Muhammadiyah Law Review
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Articles
79 Documents
<![CDATA[THE PROTECTION AND PEOPLE'S RIGHTS DISABILITY AS CONSTITUTIONAL RIGHTS THROUGH THE PUBLIC SERVICE REGULATIONS ]]>
<![CDATA[Dedi Putra]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.186 KB)
<![CDATA[The respect, protection, and fulfillment of the rights of persons with disabilities is an obligation of the state as stipulated in Article 42 of Law No. 39 of 1999 on human rights. Persons with disabilities has been experiencing a lot of discrimination that has not met the right of persons with disabilities. Disability should have the same opportunity in the effort to develop itself. Fulfillment of the rights of persons with disabilities is still considered as a social problem that the new policy with its rights is social security, social assistance, and increase social welfare. Protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities can be done by providing and facilitating access to public services. The right to obtain public services should also be reserved for disabled people. The right to obtain public services for disabled people should be seen as a constitutional right. The regulation of public services should provide protection and fulfillment of the constitutional rights of the disabled in obtaining public services. This paper will discuss the law enforcement ideal in strengthening the rights of persons with disabilities as constitutional rights through fair regulation of public services. This paper uses a method normative approach to legislation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Mashuril Anwar]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.619 KB)
<![CDATA[Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum era otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang yang menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum. Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih bersar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Seiring dengan pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penulis akan mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, dan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan pembahasan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang perikanan budidaya, kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan. Selanjutnya disharmoni antar kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan menimbulkan urgensi untuk melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sektoral di bidang pengelolaan sumber daya perikanan.]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Windy Nurcahyanai]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.503 KB)
<![CDATA[penangan perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa dimulai dengan pelaksanaan penyidikan, selanjutnya penuntutan dan pelaksanaan putusan, persoalan mendasar dalam pelaksaan penanganan ini adalah persoalan penyidikan, karena akan menentukan keseluruhan proses selanjutnya. Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Alasan hukum dilakukan penyidikan sekaligus penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu alasan filosofis, sosiologis, historis dan praktis. Wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada di tangan Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada ditangan Kejaksaan. Pemisahan kekuasaan ini oleh penulis dianggap cukup ideal, karena pengawasan yang sifatnya timbalbalik antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA DIMUKA UMUM ]]>
<![CDATA[Nur Alizzah Gunadi]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.97 KB)
|
DOI: 10.24127/lr.v5i2.1623
<![CDATA[Kejahatan merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara verbal maupun non verbal yang tindakan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti kejahatan asusila, cyber bullying dan kejahtan kejahatan lainnya yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Uundang ITE Tahun 2008. Kejahatan sendiri bersifat flesksibel, jenis jenis dan modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan pada masyarakat seiring berjalannya waktu. Kriminalitas atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa herediter sejak lahir, bukan juga warisan biologis. Tingkah laku criminal dapat dilakukan oleh siapapun, gender apapun dan umur berapapun. Kejahatan asusila merupakan jenis kejahatan yang mudah dilakukan, sebab kejahatan ini bisa dilakukan dimana saja, bahkan ditempat ramai sekalipun. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[DISCOURSE GENDER IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS: A TURNING POINT PROTECTION LAWS TOWARD FEMALE WORKERS ]]>
<![CDATA[Annisa Cahaya Pratiwi]]>;
<![CDATA[Teta Anisah AR]]>;
<![CDATA[Reza Torio Kamba]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.933 KB)
<![CDATA[Indonesia as legal state ensure protection of human rights for each citizen. Recognition human rights in indonesia can not be separated from insurance against equal rights to have jobs between the man and woman. The one of gender discrimination can be felt in the workplace. Protection toward female workers is to ensure of fundamental rights workers / labor of women and ensure an equal opportunity and treatment without discrimination to realize prosperous female workers and their household by keep considering the development the business world. Every worker women is having a fundamental rights as regulated by law. In a juridical manner the constitution of 1945 provide legal protection toward any person to obtain work and the decent life for humanity. The form of an acknowledgement of women’s rights internationally also had been recognised by the passing CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women). It means, there is no again discrimination against women’s rights to work and develop itself. Basically female workers are having huge enough contribution toward the implementation of the national development. For it, protection laws toward labor woman very important for guaranteeing a decent welfare for female workers and his family without any discrimination gender. The purpose of this research is to assess legal protection that has been given by the government on the welfare of female workers.]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan) ]]>
<![CDATA[Ade Indriyuni]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.358 KB)
<![CDATA[The development of the current era shows that the perpetrators of theft with violence or other crimes are increasingly rampant. Indonesia often happens theft with objects of goods namely motorcycles, the perpetrators of theft do not hesitate to kill victims to get the stolen goods, the actions of thieves are criminal acts. Article 10 of the Criminal Code regulates the type of punishment, one of which is capital punishment. The problem in this research is how to implement the death penalty on the perpetrators of theft by motorized vehicle violence and how the efforts to reduce the crime crime rate. The method used in this study is a normative juridical approach and at the same time a sociological approach is carried out as a study of law in society. The results of this study indicate that the application of the death penalty against perpetrators of theft by violence that resulted in serious injuries to the victims even to the loss of the victim's life has not been carried out in accordance with the provisions of the existing laws and regulations in Indonesia. Of the many cases of theft with violence that occurred in Indonesia, only a few carried out the application of the death penalty. This shows that Article 365 paragraph 4 of the Criminal Code that provides provisions for the execution of the perpetrators of theft by violence until the loss of the victim's life has not run optimally. Thus the law enforcers must make efforts in preventing the criminal acts of theft by violence so as not to increase.]]>
<![CDATA[BIROKRASI DALAM SISTEM KESEHATAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Asih P Puji Astuti]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.284 KB)
<![CDATA[Pelayanan kesehatan itu juga menjadi hal yang mendasar bagi sistem pemerintahan daerah kota metro selaku aparatur birokrasi memang harus menjadi pemikiran yang signifikan seperti apakebijakan untuk memberikan pelayanan birokrasi yang baik dalam system kesehatan di Kota Metroyang akan dibahas pada bagian penulisan ini. Peran Birokrasi pada Sistem kesehatan dalam pemerintahan daerah Kota Metro dapat terlihat pada perda PERDA NO 13 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Pelaksanaan Birokrasi system hukum dalam pelayanan system kesehatan Kota Metro adalah pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan dasar yang secara operasional dilaksanakan oleh dinas melalui puskesmas dan unit pelayanan teknis dinas lainnya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS: TELAAH KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS KORUPSI ]]>
<![CDATA[Feby Tamara Rahmadhani, Dauri]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (525.226 KB)
<![CDATA[Dikehidupan ini kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi merupakan kejahatan luar biasa di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi namun masih jarang diangakat ke Pengadilan. Dalam praktiknya hanya pidana denda yang dikenakan kepada korporasi kurang memiliki efek jera. Dan banyak terdapat perbedaan para ahli hukum terhadap yang memiliki culpa adalah person kemudian sedikit yang mengatakan bahwa korporasi juga. Pada hubugan pekerjaan dalam perusahaan dan lainnya tidak diatur pemberataan pidana korporasi dimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUPTK. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat masalah pertanggungjawaban korporasi dalam pelaku kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi serta Variabel penghambat dalam pertanggungjawaban kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi tersebut. Metodelogi yang dipakai Tipe penulisan ini bersifat deskriptif analitis, dalam kaitan dengan pendekatan normatif yang digunakan (a) pendekatan Per kaidah hukum tertulis itu sendirian (statute approach) yaitu pendekatan beberapa aturan hukum bersangkutan (b) pendekatan Konsep (Conceptual approach) untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindakan korupsi korporasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dalam hal ini mekanisme subjek hukum dalam bertanggungjawab atas kejahatan korporasi mematuhi metode pertanggungjawaban hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis pada standar yang berlaku atas culpa. Akan tetapi akibat korporasi ialah subyek hukum tidak cakap atas culpa oleh karenanya menggunakan metode pertanggungjawaban yang tidak hakiki dalam culpa sebagai mutlak. Metode subjek hukum dalam tanggugjawab kejahatan kiranya adalah Strict Liabilty, Vicorious Liability, Sucsessive Liability, Teori Identifikasi, dan Teori delegasi. Variabel penghambat antara lain penggunaan metode pertanggungjawaban berupa individual, direct, dan based on schuld (sistem pertangungjawaban pidana konvensional), verivikasi culpa korporasi sukar dilakukan, belum ada peraturan korporasi yang menyatakan bahwa subyek kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis formil maupun materiil.]]>
<![CDATA[FAIR COMPETITION THROUGH PRICE AGREEMENT BETWEEN BUSINESSMEN ASSOCIATED IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ]]>
<![CDATA[Azizah Azizah]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.426 KB)
<![CDATA[Fair competition is one of the keys to succeed for the fair market economic system. Through price fixing agreements between businessmen in the ASEAN countries, it will cause the market equilibrium with no ignoring the interests of businessmen and the people. Based on these issues, then the legal problems,are namely: 1) How are the health competition between businessmen in the ASEAN economic community. 2) How should the setting of price agreements between businessmen in the ASEAN economic community. This paper is a study of hermeneutics using normative approach, philosophy of law, sociology of law, comparative law and political law.The study concluded that: 1) The attempts setting of fair competition between businesses in the ASEAN economic community that need to be applied in the form of agreement, 2) In its development, price fixing agreements between businessmen that are members of the ASEAN economic community still balance with the interests of the public as consumers. ]]>
<![CDATA[IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gigih Sanjaya Putra]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.716 KB)
<![CDATA[Akhir-akhir ini profesi yang bergerak di bidang medis terutama profesi sebagai dokter dan perawat banyak disoroti oleh masyarakat, khususnya setelah terjadi beberapa kasus kelalaian, kesengajaan maupun kurangnya keahlian dalam tindakan Medis dokter dan perawat yang merugikan pasiennya, seiring dengan keadaan tersebut maka berkembang istilah malpraktik medik. Permasalahan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban tenaga medis atas tindakan malprektek yang dilakukan? Bagaimanakah implikasi pertanggungjawaban hukum atas terjadinya malprektek terhadap tenaga medis dan pasien?. Metode yang di gunakan dalam penelitian adala yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan perauran perundang-undangan. Hasil penelitian ini bentuk tanggungjawab yang dilakukan yaitu, tanggungjawab kode etik profesi dokter, tanggungjawab kode etik perawat, tanggungjawab secara hukum administrasi, tanggungjawab secara hukum pidana, dan tanggungjawab secara hukum perdata. Dari keseluruhan tanggungjawab tersebut harus di laksanakan oleh tenaga Medis yang melakukan malpraktek yang diterjadi di rumah sakit umum maupaun rumah swasta. Implikasi yang timbul akibat adanya tanggungjawab tersebut adalah secara psikologis dapat mempengaruhi tenaga Medis di dalam memberikan pelayanan medis bagi masyarakat dapat bertindak kurang hati-hati bahkan dapat melakukan sesuatu hal di luar standar operasional rumah medis.]]>
