikan bantuan dana untuk rakyat miskin melalui Pengadilan Agama dengan melakukan pembebasan biaya perkara (prodeo), di dalam pasal 237 HIR Undang-undang no 48/20 jo no. 50/2009 secara tegas menyatakan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka negara berkewajiban memenuhi amanat undang-undang tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Accsess to Justice for The Poor mengenai Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) di Pengadilan Agama Bogor.

ANALISIS PUTUSAN HAK ANAK ANGKAT ATAS WASIAT WAJIBAH MENURUT FATWA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NO. 058/Pdt.G/2010/PA.plg Muhyar Nugraha; Prihatini Purwaningsih; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4406

Hukum Islam mengijinkan seorang anak yang dibesarkan dalam batasan tertentu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-pewaris mewali dan hubungan mewaris dari orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris orang tuanya dan anak itu tetap di bawah nama ayah kandungnya. Konsep filosofis yang terkandung dalam hukum Islam pada sisinya memperbolehkan adopsi tertentu namun disisi lain memberikan syarat yang tegas dan batasan pengertian adopsi adalah: Menjaga garis turun terlarang (genetik) seorang anak angkat sehingga jelas kepada siapa anak angkat tersebut. terkait garis keturunan mereka yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. menjaga agar garis-garis itu dilarang untuk anak-anaknya sendiri sehingga tetap jelas dari hubungan hukum dan konsekuensi hukum terhadapnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan pola pikir di masyarakat khususnya yang membesarkan anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak baik itu pemberian nama haram (keturunan) maupun nama belakang serta pemberian harta warisan. . Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat bukanlah warisan. Namun sebagai pengakuan atas kabar baik mengenai kelembagaan Pengangkatan, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat diperkuat dengan perantara wasiat atau Wasiat adalah Wajibah. Kompilasi hukum Islam yang kini menjadi acuan Mahkamah Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat dan wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda menurut pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Untuk itu, disarankan kepada hakim di lingkungan peradilan Agama berani menerapkan undang-undang yang hidup di masyarakat sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang butir denda pidana. Kekuatan Keadilan yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PELAKSANAAN PERWALI NOMOR 64 TAHUN 2020 DI RUKUN WARGA 16 BUMI MENTENG ASRI BOGOR Ricko Setiawan; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4698

Perwali no.64 of 2020 is a regulation issued by the Mayor of Bogor by implementing administrative sanctions for the people of Bogor City who violate the regulations of the Perwali to prevent the spread and transmission of Covid-19. From the observations there were residents' activities that were at risk of causing the spread and transmission of Covid-19 and receiving administrative sanctions during the PSBB. Of the activities that have received administrative sanctions, residents of Rukun Warga 16 have tightened health protocols following applicable regulations. AbstrakPerwali no.64 tahun 2020 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor dengan menerapkan sanksi administratif bagi masyarakat Kota Bogor yang melanggar aturan dari Perwali tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19. Dari hasil observasi terdapat kegiatan warga yang berisiko menyebabkan penyebaran dan penularan Covid-19 serta mendapat sanksi administratif selama PSBB berlangsung. Dari kegiatan yang telah mendapat sanksi administratif itu, warga Rukun Warga 16 mengetatkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KELURAHAN PADASUKA Robbi Achsan; M. Mova Al-Afghani; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4682

In preventing the spread of the coronavirus, the Bogor Regency Government as the object of analysis carried out by this author has re-issued a new regulation, namely the Bogor Regent Regulation Number 60 of 2020. In addition to the implementation of this new regulation through the author's eyes, it turns out that some people still do not heed this new regulation. by not wearing a mask when traveling, not washing hands, and not maintaining distance or avoiding crowds. Especially in the Padasuka Urban Village which is the object of analysis in Bogor Regency, there are still many RT / RW areas that do not provide a place to wash hands, put up an appealing banner or wear a mask and keep a distance from the crowd. AbstrakDalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai objek analisis yang dilakukan oleh penulis ini kembali menerbitkan Peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020. Disamping penerapan peraturan baru ini melalu kacamata pengamatan penulis ternyata masih saja sebagian masyarakat tidak mengindahkan peraturan baru ini dengan tidak memakai masker pada saat bepergian, tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Terkhusus dilingkungan Kelurahan Padasuka yang menjadi objek analisis di Kabupatn Bogor, masih banyak ditemui beberapa wilayah RT/RW yang tidak menyediakan tempat untuk mencuci tangan, memasang spanduk himbauan atau memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA RENGASJAJAR KECAMATAN CIGUDEG BOGOR Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4409

Korban Kekerasan Domestik Secara Umum Sebagian Besar Dialami Oleh Wanita (Istri) Dan Pelakunya Adalah Sang Suami. Para Pelaku Atau Korban KEKERASAN DOMESTIK Adalah Orang-Orang Yang Memiliki Hubungan Darah, Perkawinan, Pengasuhan Anak, Dengan Suaminya, Anak-Anak Dan Bahkan Pengurus Rumah Tangga Yang Tinggal Di Bawah Satu Atap Perlindungan Dan Layanan Disediakan Oleh Lembaga Dan Lembaga Tugas Dan Fungsi Yang Sesuai Masing-masing Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 S. D Pasal 38 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan Adalah Segala Upaya Yang Ditujukan Untuk Memberikan Rasa Aman Terhadap Pengorbanan Yang Dilakukan Keluarga, Lembaga Sosial, Pengacara, Polisi, Jaksa Penuntut, Pengadilan, Atau Pihak Lain, Baik Sementara atau Atas Dasar Penentuan Pengadilan.

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PASAL (7) PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 61 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.5 RW.1 PERUM PURI ARRAYA RT. 5 RW. 1 DESA CICADAS KEC. CIAMPEA KAB. BOGOR Dika Dwiputra Andika; Desty Anggie Mustika
YUSTISI Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4414

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan Pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.Tulisan ini betujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar sesuai peraturan Bupati Pasal (03) No. Tahun 2020 untuk menekan penyebaran covid-19.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search