Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2021)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ruko Yang Melanggar Garis Sempadan Bangunan ]]>
<![CDATA[yuyun andriyani]]>;
<![CDATA[Nur Achmad Akbar Lintang Wibowo]]>;
<![CDATA[Awiluddin Awiluddin]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.168 KB)
<![CDATA[Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung ditetapkan dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunandan lingkungan, serta peraturan bangunan setempat. Dalam mendirikan atau memperbarui seluruh ataubeberapa bagian dari suatu bangunan, GSB yang telah ditetapkan tidak bolah dilanggar. Apabila GSBtersebut belum ditetapkan, kepala daerah dapat menetapkan GSB yang bersifat sementara untuk lokasitertentu pada setiap permohonan perizinan mendirikan bangunan. Penegakan Hukum terhadappelanggaran Garis Sempadan Bangunan masih kurang tegas baik dalam Peraturan yang berasal dariPusat maupun daerah, Pemerintah daerah seharusnya dapat lebih tegas lagi terhadap pelanggaranGaris Sempadan Bangunan agar perlu adanya tindakan preventif dari Pemerintah Kota Balikpapandalam hal memberikan himbauan sosialisasi terkait pentingnya Peraturan Daerah ini dalampengurusan Izin Mendirikan Bangunan.Kata Kunci : Penegakan Hukum; Penataan ruang; Garis Sempadan Bangunan]]>
<![CDATA[Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Winda Apriani Zarona Harahap]]>;
<![CDATA[Asep Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Bambang Hermawan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.946 KB)
<![CDATA[Hukum di Indonesia telah terpengaruh oleh hukum dari belanda sejak zaman orde lama hingga sekarang, perubahan social yang seharusnya dapat merubah pemikiran tentang hukum malah hingga saat ini positivism masih terus berada di tataran pemikiran tentang hukum dalam kehidupan masyarakat. Hubungan hukum dan perubahan social sudah tidak bisa dipisahkan, akan tetapi, dalam pemikiran positivism hukum itu harus terpisah dari social, karena hukum itu bersifat dinamis tapi harus berujung pada statis sedangkan ilmu social bersifat dinamis dan akan menjadi dinamis. Hal tesebut yang tidak bisa di terima oleh para pemikir positivism. Hukum positif Indonesia seharusnya tidak diberlakukan secara sempit, akan tetapi hukum positif ditempatkan pada suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan peraturan seperti dalam bidang hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum dagang. Dalam pengambilan keputusannya perlu ada watak progresif agar para penegak hukum tidak dengan sewenang-wenang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi. Karena hukum itu diciptakan untu mencapai keadilan bagi semua bukan keadilan bagi dirinya sendiri. Kata Kunci : Perubahan Sosial; Perkembangan Hukum; Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[Pengaruh Globalisasi Dalam Prostitusi di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Erli Dwi Mulatsih]]>;
<![CDATA[Kamelia Anggrini]]>;
<![CDATA[Desy Ayu Wulandari]]>;
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.745 KB)
<![CDATA[Dalam kehidupan prostitusi, globalisasi di pandang sebagai sesuatu yang harus bertanggung jawab, karena pengaruh globalisasi sangat menghilangkan norma-norma social dalam masyarakat. Prostitusi merupaka perbuatan yang tercela, biasanya seala hal tentang prostitusi sangat tertutup sekali, tapi karena pengaruh globalisasi prostitusi dipandang sesuatau yang gak tabu lagi untuk dipertbincangkan. Peran pemerintah yang masih kurang dalam penanganan prostitusi, sehingga masih banyaknya tempat-tempat prostitusi yang legal di tiap-tiap daerah. Seharusnya ada suatu peraturan semacam UU tentang pelarangan tempat-tempat prostitusi, tapi sekarang prostitusi hanya berada dalam kewenangan daerah masing-mansing dengan dikeluarkannya PERDA.Kata Kunci : Globalisasi, Prostitusi, Sosiologi Hukum]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Pasal 28 Huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ]]>
<![CDATA[Asrul Paduppai]]>;
<![CDATA[Asri Rusli]]>;
<![CDATA[Agus Siswanto]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.606 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Perusahaanyang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja yang melaksanakan aktivitas sebagaipengurus serikat pekerja berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum kepadapekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena melaksanakan aktivitas sebagai pengurusserikat pekerja berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan pendekatanpenelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan dataprimer dan data sekunder. Hasil Penelitian terkait Penegakan hukum terhadap perusahaan yangmelakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang melaksanakan aktivitas sebagai pengurusserikat pekerja berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh yang pada intinya yaitu dapat dilaksanakan ketika memenuhi unsur-unsurtindak pidana pelanggaran kebebasan berserikat. Meskipun dalam Pasal 28 tidak spesifikmenyebutkan siapa yang dimaksud dengan pelaku, namun jika melihat unsur cara maka jelaslah yangdimaksud pelaku utamanya adalah pengusaha. Motif atau tujuannya adalah untuk menghalang-halangikebebasan berserikat yang diwujudkan dengan cara-cara yang diatur secara limitatif yaitu PemutusanHubungan Kerja, memberhentikan sementara (skorsing), menurunkan jabatan (demosi), ataumelakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh.Kata kunci: Kebebasan; Pekerja; Membentuk Serikat Pekerja]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pindana Illegal Logging (pengangkutan kayu secara ilegal) Yang Ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ]]>
<![CDATA[muammar habib]]>;
<![CDATA[Arief Irawan]]>;
<![CDATA[Wahyu wahyu]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (745.431 KB)
<![CDATA[Kegiatan illegal logging masih sangat sering terjadi di Indonesia termasuk yang ada diKalimantan timur. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untukpemanenan kayu. Adapun konsep pengangkutan kayu secara ilegal yaitu dilakukannyapengangkutan atau hasil penebangan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannyapenanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undangtersebut, pengangkutan kayu adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidaksah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatukelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukanpemanenan kayu dan pengangkutan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Maka dari itu Setiaporang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telahdirumuskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan illegal loggingtelah dihapuskan, sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun2013 yang terkait tentang tindak pidana illegal logging terdapat pada pada Pasal 83 ayat 2 dan 4.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Hukum; Pengangkutan kayu.]]>
<![CDATA[KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: PERSPEKTIF KOMUNIKASI & HUKUM BISNIS ISLAM ]]>
<![CDATA[Nurul Islam]]>;
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.008 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengurai konsep Corporate Social Responsibility dengan menggunakan perspektif Komunikasi dan Hukum Bisnis Islam. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen atas sumber-sumber referensi.Konsep CSR merupakan konsep yang membangun keuntungan secara berkesinambungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan (planet), dengan memperhatikan etika dalam aktivitas bisnis perusahaan pada Quran. Konsepsi ini dirancang dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif dengan tujuan membangun pemahaman masyarakat bahwa CSR sebagai pesan membangun kesejahteraan masyarakat (people) dan lingkungan (planet) dengan dasar etika bisnis, bukan hanya urusan profit semata. Kedua, sebagai bagian pemenuhan implementasi perundang-undangan pada UU Perseroan Terbatas, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Image, Komunikasi, Bisnis Islam]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Balikpapan Timur ]]>
<![CDATA[Kusdina Dwi Hartari]]>;
<![CDATA[Rista Paradistya]]>;
<![CDATA[Susiswo Susiwo]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.145 KB)
<![CDATA[Salah satu hak anak pelaku tindak pidana pencurian tetap dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Balikpapan Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polsek Balikpapan Timur dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, Polsek Balikpapan Timur tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Dalam penanganan perkara ini Polsek Balikpapan Timur juga berhasil dalam mengupayakan proses diversi.Kata Kunci: Perlindungan hak anak; tindak pidana pencurian; Diversi.]]>
<![CDATA[Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua di Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Bunga Indah]]>;
<![CDATA[Reza Dwi Ariesta]]>;
<![CDATA[Yuni Rahayu Mundu]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.825 KB)
<![CDATA[Sejarah perkembangan manusia telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, melalui proses sosialisasi yang dibangun dengan interaksi sosial tidak selamanya menghasilkan pola-pola perilaku yang positif tetapi juga dapat menimbulkan hal yang negatif sehingga tidak menutup kemungkinan secara langsung maupun tidak langsung akan banyak mempengaruhi gaya hidup di masyarakat. Salah satu yang menimbulkan hal yang negatif adalah kejahatan. Faktor yang meliputi adanya kejahatan yaitu karena, keinginan mendapatkan hak orang lain menjadi salah satu penyebab kejahatan, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap pengendara bermotor roda dua di kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu: 1) upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Balikpapan, yaitu: Pre-emtif, Preventif, Represif; 2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua, yaitu: Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor sarana dan prasarana; 3) faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu, sebagai berikut: Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Pencurian; Kekerasan; Pengendara Bermotor Roda Dua]]>
<![CDATA[Keabsahan Sewa Menyewa Kamar Kost Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>;
<![CDATA[rebecca kallo]]>;
<![CDATA[Meiryna Nurlinda]]>;
<![CDATA[Hasby Noer Ashiddiqye]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.943 KB)
<![CDATA[Perjanjian sewa menyewa rumah (kos-kosan) banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa-menyewa rumah (kos-kosan) ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pemilik rumah (kos-kosan) akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh keuntungan dengan kenikmatan dari rumah (kos-kosan) yang di sewa, dan pemilik rumah (kos-kosan) akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. Undang-undang membedakan antara perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan secara lisan. Sewa menyewa secara tertulis berakhir demi hukum “otomatis”, yaitu bila waktu yang ditentukan habis, tanpa diperlukan pemberitahuan pemberhentian. Sedangkan sewa-menyewa secara lisan, yaitu jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada penyewa bahwa ia akan menghentikan sewanya. Pemberitahuan dilakukan dengan mengindahkan menurut kebiasaan setempat.Kata Kunci : Perjanjian Sewa menyewa; Perjanjian Lisan; Rumah Kost]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern ]]>
<![CDATA[Adi Saputera Nugraha]]>;
<![CDATA[Muhammad Bahri Yuda]]>;
<![CDATA[Sodya An Nuryazza]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (687.603 KB)
<![CDATA[Perkembangan pasar modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket di Indonesia saat ini cukup pesat dan tidak terkendali,hal ini dapat berdampak negatif, seperti akan mematikan keberadaan pasar tradisional. Semakin maraknya pendirian pasar modern di wilayah perkotaan menjadi salah satu pertanda semakin ketatnya persaingan yang harus dihadapi para pedagang yang berlokasikan di pasar tradisional, Meningkatnya pertumbuhan perekonomian khususnya dibidang Peraturan Daerahgangan di Kabupaten Paser, usaha di sektor Peraturan Daerahgangan yang lebih maju, pertumbuhan toko modern perlu memperhatikan keberadaan pasar tradisional yang ada saat ini guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka menjamin kepastian usaha dan tertib usaha bagi pelaku usaha, Lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Pasir sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, namun pelaksanaan peraturan tersebut masih belum terealisasi dengan baik karena masih saja banyak ditemukan Toko swalayan yang secara bebas maupun tanpa izin berdiri tidak sesuai dengan zonasi yang sudah di tentukan.Kata Kunci : Zonasi Penataan Lokasi, Pasar Tradisional, Pasar Modern]]>
