cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id
Phone
+62817870506
Journal Mail Official
jisi.fisip@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 28089529     EISSN : 28088816     DOI : https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17105
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Environmental Science Physics Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) is a peer-reviewed, open-access journal published by the Faculty of Faculty of Social Science and Political Science, Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta. It aims to publish research findings that relates to the social, political, and socio-cultural throughout the world and search for a possible solution regarding these issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)" : 5 Documents clear
Keunggulan Petahana dan Posisi Nomor Urut atas di Dapil Banten Tahun 2019 Indra Surya Ramadhan
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.22950

Abstract

Abstract. Incumbency status, position number on the ballots, and information dissemination level are indicators of voters' evaluation ability. This article will test the correlations of seat winnings, incumbency status, and candidate's position number on the ballot to explain the voters' evaluation ability in the 2019 Banten Province general election. The test results found that the incumbent status and the position number on the ballot correlate to the winning of seats. The results of the analysis show that incumbents have a greater chance of winning a seat than non-incumbents. It also shows that if the candidates have a position number on the ballot close to the first number, the vote gain is higher and vice versa. This article argues that incumbents and well-positioned candidates would win due to the limited ability of voters to evaluate all candidates and moderated by the lack of information on legislative candidates.Keywords: Incumbency Advantages, Ballot Position Effect, Voter Evaluation Ability, Seat Winnings.Abstrak. Kemenangan petahana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon DPR yang memiliki posisi nomor urut atas, serta kondisi persebaran informasi pemilihan legislatif yang rendah memungkinkan indikasi lemahnya kemampuan evaluasi para pemilih. Artikel ini menguji secara bivariat hubungan antara variabel kemenangan kursi dengan variabel status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon-calon DPR di pemilihan umum Provinsi Banten tahun 2019 untuk menjelaskan kemampuan evaluasi pemilih. Hasil uji menemukan status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon legislatif berhubungan dengan kemenangan kursi. Hasil analisis menunjukan petahana berpeluang lebih besar untuk memenangkan kursi daripada non- petahana. Hasil analisis juga menunjukan semakin calon legislatif mendekati posisi nomor urut atas, semakin tinggi perolehan suaranya dan sebaliknya. Artikel ini berargumen terjadinya kecenderungan kemenangan petahana dan calon yang memiliki posisi nomor urut atas karena keterbatasan kemampuan evaluasi pemilih yang minim informasi calon-calon legislatif.Kata Kunci: Keunggulan Petahana, Posisi Nomor Urut Atas, Kemampuan Evaluasi Pemilih, Kemenangan Kursi DPR.
Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera di Luar Pemerintahan Joko Widodo pada Periode 2014-2019 dan 2019-2024 Sarah Soraya
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24955

Abstract

Abstract. In 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) chose to be in another carriage of opposition, although other major parties tried to make friends with the government. Referring to the vote in the 2014-2019 elections, the number of PKS voters increased sharply by 36% to a difference of 3,013,459 votes, from 2019 to 2014. Therefore, this article will examine what factors made the Prosperous Justice Party choose to remain in opposition during the two periods of Joko Widodo's leadership as well as the impacts obtained both internally and governmently. This research uses qualitative method. The results showed that when compared to most other parties that voted to join the coalition, they chose to be consistent. This was done to attract new voters. On the other hand, they are is trying to defend its base of voters. The opposition is doing it in the legislative sector while still providing constructive inputs. The impact of the decision is to get a positive response with the increase in votes and flexibility in expressing opinions in parliament. Keywords: Opposition, PKS, political parties, base voters, vote increase. Abstrak. Pada tahun 2019 PKS memilih untuk berada di gerbong lain yaitu oposisi, meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan pemerintah. Mengacu pada perolehan suara pada pemilu 2014-2019, jumlah pemilih PKS mengalami kenaikan yang cukup tajam sebanyak 36%. Sehubungan dengan itu artikel ini akan mengkaji faktor yang membuat PKS memilih beroposisi selama dua periode Joko Widodo serta dampak yang didapatkan baik internal maupun pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kebanyakan partai lain yang memilih untuk bergabung dengan koalisi, PKS memilih untuk konsisten. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat pemilih baru, sekaligus berusaha mempertahankan para base voters. Oposisi dilakukan dalam sektor legislatif dengan tetap memberikan masukan-masukan konstruktif. Dampak dari keputusan beroposi yaitu mendapatkan respon positif dengan adanya kenaikan suara dan keleluasaan berpendapat dalam parlemen.Kata Kunci: Oposisi, PKS, partai politik, base voters, kenaikan suara.
Potensi Kerjasama Ekonomi dan Keamanan India–Afghanistan Paska Kemenangan Taliban Tahun 2021 Ida Susilowati; Muhammad Fauzi; Regga Fajar Hidayat; Thoriq Nabeel
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24956

Abstract

Abstract. The internal conflict between the Afghan government and the Taliban has been going on for a long time, and in mid-August 2021 the Taliban succeeded in taking over the Afghan government in Kabul. Various countries began to respond to the event, especially countries that have established diplomatic, economic and military cooperation with Afghanistan, including India. This article aims to analyze the potential for bilateral cooperation in the economic and security fields between India and Afghanistan, especially after the Taliban's success in occupying Kabul and announcing the Afghan government under the Taliban. Qualitative research with descriptive analytical methods is applied in this research, based on data sources obtained through literature study techniques. This research shows that India has the potential to take a policy to continue to cooperate with Afghanistan in the economic and security fields. This due to India's national interest in Afghanistan such as controlling Afghanistan's mineral resources and realizing India as a regional power in the South Asian region. Keywords: National Interest, Bilateral Cooperation, India, Afghanistan, Taliban. Abstrak. Konflik internal antara pemerintah Afganistan dan Taliban telah berlangsung sejak lama, dan di pertengahan bulan Agustus 2021 Taliban berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul. Berbagai negara mulai merespon peristiwa tersebut, terutama negara-negara yang menjalin kerjasama diplomatik, ekonomi dan militer dengan Afghanistan tidak terkecuali India. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi kerjasama bilateral di bidang ekonomi dan keamanan antara India dengan Afganistan, terutama paska keberhasilan Taliban menduduki Kabul dan mengumumkan pemerintahan Afghanistan dibawah Taliban. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis diterapkan dalam penelitian ini, berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh melalui teknik studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa India berpotensi mengambil kebijakan untuk tetap bekerjasama dengan Afghanistan di bidang ekonomi dan keamanan. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional India terhadap Afghanistan seperti menguasai sumber daya mineral Afganistan dan mewujudkan India sebagai regional power di kawasan Asia Selatan.Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Kerjasama Bilateral, India, Afghanistan, Taliban.
Turkey’s Open-Door Policy for Syrian Regugees: Humanity Motive and Political Motive Muhammad Dary Suryantama
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24927

Abstract

Abstract. This article aims to analyse The Turkey Open-Door Policy for Syrian Refugees on two motives namely humanity and political. This policy has been done since the conflict in Syria escalated and that ‘forces’ Turkey to do the Open-Doors Policy. Many stated that the motive of this policy is driven by religion motive, which is Islam, and geographical factor between both countries. But in practice it seems not enough to explain a whole Turkey’s action on implementing the Open-Door Policy. Probably there are other motives that have driven Turkey to receive the Syrian Refugees but we can say that if Turkey has implemented the Open-Door Policy, it means Turkey is ready to take care of Syrian Refugees with its economic resource and land space. This article analyses three problem formulations: what is turkey’s humanity and political motive in Open-Door policy, how Turkey treat Syrian Refugees considering that Turkey is also at war with the Syrian Kurds? what the advantage and disadvantage faced by Turkey in doing the Open-Door policy? This article used qualitative & descriptive methods and it used secondary data obtained from several journals and books. The conclusion stated Turkey has a limit to received Syrian Refugees even the President of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan had admitted it. And there is a political motive besides humanity motive behind the policy. The condition of refugees not very well in the refugee shelter. If every side wants to end the flow of refugee, therefore every sides should help Syria end Its terrible conflict. Keywords: Syrian Refugees, Turkey, Open-Door Policy, humanity motive, political motive. Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pintu-Terbuka Turki untuk pengungsi Suriah pada dua motif yaitu kemanusiaan dan politis. Kebijakan ini telah dilakukan sejak konflik di Suriah meningkat dan itu ‘memaksa’ Turki untuk melakukan kebijakan Pintu-Terbuka. Banyak yang menyatakan bahwa motif kebijakan ini didorong oleh motif agama, yakni Islam, and faktor geografi antara kedua negara. Namun secara praktis sepertinya itu tidak cukup untuk menjelaskan seluruh perilaku Turki pada implementasi kebijakan Pintu-Terbuka. Mungkin ada motif lain yang mendorong Turki untuk menerima pengungsi Suriah tetapi dapat kita katakan jika Turki Telah mengimplementasikan kebijakan Pintu-Terbuka, itu artinya Turki siap untuk menjaga pengungsi Suriah dengan sumber daya ekonomi dan wilayahnya. Artikel ini menganalisis tiga rumusan masalah: apa motif kemanusiaan dan politis pada kebijakan Pintu-Terbuka? bagaimana Turki memperlakukan pengungsi Suriah mempertimbangkan bahwa Turki juga dalam perang dengan Kurdi Suriah? apa keuntungan dan kerugian yang dihadapi Turki dalam melakukan kebijakan Pintu-Terbuka?. Artikel ini menggunakan metode kualitatif & deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal dan buku. Kesimpulan menyatakan bahwa Turki memiliki batasan untuk menerima pengungsi Suriah bahkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan telah mengakuinya. Dan terdapat sebuah motif politik dibalik motif kemanusiaan di belakang kebijakan. Kondisi para pengungsi tidak terlalu baik dalam penampungan. Jika seluruh pihak hendak mengakhiri arus dari pengungsi, maka seluruh pihak seyogianya membantu Suriah mengakhiri konflik-Nya yang parah.Kata Kunci: Pengungsi Suriah, Turki, Kebijakan Pintu-Terbuka, motif kemanusiaan, motif politik.
Landasan Sikap Oposisi Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2020 Reni Rentika Waty
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.22726

Abstract

Abstract. FPI (Islamic Defenders Front) is a mass organization that has consistently became the opposition since the reformation. However, during the Joko Widodo’s (Jokowi) reign, the opposition stance of FPI was more dominant. By the though of Habib Rizieq Syihab as founder of FPI about democracy, as well as utilizing qualitative methods, this study aims to analyze the reasons of FPI's positioning as an opposition to the Jokowi government. This study finds there are two factors that become the basis of FPI's opposition namely ideological and political. Ideologically, FPI’s opposition is caused by what is believe as  democrazy system, economic democrazy and legal democracy that occurred in Indonesia. In addition, the political factor is caused background was caused by various conflicts between FPI and the Jokowi government, namely the criminalization of ulama, the polemic of HRS's return to Indonesia, the shooting of the FPI Laskar, the disbandment of the FPI and the arrest of FPI members.Keywords: FPI, democrazy, opposition, Jokowi’s government.Abstrak. FPI (Front Pembela Islam) merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara konsisten menempatkan diri sebagai oposisi sejak reformasi. Namun, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sikap oposisi FPI lebih dominan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Dengan landasan berpikir Habib Rizieq Syihab selaku pendiri FPI terkait demokrasi, serta metode kualitatif, penelitian ini ingin melihat alasan FPI memposisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa landasan sikap oposisi FPI dibedakan menjadi dua latar belakang, yakni ideologis dan politis. Secara ideologis, sikap oposisi FPI disebabkan oleh democrazy sistem, democrazy ekonomi dan democrazy hukum yang terjadi di Indonesia. Kemudian, latar belakang politis diakibatkan oleh berbagai konflik antara FPI dengan pemerintahan Jokowi, yaitu kriminalisasi ulama, polemik kepulangan HRS ke Indonesia, penembakan Laskar FPI, pembubaran FPI dan penangkapan anggota FPI.Kata Kunci: FPI, demokrasi, oposisi, pemerintahan Jokowi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue JISI: Vol. 4, No. 2 (2023) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020)