cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN" : 37 Documents clear
KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 OLEH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU MUHAMMAD RESKY RIZAL, S.I.K NPM. A2021151083, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This thesis discusses the Honor Council Election Authority (DKPP) Resolving Violations In local elections in 2015 by members of the Election Commission Kapuas Hulu. This study uses normative legal research methods, through the study of literature and sociological research methods .. From the results of this thesis can be concluded that Resolution Process By Law for Violations of the Code by a member of the Election Commission Kapuas Hulu. DKPP's duty and authority is the Decision. In accordance with the domain of DKPP authority, DKPP's Decision is in the form of sanction or rehabilitation. Determination of this Decision taken in a closed DKPP plenary meeting. DKPP plenary will decide when the examination in the trial have been considered sufficient examination of complaints, listen to the defense and the witnesses, and considering the evidence / written documents, and studied the evidence and the evidence is included. The principle of ethical judiciary developed is that all people are heard (audi et alteram partum). Sanctions that can be issued by DKPP are in the form of Written Reprimands, Dismissal and Fixed Termination or dismissal. Implementation Authority DKPP (Honor Council Election) in resolving violations of the election by the members of the Election Commission Kapuas Hulu based on Law Number 15 Year 2011 regarding the General Election Organizer Honorary Council Election (DKPP) decided KPU and Panwaslu Kapuas Hulu guilty. Both institutions are considered to violate the code of ethics in the implementation of Election of Regional Head Election (Pilkada) in Kapuas Hulu District 2015 ago. DKPP impose sanctions in the form of Warning Loud and Dropping sanctions in the form of warning to the KPU and Panwaslu Kapuas Hulu. "The decision has been stipulated by DKPP starting from the argument of Pengawan to the organizer of Pilkada in Kapuas Hulu. The complainant indicates that the Organizer is unprofessional in carrying out administrative and electoral order of Pilkada   Keywords: Violation of Regional Head Election, Honorary Board of Election Organizer                2       Abstrak Tesis ini membahas tentang Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015  Oleh Anggota Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Proses Penyelesaian Secara Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Oleh Salah Seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP adalah Putusan. Sesuai ranah kewenangan DKPP, Putusan DKPP berupa pengenaan sanksi atau rehabilitasi. Penetapan Putusan ini yang diambil dalam suatu rapat pleno DKPP yang bersifat tertutup. Pleno DKPP baru akan memutuskan ketika pemeriksaan dalam persidangan telah dianggap cukup melakukan pemeriksaan pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti/dokumen tertulis, dan mempelajari bukti dan alat-alat bukti yang disertakan. Prinsip dari peradilan etika yang dikembangkan ini adalah semua orang didengarkan (audi et alteram partum). Sanksi yang dapat diterbitkan DKPP adalah berupa Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Tetap alias pemecatan. Pelaksanaan Kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan  Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu oleh satu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu bersalah. Kedua lembaga itu dianggap melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kapuas Hulu 2015 lalu. DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras dan Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada pihak KPU dan Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu. “Keputusan yang sudah ditetapkan oleh DKPP tersebut berawal dari dalil Pengadu kepada para penyelenggara Pilkada di Kapuas Hulu. Pengadu mengindikasikan bahwa Penyelenggara bekerja tidak profesional dalam menjalankan tertib administrasi dan logistik Pilkada   Kata Kunci : Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Kota Pontianak) DIMAS PRAYOGA S.H. NPM.A2021151038, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguhsungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok ini dilaksanakan degan baik maka sebenarnya persoalan sosial ekonomi dan pembangunan dapat terjawab dengan mudah. Tugas pokok Pemerintah tersebut adalah tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan tugas pelayanan. Namun fakta banyak membuktikan Pemerintah sepertinya kewalahan menjalankan fungsi-fungsi pokoknya ini, pemerintah seperti kebingungan mencari skala prioritas dan kehilangan strategi fungsi mana lebih dulu akan dijalankan. Secara teortitik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pula pemerintah sering tidak maksimal melakukan kebijakannya. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah kota dalam masalah bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan ormas ini tentu mempunyai dampak yang sangat positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia pada umumnya dan Kota Pontianak secara khususnya.  Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UU No. 17 Tahun 2013   2  Abstract There are three main functions of the Government Which should be taken seriously anywhere and at any level, because if implemented well, then the socio-economic problems and development can be completed easily. The main tasks of the Government are development , empowerment and services. But many facts prove the Government seems to be overwhelmed to carry out these basic functions, they are confused to find the priority scale and lose the function strategy which first must be done. Theoretically, the service function becomes the primary function, but in this primary function, the government is often not maximally perform its policy. Therefore the government should share the role with various parties, so that the program for the citizens can be achieved maximally. The purpose of writing this thesis is to describe the role of city government in the field of empowerment of social organizations. The empowerment of these mass organizations certainly has a very positive impact on social, economic and political development in Indonesia in general and especially Pontianak City.  Keywords : Civil Organisation, State Government, Empowerment, UU No. 17 Tahun 2013
KAJIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN SADAR HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT (Studi Kota Pontianak) TRI NOVIANTI WULANDARI, S.H NPM. A2021151041, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.176 KB)

Abstract

ABSTRACT This thesis discusses the Study of the Effectiveness of Formation and Development of Law Awareness Villages in Efforts to Increase Compliance Law Society (Study Pontianak City). From the results of research using sociological law research methods that see the law as a social phenomenon, in contrast to the normative law that views the law as the norms of legislation, it can be deduced that the Formation and Development of Village Consciousness in Pontianak City in order to improve the compliance of community law Not yet effective due to budget constraints for legal awareness activities, limited facilities and infrastructure, limited human resources, coordination and communication has not been synergized between related institutions, no strong umbrella act for the implementation of Village Consciousness in Pontianak run optimally. For that, there needs to be efforts in overcoming it as an effort to streamline the Formation and Development of Village Awareness Law on the improvement of Public Legal Compliance in general and in particular the Village Sadar Law in Pontianak City, namely the need for changes in regulatory reform / umbrella act governing the Mechanism of Coaching and Establishment of Legal Awareness Villages as well as changes in standardization of Village Consciousness criteria, based on a minimum of 4 (four) dimensions, namely: Legal Information Access Dimensions, Dimensions of Legal Implementation, Dimensions of Justice and the Dimensions of Democracy and Regulation. All of this is done by proposing the revision of Head of National Legal Development Board Regulation Number: PHN.HN.03.0573 Year 2008 on the Establishment and Development of Conscious Family Law and Village Consciousness Awareness.  Keywords: Law Awareness Village, Legal Compliance Society         2  ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Efektifitas  Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat(Studi Kota Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, berbeda dengan hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif perundang–undangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di  Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat belum efektif disebabkan keterbatasan anggaran untuk kegiatan kelurahan sadar hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dan komunikasi belum bersinergis antar instansi terkait, belum adanya umbrella act yang kuat agar pelaksanaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak berjalan optimal. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam mengatasinya sebagai upaya mengefektifkan Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum terhadap peningkatan  Kepatuhan Hukum Masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Kelurahan Sadar Hukum yang ada di Kota Pontianak, yaitu perlu adanya perubahan penyempurnaan regulasi/ umbrella act yang mengatur Mekanisme Pembinaan dan  Pembentukan  Kelurahan Sadar Hukum  serta perubahan standarisasi  kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum , yang didasarkan minimum 4 (empat) dimensi, yaitu : Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Keadilan serta Dimensi Demokrasi dan Regulasi. Kesemuanya dilakukan dengan diusulkannya revisi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.0573 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.   Kata Kunci :  Kelurahan Sadar Hukum,  Kepatuhan Hukum Masyarakat
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 DI KALIMANTAN BARAT IFTRI REZEKI, S.H. NPM.A2021151032, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBantuan hukum merupakan suatu upaya jaminan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada orang/kelompok orang miskin sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kalimantan Barat dan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu  diperlukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan efektifitas diantaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat, penandatanganan komitmen/kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pemberian reward and punishment secara tegas kepada Organisasi Bantuan Hukum. Kata kunci : Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, orang miskin   ABSTRACT Legal assistance is an effort to guarantee legal protection provided by the government to the poor people/groups of the poor according to Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. This paper aims to determine the implementation of legal aid provision in West Kalimantan and the efforts that need to be made to improve the effectiveness of Legal Aid Organizations in order to provide legal assistance to the poor people/groups of the poor. This legal research is a normative and empirical legal research with a descriptive approach. The result of this research is needed some efforts in order to increase the effectiveness such as through the improvement of the quality of human resources advocate, signing of commitment/mutual agreement between law enforcement officers about the implementation of legal aid, giving reward and punishment firmly to Legal Aid Organization. Key word : Legal Aid, Legal Aid Organization, Poor People 
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK BNI SYARIAH DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF TERHADAP NASABAH NON FIX INCOME YANG MENIMBULKAN KREDIT MACET. YUNI EKA WATI, S.Farm NPM.A2021151044, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFungsi utama bank sebagai penyalur dana telah dijalankan dengan memberikan kredit pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, selain itu sektor UMKM dapat menjadi solusi ditengah minimnya penyediaan lapangan pekerjaan. Namun disamping itu, masalah yang timbul dalam pengembangan sektor UMKM di Indonesia adalah masalah permodalan, maka dari itu lembaga perbankan menjadi lembaga yang dapat memberikan solusi dalam hal penyediaan permodalan atau kredit bagi para pelaku UMKM. Di era globalisasi yang menuntut agar semua masyarakat dapat bersaing khususnya dibidang ekonomi maka peranan lembaga perbankan sangat dibutuhkan, terlebih dalam mendorong peningkatan kegiatan wirausaha di Indonesia.Dalam prakteknya pemberian kredit terhadap pelaku UMKM khususnya di Bank BNI Syariah Cabang Pontianak terdapat suatu masalah yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan operasional lembaga perbankan tersebut, masalah ini yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya kredit macet tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai macam faktor diantaranya tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank.Kredit macet merupakan permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas suatu bank, terjadinya kredit macet terjadi dikarenakan petugas dalam menyalurkan pembiayaan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dari hasil penelitian terdapat korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya Kata kunci : Kredit Macet, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank  ABSTRACTThe main function of banks as channeling of funds has been run by providing financing credit to small and medium enterprises (UMKM). MSME sector is a very influential sector to the economic development in Indonesia, in addition to the MSME sector can be a solution amid the lack of provision of employment. But besides that, the problems that arise in the development of MSME sector in Indonesia is the problem of capital, therefore the banking institutions become institutions that can provide solutions in terms of capital or credit provision for the perpetrators of SMEs. In the era of globalization demanding that all communities can compete, especially in the economic field, the role of banking institutions is needed, especially in encouraging the increase of entrepreneurial activities in Indonesia.In practice the provision of credit to the perpetrators of SMEs, especially in Bank BNI Syariah Branch Pontianak there is a problem that can disrupt the financial and operational stability of banking institutions, this problem is called bad credit. The occurrence of non-performing loans is motivated by various factors such as not applying the prudential principles of banks.Bad credit is a problem that can disrupt the stability of a bank, the occurrence of bad loans occurred because the officers in channeling the financing does not fully apply the prudential principles of banks in channeling financing. From the result of research there is correlation between applying of prudential principle in financing distribution with customer's inability to perform its obligation. Keywords: Bad Debt, Implementation of Bank Prudential Principles
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT KERAS SITI MASITHA DEWI, S.H. NPM. A2021151034, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT   Health is a human right. Everyone has the right to live worthily, including getting better health. Therefore, the government passed a law regulating the health service for the society as regulated in Law Number 36 Year 2014 on Health. Today many people are addicted to buying drugs other than over-the-counter and over-the-counter medicines without having to go to see a doctor and many of the people who are addicted to antibiotics. Society easy to find drugs according to complaints and not a few who come to the pharmacy to buy hard drugs without a prescription. Pharmacists as one of the health professions should play the role of informer regardless of merely profit. Consumers also have the right and should be aware of the side effects they will receive if taking antibiotics carelessly so that consumers are more critical in the purchase of antibiotics.  In this thesis the author uses normative legal research methods. Data analysis used is qualitative analysis. Data collection in this study using literature study method and documentation, which consists of written materials that researchers collect from various sources of primary, secondary and tertiary data contained in the library or other electronic media.  Severe drugs/Gevaarlijk drug can be purchased easily in pharmacies even without recipe, one reason is the patient's lack of awareness of the dangers of the drug. The opportunity provided by pharmacies that sell hard drugs freely and weak regulation and existing sanctions leads to an increase in the use of hard drugs without a recipe. Pontianak City Health Office, Drug and Food Control Center and the Association of Indonesian Pharmacists have conducted guidance and supervision to pharmacies in the city of Pontianak. However, the guidance and supervision conducted by the institution has not been comprehensive.    Keywords: Consumer Protection, Severe Drugs/Gevaarlijk Drug, Antibiotics           ABSTRAK  Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Oleh kerena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Dewasa ini banyak masyarakat yang kecanduan membeli obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas tanpa memeriksakan dirinya dahulu ke dokter dan banyak dari kalangan masyarakat yang kecanduan antibiotik. Masyarakat mudah mencari obat sesuai keluhan dan tak sedikit yang datang ke apotek untuk membeli obat keras tanpa resep dokter. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi (drug informer) tanpa memperhatikan keuntung semata. Konsumen juga berhak dan harus tahu atas efek samping yang akan mereka terima jika mengkonsumsi antibiotik sembarangan agar konsumen lebih kritis dalam pembelian antibiotik.  Obat keras dapat dibeli dengan mudah di apotek walau tanpa resep dokter, salah satu alasannya adalah kurangnya kesadaran pasien akan bahaya dari obat keras tersebut. Adanya peluang yang diberikan oleh apotek yang menjual obat keras secara bebas dan lemahnya peraturan serta sanksi yang ada menyebabkan terjadinya peningkatan dalam penggunaan obat keras tanpa resep dokter. Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta Ikatan Apoteker Indonesia sudah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada apotek di Kota Pontianak. Namun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan lembaga tersebut belum menyeluruh.  Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Keras, antibiotik
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA ( Studi Pada Kelompok Gafatar) OLOAN SIAHAAN, S.I.K. NPM.A2021131074, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the Criminal Law Policy in Tackling the Crime of Defamation in Indonesia (Study on Gafatar Group). The approach method used in this research is sociological normatife approach. From the results of this thesis research, it can be concluded that the form of religious blasphemy done by Gafatar group at this time, Gafatar group is not obligated to pray five times, fasting Ramadan and pilgrimage and having different syahadat. The Gafatar group also disbelieves others who are not their group. Pillars of Islam for example there are five, they Gafatar Group claim Islam, but not praying, fasting, and not pilgrimage, Gafatar does not recognize the Prophet Muhammad as Prophet and Rasul and Sentences Syahadatain are taught are: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah (I testify that There is no right in worship except Allah, and I testify that Al-Masiih is promised is the Messenger of Allah). As for Al-Masiih which is promised here means Ahmad Musadeq. Should the legal arrangement of the Crime of Penidaan Religion in Indonesian legislation Arrangement in the Criminal Code (KUHP) in Article 156a of the Indonesian Penal Code reads entirely: "Sentenced to imprisonment for a maximum of five years whoever intentionally in Publicly expressed a feeling or act that is essentially hostile, abusive or defamatory of a religion held in Indonesia with the intention that people do not embrace any religion, which is contained Belief in the One Supreme God and Article 1 of Law No. 1 / PNPS / 1965 explicitly mentions the prohibition of seeking general support and for the interpretation of a religion. The provisions of this article read more fully: "Every person is forbidden to intentionally publicly recite, advocate or endorse general support for interpretation of a major religious thing in Indonesia or conduct religious activities that resemble those religious activities, which interpretations and activities Deviates from the points of the teachings of that religion Recommendation: Fostering the Gafatar Group according to the true teachings of Islam because religious awareness is essential in carrying out the teachings of worship in religion Roles, including religious institutions authorized by the state, provide guidance as the basis of belief (religious) In the pluralistic society of Indonesia Socializing the legal arrangements against the Crime of Defamation in the legislation in Indonesia, for the public to know more. Keywords: Policy, Criminal Law, Defamation of Religion.               ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia ( Studi Pada Kelompok Gafatar). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Pada Saat Ini, Kelompok Gafatar Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji dan mempunyai syahadat yang berbeda. Kelompok Gafatar juga mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka Kelompok Gafatar mengaku Islam, tetapi tidak shalat, puasa, dan tidak naik haji, Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan Kalimat Syahadatain yang di ajarkan adalah: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau’uud Rasulullah (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masiih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masiih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq. Seharusnya pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa. Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Rekomendasi : Membina Kelompok Gafatar sesuai ajaran Islam yang benar karena penyadaran beragama adalah penting dalam melaksanakan ajaran beribadah dalam beragama. Peranpemerintah termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, memberikan pembinaan sebagai dasar keyakinan (keberagamaan) dalam  kemajemukan     masyarakat Indonesia. Mensosialisasikan pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk masyrakat lebih mengetahui. Kata Kunci:  Kebijakan, Hukum Pidana, Penistaan Agama. 

Page 4 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue