cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id
Phone
+62817870506
Journal Mail Official
jisi.fisip@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 28089529     EISSN : 28088816     DOI : https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17105
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Environmental Science Physics Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) is a peer-reviewed, open-access journal published by the Faculty of Faculty of Social Science and Political Science, Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta. It aims to publish research findings that relates to the social, political, and socio-cultural throughout the world and search for a possible solution regarding these issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Modal Sosial pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Primordial dan Franchise Eggy Anugrah; Hendro Prasetyo
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.29668

Abstract

Abstract. This study discusses a comparative study of social capital in primordial and franchise-based Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a case study of the Roti Chilma and Roti Kepo business groups. The discussion of this article is focused on the pattern and process of social capital formation in the two groups of bakery businesses, then compares the implementation of social capital in the two business groups. Through a qualitative comparative study approach by dissecting the three main elements of Francis Fukuyama's social capital, namely norms, networks, and trust, this article finds that there are similarities and differences in utilizing the potential of social capital in the two business groups. In the norm aspect, the similarities between the two groups are found in the implementation of informal norms and the consequences for violators of the rules, while the differences are in the member recruitment system, group structure, and product marketing methods. In the network element, the two business groups have differences in the formation of social group identity, the network in the Roti Chilma group is formed because of a shared identity (ethnicity, fate, and area of origin) while the Roti Kepo group is formed on a formal consensus. The aspect of trust acts as a lubricant for cooperative activities in groups as well as preventive actions in dealing with difficulties that arise in the process of achieving their goals.Keywords: MSMEs, social capital, primordial, franchise. Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai studi perbandingan modal sosial pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis primordial dan franchise dengan studi kasus kelompok usaha Roti Chilma dan Roti Kepo. Pembahasan artikel ini difokuskan pada pola dan proses terbentuknya modal sosial pada kedua kelompok usaha roti tersebut, kemudian melakukan perbandingan mengenai implementasi modal sosial pada kedua kelompok usaha tersebut. Melalui pendekatan studi komparatif kualitatif dengan membedah tiga unsur utama modal sosial Francis Fukuyama yakni norma, jaringan, dan kepercayaan, artikel ini menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam memanfaatkan potensi modal sosial pada kedua kelompok usaha tersebut. Pada aspek norma persamaan kedua kelompok tersebut terdapat pada diberlakukannya norma informal dan konsekuensi bagi pelanggar aturan, sedangkan perbedaan terdapat pada sistem rekrutmen anggota, struktur kelompok, dan cara pemasaran produk. Pada unsur jaringan kedua kelompok usaha tersebut memiliki perbedaan pada pembentukan identitas kelompok sosial, jaringan dalam kelompok Roti Chilma terbentuk karena adanya identitas bersama (suku, nasib, dan daerah asal) sementara kelompok Roti Kepo terbentuk atas konsensus yang bersifat formal. Adapun aspek kepercayaan berperan sebagai pelumas aktivitas kerja sama dalam kelompok serta tindakan preventif dalam menghadapi kesulitan yang muncul dalam proses mencapai tujuannya.Kata Kunci: UMKM, modal sosial, primordial, franchise.
Keunggulan Petahana dan Posisi Nomor Urut atas di Dapil Banten Tahun 2019 Indra Surya Ramadhan
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.22950

Abstract

Abstract. Incumbency status, position number on the ballots, and information dissemination level are indicators of voters' evaluation ability. This article will test the correlations of seat winnings, incumbency status, and candidate's position number on the ballot to explain the voters' evaluation ability in the 2019 Banten Province general election. The test results found that the incumbent status and the position number on the ballot correlate to the winning of seats. The results of the analysis show that incumbents have a greater chance of winning a seat than non-incumbents. It also shows that if the candidates have a position number on the ballot close to the first number, the vote gain is higher and vice versa. This article argues that incumbents and well-positioned candidates would win due to the limited ability of voters to evaluate all candidates and moderated by the lack of information on legislative candidates.Keywords: Incumbency Advantages, Ballot Position Effect, Voter Evaluation Ability, Seat Winnings.Abstrak. Kemenangan petahana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon DPR yang memiliki posisi nomor urut atas, serta kondisi persebaran informasi pemilihan legislatif yang rendah memungkinkan indikasi lemahnya kemampuan evaluasi para pemilih. Artikel ini menguji secara bivariat hubungan antara variabel kemenangan kursi dengan variabel status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon-calon DPR di pemilihan umum Provinsi Banten tahun 2019 untuk menjelaskan kemampuan evaluasi pemilih. Hasil uji menemukan status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon legislatif berhubungan dengan kemenangan kursi. Hasil analisis menunjukan petahana berpeluang lebih besar untuk memenangkan kursi daripada non- petahana. Hasil analisis juga menunjukan semakin calon legislatif mendekati posisi nomor urut atas, semakin tinggi perolehan suaranya dan sebaliknya. Artikel ini berargumen terjadinya kecenderungan kemenangan petahana dan calon yang memiliki posisi nomor urut atas karena keterbatasan kemampuan evaluasi pemilih yang minim informasi calon-calon legislatif.Kata Kunci: Keunggulan Petahana, Posisi Nomor Urut Atas, Kemampuan Evaluasi Pemilih, Kemenangan Kursi DPR.
IMPLIKASI KEBIJAKAN JALUR SUTRA MARITIM CINA TERHADAP KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA INDONESIA Rahmi Fitriyanti
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i2.19033

Abstract

AbstrakKebijakan Jalur Sutra Maritim (JSM) Abad ke-21 dalam masa kepemimpinan Presiden Cina, Xi Jinping yang mulai diperkenalkan pada Oktober 2013 bertujuan mensponsori pembangunan prasarana transportasi laut dari Cina melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Cina berupaya melindungi rute JSM secara ekspansif agar dapat mengendalikan jalur pelayaran strategis dunia (Sea Line of Communications/SLOCs), pasar untuk produk Cina (market), serta sumber daya alam untuk energi, bahan mentah, dan bahan baku ke Cina (resources). Tujuannya adalah mewujudkan ambisi “Chinese Dream”. Kebijakan tersebut menimbulkan implikasi bagi kekuatan maritim Indonesia yang juga menerapkan visi Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai “pusat” kegiatan ekonomi maritim regional dan global sejak awal era Presiden Joko Widodo pada 2014. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, yakni “Mengapa kebijakan Jalur Sutra Maritim Cina berimplikasi terhadap kekuatan Poros Maritim Dunia Indonesia?” Oleh karena itu, fokus tulisan ini adalah mengkaji implikasi kebijakan JSM Cina terhadap kekuatan PMD Indonesia. Analisanya dibatasi hanya pada implementasi kebijakan JSM yang mempengaruhi secara negatif berbagai aspek internal dan eksternal kekuatan maritim Indonesia. Landasan teori yang digunakan adalah Sea Power dan Kebijakan Luar Negeri.
Strategi Political Marketing Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 Andy Sanjaya; Iding Rosyidin
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33359

Abstract

Abstract. This study analyzes the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta in the 2019 election. The purpose of this research is to look at PSI Jakarta's strategy in facing the 2019 election, so as to get 8 seats for DPRD DKI Jakarta. Also, to find out the obstacles faced by PSI Jakarta during the campaign. PSI's achievements as a new party have been quite successful and have even exceeded the expectations of its management. Even though it was full of controversy by carrying anti-corruption and anti-intolerance narratives which were labeled as anti-Islamic parties, it was able to get 8 seats. PSI as a new party, eventually made its way to the DKI Jakarta parliament. In this case, PSI's political marketing strategy is quite effective which is based on push, pull and pass political marketing. This study uses the main theory of political marketing. The focus of the discussion is PSI's political marketing strategy. The method used is qualitative, with interviews and documentation data collection techniques. Analysis of the research data is divided into three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research concludes that the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta is quite effective. Meanwhile, the control is being branded as an anti-Islamic party, failing to pass the parliamentary threshold, and the eliteness of its narrative. Keywords: PSI, political marketing, strategy. Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019. Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi PSI Jakarta dalam menghadapi pemilu 2019, sehingga mendapatkan 8 kursi untuk DPRD DKI Jakarta. Juga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PSI Jakarta pada saat kampanye. Pencapaian PSI sebagai partai baru sudah cukup berhasil bahkan bisa melebihi ekspektasi dari para pengurusnya. Meski penuh kontroversi dengan mengusung narasi anti korupsi dan anti intoleransi yang dicap sebagai partai anti Islam, namun mampu mendapatkan 8 kursi. PSI sebagai partai baru, akhirnya melenggang ke parlemen DKI Jakarta. Dalam hal ini, strategi pemasaran politik PSI cukup efektif yang bertumpu pada  push, pull dan pass political marketing. Penelitian ini menggunakan teori utama pemasaran politik. Fokus pembahasannya strategi pemasaran politik PSI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta cukup efektif. Sementara kendalnya adalah dicap partai anti Islam, tidak lolos parlementary threshold, dan keelitisan narasinya. Kata Kunci: PSI, marketing politik, strategi.
Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024 Mohamad Ihsan; Nadya Kharima
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26193

Abstract

Abstract. The issue of fulfilling political rights for voters with mental disabilities in the 2019 general election still left many problems, ranging from the presence of the Constitutional Court's decision to the stigma of society towards voters with mental disabilities. With the decision from the Constitutional Court that allows people with mental disabilities to become voters, it actually causes a lot of disturbance to people with mental disabilities. Therefore, the authors are interested in seeing how the policy direction for fulfilling the political rights of voters with mental disabilities will be in the 2024 election. With a qualitative methodology that aims to reveal facts and provide an overview and phenomena that occur with literature study and interview techniques, it is expected to be able to provide an overview of the policy on fulfillment of the political rights of voters with mental disabilities as expected in the 2024 elections. Based on the findings that existing policies still need to be addressed in order to provide clearer definitions, mechanisms, and requirements for voters with mental disabilities. Access to information on the policy is also felt to be important for both mentally disabled voters and lower-level implementers in order to implement it properly.Keywords: Policy, Voters with Mental Disabilities, 2024 General Election.  Abstrak. Persoalan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2019 yang lalu masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari hadirnya keputusan MK hingga stigma masyarakat terhadap pemilih disabilitas mental. Dengan keputusan MK yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental menjadi pemilih justru banyak menimbulkan pengusikan terhadap penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024. Dengan metodologi kualitatif yang memiliki tujuan guna mengungkapkan fakta serta memberikan gambaran dan fenomena yang terjadi dengan teknik studi pustaka dan wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental sesuai dengan yang diharapkan di pemilu tahun 2024. Berdasarkan temuan bahwa kebijakan yang sudah ada masih harus dibenahi agar dapat memberikan definisi, mekanisme serta syarat-syarat bagi pemilih disabilitas mental yang lebih jelas. Akses informasi terhadap kebijakan tersebut juga dirasakan penting baik bagi pemilih disabilitas mental maupun pelaksana tingkat bawah agar dapat mengimplementasikan secara baik.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilih Disabilitas Mental, Pemilu 2024.
Prinsip Syari’ah dalam Manajemen Hotel Aufa Saffanah Fitri Sholeh; Maulana Dwi Kurniasih
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i1.24898

Abstract

Abstract. This article discusses sharia principles in hotel management which includes products, services and management according to the DSN MUI Fatwa NO. 108/DSN-MUI/X/2016. The results showed that the application of sharia principles at the Bayt Kaboki Hotel was in accordance with the DSN MUI Fatwa. However, there are several aspects that need to be improved regarding the provisions of sharia hotels, such as the period of halal food and beverage certification at the Bayt Kaboki Hotel restaurant which has expired. In addition, Bayt Kaboki Hotel does not yet have a hotel service guide that is in accordance with sharia principles, and has not used the services of a Sharia Financial Institution in providing services in hotel management. The provisions regarding the mandatory use of sharia banking at the Bayt Kaboki Hotel will be difficult to achieve and become a limitation because the hotel is located in the Bali area.Keywords: Sharia Principles, Sharia Hotels, Bali, Halal, Haram.Abstrak. Artikel ini membahas prinsip-prinsip syariah dalam manajemen hotel yang mencangkup produk, pelayanan dan pengelolaan menurut Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bayt Kaboki Hotel telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tersebut. Namun demikian, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki terkait ketentuan hotel syariah, seperti masa sertifikasi halal makanan dan minuman pada restaurant Bayt Kaboki Hotel yang telah kadaluarsa (expired). Selain itu, Bayt Kaboki Hotel belum memiliki panduan pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan dalam manajemen hotel. Ketentuan terkait kewajiban penggunaan perbankan syariah pada Bayt Kaboki Hotel akan sulit dicapai dan menjadi keterbatasan karena hotel berdiri di wilayah Bali.Kata Kunci: Prinsip Syariah, Hotel Syariah, Bali, Halal, Haram.
GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI Muhammad Ruhul Amin; Kamarudin .
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i1.17108

Abstract

Abstract. Aksi Bela Islam movement showed the ‘umat’ power involve democratization in Indonesia as a third big of democracy state in the world. Social movement that have characteristic such as solidarity for a same resistance showed by aksi Bela Islam movement fascinately. But, many accusation that this action contain political, make some big Islamic organization said that they not involved in this action directly, one of the organization is Muhammadiyah. Muhammadiyah is an Islamic organization be known by his role in education, health and social serviced, still should take the role as one of civil society power in the condition of ‘umat’ in Indonesia at that time. This draft analyze that how the Muhammadiyah take his different gesture and way by said not involved indirectly in organization. Using resources mobilization theory that one of factor in social movement, was found that Muhammadiyah’s resources participate in social movement that materialized by Aksi Bela Islam. The member of Muhammadiyah, the facilities, and figure from some leader of Muhammadiyah participating of succes the Aksi Bela Islam movement. Muhammadiyah just take different way roled as civil society by involved indirectly in social movement with others Islamic organization. The research is using qualitative method.Keywords: Aksi Bela Islam; Muhammadiyah; Social Movement; Resources Mobilization. Abstrak. Gerakan Aksi Bela Islam menunjukan kemampuan umat Islam dalam berdemokrasi di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Gerakan sosial dengan ciri solidaritas untuk suatu penentangan yang sama ditunjukan dengan cara mengagumkan lewat aksi Bela Islam. Namun banyaknya tudingan aksi ini bernuansa politis, membuat beberapa organisasi besar Islam menyatakan tidak melibatkan diri secara langsung dalam gerakan tersebut, salah satunya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi Islam yang berperan secara kultural lewat pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial, harus mengambil peran sebagai civil society di tengah kondisi umat Islam di Indonesia saat itu. Tulisan ini mengurai bagaimana organisasi besar Islam Muhammadiyah mengambil sikap dan cara berbeda dengan menyatakan diri tidak terlibat secara langsung secara keorganisasian. Menggunakan teori mobilisasi sumberdaya yang menjadi salah satu faktor dalam gerakan sosial, ditemukan bahwa sumber daya Muhammadiyah turut serta dalam gerakan sosial yang terwujud dalam Aksi Bela Islam. Para warga Muhammadiyah, fasilitas dan ketokohan dari para tokoh Muhammadiyah ikut menyukseskan gerakan Aksi Bela Islam. Muhammdiyah telah mengambil cara lain berperan sebagai civil society dengan ikut secara tidak langsung dalam gerakan sosial bersama organisasi-organisasi Islam lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Kata Kunci: Aksi Bela Islam; Muhammadiyah; Gerakan Sosial; Mobilisasi Sumberdaya.
Politik Kebijakan Limbah Energi: Analisis Kebijakan Penghapusan Limbah Faba dari Daftar Limbah Berbahaya di Indonesia Maulana Raja Aisyana
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.29669

Abstract

Abstract. The state has an important role in managing the energy management needed by the community. But no less important is the regulation of the impact of energy management, namely energy waste. One of Indonesia's largest energy sources comes from coal with the resulting waste called Fly Ash and Bottom Ash (FABA) waste. Initially the government determined FABA waste as hazardous waste (B3), but a new policy emerged that made FABA waste as waste that could be utilized. What are the factors that caused the change? This question is interesting because the policy change invites debate in various perspectives, such as political economy and environmental politics. Through a qualitative approach and a political policy approach, this article finds that policy change is a long process based on factual findings and actual experiences in other countries. The debate arose because there were no convincing steps that became the basis for the seriousness of implementing the previous policy, so it was feared that the new policy would not have a positive impact, or even a destructive impact on the interests of the community.Keywords: Policy Politics, Hazardous Waste, FABA Waste (Fly Ash and Bottom Ash), Utilization and Management. Abstrak. Negara mempunyai peran penting dalam menata pengelolaan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak kalah pentingnya adalah pengaturan dampak dari pengelolaan energi tersebut, yaitu limbah energi. Salah satu sumber energi Indonesia yang terbesar adalah berasal dari batu bara dengan limbah yang dihasilkan yang disebut dengan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Awalnya pemerintah menetapkan limbah FABA sebagai limbah berbahaya (B3), namun muncul kebijakan baru yang menjadikan limbah FABA sebagai limbah yang bisa dimanfaatkan. Apa faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Pertanyaan ini menarik karena perubahan kebijakan tersebut mengundang perdebatan dalam beragam perspektif, seperti ekonomi politik dan politik lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan politik kebijakan, artikel ini menemukan bahwa perubahan kebijakan tersebut merupakan proses panjang berdasarkan temuan faktual dan pengalaman actual di negara-negara lain. Perdebatan muncul karena belum adanya langkah yang meyakinkan dan menjadi pijakan bagi keseriusan implementasi kebijakan sebelumnya, sehingga kebijakan baru dikhawatirkan tidak memiliki dampak positif, atau malah sebaliknya dampak destruktif bagi kepentingan masyarakat.Kata Kunci: Politik Kebijakan, Limbah B3, Limbah FABA (Fly Ash and Bottom Ash), Pemanfaatan dan Pengelolaan.
Konsistensi Partai Keadilan Sejahtera di Luar Pemerintahan Joko Widodo pada Periode 2014-2019 dan 2019-2024 Sarah Soraya
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.24955

Abstract

Abstract. In 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) chose to be in another carriage of opposition, although other major parties tried to make friends with the government. Referring to the vote in the 2014-2019 elections, the number of PKS voters increased sharply by 36% to a difference of 3,013,459 votes, from 2019 to 2014. Therefore, this article will examine what factors made the Prosperous Justice Party choose to remain in opposition during the two periods of Joko Widodo's leadership as well as the impacts obtained both internally and governmently. This research uses qualitative method. The results showed that when compared to most other parties that voted to join the coalition, they chose to be consistent. This was done to attract new voters. On the other hand, they are is trying to defend its base of voters. The opposition is doing it in the legislative sector while still providing constructive inputs. The impact of the decision is to get a positive response with the increase in votes and flexibility in expressing opinions in parliament. Keywords: Opposition, PKS, political parties, base voters, vote increase. Abstrak. Pada tahun 2019 PKS memilih untuk berada di gerbong lain yaitu oposisi, meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan pemerintah. Mengacu pada perolehan suara pada pemilu 2014-2019, jumlah pemilih PKS mengalami kenaikan yang cukup tajam sebanyak 36%. Sehubungan dengan itu artikel ini akan mengkaji faktor yang membuat PKS memilih beroposisi selama dua periode Joko Widodo serta dampak yang didapatkan baik internal maupun pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kebanyakan partai lain yang memilih untuk bergabung dengan koalisi, PKS memilih untuk konsisten. Hal tersebut dilakukan untuk menarik minat pemilih baru, sekaligus berusaha mempertahankan para base voters. Oposisi dilakukan dalam sektor legislatif dengan tetap memberikan masukan-masukan konstruktif. Dampak dari keputusan beroposi yaitu mendapatkan respon positif dengan adanya kenaikan suara dan keleluasaan berpendapat dalam parlemen.Kata Kunci: Oposisi, PKS, partai politik, base voters, kenaikan suara.
DINAMIKA TERORISME DI INDONESIA STUDI TENTANG LOKALISASI IDEOLOGI EKSTERNAL Vanny El Rahman
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020)
Publisher : FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v1i2.19034

Abstract

AbstrakThe terrorism movement in Indonesia has developed from time to time. It perceived when comparing the perceptions of The Indonesian Islamic State from each group. Darul Islam, the root of the extremism movement, echoed the narrative of jihad against the colonialist. They believed that theocracy was an ideal state construction amidst the disappointing policies of the Central Government at the beginning of independence. In the meantime, the perception of Jemaah Islamiyah towards an Islamic state was full of Salafi nuances because they believed that its establishment as an obligation for every Muslim. Meanwhile, Jemaah Ansharul Daulah noticed The Indonesian Islamic State as only part of a global caliphate. The author argues that this dynamic is caused by the phenomenon of ideological internalisation. By combining localization theory and ideological concepts, this article concluded that the ideological localization of external radicalism occurred for three reasons, namely moral compliance to adopt a more argumentative ideology, rational calculations of strategies that can be implemented in the local context and temporary strategies to maintain group existence.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue JISI: Vol. 4, No. 2 (2023) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020)