cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023" : 46 Documents clear
SINGKRONISASI SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW Mustawa Nur; Siti Zubaedah; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2203

Abstract

Singkronisasi sistem pemberitaan pers dalam menerapkan prinsip Due Process of Law dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi yang sangat penting, antara pengaturan materi yang satu dengan materi lain agar bisa saling melengkapi guna mengungkap kebenaran dan demi tegaknya prinsip hukum yang wajar (Due Process of Law). Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena hal-hal atau keadaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Kekosongan hukum akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), yang lebih jauh lagi akan menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan sehingga menjadi tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. The synchronization of the press coverage system in applying the principle of Due Process of Law in the Press Law has a very important function, between the arrangement of one material and another so that they can complement each other in order to reveal the truth and for the sake of upholding the principle of Due Process of Law. . The aim is to prevent a legal vacuum from occurring, because matters or circumstances have not been regulated in the Press Law, or even though they have been regulated in a statutory regulation but are unclear or even incomplete. Legal vacuum eventually creates legal uncertainty (rechtsonzekerheid), which will furthermore lead to legal chaos (rechtsverwarring). As long as it is not regulated, it means that it is permissible, as long as there are no clear and regulated procedures, it means that it is not allowed. This is what causes confusion (chaos) in society regarding what rules must be used or applied so that there is no certainty of the rules that are applied to regulate things or circumstances that occur.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN FINGERPRINT TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UPT PSDA WILAYAH SANREGO KABUPATEN BONE Juharni Juharni; Sobirin Sobirin; Natsir Tompo
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2208

Abstract

Pengungkapan pertanyaan dalam penelitian ini mengacu pada seberapa besar pengaruh absensi fingerprint terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja pegawai kantor UPT PSDA terletak di Kabupaten Bone di kawasan Sanrego. Hasil dari penelitian ini merupakan kajian akademik guna memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone. Dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini mengambil data pada kantor UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone dengan cara melakukan observasi langsung, menyebar kuesioner kepada pegawai kantor UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif, dan data asli diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada pegawai UPT PSDA wilayah Sanrego Kabupaten Bone berjumlah 30 orang. Dari hasil pengelolaan data diperoleh hasil yang cukup baik yaitu dengan nilai efektif 89% dan nilai persentase kinerja 85.87%.
ANALISIS HUKUM PENGEMBALIAN SISA HASIL LELANG OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN Kamsilaniah Kamsilaniah; Juliati Juliati; Andi Tira; Firman Aswari
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2209

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses lelang objek Hak Tanggungan oleh KPKNL Palopo dan untuk mengetahui akibat hukum jika hasil lelang tidak diterima oleh debitur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dan menggunakan metode tipe penelitian Normatif-Empiris. Pendekatan dilakukan dengan kepustakaan dalam kenyataan berdasarkan wawancara dengan para pihak yaitu pihak debitur dan pihak KPKNL Palopo serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan proses lelang objek hak tanggungan oleh KPKNL Palopo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Akan tetapi pelaksanaan lelang tersebut tidak berlandaskan asas keadilan oleh karena penentuan nilai limit ditentukan oleh pihak penjual berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf e PMK No 27/PMK.06/2016 Selain itu, akibat hukum dari hasil lelang yang tidak diterima oleh debitur, oleh karena menurut debitur tidak sesuai perkiraannya, sehingga sisa hasil lelang tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Makale. Sesuai ketentuan pasal 1404 KUHPerdata yang mengatur tentang uang penitipan di Pengadilan Negeri. This study aims to determine the auction process for dependent rights objects by KPKNL Palopo and to find out the legal consequences if the auction results are not received by the debtor. This research was conducted at the Palopo State Wealth and Auction Service Office, Palopo City, South Sulawesi Province, and used a Normative-Empirical research type method. The approach is carried out with literature in reality based on interviews and documentation. The results showed that the implementation of the auction process for dependent rights objects by the Palopo KPKNL had been carried out in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Instructions for Auction Implementation. However, in fulfilling the conditions for the auction process, there are some deviations where there are principles that are not accommodated by the rights of one of the parties in this case the owner of the goods or debtor because the auction process does not meet the principle of fairness. In addition, the legal consequence is that if the auction proceeds are not received by the debtor, this is because they do not attend/receive the remaining money from the auction due to objections and do not receive the auction proceeds, the remaining money from the auction can be deposited in the District Court in accordance with the provisions of article 1404 of the Civil Code which regulates deposit money in the District Court.
DAYA DUKUNG APARAT PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Waspada Waspada; Baso Madiong; Firman Manne; Kasmawati Kasmawati; Saifullah Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Makassar. Tujuan khusus penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai bahan rekomendasi dalam pembentukan peraturan-peraturan turunan untuk pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi atau dilaksanakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal di Kota Makassar belum maksimal. Selain karena aparat pemerintah Kota Makassar belum mengetahui dan mahami secara komprehensif undang-undang itu, sehingga upaya sosialisasi sangat terbatas. Pemahaman para pelaku usaha berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal terhadap setiap produk juga sangat minim, sehingga ketaatan atas undang-undang itu masih sangat rendah. This study aims to examine the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products in Makassar City. The specific objective of this research is to produce data that is useful as material for recommendations in the formulation of derivative regulations for the implementation of Halal Product Assurance. The method used in this research is normative-empirical. Normative-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action on certain legal events that occur or are carried out by the community. The results of the study show that the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance in Makassar City has not been maximized. In addition to the fact that Makassar City government officials do not yet know and understand the law comprehensively, so socialization efforts are very limited. Understanding of business actors related to the obligation of halal certification for each product is also very minimal, so that compliance with the law is still very low.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR Abd Haris Hamid; Siti Zubaidah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online. Penelitian ini dilaksanakan di Wiliyah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang deksriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach. The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR : STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Adilane Sutriliawan S.; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2596

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk melihat efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengefektifkan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar yaitu faktor internal yang meliputi (1) sumber daya manusia, baik dari segi jumlah personil yang belum mencukupi serta kualitas personil yag masih kurang dalam memahami penyidikan; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan (3) alokasi anggaran serta faktor external yang meliputi (1) kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap peredaran narkotika; (2) kurangnya kesadaran hukum; (3) adanya tekanan pada penyidik; dan (4) Faktor budaya. From the results of this research, several things become inhibiting factors in making effective investigations of perpetrators of narcotics abuse in Polewali Mandar district, namely: Internal factors include (1) Human resources both in terms of the number of personnel who are not sufficient and the quality of personnel who are still lacking in understanding investigations, (2) Inadequate facilities and infrastructure, (3) Budget allocation. External factors include (1) Lack of support from the public in disclosing narcotics circulation, (2) Lack of legal awareness, (3) Pressure on investigators, and (4) Cultural factors.
ANALISIS PENEGAKAN SANKSI MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DI WILAYAH KOMANDO DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 Tamsil M. Djabir T.; Ruslan Renggong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT di wilayah kodam XIV/Hasanuddin dan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai TNI AD dan jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI AD di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI AD itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh terdakwa selaku prajurit TNI AD penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan prajurit di kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dikhawatirkan akan menggangu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik. This study aims to determine: 1) the enforcement of sanctions against TNI AD soldiers who commit LGBT crimes in the XIV / Hasanuddin Kodam area. 2). To determine the judge's legal considerations for Decision Number 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of members of the Indonesian Army who commit immoral crimes can be severely punished. The form of criminal punishment obtained by members of the Indonesian Army who commit criminal acts is in the form of dismissal or dismissal from military service if the actions they commit involve the large family of the Indonesian Army. But the purpose of this punishment is also less able to be used in imposing the additional sentence of dismissal from military service. TNI AD soldiers involved in the LGBT network (lesbian, gay, bisexual, transgender) will be fired because their actions are against legal, religious and cultural norms. Then the Panel of Judges thought that the Defendant could no longer be defended as the TNI AD if it was not dealt with decisively. It would harm efforts to improve the image of the TNI AD in the eyes of the public because it could cause turmoil and unrest in the community and within the TNI AD itself, which existence and abnormal sexual activity carried out by the Defendant as a Soldier of the Indonesian Army who likes same-sex relations if left unchecked will disturb the atmosphere of order and discipline in the life of Soldiers in the unit where he is assigned. If Defendant were to remain as an Indonesian Army Soldier, it was feared that it would disrupt and shake the foundations of discipline and order in the life of Indonesian Army Soldiers, which have been well organized and developed so far.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG Feris Feris; Marwan Mas; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2598

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data Primer penelitian ini berfokus di wilayah hukum Polres Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di bagian Sat Narkoba Polres Sidrap yaitu data tentang penegakan hukum tindak pidana penyalagunaan narkoba oleh anak dan buku literatur serta buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukakn oleh anak di wilayah Polres Sidrap sesuai dengan substansi hukum yang dijadikan rujukan atau pedoman di Kepolisian Resor Sidrap menggunakan aturan hukum perundang-undangan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotoka dan UU No. 11 Tahun 2012 tetang Peradilan Anak sebagai dasar untuk menentukan penindakan terkait penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya struktur hukum kepolisian Polres Sidrap memberikan penahanan khusus pada penyalagunaan yang dilakukan oleh anak dan pada masa pemeriksaan perlu didampingi oleh orang tua atau wali dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Adapun budaya hukum yang terjadi di Kabupaten Sidrap yaitu rendahnya kesadaran masyarakat atau kerelaan terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke rehabilisasi. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap yaitu kurangnya informan lapangan, kuranganya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, kurangnya personil penyidik, pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkotika yang ada adalah barang milik pelaku, dan kesiapan petugas pada saat penangkapan. This study aims to determine law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. To find out the factors that are obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. The type of research used in this research is normative juridical approaches. The normative juridical research method is a research method that refers to the legal norms contained in statutory regulations. And Primary Data is data obtained in the field. In this case, the research focuses on the jurisdiction of the Sidrap Police. Secondary data, namely data obtained by the author at the Narcotics Unit of the Sidrap Police, namely data about law enforcement of criminal acts of drug abuse by children and literature books, and other reading books that are relevant to the discussion of this research problem. The results of the study showed that law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area is by the legal substance used as a reference or guideline in the Sidrap Resort Police using statutory legal rules, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Court as the basis for determining actions related to the abuse of narcotics by children. The legal structure of the Sidrap Police provides special detention for mistreatment by children. During the examination period, it is necessary to be accompanied by parents or guardians and LPKA (Institute for Special Development of Children) while legal culture, namely the lack of / low public awareness or willingness of narcotics abusers to report themselves to the police to be directed to rehabilitation. Factors that become obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area are the lack of field informants, lack of facilities and infrastructure, limited budget, lack of training personnel yidik, Lack of Investigating Personnel, The police sometimes have difficulty proving that the narcotics that are there are "goods" belonging to the perpetrators, the readiness of the officers at the time of the arrest.
ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE St. Lisdawati Juddah; Baso Madiong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2599

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkejene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene setelah diperoleh penggambaran selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan dilatarbelakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 perkara dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambarkan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, dan adanya kesadaran dari masyarakat selaku pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court and determine the legal basis and considerations of the Judge in applying for Isbat Nikah at the Pangkejene Religious Court. The research method used is qualitative field research with analytical descriptive, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of study in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Pangkajene Religious Court after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the factors causing the application for isbat marriage at the Pangkajene Religious Court are not having a marriage book, whose marriage is not registered, not recorded at the Office of Religious Affairs, so he does not have a basis for his marriage, arrangements for inheritance and arrangements for Hajj and arrangements for taspen fund. In addition, based on legal considerations, the Judge who decided on the application for marriage isbat at the Pangkajene Religious Court was the Judge still referring to Article 14 of the KHI on the terms and pillars of marriage, Article 19 of the KHI on guardians of marriage, Article 30 of the KHI on the dowry, Article 39 of the KHI on the prohibition of marriage due to ties. The blood that is not found in the union of the applicants, Articles 40 to 44 of the KHI concerning the Prohibition of Marriage, which is not found in the marriage of the applicants, has complied with Article 14 of the KHI and does not violate Article 39 of the KHI and Article 40 of Article 44 of the KHI in the marriage of the applicants, as for the sociological aspects and also the philosophical elements depicted in the Judge's considerations, which allude to the background of filing an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including awareness from the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS Muhammadi Mukhtari; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan faktor yang  menghambat penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan karena sistem ETLE membuat petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Adapun penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Makassar dianggap belum berjalan efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Adapun faktor penghambat dari penerapan  ETLE di Kota Makassar ada beberapa yakni 1) faktor penegak hukum yaitu jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar; 2) faktor sarana dan prasarana yang digunakan yaitu CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibat jaringan yang belum kondusif; dan 3)  faktor masyarakat di mana banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor yang mangakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini. This study aims to determine: 1) the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) using CCVT in settlement of cases of traffic violations and 2) Factors that hinder the implementation of the E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system in Makassar City. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of ETLE has effectively handled irregular practices in the form of illegal harvesting during fines because the ETLE system prevents officers and offenders from meeting face to face so that the phenomenon of unlawful collection disappears. Meanwhile, the application of ETLE in terms of the discipline of the people of Makassar City is considered ineffective because it is based on knowledge of traffic regulations, and the ETLE electronic ticketing system still needs to be improved, so violations still occur. Also, many people still cultivate the behaviour of obeying traffic rules only if there is a police officer on guard. Then there are several inhibiting factors for the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in Makassar City, Law Enforcement Factors If an input error occurs, for example, on the identity of the offender, it is undoubtedly challenging to trace the whereabouts of the offender, Factors of Facilities and Infrastructure used by CCTV can suddenly go offline -Suddenly as a result of an unconducive network, Community Factors Many motorists or the public do not carry out the process of transferring names after making a purchase transaction for a motorized vehicle, which results in a confirmed letter not reaching the violator or the current vehicle owner.

Page 1 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue