cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nitaria Angkasa
Contact Email
lawmuhammadiyah@gmail.com
Phone
+6281272533316
Journal Mail Official
lawmuhammadiyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. 34111 Prodi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Muhammadiyah Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Metro
ISSN : 2549113X     EISSN : 2580166X     DOI : https://doi.org/10.24127
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review" : 6 Documents clear
PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Michael Frans Berry
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.243 KB)

Abstract

Based on Law Number 12 of 2011, the meaning of statutory regulations is a written regulation that contains legally binding norms. Legislations which are formed and stipulated by state institutions or officials whose sequence is regulated in statutory regulations. Legislation in the form of written decisions, statutory regulations in the form of authorized officials, and statutory regulations that are binding in general, are not always binding but only show that these laws and regulations do not apply concretely or individually. Legislation theory is oriented towards seeking clarity and clarity of meaning and / or understandings and is cognitive in nature, legislation is a process and technique for the preparation of a set of legal regulations. Legislative powers correspond to a hierarchy of regulations. In the Elucidation of Article 7 paragraph 2 of Law Number 12 Year 2011, what is meant by hierarchy is the separation of each type of legislation. The ranking is based on the principle that lower regulations must not conflict with higher regulations. This principle is in accordance with the Stufen Theory or Ladder Theory of the jurist Hans Kelsen in General Theory of Law and State (1945). Legislation is a process of forming state regulations, both at the central and regional levels; and legislation as well as all state regulations is the result of the formation of regulations, both at the central level as well as at the regional level.
URGENSI PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI (STUDI BPD DESA KARYAMULYASARI KECAMATAN CANDIPURO LAMPUNG SELATAN) Muhtadli Muhtadli
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.037 KB)

Abstract

This research discusses the urgency of strengthening the role and function of the Village Consultative Body in a democratic perspective. The method used in this study is a normative juridical approach to literature and legislation, as well as a historical approach. The conclusions obtained from this research are that the Village Consultative Body is currently no longer an element of village administration and a partner of the Village Head in the affairs of village administration and is outside the government structure, the two functions of the Village Consultative Body carry out a supervisory function as the main function, while the legislative function become a function of the village government. Therefore, it is urgent to strengthen the role and function of the BPD as an instrument in carrying out checks and balances so that the implementation of village governance runs democratically.
UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN JAMINAN SECARA SUKARELA PENTA Peturun
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.732 KB)

Abstract

Hukum Perikatan ditempatkan dalam Buku III dalam (KUHPerdata). Tujuan dari pada pengaturan.perikatan untuk memastikan tujuan hukum sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaat hukum. Prinsip yang diatur dalam KUHPerdata persoalan perikatan adalah kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1320 KUHPerdata: a). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c). Suatu pokok persoalan tertentu; d).Suatu sebab yang tidak dilarang. Juga mengatur soal memberi dan berbuat yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.Pembahasan tulisan ini berkaitan dengan Perkara Nomor.24/Pdt.G/2014/PN Gns. yang memutuskan tergugat Wanprestasi, memerintahkan tergugat menyerahkan secara sukarela jaminan hutang kepada penggugat. Bila melihat kronologis perkara serta proses persidangan, dimana tergugat tidak hadir selama persidangan dan tidak ada ikitad baik membayar hutang. Hal ini ada peluang kesulitan pengugat untuk mendapatkan haknya kembali. Karena bunyi dari putusan menyatakan penyerahan jaminan secara sukarela. Oleh karena itu, dicari jalan hukum untuk menjamin terlaksana keputusan hakim tersebut untuk memastikan asas Kepastian, Keadilan Hukum dan Kemanfaat bagi pengugat.
KEDUDUKAN WAKIL PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Nitaria Angkasa Tria Noviantika
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.315 KB)

Abstract

Pada konstitusi kita saat ini tertuang secara jelas terkait dengan pembagian kekuasaan dalam beberapa cabang yakni dibagi atas 3 cabang kekuasaan yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kenyataannya ada lembaga negara yang bukan perwujudan dari ketiga macam kekuasaan, namun sebenarnya dapat menjadi bagian dari lembaga negara yang telah ada, karena secara fungsional lembaga tersebut dibutuhkan. Sebagai contoh adanya kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) saat sebelum UUD 1945 diamandemen sebagai lembaga pertimbangan yang dapat memberikan nasihat kepada presiden secara langsung berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 lalu digantikan dengan Wakil Pertimbangan Presiden (Watimpres) dengan tugas dan fungsi yang sama dengan kedudukan dibawah presiden serta bertanggung jawab kepada presiden secara langsung. Permasalahan yang aan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan Wakil Pertimbangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden? dan Struktur, tugas dan Fungsi lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya sesuai dengan permasalahan. hasil penelitian ini  menunjukan bahwa Tugas dan fungsi Wakil Pertimbangan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres, tugas Wantimpres adalah: memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Sedangkan fungsinya sebagai lembaga penasihat dapat memberikan nasihat terkait bidang politik ini meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri, bidang ekonomi dan keuangan ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perbankan, perencanaan dan pembangunan, serta pelaksanaan dan pengawasan APBN, dan bidang kesejahteraan rakyat ini meliputi sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, perhubungan serta fasilitas umum.
PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19 Devita Marentina Putri Larasati
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.09 KB)

Abstract

The government policy to free the convict in the middle of pandemic covid-19 have reaped controversy in the community. some have raised objections with concerns about increased crime and impact policy from freedom of the convict is temporary solution. The step is assessed for stop spread and transmission covid-19 at jail facilities because the main factor spread pain at the jail is government policy which still prioritizes imprisonment in law enforcement. This legal research uses empirical juridical research which uses statutpry approach with qualitayive kualiti for search, prosses, and analyze result of the research with descriptive. Policy the freedom convict in an effort to suppres the transmission of covid-19 based on concern government with transmission on the jail. However, released prisoners do not automatically guarantee that they are protected from the virus. Another problem is the difficulty in fulfilling their daily needs, namely due to the difficulty of finding work so that there is great potential for former inmates to commit criminal acts again. Apart from fulfilling the necessities of life, another factor that encourages recidivists is the ineffectiveness of the supervisory function by the Correctional Center (Bapas). this is due to the limited human resources in Bapas itself and it is also known that Bapas does not conduct guidance in the usual way, currently only relies on existing technology, so it cannot provide optimal services.
IMPLEMENTASI PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI: PERPU NO. 1 TAHUN 2020 Firqoh Widyati Nursiyam Rizqi Sahputra
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.51 KB)

Abstract

Kebijakan ekonomi baru yang digadang-gadang pemerintah Indonesia dapat menekan laju resesi selama adanya Covid-19 merupakan harapan bagi semua elemen di masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengevaluasi dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 (PERPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan total anggaran sebesar Rp 406,1 triliun. Tidak hanya PERPU, tetapi juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 (PERPRES 54/2020), dimana perpres tersebut merupakan tindak lanjut dari PERPU 01/2020.1 Maka melihat dari sektor kebijakan ekonomi, beberapa langkah yang terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter adalah bagian yang dibutuhkan untuk memberikan daya rangsang ekonomi serta memberdayakan para pelaku usaha. Oleh karenanya baik dari sektor ekonomi makro maupun mikro salama adanya pandemic diharapkan mampu bertahan dalam mengahadapi krisis ekonomi. Dihadapkannya dalam hal ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diupaya kan bisa mempertahankan usaha bisnisnya dalam kondisi pandemi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan ekonomi tindak lanjut ada pada PERPU 01/2020 dan PERPRES 54/2020 di segi implikasi dan implementasi pemerintah maupun pelaku usaha. Kepenulisan ini menggunakan metode deskripsi, argumentasi dari sumber data-data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimana peraturan Undang-undang yang terkait dengan kebijakan ekonomi dikaji dengan teori-teori yang berkaitan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan PERPU No. 1 Tahun 2020.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review More Issue