Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS IN INDONESIAN LEGISLATION IN THE FIELD OF CONSERVATION OF FISH RESOURCES HASAN, YULIA A.
Journal of Humanity Vol 3, No 1 (2015): February 2015
Publisher : Journal of Humanity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14724/jh.v3i1.31

The intention contained in laws and regulations concerning the conservation of fish resources is so that there are activities that lead to protection of fish resources as a whole. During this time the utilization of fish resources more dominant done compared to the protection and preservation, so the impact on the aquatic ecosystem. The purpose of this research is to examine international agreements regarding the conservation of fish resources which have been ratified and implemented into other policies and legislation in order to become a guideline in behavior so bring a change in society. This research is a descriptive qualitative using a data source from an earlier study results and document the latest libraries. Results of the study that the conditions of the CCRF (Code of Conduct for Responsible Fisheries) became a legal basis in the formulation of the provisions concerning the management of fish resources responsibly. Sustainable fisheries zone were never regulated in the regulation of the management of conservation areas. The Fisheries Act has yet to implement the provisions of the UN fish stocks agreement of 1995 relating to the conservation and management of fish resources in the ZEE and Indonesia on the high seas. Therefore the Fisheries Act require refinement, considering Indonesia has been a member of two regional fisheries management organization and ratify the UNITED NATIONS Agreement on fish stocks of 1995.

ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK BNI 46 CABANG POLEWALI MANDAR Tasman, Syarief Rahman; Makkawawu, Zulkifli; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.640

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyelesaian kredit bermasalah di Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dari fakta-fakta yang didapat kemudian dihubungkan dengan prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar. Terjadinya Kredit bermasalah di Bank BNI 46 disebabkan oleh faktor intern yaitu pejabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan seperti kredit modal kerja digunakan untuk komsumtif, kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah dan juga disebabkan oleh faktor ektern yaitu karena merosotnya perekonomian debitur, terjadinya PHK mendadak ditempat kerja debitur, penurunan omset usaha debitur, dan Upaya penyelesaian Kredit bermasalah yang disebabkan oleh Faktor Intern dilakukan dengan peringatan tertulis dalam bentuk Surat Peringatan (SP), mutasi dan penurunan jabatan, serta upaya penyelesaian Kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor ekstern dilakukan dengan mengirim Surat Peringatan SP I sampai SP 3 melakukan penangihan kepada pihak yang ikut serta menandatangani perjanjian kredit dan terakhir melakukan penarikan dan pelelangan agunan. The purpose of this study was to determine what to find out how to solve problem loans at Bank BNI 46 Polewali Mandar Branch. The data analysis method for this research is descriptive method, namely by describing the data systematically from the facts which can then be linked to the procedure for solving problem loans at Bank BNI 46 Polewali Mandar Branch. The occurrence of non-performing loans at Bank BNI 46 is caused by internal factors, namely credit officials who are easily influenced or forced by prospective customers, a lack of understanding of the actual financial needs of the prospective customer and the benefits of loans such as working capital loans used for commercial use, lack of background checks on candidates customers and also caused by external factors, namely due to the decline in the debtor's economy, sudden layoffs at the debtor's workplace, a decrease in the debtor's business onset, and efforts to resolve problem loans caused by Internal Factors are carried out with written warnings in the form of Warning Letters (SP), mutations and decreases position, as well as efforts to resolve non-performing loans caused by external factors are carried out by sending a warning letter from SP I to SP 3 for invoicing the parties participating in signing the credit agreement and finally making a withdrawal and auction of collateral.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK Nurdin, Nuryuli; Madiong, Baso; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.642

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Pidana Anak dan Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. Penelitian merupakan penelitian normatif. Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis Analisis data ini merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal menjalankan perannya tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap Pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap Post ajudikasi. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) antara lain kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di BAPAS, and kurang Sarana dan Prasarana yang memadai. Mengakibatkan pelaksaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kurang optimal, dan alokasi anggaran dana yang sangat minim. This study aims to determine the implementation of the function of Makassar Correctional Center (BAPAS) in the Protection of Human Rights in the Criminal Justice System of Children and the Obstacles of the Correctional Center in the Protection of Human Rights in the Justice System of Children. This research is normative research. Data collection methods were through interviews and documentation. Technical analysis of the data is a qualitative analysis. The results showed that Correctional Center Class I Makassar as one of the law enforcers, especially in guiding delinquents carried out their roles in three stages, which are the Pre-adjudication stage, the adjudication stage and the Post-adjudication stage. Obstacles faced in the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) are weaknesses in the rule of law that applies to the crimes of children, lack of coordination among law enforcement officials, low quality of human resources at BAPAS, and lack of adequate facilities and infrastructure. As a result, the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) is not optimal, and the budget allocation for funds is very minimal.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM NAKHODA TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR Badaruddin, Badaruddin; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.645

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum nakhoda terhadap keselamatan pelayaran. (b) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab hukum nahkoda kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftip yakni penelitian yang mengkaji permasalahan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara dan penyebaran koesioner terhadap responden ke lapangasn serta menggunakan buku-buku, artikel melalui penelusuran internet termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian bahwa, Tanggung jawab nahkoda dalam keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab Nakhoda dan Nakhoda bisa lolos dari tanggung jawab itu hanya jika bisa dibuktikan sebaliknya, seorang Nakhoda kapal juga dapat di mintai tanggung jawab perdata jika terjadi tabrakan kapal di dermaga akibat kelalaian Nakhoda, Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab Hukum Nakhoda Kapal disebabkan oleh faktor internal meliputi kurangnya kompetensi dan skill serta mental dan disiplin yang kurang dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pelayaran, dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran, faktor eksternal yaitu pengaruh cuaca buruk sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi nakhoda dalam mengambil keputusan. This study aims (a) to determine the implementation of the skippers’ legal responsibility for sailing safety. (b) to determine factors that cause the non-compliance of the ship captain's legal responsibility. The research method used is descriptive research, that examines problems using primary data and secondary data by means of interviews and distributing questionnaires to respondents and using books, articles through internet searches, including laws and regulations relating to problems discussed in this study. The results of the study show that the responsibility of skippers in sailing safety is the responsibility of the captains and they can escape from that responsibility only if it can be proven, otherwise a captain can also be asked for civil liability if a ship collision at the dock happens due to the captain's negligence, factors causing the failure to carry out the legal responsibility of the captains due to internal factors including lack of competence and skill as well as inadequate mental and discipline in carrying out their duties and lack of understanding of sailing laws and regulations, and lack of supervision from the authorities regarding violations of sailing safety, external factors namely the influence of bad weather resulting in a lack of concentration of skippers in making decisions.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP HARTA KEKAYAAN DI DUSUN TAIPALAMPANG DESA BALUMBUNGANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO Basoddin, Agusniar; Hasan, Yulia A.; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1123

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang status harta pada perkawinan siri dan penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersumber dari data responden, pembagian angket dan wawancara serta bahan-bahan dari pustaka yang berlaku dan berkaitan dengan status harta kekayaan pada perkawinan siri yang terjadi di Dusun Taipalampang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan siri yang terjadi pada Dusun Taipalampang bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan dari aspek hukum dan lingkungan masyarakat. Perkawinan siri menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal tersebut undang-undang perkawinan menyerahkan syarat sahnya perkawinan dilihat dari sudut agama. pada perkawinan siri terdapat cacat administrasi karena pada pasal 2 ayat (2) UUP dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila terjadi permasalahan pada sengketa perkawinan dapat diselesaikan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti konkrit yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perkawinan, dengan adanya pencatatan juga memudahkan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa harta kekayaan apabila terjadi perceraian. Karena pada perkawinan siri tersebut sulit untuk menentukan status harta kekayaan dalam hukum apabila perkawinan tidak tercatat. This study aims to identify the status of property in unregistered marriage “nikah siri” and dispute resolution property on the unregistered marriage. This study uses a qualitative method, which is sourced from the data of respondents, the distribution of questionnaires and interviews as well as materials from the literature, which are valid and related to the status of property on unregistered marriage that happens in Taipalampang, Bontoramba District, Jeneponto Regency. The results of this study show that the phenomenon of “nikah siri” which happens in Taipalampang can cause a variety of problems from the aspect of law and society. Unregistered marriage, according to Article 2, paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 Year 1974, a legal marriage is a marriage conducted according to the law of each religion and beliefs. In the chapter of the laws of marriage handed over the terms of the validity of a marriage is seen from the angle of religion. On Unregistered marriage, there are defects in administration because article 2, paragraph (2) UUP explains that every marriage is recorded according to the laws and regulations that apply so that in case of problems in a marital dispute can be resolved with the under applicable law. Be aware that the registration of marriage is one of the concrete pieces of evidence that can be used to prove whether the right has occurred to the marriage, with the recording also facilitating Religious Court resolve the dispute assets if they divorce. Because ‘nikah siri” is difficult to determine the status of the assets in the law if the marriage is unregistered.

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK OLEH PENYIDIK Prasetya, Panji Catur; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1193

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polda Sulawesi Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyeidik Polda Sulawesi Barat, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi. Dan data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan dengan responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis yaitu data tentang penyelesaian Perkara Pidana Anak. This study aims to determine the process of implementing Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases by West Sulawesi Regional Police Investigators and to find out the obstacles faced by investigators in the implementation of Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is normative research, which uses a statutory approach and a case approach. Legislative approach to review all laws and regulations especially those related to diversion. Case approach by examining cases related to the form of settlement of child criminal cases by West Sulawesi Regional Police investigators, especially children in conflict with the law which are resolved through diversion. And primary data, namely data obtained directly from the first source (respondents) at the research site through interviews with respondents. Secondary data is data obtained by the author, namely data on the settlement of juvenile criminal cases..

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP Chrisnanto, Rendy; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1194

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dan apakah keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif – normatif.lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lewat wawancara dengan Majelis Hakim dan Penyidik kepolisian serta menganalisis sebuah putusan yang berkaitan dengan tema peneltian ini, diperoleh hasil: (1) keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. (2) keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. This study aims to determine whether the verbal witness testimony can support the judge's conviction in deciding a criminal case and whether the verbal witness testimony does not conflict with efforts to enforce the defendant's rights as regulated in the Criminal Code in accordance with the Mamuju District Court Decision Number 204/Pid.B /2018/PN.Mam. This research was conducted using quantitative, normative research methods. The research location was at the Mamuju District Court. Based on the research that has been done by the author through interviews with Judge Majelis and police investigators and analyzing a decision related to the title of the thesis, the results obtained are: (1) verbal witness testimony can support the judge's belief in deciding a criminal case. (2) the testimony of the verbal witness does not contradict the efforts to enforce the rights of the accused as regulated in the Criminal Code. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the power of verbal witnesses in their use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the verbal witness testimony is in accordance with other evidence, the verbal witness testimony can have value and can be used to refute the witness's denial in the trial. The conclusion of this study is that the use of verbal witnesses (investigating witnesses) in the process of proving a criminal case is necessary if during a trial the witness and/or the defendant denies the information contained in the investigation report because of an element of coercion or pressure either in the form of mental or physical pressure from the investigator at the time of making the investigation report, causing the legal facts obtained in court examination to be less clear.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN : Studi Kasus Polrestabes Makassar Nurfazilah, Nurfazilah; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1195

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena sanksi yang sangat ringan karena PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam menentukan pasal pada pelaku, sehingga pelaku bebas dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu perilaku pelaku ingin melakukan suap terhadap aparat penegak hukum. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya personil, faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor sarana yaitu kurangnya anggaran. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at the Metropolitan Police Station (Polrestabes) Makassar, and to identify and analyze the factors that hinder the ineffectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at Polrestabes Makassar. This research was conducted at Polrestabes Makassar, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, books, articles and lecture materials obtained. The form of the interview is a data collection technique by conducting interviews with the Head of PPA Polrestabes Makassar, investigators and the Chair of the Women's Solidarity Institute, Anging Mammiri and asking for data. The results of this study indicate that law enforcement at the PPA Polrestabes Makassar has not been effective, because in 2018-2019 sanctions were not implemented by law enforcers, and law enforcers often made mistakes in imposing articles so that perpetrators were free from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Criminal Acts. Besides, the perpetrators often want to bribe. The factors for the ineffectiveness of law enforcement are the human resource factor, namely the lack of personnel, the community factor due to lack of knowledge so they are afraid to report, and the facility factor is the lack of budget.

EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB Nurbaya, Nurbaya; Pattenreng, Muh. Arfah; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1212

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas IB. Jenis penelitian hukum normative. Jenis data sekunder yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Gowa Nomor 79/Pdt.G/2017/Pa.Sgm. Teknik pengumpulan bahan hukum Studi Kepustakaan. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pembagian harta Bersama berasarkan putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM telah efektif yang ditunjau berdasar kedudukan Hukum (legal standing) yang diperoleh penggugat serta partisipasi Pemerintah dan Aparat dalam membantu penggugat mendapatkan haknya efektif karena telah memenuhi mekanisme hukum yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian pada putusan nomor 79/PDT.G/2017/PA. SGM meliputi pada factor sosiologi yaitu penetapan putusan dan adanya pendukung seperti fasilitas. Sedangkan factor psikologi meliputi pada ketidakadilan ini sangat berkaitan dengan pola padang suami selaku penanggungjawab keluarga terhadap istri selaku ibu rumah tangga serta pengaruh budaya dan ideologi yang menjadi pertimbangan dalam memberikan hak seorang istri. The aim of the study was to examine the effectiveness of the sharing of joint assets on divorce in the class IB sungguminasa religion court. This study is normative legal research. The type of secondary data is the Decision of the Religion Court of Gowa Regency Number 79 / PDT. G / 2017 / Pa. Sgm. The technique of collecting legal materials used in this research is Library Research. The data analysis used is qualitative analysis. The results showed the effectiveness of sharing joint assets based on decision number 79 / PDT.G / 2017 / PA. SGM has been effective based on the legal standing obtained by the plaintiff and the participation of the Government and the Apparatus in helping the plaintiff get his / her rights effectively because it has fulfilled the existing legal mechanisms. The factors that affect the effectiveness of the sharing of joint assets include sociological factors, namely the decision making and the existence of supporters such as facilities. While the psychological factor covering this injustice is closely related to the perspective of the husband as the head of the family and the wife as a housewife, as well as the influence of culture and ideology that are considered in giving the rights of a wife.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI KABUPATEN SELAYAR LEGAL REVIEW OF ILLEGAL FISHING IN SELAYAR Andi Mutiara Muthia; Yulia A Hasan
DIALEKTIKA Vol 13, No 2 (2020): DIALEKTIKA: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/dj.v13i2.1817

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana Illegal Fishing dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/Pn Slr dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Selayar melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan tekhnik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengimplementasikan UU Perikanan karena para terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif yang dimana hakim bebas menjatuhkan dakwaan mana yang terbukti di pertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dasar terjadinya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan (bahan peledak) yang telah di atur dalam UU. Adapun kekuasaan hakim dalam membutus perkara terdapat pada pasal 53 UU Kehakiman. Hakim seharusnya merujuk pada peraturan pasal 9 UU Perikanan. Permen No. 71/permenkp/2016 memang tidak mengatur tentang bom sebagai alat tangkap yang dilarang, adapun menurut penulis berdasarkan pasal 84 dan pasal 85 UU Perikanan yang bersangkutan tidak dapat di pidana berdasarkan pasal tersebut karena menggunakan bom yang menyebabkan rusaknya keberlanjutan sumberdaya ikan, berarti para terdakwa terbukti telah melakukan Illegal Fishing karena bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan. Kata kunci: Implementasi, Illegal Fishing, Undang-Undang Perikanan

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search