Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2022)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG NFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI TINDAK PIDANA CHEAT ATAU HACKING DALAM SISTEM GAME ONLINE ]]>
<![CDATA[Pandu Rachmatullah]]>;
<![CDATA[Kurnia Isti Ayu Dita]]>;
<![CDATA[Abdi Wira Surya Cendekia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permainan Daring(Game online) adalah jenis permainan. Dalam game online selalu ada seseorang yang melakukan kecurangan saat bermain. Dengan adanya pemain yang melakukan kecurangan dalam permainan dan kompetisi turnamen game online, maka pemain tersebut bisa sangat mudah untuk memenangkan sebuah turnamen. Jika pemain tu bisa dengan mudah memenangkan sebuah turnamen, maka dia bisa merugikan pemain yang lainnya serta merugikan orang yang membuat sebuah turnamen, atau bahkan bisa merugikan perusahaan game online tersebut. Selanjutnya tujuan Penelitian ni untuk mengetahui bagaimana mplementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Cheat atau Hacking Dalam Sistem Game Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang nformasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ni adalah yuridis normative oleh karena sasaran penelitian ni mengacu pada kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengenai mplementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Cheat atau Hacking Dalam Sistem Game Online Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang nformasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang nformasi dan Transaksi Elektronik. Namun mplementasi dari peraturan tersebut belum secara tegas dapat terlaksana dengan baik mengingat masih banyaknya cheater yang melakukan tindak cheat atau hacking.Kata Kunci: Game Online, Hacking, Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19 DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Haerana Haerana]]>;
<![CDATA[Vina Pricila]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untukmengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan mayarakatwaktu pandemi Covid-19 di Kota Balikpapan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, ialahmenelaahdan membahas fenomena yang didapatkanberdasarkanpadakenyataan yang terjadi selanjutnyadihubungkan dengan norma hukum dan teori yang ada.Penelitian ini bersifatdeskriptifdengansumber data ialah data primer meliputiwawancarasedangkan data sekundermeliputisumberhukum primer, sekunder dan tersier.Metode pengumpulan data denganwawancara dan studipustaka, selanjutnya data dianalisissecarakualitatif. Hasil penelitianmemperlihatkan bahwa Penegakan Hukum TerhadappelanggaranprotokolkesehatanwaktupandemiCovid-19 di kota Balikpapan dilakukansesuaidenganperaturan perundang-undangan. Sehinggaakhirnyapemerintahmembuatundang - undanguntuksekiranyadapatmembantumendisiplikan dan mengaturmasyarakat, begitu juga di wilayah kota Balikpapan yaitudenganadanyaPerwaliNomor 23 Tahun 2020 sekiranyadapatmenciptakanmasyarakat yang disiplindalammenerapkanprotokolkesehatan. Namun pada kenyatannyamasihbanyaknyaditemukanmasyarakat yang tidakmenggunakan masker saatkeluarrumahataumasihditemukannyatempatfasilitasumum yang tidakmenerapkan jaga jarak. Faktor yang menjadipengaruhtidakberjalansecaraefektifnyaperaturaniniadalahfaktordarimasyarakatkota Balikpapan yang masih mengabaikanpentingnyamenggunakan masker dan menjagajarak. Kurangnyakesadaraninilah yang menjadipengaruhterhadap proses penegakanhukumperaturaninisehinggabelumdapatterlaksanasecaramaksimal.Sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi belum maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat lainnya sehingga dibutuhkan ketegasan agar sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KELAIKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BALIKPAPAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Wiwi Wiwi]]>;
<![CDATA[Novie Rini Arianti]]>;
<![CDATA[Yoan Megawati]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Latar belakang dalam penelitian ini adalah tentang pelanggaran kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan. Pengoperasian kendaraan angkuran barang membuat pemilik atau pengemudinya menjadikan STNK, SIM dan buuku uji khusus sebagai kelengkapan umum. Sementara, kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban umum dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturementara, kelengkapan teknis umumnya terabaikan. Uji berkala disebut sebagai kewajiban umum dalam pengoperasian kendaraan angkutan barang, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan uji kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan dan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan implementasi pelaksanaan kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa sanksi pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor angkutan barang ialah pembinaan dan sanksi denda yang bertujuan untuk mengejar peningkatan PAD. Hambatan dalam uji kelaikan kendaraan angkutan barang di Kota Balikpapan adalah: (1) Faktor aparat/petugas, (2) Faktor fasilitas/peralatan dan (3) Peran serta masyarakat dalam pengujian kelaikan kendaraan masih kurang.Kata Kunci: Lalu lintas, Laik Jalan, Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI ]]>
<![CDATA[Adelia Winda Irani]]>;
<![CDATA[Muhammad Hery Susanto]]>;
<![CDATA[Piatur Pangaribuan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga-duga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. Pengaturan tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Banyaknya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi sering terjadi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas sangat banyak, salah satunya ialah kelalaian pengemudi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurudis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kecelakaan lalu lintas dapat secara hukum pidana maupun perdata, yaitu bahwa kewajiban tanggungjawab diatur dalam Pasal 234 UULLAJ. Bentuk tanggungjawab dalam kecelakaan lalu lintas secara hukum pidana pelaku dikenakan sanksi pidana sesuai perbuatannya, sedangkan tanggungjawab secara hukum perdata pelaku dapat mengganti kerugian karena perbuatan kecelakaan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugianKata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL TELUK BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Rosdiana Rosdiana]]>;
<![CDATA[Siti Fatimah]]>;
<![CDATA[Ditasya Anisa Riani]]>;
<![CDATA[Sri Endang Rayung Wulan]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Teluk Balikpapan memiliki luas daerah aliran sungai 211.456 hektar dan perairan seluas 16.000 hektar. Daerah aliran sungai Teluk Balikpapan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis, diantaranya sebagai penyangga keseimbangan fungsi teluk tersebut sebagai pelabuhan laut Balikpapan dan sumber penghasilan masyarakat di sekitarnya serta kehidupan ekosistem perairan kawasan teluk atau bisa disebut juga dengan Kawasan Ekosistem Esensial dan saat ni terancam punah. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan ekositem esensial Teluk Balikpapan serta penelitian ni bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder untuk mengeluarkan regulasi lanjutan terkait perlindungan hukum Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan serta menyetujui penetapan areal Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Balikpapan. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris berlandaskan pada sumber data primer yaitu data wawancara, data sekunder berupa jurnal sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum terhadap kawasan ekositem di Teluk Balikpapan masih belum dilakukan secara maksimal karena provinsi Kalimantan Timur hanya mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor; 522.5/K.672/2020 tentang indikatif KEE berupa peta indikatif dan belum sampai kepada penetapan kawasan ekosistem esensialnya secara definitif. Selain itu, sampai saat ni belum adanya kelembagaan untuk pengelolalan kawasan Teluk Balikpapan. Kata Kunci : Kawasan Ekosistem Esensial, Perlindungan hukum, Teluk Balikpapan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN KEPITING BERTELUR DI BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Ricky Kristian]]>;
<![CDATA[Samuel Ronaldo Marpaung]]>;
<![CDATA[Ghada Purnama Sulistyono]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia saat ini telah menghadapi banyaknya penyelundupan perikanan terlebih benih kepiting dan lobster. Hal ini dapat mengakibatkan ekosistem kepiting dan lobster terancam oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab telah menyelundupkan ke luar negeri. Pelarangan pengiriman kepiting bertelur ini telah tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI dan Pasal 88 Juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perikanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan kepiting bertelur di kota balikpapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Kata Kunci : Perikanan, Kepiting Bakau, Penyelundupan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANAMAN GANJA DEMI KESEHATAN DITINJAU DARI KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg) ]]>
<![CDATA[Dicky Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Fernando Habeahan]]>;
<![CDATA[Yoga Sutomo]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumusanmasalahdalampenulisaniniadalahbagaimanapengaturanmengenaipenggunaantanaman ganja demi kesehatandan apa yang menjadipertimbanganhukummajelis hakim dalammemutusperkaranomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg.Pengaturanmengenaipenggunaantanaman ganja demi kesehatandapatdigunakanuntukkepentinganpengembanganilmupengetahuan dan teknologi dan untukreagensiadiagnostik, sertareagensialaboratoriumsetelahmendapatkanpersetujuan Menteri atasrekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Majelis hakim yang memeriksa dan memutusperkaratindakpidananarkotikadenganterdakwaatasnamaReyndhart Rossy N. Siahaan dalamperkaranomor 83/Pid.Sus/ 2020/Pn.Kpgpada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkanpidanapenjaratanpamemperhatikanhakasasiReyndhart Rossy N. Siahaan yang membutuhkanpeningkatankesehatansetelahupayapengobatan yang dilakukankebeberaparumahsakittidakberhasilmenyembuhkanpenyakitsaraf yang dideritanya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN MINYAK GORENG ]]>
<![CDATA[La Ode Yogi Pradana]]>;
<![CDATA[Danang Purbasetya]]>;
<![CDATA[Aulia Yaritsunal Firdaus]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat Indonesia sangat ketergantungan terhadap minyak goreng. Minyak goreng merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi peluang untuk kalangan pengusaha yang melihat ada potensi keuntungan dalam pengadaan kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini adalah ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif ialah dengan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap perdagangan kebutuhan pokok serta perlindungan hukum secara repsesif ialah dengan dapat mengadukan secara pidana terhadap perbuatan penimbunan bahan kebutuhan pokok ke kepolisian, dan dapat melakukan gugatan dengan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta dapat menggugat sengketa melalui gugatan perdata.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Minyak Goreng]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN MANGROVE CENTER MENJADI PERUMAHAN GRAHA INDAH KELURAHAN BATU AMPAR ]]>
<![CDATA[Dwi Agus Wahyudi]]>;
<![CDATA[Gilang Jati Suparwanto]]>;
<![CDATA[Bagus Suparwanto]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Balikpapan telah mengalami banyak perubahan yang secara dramatis karena Kota Balikpapan difokuskan sebagai pusat ekonomi dan jasa. Dalam hal ini banyak lahan yang di salah fungsikan seperti alih fungsi lahan hutan mangrove, hutan mangrove dalam beberapa Undang-undang dan amdal termasuk hutan yang di lindungi oleh pemerintah. Tetapi ada beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakan hutan mangrove sebagai tempat untuk membangun perumahan dan menyebabkan banyak kerusakan yang berdampak pada masyarakat sekitar hutan mangrove seperti hilangnya mata pencaharian dan sumber makanan alami karena rusaknya ekosistem di dalam hutan mangrove tersebut. Pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi pada setiap pelaku yang telah menggunakan hutan mangrove sebagai lahan untuk membangun perumahan, jika tidak di tidak tegas maka akan banyak kerusakan hutan mangrove. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Artikel ini akan membahas banyak tentang penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan mangrove center menjadi perumahan graha indah kelurahan batu ampar.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Alih Fungsi Lahan Mangrove Center, Perumahan]]>
