Articles
58 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN GUNTUR KECAMATAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Narip Aripin]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i1.19
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Setiabudi, Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkahn bahwa penataan pedagang kaki lima di DKI Jakarta perlu dilakukan mengingat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang. Selain itu, juga karena masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain: banyak pedagang kaki lima di DKI Jakarta yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata; masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha; tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima; masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; dan belum adanya jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA ]]>
<![CDATA[Primus Yaluwo]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i1.20
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, dengan menggunakan analisis kebijakan model Merille S. Grindle ditemukan fakta tidak adanya kepentingan lain dari para pelaksana program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pegawai Rumah Sakit seperti dokter hanya melaksanakan tugasnya untuk keberhasilan program ini. Kemudian Pegawai Rumah Sakit sebagai pelaksana program tidak memperoleh manfaat apapun, mereka hanya sebagai implementor dari program ini. Berikutnya, Pegawai Rumah Sakit sebagai pelaksana program menginginkan peserta KIS merasa puas atas pelayanan yang mereka terima serta lebih memahami bagaimana pola hidup sehat agar tidak mudah sakit. Faktor pendukung implementasi program KIS adalah tersedianya sumber daya manusia atau tenaga medis yang cukup baik. Sementara faktor penghambatnya antara lain; masih minimnya sarana dan prasana di Rumah Sakit; masih minimnya pos anggaran sehingga program KIS belum disosialisaikan dengan baik. Diperlukan perumusan program dan strategi yang mencakup; pemanfaatan teknologi informasi dan iklan dalam memperkenalkan program KIS; meningkatkan sarana dan prasarana; serta perlunya pola kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Dinas kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam memperkenalkan Program KIS.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ]]>
<![CDATA[Ahmad Syauqi]]>;
<![CDATA[Mulyer Mananda Setyahadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i1.21
<![CDATA[Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD; (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD; (3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deksriptif yang bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Kepustakaan dan survei. Penentuan sampel digunakan sampel sampel jenuh (sensus) sebanyak 198 responden. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: (1) Terdapat pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD sebesar 57,9%; (2) Terdapat pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD sebesar 54,8%; (3) Terdapat pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi secara bersama-sama terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD sebesar 58,5%.]]>
<![CDATA[PROSES POLITIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DKI JAKARTA TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Efriza]]>;
<![CDATA[Tri Rachmanto Supena]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i1.22
<![CDATA[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam dinamika proses politik terjadinya konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, konflik ini terjadi dalam Penetapan APBD Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan APBD merupakan suatu rencana tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah (Gubernur) dengan DPRD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD. APBD yang disusun dan ditetapkan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi anggaran yang memerlukan persetujuan DPRD, sehingga dalam prosesnya dari rangkaian aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan dan dijadikan input (masukan) untuk kebijakan dalam penyusunan proses politik anggaran bagi Pembangunan Daerah, maka dinamika yang terjadi dalam proses politik haruslah diselesaikan bersama seperti dalam kasus Perda APBD Tahun 2015, jika tak ingin Pemerintah menggunakan Pagu Anggaran tahun sebelumnya dengan melalui dikeluarkannya Peraturan Gubernur yang malah dapat memeruncing konflik antar kedua institusi.]]>
<![CDATA[NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER ]]>
<![CDATA[Yusa' Farchan]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i1.23
<![CDATA[Kehadiran purnawirawan TNI dalam momentum pemilihan umum menimbulkan kekhawatiran akan terseretnya institusi TNI dalam arena politik praktis. Tulisan ini mengkaji netralitas TNI pada pemilu 2019 dalam perspektif hubungan sipil-militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa institusi TNI semakin mengukuhkan dirinya untuk tidak turut serta dalam proses pemilu melalui konsep Netralitas TNI. Meskipun para purnawirawan TNI banyak yang masuk dalam gelanggang politik, tetapi kekhawatiran akan terseretnya TNI secara kelembagaan tidak terbukti. Dari perspektif elektoral, penggalangan suara di lingkungan keluarga besar TNI pada pemilu 2019 tidak terlalu besar dampaknya. Meski demikian, dalam hal membentuk persepsi publik, harus diakui bahwa hadirnya purnawirawan dapat memberikan persepsi publik positif sehingga bisa mendongkrak perolehan suara pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden. Realitas politik juga menunjukkan bahwa politik purnawirawan TNI bersifat diaspora, di mana suara politisi purnawirawan tidak bersifat homogen, melainkan tersebar di berbagai kekuatan politik yang ada.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Maryati Karolyn]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i2.28
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab partisipasi masyarakat menjadi rendah dengan adanya kebijakan PPSU dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang hanya sebatas PPSU sebagai pekerja bayaran saja dan hanya tugas PPSU sajalah untuk wajib membersihkan lingkungan sehingga menimbulkan ketergantungan dan menurunkan animo masyarakat untuk aktif membersihkan wilayahnya sendiri. Selain itu, masih terdapat faktor yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Faktor tersebut dari sisi isi kebijakan, pelaksana, komunikasi, kepatuhan serta kondisi ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain dibutuhkan perah Lurah untuk menggerakkan warganya untuk ikut kerja bakti tanpa menurunkan PPSU, diperlukan konsistensi penegakan aturan hukum misalnya dengan sanksi yang jelas dan SOP yang sudah didukung oleh aparat penegak hukum lainnya, serta dukungan dari seluruh unsur good governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersinergi untuk ikut menjaga kebersihan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. TIRTA INVESTAMA SUBANG DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG ]]>
<![CDATA[TM. Marwanti]]>;
<![CDATA[Yani Sumyani]]>;
<![CDATA[Rany Juliani]]>;
<![CDATA[Andry Widiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i2.29
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Tirta Investama Subang dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi langsung dan studi dokumentasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas, pengujian transferability dan pengujian dependability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tirta Investama Subang bersama Human Initiative Jabar sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan CSR nya dengan baik yang terdiri dari 1) Tahap perencanaan meliputi Awareness Building, CSR Assessment dan CSR Manual Building. 2) Tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai pelaksanaan CSR, pelaksanaan program dan proses internalisasi CSR dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui program “Aqua Lestari”, dan 3) Tahap Evaluasi Lapangan meliputi proses monitoring dan evaluasi, pelaporan dan audit.]]>
<![CDATA[BEJING : MAKELAR SUARA PILKADES ]]>
<![CDATA[Asmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Adhikari Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Adhikari ]]>
Publisher : <![CDATA[Citra Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53968/ja.v1i2.30
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Bejing sebagai tokoh lokal yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat bertindak sebagai makelar suara dalam proses pemilihan klebun (kepala desa). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik terkait makelar suara yang diperankan oleh tokoh lokal. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi di lapangan peneliti menemukan bahwa praktek makelar suara banyak dilakukan oleh tokoh non politik yang memiliki pengaruh. Hubungan timbal balik menjadi faktor utama kegiatan pemakelaran suara. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah menjelaskan bagamana praktek makelar suara dalam proses pemilihan klebun.]]>
