Jurnal Al Tasyri'iyyah
Al Tasyriiyyah Journal is a journal of state administration law study program, faculty of sharia and law, alauddin islamic state university. Al Tasyriiyyah Journal is a scientific journal that publishes articles related to the study of constitutional law, islamic state law, and various scientific studies in the field of law. Al Tasyriiyyah Journal is published by the State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Alauddin State Islamic University, Makassar. Al Tasyriiyyah Journal accepts manuscripts or articles in the field of Islamic Law, constitutional law, islamic state law and Law from various academics and researchers, both national and international. The articles published in the journal al treatise are articles that have been reviewed by Bestari Partners or peer reviewers.
Articles
27 Documents
<![CDATA[MODERNISASI DAN REFORMASI DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL DI NEGARA ISLAM: Telaah Komparatif Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Suhardin]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.26947
<![CDATA[Abstrak :This paper discusses the modernization and reform of the development of Islamic law and social institutions in Islamic countries as a comparative study of Indonesia and Malaysia. Islamic law revealed by Allah aims to prevent confusion in the community and bring benefit to them, directing them to truth, justice and wisdom and explaining the path that must be passed. In this case, it is based on five main priorities, namely maintaining religion, soul, mind, lineage and property, based on the al-Qur'an which is universal and dynamic. Thoughts on the development of Islamic law have long been studied by Western historians, especially those who have a tendency to justify the authenticity of Islamic law. Because the legal theme has a relationship with reality and the physical environment, it inevitably has to face challenges related to the facts of social change. Meanwhile, modernism in Islam is a series of thoughts and schools of thought in ijtihad to think rationally and to change understandings or customs that must be adapted to developments and conditions that exist at this time, without leaving Islamic values. Therefore, opportunities are always open and must be carried out by taking into account the social implications of the application of the product of legal thought.]]>
<![CDATA[URGENSITAS CARRY OVER DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: Kajian Siyasah ]]>
<![CDATA[Achmad Maulida]]>;
<![CDATA[Kusnadi Umar]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.30176
<![CDATA[Pembaharuan hukum dibutuhkan setiap waktu untuk melengkapi dan mengisi kekosongan hukum terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Undang-undang sebagai instrument hukum membutuhkan pembaharuan dan perubahan, namun kendalanya adalah prosesnya yang sedemikian Panjang membuat pembaharuan dan pembuatan undang-undang kadang tidak mampu mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana urgensitas carry over dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia? Bagaimana perspektif siyasah syar'iyyah terhadap proses pembuatan undang-undang di Indonesia?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pustaka. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan syar'I dan undang-undang. Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber data sekunder berupa jurnal hukum dan buku fiqih. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia hanya dua kali mengalami masa dimana produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif (masa awal kemerdekaan dan reformasi). proses pembuatan undang-undang di Indonesia berjalan selaras dengan prinsip inferensi. Yakni metode pembuatan undang-undang dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendah syar’i dari berbagai sumber yang ada utamanya al-Qur’an dan Hadist. Kata Kunci: Dinamika Politik; Pembuatan Undang-undang; Siyasah Syar'iyyah]]>
<![CDATA[MENILIK EGALITER HAK BERPOLITIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Irma Yulianti Sofyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.30179
<![CDATA[Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dengan kedudukan yang sama, namun di Indonesia laki-laki lebih sering berdiri di dunia politik dibandingkan perempuan terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai sedikitnya kuota perempuan dalam jabatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan syar’i dan pendekatan yuridis sosiologis, Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang dianalisis kualitatif guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-Laki dan Perempuan di partai PKS Kota Makassar telah terpenuhi secara syarat untuk pendirian partai secara yuridis terkait kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Jumlah keseluruhan pengurus partai 74 orang yang terdiri dari 45 laki-laki dan 29 perempuan. Persentase perbandingan 60% banding 40%, memenuhi syarat namun tidak setara. Kata Kunci: Egaliter; Hak Berpolitik; Politik]]>
<![CDATA[LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah? ]]>
<![CDATA[Nurlaelatil Qadrina]]>;
<![CDATA[M. Chaerul Risal]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.30201
<![CDATA[Ganja merupakan tumbuhan yang memiliki manfaat kepentingan pengobatan. Dalam Islam, menggunakan tumbuhan sebagai obat adalah hal yang dibolehkan. Namun penggunaan Ganja di Indonesia dilarang berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Banyaknya penelitian tentang manfaat tanaman Ganja memunculkan perdebatan baru antara kepentingan pengobatan dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu dalam hukum Islam dengan berbagai metode penyelesaian masalah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam penelitian ini membahas urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (library research) dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan normatif syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu. Dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu berdampak pada berbagai bidang diantaranya adalah bidang kesehatan, industri dan ekonomi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah menggunakan metode maslahah mursalah dengan memperhatikan maqasyid Syariah dapat dijadikan sebagai landasar penggunaan ganja sebagai obat. Kata Kunci: Ganja; Legalisasi; Tanaman Obat]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS EKSEKUSI UPAYA PAKSA ]]>
<![CDATA[Wulan Febriyanti Putri Suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.30521
<![CDATA[Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diterangkan mengenai upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif sebagai bentuk pemaksaan terhadap rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) di lingkup PTUN. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya paksa dalam pelaksanaan putusan di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan dalam pelaksanaannya serta pandangan siyasah syar'iyyah mengenai penerapan uang paksa dalam eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara,observasi langsung kelapangan oleh peneliti sebagai intrumen utama dan pengumpulan dokumen(arsip). Hasil penelitian ini ialah 1) PTUN Makassar belum dapat mengimplementasikan upaya paksa, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak ada putusan yang dikenakan upaya paksa meskipun putusan tersebut tak kunjung tereksekusi. 2) Hambatan dalam pelaksanaanya ialah kurangnya aturan pelaksana mengenai upaya paksa, tidak adanya lembaga eksekutorial, kurangnya pengawasan dan kerjasama antara pihak pengadilan dan penggugat terkait eksekusi serta kesadaran pejabat yang rendah. 3) Pengenaan Uang paksa (Dwangsom) dalam siyasah syar'iyyah menggunakan pendekatan maslahah mursalah yang secara teoritis telah sejalan dengan tujuan siyasah syar'iyyah yaitu pengaturan yang memberikan maslahah namun secara implementasi pengaturan ini belum terlaksana. Kata Kunci: Efektivitas; Eksekusi; Upaya Paksa]]>
<![CDATA[Implementasi Pembangunan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Nur Atika]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.33825
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembangunan desa pada masa pandemi covid-19, bentuk pembangunan desa serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pada masa pandemi covid-19 di Desa Mappesangka, Kab. Bone perspektif siyasah syar’iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan pendekatan sosiologi yang berusaha mengajak untuk memahami bagaimana bentuk pelaksanaan pembangunan desa yang terjadi dalam masyarakat utamanya dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data primer dan sekunder ditampilkan sebagai temuan penelitian, diekstraksi untuk mendaptakan informasi yang valid, dan dinterpretasikan. Hasil dalam penelitian ini adalah pembangunan desa pada masa pandemi covid-19 terlaksana dengan baik, adanya bukti pembangunan fisik dan non fisik di Desa Mappesangka, Kab. Bone. Pelaksanaan pembangunan tetap melibatkan masyarakat walapun masyarakat desa tidak berpartisipasi secara maksimal karena pandemi covid-19, Islam memiliki sejarah mengenai wabah dikenal dengan kata waba’ dan ta’un, musibah ta’un yang mengakibatkan banyak orang meninggal dan perdagangan melalui Syam dihentikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, masa pemerintahannya yang diuji dengan berbagai masalah akibat wabah penyakit tidak menjadikan alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan, pembangunan tetap dilaksanakan dengan cara pengelolaan sumber dan pengeluaran pendapatan. Kata Kunci: Covid-19; Implementasi; Pembangunan Desa]]>
<![CDATA[Menilik Konsep Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Perspektif Siyasah Syar’iyyah ]]>
<![CDATA[Windi Aulia S]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.33826
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam perundang-undangan, prosedur perlindungan TKI dalam undang-undang, serta konsep Siyasah Syar’iyyah dalam hal perlindungan TKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Bentuk-bentuk perlindungan TKI dalam perundang-undangan yaitu perlindungan TKI pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan seperti pemberian informasi, pembinaan, pengawasan, memberikan bantuan hukum, pemberian fasilitas kepulangan TKI, melakukan pemantauan terhadap kepulangan TKI; 2) Prosedur perlindungan TKI dalam undang-undang yaitu melaksanakan penyuluhan dan rekrutmen, melakukan verifikasi keabsahan dokumen, melaksanakan penelitian perjanjian penempatan, memfasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Penempatan, serta bantuan advokasi bagi TKI; 3) Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw memerintahkan untuk memberikan perlindungan yang baik kepada para pekerja seperti perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan upah. Kata Kunci: Perlindungan; TKI; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar : Kajian Siyasah ]]>
<![CDATA[Shafira Zalsabilah Arifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.33827
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penerapan good governance di pemerintahan kota Makassar, apa yang menjadi faktor penghambat dan peluang penerapan good governance dan bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah mengenai good governance. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normatif syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance di kota Makassar dalam bidang pelayanan publik dilakukan dengan metode pelayanan digital dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat, sementara faktor penghambat ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, serta budaya kerja para pekerja yang masih tergolong lemah, serta faktor peluang ditandai dengan sudah tersedianya sarana fasilitas yang memadai demi menunjang pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing kantor pemerintahan kota Makassar, serta adanya dukungan dari masyarakat berupa kritik dan saran mengenai kualitas layanan. Pada prinsipnya, penerapan good governance di pemerintahan akan memberikan dampak utama bagi kemaslahatan masyarakat yang selaras dengan prinsip siyasah syar’iyyah yaitu mashlahah mursalah. Kata Kunci: Good Governance; Pelayanan Publik; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[Kedudukan Partai Oposisi terhadap Keberlangsungan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdul Kadir Lafuil]]>;
<![CDATA[Kusnadi Umar]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.33828
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan implikasi partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu : reduksi data, display data dan editing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan partai oposisi terhadap keberlangsungan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi pengaruh besar, karena memberikan stabilitas yang kondusif terhadap jalannya sistem demokrasi Indonesia. Keberadaan partai oposisi dapat memberikan check and balances terhadap pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan dikritisi oleh partai yang berada diluar pemerintahan dengan bertujuan untuk mengimbangi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat itu sendiri. Sebab, partai koalisi yang berada di parlemen tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Dengan demikian, keberlangsungan demokrasi dalam sistem presidesial Indonesia, partai oposisi menjadi alternatif utama dalam menjalankan prinsip check and balances. Terdapat dalam perspektif siyasah syar’iyyah, suatu kebijakan harus bermanfaat dengan mengedepankan kemaslahatan bersama, dan tidak diperuntukkan kepada sekelompok orang. Al-Qur’an dan hadis memerintahkan kepada setiap orang untuk berbuat adil dan jujur dalam menyampaikan amanat. Kata Kunci: Demokrasi; Partai oposisi; Sistem]]>
<![CDATA[Efektivitas Kebijakan Desentralisasi terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Indra Asari]]>;
<![CDATA[Andi Tenripadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jat.vi.33829
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar Adapun sub-sub masalah terdiri sebagai berikut. Pertama Bagaimana Konsep Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di. Kab. Polewali Mandar. Kedua Sejauh mana Dampak kebijakan desentralisasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah dalam mencapai Kemandiriannya. Ketiga Bagaimana implikasi Kebijakan Desentralisasi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif Siyasah syar’iyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan (Field research) dengan pendekatan yuridis, dan siyasah syar’iyyah. Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan sekunder melalui riset pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Studi dokumen. Adapun tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: pemerintah daerah di Kab. Polewali Mandar dalam menjalakan desentralisasi sudah dinilai efektif dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Susunan Perangkat Daerah di Kab. Polewali Mandar sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Perda ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat daerah, walaupun ada beberapa faktor dalam hal menjalankan pemerintahan otonom, tetapi semua dapat diatasi dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dengan merujuk kepada kitabullah yakni al-Qura’an dan Sunnah Rasul yang menjelaskan serta menerapkan pemerintahan yang efektif. Berdasarkan hal ini ada beberapa persamaan antara Hukum Tata Negara dan Siyasah syar’iyyah. Maka dari itu tidak bertentangan dalam lingkungan pemerintahan Kab. Polewali Mandar. Implikasi dari penelitian ini, yakni : Diharapkan kebijakan desentralisasi mencapai tingkat keberhasilan daerah dalam menjalankan Desentralisasi didaerah kabupaten dan Pemerintah dituntut serta diwajibkan memiliki perangkat daerah yang mepunyaik kemampuan hard skill dan soft skill agar dapat mencapai sasaran dalam pengambilan kebijakan Kata Kunci: Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Kebijakan]]>
