Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN TENTANG PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA Nurasiah Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractThe participants of legal education in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, North Sumatra Province generally do not understand the importance of an agreement made in writing even though according to the provisions of Article 1313 of the Civil Law (KUHPerdata) that consent is an act in which 1 (one ) people or more bind themselves to one or more other people. This means that an agreement can be made in writing and orally as long as it is not prohibited by law, does not conflict with public order and does not conflict with morals. So that a problem arises in the community of Harjosari I Village, the existence of an association of women in the form of an arisan which results in debts between them and they complain to the Harjosari I village head. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the kelurahan under the title "Agreement According to the Civil Law".The purpose of the activity is to recognize the level of public understanding of the agreement according to the Civil Law, to raise awareness from the Harjosari I village community that the Republic of Indonesia has regulated the provisions of the agreement so that the legal terms of the agreement, the principles of the agreement and the abolition of an agreement that has been regulated must be obeyed, as well as to increase public knowledge, understanding and awareness so that the agreements to be made and have been made are in accordance with the applicable regulations.Keywords: Agreement, Civil Law AbstrakPara peserta penyuluhan hukum di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya perjanjian dibuat secara tertulis walaupun menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya perjanjian boleh dibuat secara tertulis dan lisan sepanjang tidak dilarang Undang – Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga timbul masalah di masyarakat Kelurahan Harjosari I adanya perkumpulan Ibu – Ibu dalam bentuk arisan yang mengakibatkan utang piutang diantara mereka mengadunya ke lurah Harjosari I. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di kelurahan tersebut dengan judul “Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”.Tujuan kegiatan adalah untuk mengethui tingkat pemahaman masyarakat tentang perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat kelurahan Harjosari I bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perjanjian sehingga syarat sah perjanjian, asas – asas perjanjian dan hapusnya suatu perjanjian yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat agar perjanjian yang akan dibuat dan telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Perjanjian, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online Tajuddin Noor
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract In practice, economic activity in Indonesia is always based on the existence of a legal relationship between one party and another. The form of a legal relationship is always done in the form of an agreement or contract. One of the most common forms of agreement in a business relationship or transaction is a sale and purchase agreement which is stipulated in the Criminal Code in Book III of Engagement Law in Chapter V. At this time the sale and purchase agreement has developed very rapidly in practice that occurs in the community. The development of the Sale and Purchase Agreement has taken advantage of developments in the information technology sector. This can be seen by the occurrence of buying and selling transactions online. This is of course very beneficial for the community. Legally, the development of online buying and selling transactions can occur and is justified because Indonesian contract law adopts an open system with several most important principles such as the principle of freedom of contract, consensual principle, and other principles. One thing that needs to be considered from a legal aspect, especially the rights and obligations of the seller and the buyer in this online transaction. The goal is to ensure legal certainty for the parties and avoid the risks that might be experienced. Therefore it is necessary to pay attention to the aspects of legal protection, especially for consumers in buying and selling objects online. The research method used was the juridical normative approach, namely the approach carried out by collecting secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Laws that specifically regulate online buying and selling transactions do not yet exist, but there are several laws and regulations that can be used as guidelines in providing legal protection in online buying and selling transactions. Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Buying and Selling Transactions AbstrakKegiatan ekonomi pada prakteknya di Indonesia selalu didasarkan atas adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Wujud dari hubungan hukum itu selalu dilakukan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam hubungan bisnis atau transaksi adalah perjanjian jual beli yang didalam KUHPdt diatur pada Buku III Hukum Perikatan pada Bab.V. Pada saat ini perjanjian jual beli telah berkembang sangat pesat didalam praktek yang terjadi dimasyarakat . Perkembangan Perjanjian Jual Beli ini telah memanfaatkan perkembangan yang terjadi pada bidang tehnologi informasi . Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya transaksi jual beli melalui online. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat . Secara hukum perkembangan transaksi jual beli melalui online ini dapat terjadi dan dibenarkan karena hukum perikatan Indonesia menganut sistem terbuka dengan beberapa asas yang terpenting seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dan asas lainnya . Satu hal yang perlu diperhatikan dari aspek hukum yaitu khususnya hak dan kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi melalui online ini. Tujuannya agar adanya jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan terhindar dari resiko yang kemungkinan akan dialami . Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek perlindungan hukum khususnya terhadap konsumen pada transaksi jual beli benda melalui online. Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer ,bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier. Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang transaksi jual beli melalui online belum ada tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan hukum pada transaksi jual beli melalui online. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen , Transaksi Jual beli Online

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH APARATUR PEMERINTAHAN DESA Eliana Eliana
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Efforts to prevent and eradicate corruption must be carried out continuously and continuously and must be supported by a variety of resources, both human and other resources such as increased institutional capacity and increased law enforcement in order to grow awareness and attitude of anti-corruption community actions. Keywords : Criminal Policy, Corruption, Village Fund. Abstrak Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Korupsi, Dana Desa.

Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018) Mangisara Darmawan Siagian
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractMortgage rights to land along with objects related to land, are guarantee rights which are imposed on land rights as mentioned in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Matters, whether or not following other objects constitute one unit with the land, to pay off certain debts, which gives certain creditors priority over other creditors.The problems in this study are: the terms of an auction that can meet the onrechtmatige daad, the auction that violates the provisions of the law, legal considerations by the judge in the execution auction in the decision of the Supreme Court Number 2715 K / PDT / 2018.This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by gathering relevant materials and conducting library studies where data will then be analyzed juridical. It was concluded that the terms of an auction that can meet the onrechtmatige daad, the conditions that must be met are: Acts (daad), the understanding of the existence of an act against the law is that the act violates applicable regulations. The existence of an error (schuld), the second condition that must be met is the existence of an error, in this case means the perpetrator's actions must contain intentional or negligent elements. Loss (schade), against the victim / plaintiff. The auction that violates the provisions of the law is the role of the District Court in the implementation of the execution of security of responsibility with the help of judges beginning with the creditor submitting an application through the District Court. The District Court issued a summons to summon the debtor to be given a warning. The creditor submits an aanmaning request and submits a request to confiscate the execution of the collateral object. Creditors submit a public auction or execution auction. The Chairperson of the District Court issued a Determination of Execution Auction. The Registrar announces the schedule in a daily newspaper twice a month and a half. Registrar gives the applicant and the respondent the schedule. The Registrar submits the Minutes of the Auction, the Plaintiff's claim was declared unacceptable, based on the fact that the Judex Facti / Semarang High Court decision in this case was not contrary to law and / or law.Keywords : Unlawful Acts, Auction, Guarantees, Mortgage Rights. Abstrak Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : syarat-syarat suatu lelang yang dapat memenuhi onrechtmatige daad, pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan undang-undang, pertimbangan hukum oleh hakim dalam lelang eksekusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Disimpulkan bahwa syarat-syarat suatu lelang yang dapat memenuhi onrechtmatige daad, syarat yang harus terpenuhi adalah: Perbuatan (daad), pengertian dari adanya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Adanya Kesalahan (schuld), Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah adanya kesalahan, dalam hal ini berarti perbuatan pelaku harus mengandung unsur sengaja atau lalai. Kerugian (schade), terhadap korban/penggugat. Pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan undang-undang merupakan peran Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan pertolongan hakim diawali dengan kreditor mengajukan permohonan lewat Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mengeluarkan somasi untuk memanggil debitor guna diberi tegoran. Kreditor mengajukan permohonan aanmaning serta mengajukan permohonan sita eksekusi obyek jaminan. Kreditor mengajukan lelang eksekusi atau penjualan dimuka umum. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi. Panitera mengumumkan jadwal tersebut disurat kabar harian sebanyak 2 kali setengah bulan. Panitera memberikan pemohon dan termohon jadwal tersebut. Panitera menyerahkan Berita Acara Lelang, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan ternyata bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Lelang, Jaminan, Hak Tanggungan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGRUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl) Muhammad Rizky Prayogie
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Forest is an area that has a lot of dense vegetation, containing plants, shrubs, ferns, grass, mushrooms, wild animals, and other living things that have a place to live in the forest. Forests consist of air, water and land. Forests consist of air, water and land. The existence of the forest makes the area look cool, peaceful, and peaceful. Forest as an ecosystem is a mutual relationship between living things and their environment. Keywords: Criminal Liability, Perpetrators, Destruction, Forests. Abstrak Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuh tumbuhan yang lebat, berisi tumbuh tumbuhan, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tentram, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupaan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pengrusakan, Hutan.

PENGUJIAN MATERIIL SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019) Bahri Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractTesting the law is a must for assessing whether an assessment-invitation regulation is in accordance with or contradictory to a higher degree of regulation, as well as a certain regulation relating to certain regulations.The problems in this paper are: material testing of a decision of a state-owned enterprise in Indonesian laws and regulations, the trial process of a material test of a state-owned enterprise decision letter in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 08 P / HUM / 2019, consideration of judges in material test of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) in the decision of the Supreme Court Number 08 P / HUM / 2019This research is descriptive in nature using normative juridical. "Normative juridical decisions are decisions on legal science with a focus on secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal material", and to complete the data carried out by collecting relevant materials and conducting library studies from which data will then be accessed by juridists.It was concluded that the material examination of a decision of a state-owned business entity in the laws and regulations in Indonesia, namely the Testing of Legislation under the law against the law, was carried out by the Supreme Court in exercising judicial power as an attribute authority, under the law. The trial process of the material test of state-owned enterprise decision letter in the Supreme Court Decree No. 08 P / HUM / 2019 namely the HUM application can be submitted in two ways, namely: submitted directly to the Supreme Court, registered with the Registrar of the Supreme Court and recorded in a separate register book different from other Supreme Court hearings, or can also be submitted through the District Court / Local Administrative Court also follow the procedure and procedure for the trial of the local court. Judge's consideration in the material test of Bank Rakyat Indonesia's board of directors' decision letter in the Supreme Court's decision No. 08 P / HUM / 2019, the provision so that the object of the application in this case can be tested by the Supreme Court, the object of the application must be statutory regulations under the law. Object of application for Decree of the Directors of BRI. The a quo petition case does not meet the requirements as a statutory regulation, so that the Supreme Court is not authorized to examine the object of the application, therefore the petition for the petition of the Petitioners must be declared inadmissible. Keywords : Material Test Rights, Directors, Banks, Termination of Employment. Abstrak Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.Permasalahan dalam penulisan ini adalah : pengujian materiil terhadap suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/2019, pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Disimpulkan bahwa Pengujian materiil suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dilakukan MA dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan atributif, MA berwenang melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang. Proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan MA RI Nomor 08 P/HUM/2019 yakni permohonan HUM dapat diajukan dengan dua cara yaitu: diajukan langsung ke MA, dengan didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri yang berbeda dari sidang MA lainnya, atau bisa juga diajukan Melalui Pengadilan Negeri/PTUN Setempat juga mengikuti prosedur dan tata cara persidangan dari perdilan setempat. Pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi Bank Rakyat Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung No 08 P/HUM/2019, ketentuan agar objek permohonan dalam perkara ini dapat diuji oleh MA, objek permohonan harus peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Objek permohonan Surat Keputusan Direksi BRI. Perkara permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga MA tidak berwenang menguji objek permohonan, karenanya permohonan hak uji materiil Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.Kata Kunci : Hak Uji Materiil, Direksi, Bank, Pemutusan Hubungan Kerja.

Kepastian Hukum Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Deliserdang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bawaslu Kabupaten Deliserdang Tahun 2018) Erina Kartika Sari
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI I TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM Mustamam Mustamam
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The implementation of Community Service activities in Harjosari I Village, Medan Amplas District about increasing public understanding of Islamic inheritance law, it can be concluded that in general the Muslim community of Harjosari I Village has long known that for Muslims who will share inheritance, there are provisions that arrange it properly and perfectly, namely Islamic inheritance law.The people of Harjosari I Village have a high enthusiasm for studying Islamic inheritance law, Harjosari I Village communities who participate in counseling activities about Islamic inheritance law, besides knowing about Islamic inheritance law, have also begun to understand it, as evidenced by the large number of community members who are present in counseling activities and can apply various questions regarding Islamic inheritance law.As a continuation of Community Service activities activities regarding Islamic inheritance law, it is necessary to carry out subsequent Community Service activities activities to increase public understanding and awareness of the importance of mastering Islamic inheritance law. It is hoped that the counseling provided by the Community Service activities team will increase public awareness to share their inheritance according to Islamic inheritance law. Keywords : Law, Inheritance, Islamic Heritage, Abstrak Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas tentang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan yang pada umumnya masyarakat muslim Kelurahan Harjosari I sudah sejak lama mengetahui bahwa bagi umat Islam yang akan membagi harta warisan, ada ketentuan yang mengaturnya dengan baik dan sempurna yaitu hukum waris Islam.Masyarakat Kelurahan Harjosari I memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hukum waris Islam, Masyarakat Kelurahan Harjosari I yang mengikuti kegiatan penyuluhan tentang hukum waris Islam disamping mengetahui tentang hukum waris Islam juga sudah mulai memahaminya, terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan serta dapat mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan hukum waris Islam.Sebagai keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hukum waris Islam, perlu dilaksanalcan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguasaan ilmu hukum waris Islam. Diharapkan dengan penyuluhan yang diberikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membagi harta warisannya menurut hukum waris Islam. Kata Kunci : Hukum, Waris, Waris Islam,

Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara) Gugun Hariadi Gunawan
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The role of the community in assisting law enforcement officers to prevent and eradicate the illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors must be balanced with optimal legal protection for the reporting community. The role of law enforcement officers is necessary to maximize the function of a responsive society and be able to take action and report to the authorities everything that happens in society. Prevention is aimed at providing information and education to individuals, groups, communities or the wider community, who haven't There are signs of a drug abuse case, including : alternative activities to prevent individuals, groups or communities from drug abuse, and strengthen their ability to resist them. Prevention of individuals, community groups or the wider community who are vulnerable to or have shown symptoms of drug abuse cases through education and counseling for those who have tried using drugs, so that they stop and follow healthier behaviors. Keywords: Role, Society, Eradication, Drugs Abstrak Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Pencegahan ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak mereka. Pencegahan kepada individu, kelompok komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Kata Kunci : Peran, Masyarakat, Pemberantasan, Narkoba

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PENGURUSAN SURAT TANAH OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan No.79/Pid. Sus.TPK/2017/PN. Mdn dan Putusan No. 130/Pid. B/2019/PN.Srh) hutur Irvan V Pandiangan
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The formulation of criminal acts and criminal elements regulated in the Criminal Code articles has been introduced into Law Number 31 of 1999 Jouncto Act Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. According to the legal principles that apply in criminal law, namely the principle of lex specialis drograt lex generalis, the application of articles in law enforcement to criminal offenses intended in Article 418 to Article 425 of the Criminal Code is no longer applied. Keywords : Liability, Perpetrators, Illegal Levies. AbstrakRumusan perbuatan pidana dan unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal-pasal KUHP telah diintroduksi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jouncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu asas lex specialis drograt lex generalis, maka seharusnya penerapan pasal-pasal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 418 s.d Pasal 425 KUHP tidak lagi diterapkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Pungutan Liar.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA