Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST) Khairan Nisa Mendrofa; Berkat Kristian Telaumbanua; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT A lawsuit is a civil claim regarding rights that contain disputes with other people. A lawsuit whose formulation does not meet the requirements or has a formal defect so that the principal of the case is not examined will result in the claim being unacceptable (niet ontvankalijeke verklaad). As stated in the decision of the Gunungsitoli District Court Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst, it was stated that the lawsuit could not be accepted. This case study research aims to explain the legal procedure for filing a lawsuit and explain the judge's legal considerations on case Number 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. This research was conducted using a normative juridical approach to the problem. Using primary, secondary, and tertiary legal materials with library data collection techniques which are then analyzed with qualitative techniques. The results of this study, a lawsuit filed in court must meet the formal requirements as stipulated in article 118 HIR or article 142 RBG. In the case decision Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst with a breach of contract, it was declared unacceptable because the plaintiff's claim was vague and unclear (obscuur libel). The fuzziness and ambiguity of the plaintiff's claim which in the main case is about default but in the petitum it is about unlawful acts by requesting to punish the defendants to pay material, immaterial and forced money losses since the decision has permanent legal force. Then the plaintiff's petition, which is not clear, asks to punish the plaintiff to pay the remaining payment of the object of the case in the amount of Rp. 140,000,000.Keywords: lawsuit, default, case study ABSTRAK Gugatan merupakan suatu tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan orang lain. Suatu gugatan yang formulasinya tidak memenuhi syarat atau mengalami cacat formil sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankalijeke verklaad). Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur hukum mengajukan gugatan dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Nomor 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Mengguganakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data secara kepustakann yang selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini, suatu gugatan yang diajukan di pengadilan haruslah memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Pada putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dengan gugatan wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat yang dalam pokok perkaranya mengenai wanprestasi tetapi pada petitumnya mengenai perbuatan melawan hukum dengan memohon untuk menghukum para tergugat membayar kerugian materil,immateril dan membayar uang paksa sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu petitum penggugat yang tidak jelas, memohon untuk menghukum penggugat membayar sisa pembayayaran objek perkara sebesar Rp. 140.000.000. Kata Kunci : Gugatan, wanprestasi, studi kasus

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang) Remi Martinus Sipahutar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Tahun 2018 Harirayani Harirayani
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

PERCERAIAN SEBAGAI PENYEBAB PUTUS PERKAWINAN Maria Rosalina
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrack Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. The purpose of marriage is to form a family between a man and a woman, get a happy, harmonious and peaceful family, sakinah, mawadah, waromah, carry out God's orders, get offspring and increase the kinship of both husband and wife. However, in practice, life in a household does not always run smoothly, happily, serenely and peacefully. Quarrels often occur in households due to factors of domestic violence, economic factors, jealousy of spouses, infidelity, mutual suspicion or distrust of husbands or wives, even because there are no offspring or children in the marriage, because children are the next generation. for relatives and both parents, in a marriage, so that this quarrel resulted in divorce between husband and wife. Likewise, many community members who live in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, many who divorce. Some of the divorces that occurred in Suka Beras Village were carried out under the hands. This is because members of the public do not know how to file a divorce to the court and what the legal consequences arise from the divorce, for example regarding joint property, rights and obligations of ex-wives or ex-husbands and others. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with the Legal Education model entitled Divorce as the Cause of Marriage Breaks, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Marriage, Divorce, Break up, Court ABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan keluarga yang bahagia, rukun dan damai, sakinah, mawadah, waromah, menjalankan perintah Allah, mendapatkan keturunan serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun isteri. Akan tetapi dalam praktiknya, kehidupan dalam berumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tentram dan damai. Pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan, saling curiga atau tidak percaya kepada suami atau isteri, bahkan karena tidak adanya keturunan atau anak dalam perkawinan tersebut, karena anak merupakan generasi penerus bagi kerabat dan kedua orang tuanya, dalam suatu perkawinan, sehingga pertengkaran ini mengakibatkan perceraian antara pasangan suami isteri. Begitu juga dengan anggota masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, banyak yang melakukan perceraian. Perceraian yang terjadi di Desa Suka Beras ini ada yang dilakukan dibawah tangan. Hal ini disebabkan karena anggota masyarakat tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengajukan perceraian tersebut ke pengadilan serta bagaimana akibat hukum yang timbul akibat perceraian tersebut, misal tentang harta bersama, hak dan kewajiban mantan isteri atau mantan suami dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Putus, Pengadilan

Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Leasing di PT. Adira Finance Cabang Medan Suhaila Zulkifli; Debby Linda Apryanti Zebua; Gerry Fransischus Ginting
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractLeasing is a way for companies to own ownership assets without going through a lot of processes, Leasing is a step to avoid high risk when viewed from the needs of its users.Various economic needs encourage companies to meet their needs with various funding, one of which is by opening the private sector that uses the services of banking institutions, but banking institutions cannot meet many of the public's funding credit needs. This study uses a normative juridical research method, namely library research data collection. In Indonesia, there are requirements to become a funding or financing institution in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Which states that fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are expertized remains in the control of the owner of the object. Therefore PT. Adira has been legal in the eyes of the law since 1990. With the establishment of PT. Adira and satified since 1990 PT. Adira has guiding principles of national and international legal basis that can benefit various parties in dealing with funding / financing.Keywords: Company,Leasing,Object AbstrakLeasing suatu sistem perusahaan untuk mengelola barang milik sendiri tanpa melewati berbagai proses yang sangat banyak, Leasing merupakan langkah menghindari resiko tinggi bila dilihat dari kebutuhan penggunanya. Bermacam yang di perlukan ekonomi untuk mendesak perusahaan memenuhi kebutuhannya sendiri melalui berbagai pembiayaan diantaranya adalah membuka sektor swasta yang memakai instansi lembaga perbankan, namun lembaga perbankan tidak boleh menjalankan banyak kebutuhan pembiayaan dan kredit kepada masyarakat. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif yakni pengumpulan data penelitian kepustakaan. Di Indonesia terdapat syarat untuk menjadi lembaga pendanaan atau pembiyaan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 perihal perjaminan fidusia, yakni wajib menjadi lembaga pembiayaan, hal ini menyebutkan bahwa fidusia mengalihkan kepemilikan benda dengan dasar percaya, asal adanya ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya itu masih ada di bawah kekuasaan milik objek. Maka dari itu PT. Adira sudah bisa sudah sah di mata hukum sejak tahun 1990. Dengan berdirinya PT. Adira dan disahkan sejak tahun 1990 PT. Adira memiliki prinsip - prinsip pedoman landasan hukum secara Nasional dan Internasional yang bisa menguntungkan berbagai macam pihak dalam mengatasi pendanaan / pembiayaan.Kata Kunci :Perusahaan,Leasing,Benda

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Marzuki Marzuki; Bonar Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrackThe general election is one of the means of democracy in the implementation of people's sovereignty within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Democracy. Since the issuance of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment of Law Number 1 of 2015 concerning Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws, the central government has made Regional Head Elections an important instrument in implementing democratic regional government. Thus, community participation takes root at the local level and involves the community in local government activities.The existence of political participation from each individual and community group will undoubtedly realize everything that concerns the needs of citizens universally. The increasing involvement of the community in organizing elections or Pilkada shows the strengthening of the democratic order in a country.Taking this into account, it is necessary to carry out Community Service Activities through Legal Counseling on the Election of Regional Heads and Community Participation, which was delivered by the Community Service Extension Team to the participants of Community Service activities consisting of the Village Head of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, The Head of the Environment, the head of the PKK, community leaders, religious leaders, traditional figure, PKK cadres and members and community members of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City to provide an understanding to the public about the essence of Pilkada and community political participation. Based on this activity, it is hoped that the people who live in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, will increase their awareness and knowledge about community participation in determining the future direction of Medan City in the future through participation in regional head elections.Keywords: Regional Head Election, Community Participation. AbstrakPemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih. Demokrasi. Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Adanya partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat niscaya akan terwujudnya segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu negara. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partispasi Masyarakat, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kepala Lingkungan, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang esensi Pilkada dan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan kegiatan ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah masa depan Kota Medan kedepannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Msyarakat

Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid 19 Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractLegal counseling participants in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, North Sumatra Province generally do not understand the importance of domestic violence as regulated in Article 4 of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, with the following objectives: 1 Prevent all forms of violence in household, 2. Protect victims of domestic violence, 3. Take action against perpetrators of domestic violence and, 4. Maintain a harmonious and prosperous household, so that problems arise in the village community of Suka Beras that in the house ladder is a criminal act that must be addressed and is the responsibility of the village government. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the Village with the title "Responding to Crime of Domestic Violence during the Covid-19 Period". The purpose of the activity is to find out the level of public understanding of Domestic Violence, to raise awareness from the people of the Like Rice Village that the Republic of Indonesia has regulated the provisions on the Elimination of Domestic Violence which have been regulated must be obeyed, and to increase knowledge, understanding and awareness. community so that people prevent criminal acts of domestic violence, especially during the Covid-19 period, in order to create harmony and harmony in the household. Keywords : Crime, Domestic Violence, Covid-19 AbstrakPara peserta penyuluhan hukum di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan tujuan : 1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan, 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sehingga timbul masalah di masyarakat Desa Suka Beras bahwa dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus disikapi dan merupakan tanggungjawab pemerintah desa. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa tersebut dengan judul “Menyikapi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Covid-19”. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Suka Beras bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat supaya masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada masa covid-19, demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga. Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Rumah Tangga, Covid-19.

Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Iso Tank (Analisis Putusan Nomor 121/PDT.G/2018PN JKT.SEL) Destisa Nainggolan; Egi Ahmad Fahrezi; Yuandar Daniel Ndraha
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPerjanjian merupakan bagian dari perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya, seperti halnya dalam putusan Nomor: 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL yang menjadi rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana bentuk hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa di dalam perspektif Hukum Perdata? (2) Bagaimana akibat hukum dalam hal si penyewa yang telah ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian sewa menyewa ISO Tank? Dan (3) Bagaimana analisis kasus perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ditinjau dalam putusan Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif, dan bersumber bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian seperti tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi), menuntut tergugat membayar sisa hutang lunas dan sekaligus, memberi bunga moratoir, dan membayar biaya perkara persidangan. Dari Putusan Hakim kita dapat memetik pelajaran bahwa dalam membuat suatu perjanjian kita harus mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta rasa tanggung jawab agar tidak menimbulkan keugian salah satu pihak.Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian Sewa Menyewa; Hak dan Kewajiban; ISO Tank AbstractThe agreement is part of the engagement and the agreement is the most important source that gives birth to the engagement. However, in its implementation, there is still something that is done by one of the parties that is detrimental to the other, such as in the decision Number: 121 / Pdt.G / 2018 / PN JKT.SEL which is the formulation in question is: (1) What are the forms of rights and obligations in the promise leasing in the perspective of Civil Law? (2) What is the legal consequence in the case of the lessee who has broken the promise (default) in the lease agreement for the ISO Tank? And (3) How is the case analysis of broken promises reviewed in the decision Number: 121 / Pdt.G / 2018 / PN JKT.SEL? This research uses normative juridical legal research which is qualitative in nature, and sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. The data technique used in this research is data technique obtained through literature study and document study and qualitative data analysis. The results show that the judge decided to partially grant the plaintiff's claim, as the research defendant was declared to have broken his promise, demanded that the defendant pay the remaining debt in full and at once, gave interest, and paid the court fee. From the Judge's Decision, we can learn a lesson that in making a commitment, we must comply with and implement the rights and obligations in the agreement, as well as responsibilities so as not to cause harm to either party.Keywords: Default; Lease Agreement; Rights and Obligations, ISO Tank

Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Belawan International Container Terminal (BICT) Dengan PT.prima indonesia logistik tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Peralatan reach stacker di terminal BICT Noviza Amalia
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT Reach stacker is a flexible device used for the smoothness of container loading-unloading. It is used to serve lift on/lift off containers from and/or to ships and from inside and/or outside BICT terminal to Container Yard. Cooperative Agreement between PT Pelindo I of Belawan International Container Terminal (BICT) and PT. Prima Indonesia Logistic on cooperation in Managing and Operating Reach Stacker at BICT terminal is made to smooth goods traffic. However, there are many deficiencies in its procedure and standard so that there is imbalance for both parties. The research used the theory of freedom to enter into contracts, the theory of balance, and the theory of legal certainty. The mechanism of making the design of cooperative agreement between PT Pelindo I of Belawan International Container Terminal (BICT) and PT. Prima Indonesia Logistic on cooperation in Managing and Operating Reach Stacker at BICT terminal is made based on negotiation. This agreement should meet the requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, and its implementation does not give any balance between right and obligation since the First Party has more portion of right than the Second Party, while it has less responsibility than the Second Party does. In practice, the clause of the agreement which often makes the Second Party default is about “providing backup device at least 1x24 (one times twenty four) hours when there is damage which can cause the delay in lift on/lift off service or one day after it damages, and all costs will be imposed on the Second Party.” In reality, the repairmen cannot be done in 24 hours plus the absence of backup device. In consequence, receiving and delivery activities cannot be served.Keywords: Cooperative Agreement, Reach Stacker, Responsibility ABSTRAK Reach stacker merupakan alat fleksibel untuk kelancaran bongkar muat Container. Pemanfaatan Reach stacker ini adalah untuk melayani lift on/lift off peti kemas dari kegiatan bongkar/muat dari dan ke kapal serta kegiatan lift on/lift off peti kemas dari dalam dan/atau dari luar terminal BICT ke ContainerYard. Demi menunjang kelancaran lalu lintas barang, maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelindo I Belawan International Container Terminal (BICT) dengan PT. Prima Indonesia Logistik tentang Kerjasama Pengelolaan Dan Pengoperasian Peralatan Reach stacker Di Terminal BICT. Prosedur dan standar perjanjian kerjasama ini masih banyak terdapat kekurangan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak ada keseimbangan bagi para pihak. Teori yang digunakan dalam Tesis ini adalah teori kebebasan berkontrak, teori kesimbangan dan teori kepastian hukum. Mekanisme pembuatan rancangan perjanjian kerjasama antara PT. Pelindo I Belawan International Container Terminal (BICT) dengan PT. Prima Indonesia Logistik tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan Reach stacker di terminal BICT yaitu dibuat berdasarkan negosiasi. Dalam hal terjadinya kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perjanjian kerjasama ini harus sesuai dengan persyaratan perjanjian sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara antara PT. Pelindo I BICT dengan PT. Prima Indonesia Logistik masih belum memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dikarenakan hak yang ada pada pihak pertama lebih banyak dibandingkan hak yang ada pada pihak kedua. Sedangkan kewajiban yang ada pada pihak pertama lebih sedikit dibandingkan hak yang ada pada pihak kedua. Salah satu klausul dalam perjanjian kerjasama mengenai kewajiban pihak kedua yang sering terjadi wanprestasi dalam prakteknya adalah mengenai “menyediakan alat pengganti apabila terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terhentinya pelayanan lift on//liftf off, selambat-lambatnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau 1 (satu) hari setelah alat rusak dan seluruh biaya menajdi tanggung jawab pihak kedua”. Tetapi jika terjadi kerusakan alat pengoperasian Reach stacker sering sekali perbaikannya tidak siap dalam 1x24 jam dan tidak ada ketersediaan alat pengganti, sehingga tidak dapat melayani kegiatan receiving/delivery. Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Reach stacker, Pertanggung jawaban

Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Yang Melanjutkan Studi Diluar Negeri Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrackLegal protection for Indonesian Students Abroad refers to the provisions of legal protection for Indonesian citizens abroad which are basically subject to the provisions of Indonesian national law and provisions of international law. Legal protection for students abroad is divided into two, namely protection during times of peace and during times of armed conflict, both national and international.Education is part of an effort to enable every human being to develop his / her potential in order to grow into a human being who is strong and has character and has a healthy social life. Education is always changing and developing progressively. The educational process carried out in an effort to educate the nation and develop the character of the nation to become more moral is what is called the national education system. In the 1945 Constitution, Legal protection for Indonesian students abroad refers to the protection of citizens abroad as stipulated in the Preambule of the 1945 Constitution and Article 28 G The 1945 Constitution, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship Republic of Indonesia, as well as Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. Indonesian students abroad, in addition to Indonesian Workers and Country Representatives Abroad, are a group that must receive full protection. Protection of citizens, especially students who are outside Indonesia includes: protection in a state of conflict or in a state of peace. Legal protection in times of war includes international armed conflicts and internal armed conflicts in accordance with the provisions of international humanitarian law which are mainly derived from the Geneva Convention and its Additional Protocol. Keywords: legal protection, international students, Geneva Convention ABSTRAKPerlindungan hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri merujuk pada ketentuan perlindungan hukum Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional. Perlindungan hukum pelajar di luar negeri sendiri dibagi menjadi dua, yakni perlindungan pada masa damai dan pada masa konflik bersenjata baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak banggsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebuut sistem pendidikan nasional. Dalam UUD 1945, Perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar negeri merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri yang tertuang di dalam Preambule Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 28 G Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pelajar Indonesia di luar negeri, disamping Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara di Luar Negeri, merupakan golongan yang harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Perlindungan terhadap warga negara khususnya pelajar yang berada di luar Indonesia mencakup perlindungan dalam keadaan konflik maupun dalam keadaan damai. Perlindungan hukum di dalam masa perang mencakup konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang utamanya bersumber dari Geneva Convention dan Additional Protocolnya. Kata Kunci : perlindungan hukum, pelajar luar negeri, Geneva Convention

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA