Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PETITA

petita
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 26570270 EISSN : 26563371 DOI : https://doi.org/10.33373/pta.v3i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Petita adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam. Petita adalah sebuah publikasi untuk desiminasi hasil penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum yang dituangkan dalam bentuk artikel. Artikel yang dipublikasikan di petita adalah artikel yang merupakan hasil dari penelitian dan belum pernah dipublikasikan di jurnal lain. Petita terbit dua kali dalam satu tahun.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020" : 6 Documents clear

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PIHAK MASKAPAI TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PENERBANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 89 TAHUN 2015 herningtyas, tuti; Putri, Meidia Dwi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Penggunaan transportasi udara khususnya pesawat udara semakin hari kian meningkat. Pemilihan pesawat udara didasari pada tingkat kecepatan dan efisiensi waktu yang diberikan sehingga menjadi pilihan pertama bagi masyarakat dalam berpergian. Akan tetapi dalam pelakasanaannya, terdapat kendala-kendala yang dapat terjadi seperti keterlambatan penerbangan sehingga menimbulkan berbagai kerugian materil maupun imateril bagi penggunanya. Keterlambatan penerbangan sebuah maskapai seringkali dianggap hal yang biasa terjadi sehingga dapat dimaklumi sebagian kalangan pengguna moda transportasi ini. Dalam penyelesaiannya, pihak maskapai memiliki tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi akibat keterlambatan penerbangan tersebut dan para penumpang yang dirugikan juga mendapatkan perlindungan hukum.Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu tanggungjawab pihak maskapai di Bandara Hang Nadim Batam serta perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan.Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya konsep tanggungjawab praduga bersalah berarti pihak maskapai memiliki tanggungjawab memberikan kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penerbangan yang terjadi serta dalam proses penyelesaiannya yang apabila pihak maskapai tidak memberikan ganti rugi, penumpang dapat melakukan tuntutan ke pengadilan negeri di wilayah Indonesia, penyelesaian melalui jalur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa penerbangan.Kata Kunci: Tanggungjawab, Penumpang, Keterlambatan Penerbangan, Perlindungan Hukum

HUKUM PIDANA ANALISA HUKUM TENTANG KEBERADAAN PIDANA DENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA pratama tambunan, hendra wijaya
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Latar belakang masalah pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dari seorang terpidana yang dijatuhi putusan. Bertujuan membebani seseorang dengan membayar sejumlah uang agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri dan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit kemudian zaman penjajahan BelandaRumusan masalah yaitu bagaimana analisa hukum mengenai pengaturan hukum pidana denda dan bagaimana keberadaan pidana denda dalam waktu sekarang?Metode penelitian yaitu metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan mencari berbagai leteratur perundang –undangan yang berhubungan.Kesimpulan dijatuhkan dalam perkara administrasi dan pajak, misalnya denda terhadap penyelundup dan penunggak pajak. Di Indonesia, banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya dnda terhadap pelaku yang terlambat mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terlambat membayar iuran televisi, terlambat membayar pemakaian air (PAM), terlambat membayar pemakaian listrik (PLN) dan lain-lain.

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PENERAPAN UANG WAJIB TAHUNAN OTORITA (UWTO) DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM KEWENANGAN HAK PENGELOLAAN (HPL) artanto, Tri; Harefa, Diyon Star; Harefa, Diyon Star
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Analisis Komparatip Tntang Penrapan duit Wajib Tahnan Otorita Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Bumi Dankan Banggunan Dalam Kewenangan Hak Pengelolaan (HPL) merupakan proses yang bertujuan pengaturan hukum terhadap Penerapan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Dikaitkan Dengan Penerapan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Kewenangan Hak Pengelolaan (HPL). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan administrasi UWTO sampai dengan perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kota Batam. bagaimana Masalah Pembebanan Uang Wajib Tahunan Otorita dan Pajak Bumi Bangunan Kepada Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Di Kota Batam. Metode Pendekatan yuridis normatif (Legal Research) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmi hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma hukum tertulis), dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder studi kepustakaan. Pelaksanaan administrasi UWTO sampai dengan perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kota Batam adalah secara administrif, setelah pengusaha yang memiliki badan hukum menerima Izin Peralihan Hak (IPH) diatas tanah Negara yang dapat dikelola oleh swasta sesuai dengan ketentuan yang ada, maka tanah-tanah tersebut wajib difungsikan sesuai dengan izin peruntukkannya. Akan tetapi yang terjadi adalah banyak tanah-tanah di Kota Batam tidak difungsikan sebagaimana mestinya, karena berbagai faktor alasan (alibi). Apabila telah dipenuhi semua persyaratan untuk mengelola tanah di wilayah Batam, sesuai dengan peruntukkannya, maka pihak pengusaha wajib segera membangun dan bukan membiarkan tanah tersebut menjadi lahan yang tidak produktif. Karena sesuai dengan aturan yang ada bahwa Batam merupakan daerah industrial yang berkompetitif dengan Negara-negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia berdasarkan Undang-Undang no 44 tahun 2007 tentang Perdagangan bebas (Free Trade Zone), akan tetapi Kota Batam menjadi wilayah yang tidak produktif sehubungan begitu banyak lahan yang tidak dibangun dengan berbagai alasan, karena ini merugikan bagi kepentingan umum. Kata Kunci: Penerapan UWTO, Penerapan PBB, Kewenangan HPL.

ANALISA YURIDIS PERAN POLISI SATWA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN POLDA KEPRI) hutasoit, isfandir; Candra, Adi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Pada bagian bahasan paragraph pertama dalam abstrak bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh profesi penulis selaku anggota Polri dalam satuan anjing pelacak atau CA Nine yang membantu penyidik kepolisian dalam mengungkapkan suatu kasus kejahatan tindak pidana pemerkosaan.Pada bagian bahasan paragraph kedua dalam abstrak yaitu rumusan masalah yang berisikan : Prosedur dari penggunaan anjing pelacak jenis helder dalam suatu kasus tindak pidana pemerkosaan dan Faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana pemerkosaan dengan bantuan unit anjing pelacak. (Studi kasus Polda Kepri)Pada bagian bahasan paragraph ketiga skripsi ini peneliti menggunakan metode dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dan melakukan observasi di lapangan dalam hal ini Polda Kepri dan Polresta Barelang maka disebut juga Metode Penelitian Yuridis Normatif.Pada bagian akhir dari kesimpulan yang diteliti oleh peneliti adalah didalam proses awal penyidikan tindak pidana pemerkosaan penggunaan unit anjing pelacak yang berada pada Polda Kepri sangat membantu penyidik Rekrim Polresta Barelang dalam melakukan olah tempat kejadian perkara dimana petunjuk – petunjuk dapat diketahui dengan cepat berkat penciuman anjing pelacak jenis helder tersebut.

SANKSI PIDANA PENCABUTAN HAK POLITIK DAN DENDA MAKSIMAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014) rahmanidar, Rahmanidar; Yardi, Budi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) adalah tindak pidana korupsi, sehingga upaya dalam pemberantasannya juga perlu cara yang luar biasa pula dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun semangat itu sepertinya hanya seruan saja, karena sampai saat ini kasus tindak pidana korupsi menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan bahkan melibatkan semua lini birokrasi. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Sanksi Pencabutan Hak Politik dan Denda Maksimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan studi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia terhadap sanksi pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah normatif yang mengacu pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang dianalisa dengan metode deduktif dan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pidana pencabutan hak politik dan denda maksimal seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, telah diatur dalam konsepsi hukum pidana Indonesia baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemberantasan Tipidkor, namun pada konteks tidak adanya limitasi pencabutan hak adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, diperlukan adanya produk hukum dengan muatan sanksi yang lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan agar pelaku tindak pidana korupsi jera dan orang/pejabat lain tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.Kata Kunci : Pidana, Hak Politik, Denda, Maksimal, Hak Asasi Manusia.

PENINGKATAN POLA PIKIR GENERASI INDONESIA DI ZAMAN TEKNOLOGI CANGGIH MELALUI REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA INDONESIA Kornelis, Yudi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional generasi Indonesia yang semestinya diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral. Moralitas merupakan bagian dari Revitalisasi yang dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk mengubah semua segi dan sendi kehidupan terutama dalam bidang pendidikan. Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi Identitas Nasional generasi Indonesia hendaknya dikaitkan dengan wawasan spiritual, akademis, kebangsaan, dan mondial. Spiritual, berkaitan dengan moral, etika, dan religius. Sikap seperti ini dapat menunjang pribadi seseorang menjadi lebih baik. Andai kata seseorang tidak memiliki sikap etik dalam dirinya dapat berdampak buruk pada dirinya. Misalnya dikucilkan dari masyarakat, tidak mendapatkan perhatian lebih, dan sedikitnya masyarakat yang ingin bersosialisasi. Kebangsaan, untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023 Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022 Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022 Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020 Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019 Vol 3, No 2 (2016): Vol 3 No 2 Desember 2016 Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016 Vol 2, No 2 (2015): Vol. 2 No. 2 Desember 2015 Vol 2, No 1 (2015): Vol. 2 No. 1 Juni 2015 Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014 Vol 1, No 1 (2014): Vol. 1 No 1 Juni 2014 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tri Novianti

Contact Email petita@journal.unrika.ac.id

Phone +6281365942494

Journal Mail Official petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA