Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2020)"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Syasya Indah Kurnia]]>;
<![CDATA[Rani Prastyawati]]>;
<![CDATA[Nur Mahda Arafah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.339 KB)
<![CDATA[Tulisan ini merupakan analisis yuridis tentang upaya pemerintah terhadap bangunan yang berdiri di atas sempadan pantai sesuai dengan Peraturan Daerah tetang Rencana Tata Ruang Wilayah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan bangunan yang berdiri di atas wilayah sempadan pantai adalah melakukan penyelesaian sengketa bangunan berupa permsalahan perizinan dan pertanaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Upaya Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan di atas Wilayah Sempadan Pantai dan Solusi Pemerintah Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan di atas Wilayah Sempadan Pantai. Metode penelitian hukum yang digunakan Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan; mencegah terjadinya abrasi pantai; melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan kelestariannya. Penetapan garis sempadan pantai harus ditindak lanjuti dengan penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, untuk semua pihak tanpa kecuali.]]>
<![CDATA[ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TEHADAP SESEORANG YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA PEREDERAN NARKOTIKA DALAM SATU RUMAH PERSPEKTIF KEADILAN ]]>
<![CDATA[Pandu Putra Gunawan]]>;
<![CDATA[Melona Emerald Jaezah]]>;
<![CDATA[Rusliansyah .]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.75 KB)
<![CDATA[Ketentuan Pasal 131 UU Narokotika mensyaratkan bahwa apabila seseorang yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika maka dapat dijerat dengan pasal tersebut. Ketentuan Pasal 131 UU Narkotika tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun bagaimana dengan seorang istri yang tidak mengetahui kegiatan dan pekerjaan sang suami sebagai pengedar narkotika tentu ini sangat tidaklah adil bagi istri, yang mana keseharian istri tidak mengetahui pekerjaan suaminya. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika, seharusnya pihak kepolisian tidak menjerat dalam berita acara pemerikasaan dengan menggunakan Pasal 131 UU Narkotika terhadap seseorang istri yang tiak mengetahui pekerjaan suaminya.]]>
<![CDATA[PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLDA KALTIM DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Dina Amalia]]>;
<![CDATA[Inna Asmadina]]>;
<![CDATA[Utri Suhayati]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.697 KB)
<![CDATA[Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pemerintah telah memberikan rambu-rambu dalam pengaturan hukum tentang Narkotika yang bertujuan untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) sebagai aparat penegak hukum sangat berperan untuk dapat memberantas kejahatan narkotika dan menciptakan kepastian hukum, sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode penulisan empiris dimana penelitian ditujukan terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polda Kaltim melalui Program Pre-emtif berupa sosialisasi dan penyuluhan, Program Preventif yaitu pengawasan dan razia di jalur-jalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkotika, dan Program Represif yakni penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan, serta memberikan hukuman yang sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Putri Widiyastuti]]>;
<![CDATA[Ketty Ivo Debora Simanjuntak]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.053 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Tinjauan Normatif Terhadap Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda. Permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda tidak sesuai dengan GSS dan RTRW Kota Samarinda. Beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk membuat Sungai Karang Mumus tertata seperti sedia kala. Namun hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat upaya Pemerintah dalam menata permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Samarinda dengan masyarakat di permukiman bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda tersebut. Agar, bantaran sungai tersebut dapat tertata dengan baik sesuai dengan RTRW Kota Samarinda. Sehingga nantinya Sungai Karang Mumus Kota Samarinda kembali menjadi sungai yng terjaga kelestariannya dan tertata sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP SUKARELAWAN MEDIS DI NEGARA KONFLIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Lissa Kusuma Wardani]]>;
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Elsa Aprina]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.036 KB)
<![CDATA[Sengketa bersenjata atau perang yang sering terjadi di berbagai belahan dunia menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar negara. Pengaturan tentang bagaimana berperang dan alat berperangpun sudah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam sebuah perang sudah pasti akan dibutuhkan tenaga medis untuk memeberikan pertolongan dan tindakan medis bagi korban perang, karena sudah pasti akan banyak menimbulkan korban dalam perang yang terjadi. Namun, dalam kenyataannya justru tenaga medislah yang menjadi sasaran serangan oleh pihak yang bersengketa. Hal inilah yang menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata.Tenaga medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional ataupun, Perhimpunan suka rela atau Relawan harus selalu dihormati dan dilindungi. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 serta mengapa Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol tambahan I 1977 mengenai perlindungan terhadap tenaga medis tidak berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder secara tidak langsung yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.   Kata Kunci : Tenaga Medis, Perlindungan Hukum, Sengketa Bersenjat]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA YANG MELAKUKAN TAWURAN DI KOTA BALIKPAPAN. ]]>
<![CDATA[Nur Annisa Hafizh Ilmi]]>;
<![CDATA[Yeny Rahmita]]>;
<![CDATA[Adinda Maulia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.583 KB)
<![CDATA[Rumusan Masalah yang di teliti oleh penulis adalah faktor – faktor yang menyebabkan remaja melakukan tawuran di Kota Balikpapan dan upaya apa saja yang dapat di lakukan terhadap remaja yang melakukan tawuran di Kota Balikpapan.Tujuan pertama dari penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui faktor – faktor apa yang menjadi penyebab remaja melakukan tawuran di Kota Balikpapan. Tujuan kedua dari penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui upaya apa saja yang dapat di lakukan terhadap remaja yang melakukan tawuran di Kota Balikpapan.Metode penelitian yang di gunakan yaitu menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polres Balikpapan dan masyarakat Balikpapan, pengumpulan data di lakukan dengan meminta data – data terkait obyek penelitian dan wawancara. Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif dan deskriftif.Terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya tawuran yang di lakukan oleh remaja di kota Balikpapan, yaitu faktor sosial, faktor keluarga, dan faktor media massa.Dan dukungan dari para orang tua, para pendidik / guru, serta masyarakat sangatlah penting agar para remaja dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.  Kata Kunci : Kriminologi, Kenakalan Remaja, Remaja, Tawuran]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Sinar Rahmandani]]>;
<![CDATA[Dinda Karenina Nur Fajrin]]>;
<![CDATA[Yaltisa Biring]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.318 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam prakteknya Pasal 112 memang cenderung diterapkan baik itu secara alternatif atau subsideritas kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk putusannya sendiri dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menilai pasal manakah yang layak untuk dikenakan. Hakim dalam memberikan putusan dalam kasus penyalahgunaan narkotika awalnya memisahkan kasus terdakwa sebagai pengedar atau pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Setelah itu, hakim menganalisa pasal yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan keterangan saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat ringan putusan yang akan dijatuhkan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL MENGGUNAKAN ALAT SETRUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Septian Dwi Nurwanto]]>;
<![CDATA[Achmad Rifai]]>;
<![CDATA[Riyan Asviyanda]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.983 KB)
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati di laut. Indonesia juga dikenal memiliki beragam satwa laut, mulai dari ikan sampai terumbu karang. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian Nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan penigkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan. Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, Negara Republik Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Didalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai larangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal seperti dengan menggunakan alat setrum. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal menggunakan alat setrum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.  Berdasarkan hasil analisis penulis  menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tetang Perikanan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PELAKU USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM TERKAIT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KEPADA PENGUNJUNG DI BAWAH UMUR DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Teguh Prayitno]]>;
<![CDATA[Yuliansyah Tri Pratomo]]>;
<![CDATA[Hamdan Saidin]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (806.612 KB)
<![CDATA[Pada jurnal ini penulis ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana secara empiris terkait dengan penegakan regulasi daerah terkait dengan penjualan minuman beralkuhol kepada anak dibawah umur. Terlebih di Kota Balikpapan telah mengatur tentang izin minuman keras beralkohol khusus nya dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 tahun 2000, dimana Setiap Badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh kepala daerah, Serta tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah, Izin tidak boleh di pindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, pada kesempatan ini penulis akan memberikan bukti bahwasanya masih ada hal hal yang tidak boleh dilakukan terjadi di Kota Balikpapan, masih ada nya anak dibawah umur yang masuk Tempat Hiburan Malam dan membeli minuman keras hingga tak sadarkan diri dan ditemukan oleh petugas Satpol PP Kota Balikpapan  ]]>
