cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021" : 5 Documents clear
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH Dedy Suhendi
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588

Abstract

Di beberapa wilayah masih terdapat anggapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering dianggap sebagai musuh pedagang kaki lima (PKL). Anggapan itu mengemuka dikarenakan kegiatan operasi lapangan anggota Satpol PP terhadap para PKL yang dianggap liar menempati yang bukan peruntukannya; termasuk masih adanya anggapan bahwa anggota Satpolpp bersikap arogan dan sering betindak di luar kewenangan. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP memiliki kedudukan yang cukup strategis. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif dengan menekankan untuk mendeskripsikan suatu kejadian berdasarkan pengalaman partisipan pada saat bertugas di daerah. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa SatpolPP sebagai satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan kepala Daerah. Kesimpulan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kedudukan dan tugas Satpolpp memegang peran yang sangat strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu tugas-tugas Kepala Daerah di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Kedudukan, Tugas
GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM PAS KENCAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GARUT Eva Eviany; Alvita Kumara Wasistiyana; Andi Dina Noor Fitria Rahman; Adrian Rianda Yogaswara
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1906

Abstract

Jawa Barat dengan luas wilayah 3.074,07 km². Menyikapi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Garut mengembangkan inovasi program Patroli Siaga Keamanan Kecamatan Kabupaten Garut atau yang dikenali dengan Pas Kencan guna meminimalisir segala gangguan tibumtranmas. Tujuan penelitian ini untuk memahami gambaran pelaksanaan program Pas Kencan beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis sedangkan data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Garut. Penelitian ini juga menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pas Kencan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi yakni terkait minimnya anggaran dan kurangnya jumlah personel. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut ialah dengan mengembangkan dan menyempurnakan program Pas Kencan ini dengan sistem berbasis internet atau call center. Kata kunci: Satpol PP, Kabupaten Garut, Inovasi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Restu Ragyl Hariyanto; Ajisaka Bagas Satyanagara; Alfonsa Agustina Eka Cahyani
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1919

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang dilakukan melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian hanya satu orang yaitu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di Kecamatan Purwakarta pada pelaksanaanya masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan yaitu seperti terbatasnya personil dari Satpol PP yang bertugas di Kecamatan Purwakarta dan masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Hal ini mengakibatkan jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Kata Kunci : Pembinaan, Protokol Kesehatan, Satpol PP
IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT OLEH SATPOL PP DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PURWAKARTA M.Nuril Anwari Eka Putra; A.Muh Alim Aswar; Riska Rahim Putri
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1921

Abstract

Kondisi krisis akibat Corona Virus dalam struktur negara kesatuan adalah kewajiban pemerintah pusat, selain itu juga merupakan tugas dari pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu untuk menciptakan inovasi agar mata rantai Covid-19 dapat terputus. Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2020 dan Inmendagri No 4 Tahun 2020, maka diarahkannya salah satu cabang dalam pemerintahan yaitu Satpol PP yang dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purwakarta dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19. Metode penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via daring dan studi dokumentasi melalui media massa. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada pelaksanaanya masih belum efektif. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM tergantung kepada alasan tidak mengetahui adanya kebijakan PPKM serta tidak mau menyetujui kebijakan PPKM dan ketidakmampuan untuk mengikuti kebijakan PPKM tergantung dari beberapa faktor mulai dari dirinya sendiri dan/atau faktor yang berasal dari lingkungan. Kata kunci: Satpol PP, Protokol Kesehatan, Peraturan Bupati
MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI LITERASI MEDIA DI KELURAHAN KARIANGAAU KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN Annisa Rahmadanita; Agung Nurrahman
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.2054

Abstract

Informasi Hoax yang dipercayai oleh sebagian masyarakat dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan Kariangau. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan mendeskripsikan urgensi dari literasi media dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di Kelurahan Kariangau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, masyarakat Kariangau mampu menggunakan media dengan cukup baik. Namun sebagian masyarakat Kariangau belum mampu memahami apakah informasi tersebut adalah informasi Hoax atau tidak, terutama saat informasi tersebut diperoleh melalui Whatsapp Gorup keluarga. Sehingga sebagian masyarakat mempercayai semua informasi yang diperoleh dari media tersebut. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Kariangau telah berpartisipasi dalam menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari suatu media khususnya media sosial, dengan mencari kebenaran informasinya terlebih dahulu atau melakukan penyaringan informasi sebelum informasi tersebut disebarkan kepada orang lain. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sejauh ini literasi media secara pribadi telah dilakukan oleh masyarakat Kariangau dengan cukup baik, namun pemerintah Kelurahan Kariangau belum memiliki program literasi media secara khusus untuk masyarakat. Sehingga peneliti merekomendasikan bahwa dilihat dari urgensinya, maka program literasi media perlu disusun dan dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kelurahan Kariangau dan juga dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Literasi Media, Ketenteraman dan Ketertiban Umm, Kelurahan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019