cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 220 Documents
 18   19   20   21   22 
LEGALITAS PARALEGAL DALAM BERSIDANG DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018 Maryam Vivian Lestari; Fitrianda Fitrianada; Geraldi Hamdani Hermansyah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan Paralegal dalam lingkup bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan apa yang menjadi yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara hak uji materil bernomor 22P/HUM/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Paralegal yang bersidang di pengadilan berdasarkan syarat-syarat khusus dan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya adalah sah di mata hukum. Mahkamah Agung telah membuat kekeliruan yang fatal ketika mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut legalitas Paralegal yang bersidang di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor 22P/HUM/2018. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dijadikan batu uji memiliki kondisi/kekhususan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakanpengaturan lebih lanjut mengenai skema bantuan hukum oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA Aryanita Berlyan RS; Azzahra Fildza S; Jeremia Sutan M
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia sebagai perbandingan dalam kewenangan Bakamla. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.Kata Kunci: Kewenangan, Badan Keamanan Laut, Hukum Laut
PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH B3 RESIDU KARBIT DI KOTA BALIKPAPAN Gabrilia Anastasya Ponda; Aulia Rika Putri Mangawing; Virginia Meilyana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri yang menghasilkan limbah dari bahan berbahaya tidak berjalan dengan baik dan tidak diatur. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, serta penegak hukum lainnya dalam mengendalikan suatu operasi yang menghasilkan limbah bahan berbahaya untuk dibawa sesuai dengan standar prosedur dan aturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti di Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah residu karbit dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan limbah bahan berbahaya residu karbit di Balikpapan. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kepolisian di Balikpapan telah berperan efektif baik dalam penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kelemahan seperti sanksi administrasi yang dirasa kurang memberatkan para pelanggar pengelolaan limbah B3. Bagi yang tidak patuh harus diberikan sanksi administratif lainnya seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau penghapusan izin lingkungan sehingga menimbulkan efek jera.
KEKUATAN HUKUM MATERAI ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE muhammad zam zam safaat
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman perdangan melalui media elektronik di Indonesia sangat tinggi. Tingginya tingkat transaksi jual beli online umumnya banyak tertuang dalam bentuk dokumen elektronik. Sebagai bentuk upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada setiap dokumen ialah dengan memberikan materai. Dibentuklah peraturan tentang Bea Materai untuk memberikan kepastian hukum pada setiap dokumen elektronik dengan cara membubuhkan e-materai agar memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti di pengadilan. FSelain itu, materai elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya e-materai pada dokumen elektronik membuat beberapa masyarakat berspekulasi mengenai kekuatan hukum dari dokumen elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum materai elektronik dalam perjanjian jual beli online. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA BALIKPAPAN Aji Hamidah; Menina Reyhan Bonita; Rizky Abdillah Sy.
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tentang tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamini, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001, dengan ketentuan sebagai berikut; Setiap orang yang melakukan: Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh miliar), Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Adapun faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KURIR NARKOTIKA Rio Saputra Aditya; Muh Hasril Mahendra; Teja Fauzan Arifianto
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu, dan bagaimana pemberian upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika jenis sabu. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridid normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Tekhnik analisa dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini yang digunakan adalah dengan studi dokumenter. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif. Yang mana dalam perlindungan terhadap anak, bahwa anak hak-haknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentanf Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana harus menyelesaikan perkara diluar pengadilan (diversi) demi kepentingan anak tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BANGUNAN RUKO DI KOTA BALIKPAPAN Nenden Fahrian; Mulyo Nugroho; Tri Rizki Amelia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan surat kuasa untuk menjual bangunan ruko di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembuatan surat kuasa untuk menjual bangunan ruko di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan surat kuasa terdapat dalam dua jenis, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini dilakukan dengan cara pengawasan aktif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara menentukan apakah tindakan notaris sudah sesuai standar operasional prosedur yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan yang dapat menentukan salah atau tidak dalam melakukan tugasnya adalah Majelis Kehormatan Notaris Indonesia.
ANALISIS PENGOLAHAN AIR BERSIH WTP DI RT 30 KELURAHAN SUNGAI NANGKA KOTA BALIKPAPAN Sri Endang Rayung Wulan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air adalah kebutuhan yang paling diperlukan oleh semua makhluk hidup. Kebutuhan akan air bersih saat ini semakin meningkat sebanding dengan tingginya tingkat pencemaran air. Suatu kualitas air dapat ditentukan dari salah satunya kekeruhan (salitasi) atau pencemaran lingkungan seperti selokan yang di akibatkan karena hujan. Mayoritas RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan memanfaatkan air WTP yang dikelola oleh Pelaku Usaha. Kebetulan ada 2 (dua) Pengusaha air WTP di RT 30 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan. Air yang tidak baik bisa mengakibatkan terganggunya Kesehatan seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit. Nilai yang bisa diukur dengan cukup mudah seperti kekeruhan, dan setiap jenis kualitas air memiliki alat ukurnya masing-masing. Tetapi kita sulit untuk menemukan alat ukur yang mampu mengukur jenis kualitas air secara bersamaan. Pada penelitian ini akan dibuat sebuah Sistem Monitoring air sungai menggunakan pH meter. Alat ini dimana sensor pH dibuat berdasarkan perubahan nilai ADC. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dengan sampel yang diambil secara acak. Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kata kunci: WTP, Kualitas air, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
ANALISIS STATUS HUKUM TANAH YANG HANYA BERDASAR PADA ALAS HAK SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH YANG DITULIS DIBAWAH TANGAN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN Lauw Lisya Laurentine; Azma Nur Azifah K.; Rizky Aprilia Berliani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis terkait Analisis Status Hukum Tanah Yang Hanya Berdasar Pada Alas Hak Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang Ditulis Dibawah Tangan Yang Terjadi Di Kota Balikpapan. Tanah merupakan satu diantara kebutuhan mendasar manusia. Diantara fungsi dari tanah digunakan untuk membangun tempat tinggal dan menjalankan kehidupannya. Suatu kebutuhan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan tanah akan semakin meningkat pula, berkaitan dengan peran penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan suatu negara maka perlu adanya pengaturan yang jelas dan tepat agar dapat mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan. Rumusan masalah ini Bagaimanakah status hukum tanah yang hanya berdasar pada alas hak surat keterangan penguasaan tanah yang ditulis dibawah tangan yang terjadi di kota Balikpapan. Metode Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Status hukum tanah yang hanya berdasar pada alas hak surat keterangan tanah yang ditulis dibawah tangan yang terjadi di Kota tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya karena keberadaan surat keterangan penguasaan tanah sebagai alas hak yang ditulis dibawah hanya menegaskan mengenai riwayat dan asal-usul tanah. Selain itu keberadaan Surat keterangan penguasaan tanah yang ditulis dibawah tangan tersebut bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH DEBITUR PADA BANK Hotma Elisa Irene Siahaan; Denny Fernando Sitinjak; Johan's Kadir Putra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab akibat hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh debitur (konsumen) bersama developer tanpa melibatkan pihak Bank selaku kreditur,  ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian perikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian timbal-balik yang mengikat 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui  Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh debitur dan developer dengan tidak melibatkan pihak Bank selaku kreditur, mengakibatkan debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) kepada pihak Bank. Pasal 1266 KUHPerdata dan pasal 1267 KUHPerdata  jelas mengatur mengenai syarat batal, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Kata Kunci: Akibat hukum, pembatalan, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

Page 22 of 22 | Total Record : 220

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)