cover
Contact Name
Siti Aisyah
Contact Email
aisyah@ecampus.ut.ac.id
Phone
+6221-7490941
Journal Mail Official
jiapi@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang Selatan 15418 Indonesia
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia
Published by Universitas Terbuka
ISSN : 27742423     EISSN : 27465918     DOI : https://doi.org/10.33830/jiapi
Core Subject : Social,
The Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia (The JIAPI) is a media for publishing articles and scientific works that have been reviewed. JIAPI is open to accept manuscripts on any aspects related to Public Administration, Government, Business Administration, and Taxation. JIAPI accepts scholarly empirical (qualitative or quantitative) research articles, literature reviews, theoretical or methodological contributions, meta-analyses, comparative or historical studies that meet the standards established for publication in the journal. All submitted papers are reviewed before being accepted for publication. The acceptance decision is made based upon an independent review process. The JIAPI is an open-access journal that is published by Department of Government Science, Faculty of Law, Social and Political Science, Universitas Terbuka.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2021): June" : 7 Documents clear
Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017 Fery Anggara; Asrinaldi Asril; Roni Ekha Putera
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan e-voting dalam Pemilihan wali nagari di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pemilihan wali nagari yang menggunakan perangkat elektronik (e-voting) di Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2017 melaksanakan Pemilihan wali nagari berbasis elektronik disebut dengan e-voting. Pemilihan wali nagari ini dilaksanakan di 28 nagari dimana Nagari Kamang Hilia menjadi nagari terbaik dalam pelaksanaannya. Dengan tingkat partisipasi bukan yang tertinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan e-voting pada Pemilihan wali nagari Kamang Hilia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis dan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Menguji keabsahan data yang di dapat di lapangan menggunakan teknik triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Konsep e-voting Crannor dan Cytron yang menggunakan empat desain utama e-voting yaitu: Accuracy, Privacy, Invulnerability, Verifiability dan tiga desain tambahan yaitu: Convenience, Flexibility, Mobility. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana penerapan e-voting dalam Pilwana di Nagari Kamang Hilia. Adapun penerapan e-voting dalam Pilwana Nagari Kamang Hiilia tahun 2017 sudah dilaksanakan secara maksimal, meskipun ada beberapa kendala. Seperti sudah terpenuhinya indikator Accuracy, Privacy, Invulnerability dan Verifiability akan tetapi pada indikator Convenience, Flexibility masih belum terlaksana dengan baik dan pada indikator Moblity tidak terpenuhi karena metode yang dipakai tidak bersifat jarak jauh atau tidak menggunakan internet.
Analisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Merangin Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Karyawan dalam Peningkatan Disiplin Dinas PNS di Dinas Pekerjaan Publik dan Tata Ruang Kabupaten Merangin Farid Hidayat
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.38

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh dengan cara wawancara, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Merangin, dengan informan berjumlah 10 orang. Dipilih dengan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan metode triungulasi, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Bupati Merangin Nomor 70 Tahun 2018 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai telah dapat diimplementasikan dengan baik oleh implementor sehingga terjadi peningkatan disiplin dan kinerja. Dari penjelasan diatas penulis menyarankan bahwa TPP yang diberikan tehadap Pegawai perlu dievaluasi jumlah besaran yang diberikan, sehingga bukan saja disiplin menjadi baik, tetapi semangat dalam bekerja tentu juga akan meningkat sehingga pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dan apa yang menjadi visi dan misi organisasi dapat terlaksanakan dengan baik.
Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Dori Nofriadi
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.39

Abstract

Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin Dori Nofriadi dorinofriadi@yahoo.com Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin, apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi dan upaya yang dilakukan untuk kesuksesan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan berjumlah 16 orang yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, triungulasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin belum optimal dilaksanakan sesuai kebijakan, adapun factor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi diantaranya (1) masalah lokasi barang milik daerah berada di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dan masih rendahnya kesadaran serta rasa tanggung jawab maupun sikap kooperatif personil dalam pengelolaan barang milik daerah, (2) masalah kebijakan rekrutmen pengelola barang milik daerah belum tepat dan terukur, serta kurangnya pelaksanaan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah, (3) masalah dukungan lingkungan dimana masih minimnya penggunaan alat teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dan anggaran yang kurang memadai, sehingga terkendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan agar (1) Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Merangin dalam bidang penganggaran untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat digunakan untuk biaya pengelolaan barang milik di OPD, dan (2) Adanya upaya sosialisasi dan pengadaan alat teknologi serta peningkatan kapasitas pengelola barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, barang milik daerah.
Pola Perilaku ASN Pasca Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara Akadun
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.48

Abstract

The formation of the newly autonomous region of North Kalimantan has a strategic meaning as the Indonesia-Malaysia border area. There are many problems in the border areas which if left unchecked will cause financial losses and erosion of nationalism. This qualitative-descriptive research with constructivism paradigm uses data collection techniques: interviews, observation, and documentation. Triangulation as a data analysis technique and procedure includes data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The formation of the Province of North Kalimantan has brought changes to the behavior patterns of ASN both in consumption patterns, patterns of ASN relations with society, patterns of relations between ASN and political elites, and patterns of ASN work.
Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kubutambahan II Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2020 Luh Made Sri Lestari
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.58

Abstract

Pelayanan publik di bidang kesehatan sebuah bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang demi terwujudnya kesehatan yang optimal. Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelayanan publik pada tingkat Puskesmas dapat memberikan keuntungan kepada peserta JKN untuk memanfaatkan pelayanan yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang dirasa buruk atau baik. Kepuasan pelayanan tercapai apabila apa yang didapatkan pasien melebihi dari harapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas yang meliputi tangible, reabelity, responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap kepuasan pasien serta dimensi kualitas yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien di Puskesmas Kubutambahan II. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kubutambahan II Tahun 2020 dengan sampelm sebanyak 100 responden. Variabel independen adalah responsiveness, reliability, emphaty, tangible dan assurance. Sedangkan variabel dependen adalah kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kubutambahan II. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan kuesioner kualitas pelayanan dan kuesioner kepuasan yang sudah valid dan reliable. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dilanjutkan dengan Analisa multivariat menggunakan regresi linier berganda dengan sebelumnya melakukan uji asumsi regresi. Hasil yang ditemukan bahwa persamaan regresinya memperkirakan kepuasan pelayanan yang diterima oleh pasien/klien dipengaruhi oleh responsiveness, assurance dan reliability. Setiap kenaikan 1,25 nilai responsiveness dari klien maka akan mempengaruhi peningkatan kepuasan yang dirasakan oleh klien/pasien. Kemudian klien akan merasa puas jika terdapat kenaikan 1,56 perhatian dari assurance terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan. Selanjutnya pasien/klien semakin puas jika ada peningkatan kualitas yang reliabel yang naik sebesar 1,49. Kesimpulan bahwa variabel yang paling dominan bersama-sama mempengaruhi secara simultan dengan peningkatan kepuasan masyarakat terkait pelayanan kesehatan adalah responsiveness, reliability dan empathy. Kata Kunci: Kualitas, Kepuasan, Puskesmas
Nilai-Nilai Publik dalam Kebijakan Pelestarian Cendana (Santalum Album L) di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nursalam Nursalam
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.59

Abstract

Nilai-nilai publik adalah nilai yang memberikan konsensus normatif tentang: hak, manfaat, dan hak prerogatif; kewajiban warga negara kepada masyarakat, negara, dan satu sama lain; serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan pemerintah dan kebijakan (Bozeman: 2007). nilai publik sebagai cara untuk memahami aktivitas pemerintah, menginformasikan pembuatan kebijakan dan membangun penyampaian layanan (O’Flynn, 2007) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai publik dalam kebijakan pelestarian Cendana (santalum album L) di kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposif kepada tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemangku kepentingan adat, pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai publik sangat penting dijadikan sebagai landasan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian Cendana. Nilai-nilai seperti nilai keadilan sosial, akuntabiltas, dan nilai keberlanjutan, belum maksimal diakomodir pada kebijakan pelestarian Cendana. Beberapa implikasi yang muncul akibat terabaikannya nilai adalah; masyarakat (publik) tidak mempunyai semangat untuk ikut terlibat dalam upaya pelestarian dan masih adanya pandangan bahwa Cendana sebagai sumber daya alam lokal yang bernilai tinggi, namun menuai juga banyak masalah. Rekomendasi penelitian adalah perlunya revitalisasi nilai-nilai publik (public values) agar kebijakan pelestarian dapat meningkatkan populasi cendana.
The Implementation of The Policy on School Operational Assistance (BOS) at Junior High Schools in Indragiri Hilir Riau Indonesia Yesrahmatulah Yesrahmatulah; Iqbal Miftakhul Mujtahid; Sofjan Arifin
JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): June
Publisher : Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/jiapi.v2i1.63

Abstract

BOS policy is one of the public policies made by the government aiming at improving the quality of human resources as the indicator of the progress of a nation's development. This study aimed at analyzing and describing BOS policy, the implementation of BOS funds, and the supporting factors and inhibiting factors in implementing BOS policy at Junior High Schools in the Tembilahan sub-district. This study design was qualitative using a descriptive method. The data and information were collected through an observation technique, interview, and documentation. Data analysis was conducted using classification steps, analysis, and data interpretation until the conclusion was drawn. The result showed that the BOS policy was an appropriate and effective public policy for people in general and, particularly, for the school, teaching staff, and the students. Regarding the implementation of the BOS policy at Public Junior High Schools in the Tembilahan sub-district, it was good and met the BOS technical guideline. However, it still had an obstacle that several school activities could not be accommodated using BOS funds. The supporting factors of the BOS policy implementation at Public Junior High Schools in the Tembilahan sub-district were good communication between several relevant parties and the availability of competent human resources. Meanwhile, the inhibiting factors were financial resources and the characteristics of the policy were too rigid in the use in every school.

Page 1 of 1 | Total Record : 7