cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Ksatrio Utomo
Contact Email
haryoksatrioutomo@ubk.ac.id
Phone
+6281310550766
Journal Mail Official
jurnalcommunitarian@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat 10310 , Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Communitarian
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : -     EISSN : 26860589     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Communitarian secara filosofis menekankan ide komunitarian sebagai inti pemikiran politik. Komunitarian merupakan gagasan yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat. Gagasan komunitarian sejalan dengan paradigma pemikiran Bung Karno yang selalu menginginkan keserasian antara kepentingan individu dengan kebaikan masyarakat secara umum. Jurnal Communitarian menggunakan double-blind peer-review yang akan menjadi basis penilaian, sehingga JCPIP dapat menjadi wadah hasil penelitian atau riset atau diseminasi, serta menjadi sarana pertukaran karya ilmiah tentang diskursus pemikiran politik di kalangan akademisi internasional, praktisi, regulator, dan masyarakat. JCPIP sangat tertarik dengan perkembangan gagasan atau isu-isu politik secara keseluruhan. Secara spesifik, kajian ilmu politik akan difokuskan pada bidang-bidang tertentu sebagai berikut: Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan dalam Politik JCPIP membahas mengenai tema-tema kontemporer yang menghubungkan antara kemajuan tekonologi digital dan teknologi kecerdasan buatan, dan dampaknya kepada sistem politik nasional, lokal, dan internasional. Ekonomi Politik JCPIP menjadi wadah bagi pembentukan wacana ekonomi politik yang progresif dan yang mampu menjadi solusi baik teoritis maupun praksis terhadap problematika ekonomi politik yang ada di Indonesia dan luar Negeri. Kebijakan Publik JCPIP secara kontinue mengkaji semua fenomena kebijakan publik yang berdampak kepada komunitas, individu, dan masyarakat. Pemikiran Politik JCPIP akan membahas berbagai diskursus pemikiran politik nasional dan internasional yang sejalan dengan ide-ide komunitarian yang dapat menjadi solusi perbaikan Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian" : 6 Documents clear
PEMIKIRAN POLITIK ABDURRAHMAN WAHID TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA Abdul Muchit Fajar; Hotrun Siregar, MSi.
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.146 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.141

Abstract

  AbstractThis research wants to know how democracy should be applied together with the Indigenousization of Islam in Abdurrahman Wahid's view. From this research, it is known that the constitutionalization of democracy through efforts to realize the rule of law is the main prerequisite for democracy. The Pancasila democracy that was initiated by the New Order was simply described by Abdurrahman Wahid as a "as it were democracy". It’s as if it’s democracy, even though in it all components of democracy are blocked. The New Order made Pancasila as an apologetic ideology to wrap up the practice of tyrannical power with Pancasila democratic values to give birth to interpretive authoritarianism which then made Pancasila the absolute property of the government, and democracy also transformed into procedural formalism that led to one ruler. From this space, Abdurrahman Wahid's idea of democracy was born. As the antithesis of the Pancasila democracy of the New Order which he was concerned about. For him, democracy which only rests on institutionalization; trias politica, elections, Komnas HAM and so on have not been able to guarantee the fulfillment of a sense of justice, equality of rights and freedom. Another important element which is a pillar of democracy for him is the importance of upholding human rights, improving people's welfare, respecting plurality and empowering civil society. These five things are what we must ultimately strive for consistently for the realization of justice, equality of rights and freedoms as stated in the 1945 Constitution.AbstrakPenelitian ini ingin mengetahui bagaimana seharusnya Demokrasi diaplikasikan bersamaan dengan Pribumisasi Islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid. Dari penelitian ini kemudian diketahui bahwa konstitusionalisasi demokrasi melalui upaya mewujudkan kedaulatan hukum merupakan prasyarat utama bagi demokrasi. Demokrasi Pancasila yang digulirkan Orde Baru secara sederhana digambarkan Abdurrahman Wahid sebagai “Demokrasi seolah-olah”. Seolah-olah demokrasi padahal di dalamnya semua komponen demokrasi dibendung. Orde Baru telah menjadikan Pancasila sebagai ideologi apologetik untuk membungkus praktik kekuasaan tiranik dengan nilai-nilai demokrasi yang Pancasilais hingga melahirkan Otoritarianisme penafsiran yang kemudian menjadikan Pancasila sebagai milik mutlak dari pemerintah, dan demokrasipun menjelma formalisme prosedural yang berujung kepada satu penguasa. Dari ruang inilah gagasan demokrasi Abdurrahman Wahid lahir. Sebagai antitesa dari demokrasi Pancasila Orde Baru yang secara concern beliau perjuangkan. Baginya, demokrasi yang hanya bertumpu pada institusionalisasi; trias politica, pemilu, Komnas HAM dan seterusnya belum bisa menjamin terpenuhinya rasa keadilan, persamaan hak serta kebebasan. Elemen penting lainnya yang merupakan pilar demokrasi baginya adalah pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia, peningkatan kesejahteraan rakyat, penghargaan terhadap pluralitas dan pemberdayaan masyarakat sipil. Kelima hal inilah yang pada akhirnya harus kita perjuangkan secara konsisten demi terwujudnya keadilan, persamaan hak dan kebebasan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945.Keywords: Demokrasi, Pribumisasi Islam, Abdurrahman Wahid
NETRALITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) KOMANDO DISTRIK MILITER 0501/JAKARTA PUSAT BERDIRI SENDIRI (KODIM 0501/JP-BS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI POLITIK Jamal Mubin; Robert Mubarrod, M. IP; Pangi Syarwi, M. IP
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.273 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.142

Abstract

MENGKAJI ULANG KONSEP KEWARGANEGARAAN, KEBANGSAAN, DAN ETNISITAS Haryo Ksatrio Utomo, M. IP
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.071 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.143

Abstract

AbstractThis article discusses the theoretical discourse of political identity. The discussion of the article focuses specifically on citizenship, nationality, and ethnicity. These three things limit this article for two reasons. First, social conflicts are often closely related to claims of "authenticity" of symbols of citizenship, nationality, and ethnicity. These three things are often understood as one unit, even though the three actually have conceptual differences. Then, these claims can lead to sharp social conflicts. Second, an understanding of the three provides a deep understanding of the potential conflicts that occur and the appropriate conflict resolution solutions. A comprehensive understanding of the causes of conflict can also avoid the possibility of incorrect application of conflict resolution. Keywords: Political Identity, Ethnicity, Citizens Abstrak Artikei ini membahas diskursus teoritis identitas politik. Pembahasan artikel tersebut memfokuskan perhatian secara spesifik mengenai kewarganegaraan, kebangsaan, dan etnisitas. Ketiga hal tersebut menjadi pembatas artikel ini dengan dua alasan. Pertama, konflik sosial sebenarnya sering berkaitan erat mengenai klaim "keaslian" dari simbol kewarganegaraan, kebangsaan, dan etnisitas. Ketiga hal tersebut sering dipahami sebagai satu kesatuan, padahal ketiganya sebenarnya memiliki perbedaan konseptual. Kemudian, klaim tersebut dapat menyebabkan konflik sosial yang tajam. Kedua, pemahaman atas ketiga tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai potensi konflik yang terjadi dan solusi penanganan konflik yang tepat. Pemahaman yang komprehensif atas penyebab konflik juga bisa menghindari kemungkinan penerapan resolusi konflik yang keliru. Kata Kunci: Identitas Politik, Etnis, Warga Negara
POLITIK ANTARIKSA : TRANSFORMASI GLOBALISME MENUJU ERA PLANETISME Franky Paulus Roring, M. Si
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.267 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.146

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji proses Politik Internasional dimana Negara-negara ditandai bersaing dalam kebijakan antariksanya, kemudian bekerjasama, dan melibatkan actor negara dalam mengembangkan eksplorasi Antariksa sebagai bagian kesadaran akan kepentingan umat manusia dibumi dan keberlangsungannya, dan tranformasi Globalisme menuju Planetisme telah mengubah Konfigurasi Kekuasaan Internasional, Aktor, dan relasinya. Key Word, Politik Internasional, Politik Antariksa, Globalisme, PlanetismeAbstractThis study examines the process of international politics in which countries are marked to compete in their space policies, then develop, and involve state actors in developing space exploration as part of awareness of the interests of mankind on earth and its sustainability, towards the transformation of globalism planetism changes international power, actors, and relations.Key Word, International Politics, Space Politics, Globalism, Planetism
EKSISTENSI BUDAYA POLITIK DI INDONESIA : SEBUAH KAJIAN Dr. Thomas Tokan Pureklolon
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.504 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.147

Abstract

AbstractPolitical culture is the pattern of individual behavior and orientation towards political life that is lived by the members of a system. Political culture is a citizen's perception that is actualized in the pattern of attitudes towards political problems and political events that occur so that it has an impact on the formation of the political structure and process of society and government because the political system is a relationship between humans which involves questions about rules, power, and also the authority they have. Thus the existence of political culture in Indonesia is very interesting to study. The method used in writing this journal is a qualitative method by conducting library research on political culture in Indonesia. The purpose of writing this journal is to describe the existence of political culture in Indonesia in accordance with the context, situation and objectives of political development in Indonesia.Key Word: Culture, government, politic, political culture, socialisation.AbstrakBudaya politik adalah pola tingkah laku indvidu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota dari suatu sistem. Budaya politik merupakan persepssi warga negara yang diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi sehingga berdampak terhadap pembentukan struktur dan proses politik. Masyarakat maupun pemerintahan karena sistem politik merupakan hubungan antar manusia yang menyangkut soal tentang aturan, kekuasaan, dan juga wewenang yang dimiliki. Dengan demikian eksistensi budaya politik di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif dengan melakukan riset kepustakaan tentang budaya politik yang ada di Indonesia.Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan eksistensi budaya politik di Indonesia sesuai dengan konteks, situasi dan tujuan pembangunan politik di Indonesia. Kata Kunci : Budaya, pemerintahan, politik, politik budaya, sosialisasi
KOMUNIKASI POLITIK ACEH ROCK BAND DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA PASCA PENANDATANGANAN MOU HELSINKI (Studi Tentang Lobby Politik Grup Musik Aceh Rock Band ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh) Aidil Isfa Azhari; Nur Azizah, M. Si.
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.652 KB) | DOI: 10.6789/jc.v3i1.140

Abstract

ABSTRACTThis research discusses the dynamics of the relationship between political communication and the role of the Aceh Rock Band music group in maintaining its existence after the signing of the Helsinki MOU. In which in the post-conflict dynamics of Aceh and the Unitary State of the Republic of Indonesia there have been many victims and also restrictions on access for musicians in Aceh after the implementation of the Military Operations Area (DOM) which caused great unrest for musicians at that time, an agreement emerged in Helsiniki in Finland in August 15, 2005 to prove that Aceh and Indonesia have made peace. This really makes Aceh musicians enthusiastic to gather and immediately discuss the recording of the album that has been conceptualized before. This research uses qualitative methods. Keywords: Political communication, Aceh Rock Band music group, MOU Helsinki. ABSTRAKRiset ini membahas mengenai dinamika relasi antara Komunikasi politik dan peran grup musik Aceh Rock Band dalam mempertahankan eksistensinya pasca penandatanganan MOU Helsinki. Yang mana dalam dinamika pasca konflik Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi banyak korban dan juga pembatasan akses bagi para musisi di Aceh pasca diterapkannya Daerah Operasi Militer (DOM) yang sangat menimbulkan keresahan bagi para musisi saat itu, muncul sebuah kesepakatan Helsiniki di Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 untuk membuktikan bahwasannya Aceh dan Indonesia telah berdamai. Hal ini sangat membuat antusias para musisi Aceh untuk berkumpul dan segera membahas perekaman Album yang sudah di konsepkan sebelumnya.Riset ini menggunakan metode kualitatif.Kata Kunci: Komunikasi politik, grup musik Rock Band Aceh, MOU Helsinki.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian Vol 2, No 2 (2020): Communitarian Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Communitarian Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik)