cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
tunasagraria@stpn.ac.id
Phone
+62274-587239
Journal Mail Official
tunasagraria@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Tunas Agraria
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : -     EISSN : 26229714     DOI : https://doi.org/10.31292/jta
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Tunas Agraria diterbitkan oleh Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. JTA dipublikasikan berkala 3 kali setahun (Januari, Mei, September) yang secara khusus memfasilitasi publikasi karya dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan isu-isu agraria. JTA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penyebarluasan atas persoalan dan isu-isu Agraria-Pertanahan. Topik jurnal berkisar pada beberapa isu seperti Penataan Agraria, Pemberdayaan Masyarakat, Politik dan Kebijakan Agraria, Tatat Ruang, Perubahan dan Penataan agraria, Pengukuran dan Pemetaan, Manajemen Pertanahan, dan Administrasi Pertanahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 119 Documents
 8   9   10   11   12 
Pemodelan prediksi dan kesesuaian perubahan penggunaan lahan menggunakan Cellular Automata-Artificial Neural Network (CA-ANN) Diffa Alifia Nabila
Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i1.203

Abstract

The increase in population and economic growth in Sleman Regency causes an increase in the need for land even though in theory the area of ??places does not increase. In order to meet the needs of the land, many land use conversions occur. This study aims to determine land use changes, predict the accuration of land use in Sleman Regency using Artificial Neural Network (ANN) and Cellular Automata (CA) models. The model builder on ArcMap is carried out for the preparation of spatial data before further analysis is carried out using QuantumGIS with CA-ANN analysis to predict land use changes and reclassify method in ArcMAp to test the accuracy of changes in 2019 with existing ones. The data used in the form of spatial data on land use in 2015 and 2017 as well as supporting data or variables in the form of road spatial data and the distribution of educational places. The results showed that there was a considerable increase in the amount of 287,342 Ha, while the use of land as paddy fields actually decreased by 291,93 Ha. Modeling with CA-ANN shows very strong accuracy results, namely the Kappa Index of .95621 and correction of 97.14082%. Results of the prediction conformity with the existing land use shows a suitable percentage of 93,52%.   Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sleman menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan padahal secara teori menyatakan bahwa luas suatu daerah tidak mengalami pertambahan. Demi memenuhi kebutuhan lahan tersebut banyak terjadi konversi penggunaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan melakukan akurasi kesesuaian perubahan penggunaan  lahan  di  Kabupaten Sleman  menggunakan  model Artificial  Neural  Network (ANN)  dan Cellular Automata (CA). Model builder pada ArcMap dilakukan untuk persiapan data spasial sebelum dilakukan analisis data lanjutan menggunakan QuantumGIS dengan analisis CA-ANN untuk memprediksikan perubahan penggunaan lahan dan reclassify dalam ArcMap untuk menguji akurasi perubahan di tahun 2019 dengan eksisting yang ada. Data yang digunakan berupa data spasial penggunaan lahan di tahun 2015 dan 2017 serta data atau variabel pendukung berupa data spasial jalan dan sebaran tempat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertambahan penggunaan lahan sebagai pemukiman yang cukup banyak yakni sebesar 287,342 Ha sedangkan penggunaan lahan sebagai sawah justru mengalami penurunan luas sebesar 291,93 Ha. Pemodelan dengan CA-ANN menunjukkan hasil akurasi yang sangat kuat yakni pada Indeks Kappa sebesar 0,95621 dan koreksi sebesar 97,14082%. Hasil kesesuaian prediksi dengan eksisting penggunaan lahan menunjukkan persentase sesuai sebesar 93,52%.
Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia I Gusti Nyoman Guntur
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.215

Abstract

In fact, in positive law in Indonesia, there is a policy of recognizing customary or ulayat lands from the Customary Law Community (HMA). However, operational arrangements and practices are limited to the recognition of objects and not yet complete in the recognition of subjects and legal relations. Customary or ulayat land is not an object of registration (PP No. 24/1997) but is recorded in the land register (Permen ATR/KBPN No. 18/2019). The inconsistency between the constitution and implementing regulations has the potential to cause differences in the practice of recognition administration. This research with a socio-legal approach was conducted in Central Kalimantan, Banten, West Sumatra, and Bali. The results found that there are regional regulations that recognize customary land ownership with various administrations. First, it does not recognize ownership by MHA because of its certification through the granting of rights to individuals. Second, recognition of objects by administering them on registration maps and land registers without clear status and owners Third, recognition (conversion) by issuing a HM certificate whose subject matter is communal and/or individual (individual or jointly owned). Certification as individual property has transferred ownership from communal to individual ownership. Opportunities for registration that do not change the subject of ownership can be carried out by examining: 1) determining the subject of ownership rights and the subject of user rights; 2) dimensions of the legal relationship of ownership and use; and 3) boundaries of customary land that are not cultivated intensively.   Sesungguhnya dalam hukum positif di Indonesia terdapat kebijakan pengakuan tanah adat/ulayat dari Masyarakat Hukum Adat (HMA). Namun operasional pengaturan dan praktiknya sebatas pengakuan obyek, belum tuntas dalam pengakuan subyek dan hubungan hukum. Tanah adat/ulayat bukan obyek pendaftaran (PP No. 24/1997), namun dicatat dalam daftar tanah (Permen ATR/KBPN No. 18/2019). Ketidakselarasan antara konstitusi dengan peraturan pelaksanaan potensi menimbulkan perbedaan dalam praktik administrasi pengakuan. Penelitian dengan pendekatan sosio-legal ini dilakukan di Kalimantan Tengah, Banten, Sumatera Barat dan Bali. Hasilnya menemukan bahwa terdapat peraturan daerah yang mengakui pemilikan tanah adat dengan beragam penatausahaan. Pertama, tidak mengakui kepemilikan oleh MHA karena sertipikasinya melalui pemberian hak kepada individu. Kedua, pengakuan obyek dengan mengadministrasikan pada peta pendaftaran dan daftar tanah, tanpa ada kejelasan status dan pemilik. Ketiga, pengakuan (konversi) dengan penerbitan sertipikat HM yang subyeknya komunal dan/atau individu (perorangan atau milik bersama). Pensertipikatan menjadi milik individu telah mengalihkan kepemilikan dari komunal menjadi milik individu. Peluang pendaftaran yang tidak merubah subyek kepemilikan dapat dilakukan dengan pencermatan dalam: 1) penentuan subyek hak kepemilikan dan subyek hak pemakai; 2) dimensi hubungan hukum kepemilikan dan pemakaian; dan 3) batas-batas tanah adat yang tidak digarap secara intensif.
Pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 Shinta Pangesti; Prilly Priscilia Sahetapy
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.216

Abstract

The purpose of this study is to compare HT registration before and after the implementation of Permen ATR/KBPN 5/2020 and legal protection for creditors in implementing HT-el registration. This research is normative-empirical with a legal systematic approach and examines the data with qualitative analysis. The results of the study show that there are 7 aspects of comparison: first, the parties that play a role in conventional HT are PPAT, Land Office, and debtors, while in HT-el, they are PPAT, Land Office, and creditors. Second, the HT registration method, conventional with physical interaction, and HT-el with an electronic system Third, HT registration requirements document, conventional with original and photocopy, HT-el with original scan and upload Fourth, the HT registration PNBP rate is in accordance with the provisions in PP 128/2015. Fifth, HT registration time, conventional on working days and hours, HT-el at any time Sixth, HT registration results, conventionally typed on paper, are issued electronically. Seventh, royal HT, conventional with physical interaction and acquisition of paper documents, and HT-el with electronic systems and electronic documents Then, the legal protection for creditors in the registration of conventional HT and HT-el is the same, namely through an HT certificate, which has executive powers.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pendaftaran HT sebelum dan sesudah pemberlakuan Permen ATR/KBPN 5/2020 serta perlindungan hukum bagi kreditur dalam penerapan pendaftaran HT-el. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan sistematika hukum serta mengkaji data-data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 aspek perbandingan, pertama, para pihak yang berperan dalam HT konvensional adalah PPAT, Kantor Pertanahan, dan debitur, sedangkan dalam HT-el adalah PPAT, Kantor Pertanahan, dan kreditur. Kedua, metode pendaftaran HT, konvensional dengan interaksi fisik, HT-el dengan sistem elektronik. Ketiga, dokumen persyaratan pendaftaran HT, konvensional dengan asli dan fotocopy, HT-el dengan scan dan unggah asli. Keempat, tarif PNBP pendaftaran HT adalah sesuai pengaturan dalam PP 128/2015. Kelima, waktu pendaftaran HT, konvensional pada hari dan jam kerja, HT-el kapan saja. Keenam, hasil pendaftaran HT, konvensional diketik di kertas, HT-el diterbitkan secara elektronik. Ketujuh, roya HT, konvensional dengan interaksi fisik dan perolehan dokumen kertas, HT-el dengan sistem elektronik dan dokumen elektronik. Kemudian, perlindungan hukum bagi kreditur dalam pendaftaran HT konvensional dan HT-el adalah sama, yaitu melalui sertipikat HT yang memiliki kekuatan eksekutorial.
Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari Irischa Aulia Pancarani; Ridha Wahyuni
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.225

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal standing of the 1929 Deed in the application for land rights and the legal protection of the Pakel Village Community's land rights against PT. Bumi Sari. To help analyze this research, legal research of the normative juridical type is used, accompanied by qualitative methods. Based on the description of the discussion, it was concluded that the Deed of 1929 belonged to 800 families of the Pakel Village community, namely the land clearing rights (Ontginningsrecht), which could be used as the basis for applications for land conversion and registration. The reason for giving communal ownership rights is because the land has been cultivated together for almost a century without interruption. This document can be used as a proof of title document and a starting point for land registration applications for residents, especially the portion of land that has been claimed by PT. Bumi Sari and is included in the company's HGU concession. The legal protection that the Pakel community can seek is by filing civil lawsuits and state administration lawsuits. In addition, non-litigation efforts such as mediation, forming a special team, and providing appropriate compensation or relocation.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Akta 1929 dalam permohonan hak atas tanah dan Perlindungan Hukum hak tanah masyarakat desa Pakel terhadap penguasaan tanah PT. Bumi Sari Untuk membantu menganalisis penelitian ini, digunakan penelitian hukum kepustakaan berjenis yuridis normatif disertai dengan metode kualitatif. Berdasarkan uraian pembahasan, dihasilkan bahwa Akta 1929 milik 800 KK masyarakat desa Pakel, yaitu hak pembukaan tanah (Ontginningsrecht) yang dapat dijadikan dasar permohonan konversi dan pendaftaran tanah. Alasan diberikannya hak milik komunal sebab tanah telah digarap bersama selama hampir 1 abad tanpa gangguan. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai dokumen pembuktian hak dan menjadi petunjuk awal permohonan pendaftaran tanah bagi warga, khususnya bagian atas tanah yang sejak 1985 diklaim oleh PT. Bumi Sari masuk ke dalam konsesi HGU perusahaan. Perlindungan hukum yang dapat diupayakan masyarakat Pakel adalah dengan mengajukan gugatan perdata dan gugatan TUN. Selain itu, upaya non litigasi seperti mediasi, pembentukan tim khusus dan pemberian ganti kerugian/relokasi yang layak.
Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia Rohmat Junarto
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.219

Abstract

Indonesia is the fourth-highest contributor to carbon emissions in the world, which influence global climate change. Extra efforts are needed to restore the nation's image internationally by prioritizing real efforts. This effort can be carried out by embracing all stakeholders in multiple sectors. The aim of this study is to determine the extent of the realization of the efforts of the Indonesian government and stakeholders involved in mitigating and adapting to the impacts of climate change on the forest and land sectors at the local, regional, and international levels. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The data analysis used is a narrative-descriptive analysis. This research reveals that in the forest and land sectors, the Indonesian government has succeeded in controlling and managing peatlands, rehabilitating mangrove and seagrass areas, providing access to forest management through social forestry schemes, structuring forest areas, and optimizing the role of state-owned enterprises. Apart from that, in order to achieve net zero emissions (NZE), Indonesia is able to replace the use of fossil energy with renewable energy. The government has carried out this effort by issuing a number of green financing policies and incentives.   Indonesia menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi keempat di dunia yang mempengaruhi perubahan iklim global. Perlu usaha ekstra untuk mengembalikan citra bangsa dimata internasional dengan mengedepankan usaha nyata. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan merangkul segenap multi stakeholder pada multi sektor. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari upaya pemerintah Indonesia dan stakeholder yang terlibat dalam memitigasi dan mengadaptasi dampak perubahan iklim pada sektor hutan dan lahan di level lokal, regional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif naratif. Penelitian ini mengungkap bahwa pada sektor hutan dan lahan Pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dan mengelola lahan gambut; merehabilitasi kawasan mangrove dan lamun; memberikan akses pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial; melakukan penataan kawasan hutan; dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam rangka mencapai Net Zero Emission (NZE), Indonesia mampu mengurangi penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan. Usaha tersebut dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan insentif pembiayaan hijau.
Inovasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Inklusi dan Kearifan Lokal Melalui Layanan Spesial Tanpa Antri dan Pojok Angkringan Konsultasi Danang Kusumo Wijoyo; Dwi Wulan Pujiriyani; Abdul Haris Farid
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.220

Abstract

Since 2018, the Bantul Land Office has been actively working on reforms to raise the caliber of public services, one of which is the use of various public service innovations. The Bantul Land Office then took the initiative to create several land service innovations without using a technology base, namely LASTRI (Special Service without Queuing) and PANGKON (Consulting Corner) innovations as breakthroughs in convenience and fluency at service counters, including for those with special needs. This study will describe public service activities at the service counter of the Bantul Land Office, reviewing the application of LASTRI and PANGKON innovations, including the benefits and advantages offered both in terms of service providers and recipients, as well as the influence given to improving the quality of public services at the Bantul Land Office, using qualitative research methods with a descriptive approach. For the Bantul Land Office itself, the benefits obtained from the LASTRI and PANGKON innovations are that they can improve the quality of land services to the community and obtain community satisfaction through the Community Satisfaction Index (IKM) survey, as well as being more open and closer to the community. These innovations are also one of the indicators of achievement as a series of declarations for the development of the Integrity Zone, where the Bantul Land Office later received the title of Corruption Free Area (WBK) by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform in December 2020.   Pembaruan demi pembaruan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik gencar dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sejak tahun 2018 lalu, salah satunya melalui pemanfaatan berbagai inovasi pelayanan publik. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul kemudian berinisiatif menciptakan beberapa inovasi pelayanan pertanahan tanpa menggunakan basis teknologi, yakni inovasi LASTRI (Layanan Spesial Tanpa Antri) dan PANGKON (Pojok Angkringan Konsultasi) sebagai terobosan kemudahan dan kelancaran di loket pelayanan, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi LASTRI dan PANGKON serta pengaruh yang diberikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi LASTRI dan PANGKON dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. Inovasi diterima oleh masyarakat yang ditunjukkan dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kantor pertanahan. Pelayanan menjadi lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. Inovasi-inovasi ini juga merupakan salah satu indikator capaian prestasi sebagai rangkaian deklarasi pembangunan Zona Integritas dimana Kantor Pertanahan kemudian memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2020.
Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah Bersertipikat Lainnya Zahra Ats Tsaurah; Fokky Fuad; M. Nazir Salim
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.243

Abstract

This research focuses on the importance of BMN certification in recording land assets in an orderly manner, using land certificates as proof of title. Data from SIMAN DJKN shows that there are still 53,293 plots of land that have not been certified, including those that have been certified but not the names of current BMN users. The research uses legal research methods by analyzing legal regulations and conducting interviews with regulatory implementers. The research results show that the management of BMN assets is regulated in PP 27 of 2014. Other certified land plots are usually obtained from BMN transfers through sales, exchanges, grants, or government capital. Land registration regulations are based on the UUCK and UUPA and their implementing regulations. Other certified land parcels originating from individual or legal entity certificates need to relinquish rights first, while those originating from government agency certificates that are not current BMN users do not need to relinquish rights. Other certified land parcels whose physical data have not changed do not require re-measurement, except for Measurement Letters issued before the enactment of PP 24 of 1997, which need to be validated. However, other certified land plots whose physical data have changed need to be re-measured.   Penelitian ini fokus pada pentingnya sertifikasi BMN dalam mencatat aset tanah secara tertib menggunakan sertipikat tanah sebagai bukti hak. Data dari SIMAN DJKN menunjukkan bahwa masih ada 53.293 bidang tanah yang belum bersertipikat, termasuk yang telah bersertipikat bukan atas nama Pengguna BMN saat ini. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan menganalisis peraturan hukum dan wawancara dengan pelaksana peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset BMN diatur dalam PP 27 Tahun 2014. Bidang tanah bersertipikat lainnya biasanya diperoleh dari pemindahtangan BMN melalui penjualan, pertukaran, hibah, atau sebagai modal pemerintah. Peraturan pendaftaran tanah didasarkan pada UUCK dan UUPA serta aturan pelaksananya. Bidang tanah bersertipikat lainnya yang berasal dari sertipikat perorangan atau badan hukum perlu melepaskan hak terlebih dahulu, sementara yang berasal dari sertipikat instansi pemerintah yang bukan Pengguna BMN saat ini tidak perlu melepaskan hak. Bidang tanah bersertipikat lainnya yang data fisiknya tidak berubah tidak memerlukan pengukuran ulang, kecuali Surat Ukur yang diterbitkan sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997 perlu divalidasi. Namun, bidang tanah bersertipikat lainnya yang data fisiknya berubah perlu melakukan pengukuran ulang.
Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum Andhika Fajar Kurniawan; Eko Suharto; Dwi Wulan Titik Andari
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.245

Abstract

In its implementation, access arrangement activities do not always run smoothly; several problems are encountered, such as not knowing the capabilities of the subject and the land object; the parties involved are not optimal; and there is no increase in income after carrying out these activities. Therefore, it is necessary to prepare a plan based on the potential of the Sumberarum District area, the conditions of economic activities, and the parties involved so that its implementation can be maximized. The research method used is a survey with a quantitative descriptive approach. The results of the preparation of this plan include several strategies that focus on increasing people's income by reducing shopping costs, achieving maximum profits through increasing production aspects, increasing the value of production results, and improving marketing. Meanwhile, several obstacles to implementing access reform in Sumberarum District include the small area of rice fields per farmer (on average, only 0.1 hectares), which is limited for each farmer; the implementation of policies that do not benefit the community; the lack of interest of the younger generation in agriculture; and the absence of action. follow up on the policies that have been implemented, with one result being a minimal budget.   Abstrak: Pada pelaksanaannya kegiatan penataan akses tidak selalu berjalan lancar, beberapa permasalahan yang dihadapi seperti ketidaktahuan kemampuan subjek serta objek tanahnya, pihak yang terlibat kurang maksimal dan tidak ada peningkatan pendapatan setelah dilaksanakan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyusunan rencana berdasarkan potensi wilayah Kalurahan Sumberarum, kondisi kegiatan ekonomi dan pihak-pihak yang terlibat agar dapat maksimal pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penyusunan rencana tersebut mencakup beberapa strategi yang berfokus pada meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengurangi biaya belanja, mencapai laba maksimum melalui peningkatan aspek produksi, peningkatan nilai hasil produksi, dan perbaikan dalam hal pemasaran. Sementara itu, beberapa kendala dalam pelaksanaan acces reform di Kalurahan Sumberarum mencakup luas lahan sawah tiap petani rata-rata hanya 0,1 hektar yang terbatas bagi setiap petani, penerapan kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat, kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian, dan ketidakadaan tindak lanjut terhadap kebijakan yang telah diterapkan, dengan salah satu akibatnya adalah anggaran yang minim.
Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara Fahrul Fauzi; Suparjo Sujadi
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.246

Abstract

The relocation of the National Capital is a national strategic project to create a sustainable city that attracts investment from both within the country and abroad. The Nusantara Capital Authority, which is responsible for the preparation, development, and management of the city, has authority over the management of land included in the assets controlled by the authority. This study aims to identify the extent of the authority of the rights of management holders in Nusantara Capital and its implications on investment activities there. The research employs a doctrinal research method, utilizing a normative juridical approach through the analysis of legislative policies in relation to their actual implementation. The study reveals that the Nusantara Capital Authority holds the power to formulate land allocation plans in accordance with the master plan of the Nusantara Capital, to utilize land management rights, and/or to collaborate with other parties. Additionally, the authority has the prerogative to determine rates and/or annual dues payable by land rights holders above the management rights of the Nusantara Capital Authority. The authority vested in the Nusantara Capital Authority as the holder of the rights of management can synergistically align with the strategy of attracting investors to invest in Nusantara Capital, particularly concerning the regulation of the duration of land rights with third parties in the Land Utilization Agreement.   Pemindahan Ibu Kota Negara adalah proyek strategis nasional untuk menciptakan kota berkelanjutan yang menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara, yang bertugas untuk persiapan, pembangunan, dan pengelolaan kota tersebut, memiliki wewenang atas pengelolaan tanah yang termasuk dalam aset yang dikuasai oleh otorita. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi sejauh mana kewenangan pemegang hak pengelolaan di Ibu Kota Nusantara dan implikasinya pada aktivitas investasi di sana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau pendekatan yuridis normatif dengan cara analisis kebijakan perundang-undangan terhadap realitas implementasi yang terjadi. Penelitian ini mengungkap bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki wewenang untuk menyusun rencana peruntukan tanah sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara, menggunakan tanah hak pengelolaan dan/atau mengkerjasamakan dengan pihak lain, dan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang harus dibayar mitra pemegang hak atas tanah di atas hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara. Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pemegang hak pengelolaan dapat berjalan beriringan dengan strategi menarik penanam modal untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, khususnya kewenangan untuk mengatur jangka waktu hak atas tanah dengan pihak ketiga dalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah.

Page 12 of 12 | Total Record : 119

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2023): Sept-Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Mei-Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Jan-Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria Vol. 4 No. 3 (2021): Sept-Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria More Issue