cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
zainal
Contact Email
zainal.ip@soc.uir.ac.id
Phone
+6285265763318
Journal Mail Official
jkp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Laboratorium Magister Ilmu Pemerintahan Gedung A Lantai 3, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : 24427292     EISSN : 27219232     DOI : https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Government Study published the original research papers or reviews about the government, social and politics. The objective of this journal is to disseminate the results of research and scientific studies which contribute to the understanding, development theories, and concepts of science and its application to the government science especially for master student . Terms of publishing the manuscript were never published or not being filed in other journals, manuscripts originating from local and International. JJKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Governance Science managed by the Master of Government Science, Postgraduate Program, Universitas Islam Riau. The topic of the journal will be related to this topic: Governments Social Politics State Local Goverments Governance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2015): Maret" : 5 Documents clear
Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPD) Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar indra safri; Indra
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.8 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Kualitatif yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui kuisioner dan proses wawancara. Populasi penelitian ini adalah fasilitator yang bekerja pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau yang berjumlah 48 orang. Sedangkan sampel ditentukan secara sensus, karena jumlah populasi yang ada relatif sedikit, analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PNPM Mandiri ialah program nasioanl dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang dalam proses perencanaannya memiliki kendala banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa, sementara sisi pelaksanaan keterlibatan masyarakat cukup tinggi dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPP, dan dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang masyarakat terlihat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan, baik dalam memilihara segala prasarana dan sarana, serta kesadaran masyarakat dalam melunasi dana simpan pinjam dari program SPP yang ada secara kontinyu. PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha.
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan afrizal afrizal; Detri Karya
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.318 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9325

Abstract

Dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan daerah, apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiataan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement). Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Hasil penelitian ini yaitu Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat e-procurement, pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya masyarakat dalam melakukan proses upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs http://lpse.pelalawankab.go.id/ . Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan. Serta Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.
Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai zaini ali; Muhammad Juli
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.222 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9326

Abstract

Fungsi LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai masih tetap berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor; 04 tahun 2007, untuk itu keberadaan LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh dalam memerankan fungsinya adalah untuk menciptakan pelaksanaan fungsi LPMK yang optimal, maka LPMK Bangsal Aceh harus terlebih dahulu dapat memantapkan dan memaksimalkan peran dan kedudukan LPMK yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan Bangsal aceh maka LPMK dituntut untuk lebih memberdayakan fungsi dalam kendala yang dihadapi sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor 04 tahun 2007, tentang Lembaga kemasyarakatan dikelurahan, dan tentunya harus saling berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan masyarakatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bermaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kami menilai kurang seriusnya pihak LPMK menaggapi permaslahan ini, karena untuk sama-sama kita ketahui bahwa Ketua LPMK juga sebagai ketua Mesjid dalam artian ada dua tugas yang diemban oleh pak Amin, hal ini tentu akan menyita banyaak waktu ditambah lagi hubungan kerja intern LPMK kurang berjalan dengan baik. Jadi harapan saya LPMK harus dinakhodai oleh orang yang berkomitmen tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnya tidak bisa setengah komitmen, kalau mau LPMK ini tetap eksis ’’
Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat Haryadi Haryadi; Moris Adidi Yogya
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.963 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9327

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan seperti berikut ini:1) Jumlah kendaraan di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2010-2014 adalah sekitar 26.195 unit mobil pertahun dan sekitar 92,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Riau pada rentang tahun 2010- 2014 cukup tinggi dimana pada tahun 2010 sebesar 27%, kemudian mengalami trend penurunan pada pada tahun 2011 sebesar 25%. Selanjutnya pengaruh dari PKB mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 31%, namun menurun kembali pada tahun 2013 sebesar 29%, dan pada tahun 2014 sebesar 32% yang berarti mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. 2) Selama periode 2010-2014 terdapat sekitar 219.276 sampai dengan 309.215 unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Pajak yang diperkirakan tidak terpungut berkisar antara sekitar 123 Miliar rupiah sampai dengan 222 Miliar rupiah, dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014. Selanjutnya saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :1) Diperlukan usaha yang sangat sistematis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan efektifitas penarikan PKB sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat dimaksimalkan kemanfaatannya, serta 2) Perlu adanya perbaikan sistem sehingga dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya, yang menjadikan penerimaan PAD dari sektor pajakan kendaraan bermotor akan maksimum, dengan mengoptimalkan samsat keliling serta penambahan UPT - UP diseluruh Provinsi Riau.
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai syahrul akmal latif; Syahrul Akmal Latif
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.765 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328

Abstract

Masalah sampah menjadi permasalahan yang krusial untuk wilayah bertataran Kota di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonormi daerah termasuk masalah pelayanan persamapahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan di Kota Dumai ditemukan pemasalahan kurangnya efektifitas pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan seperti kurang tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi untuk setiap wilayah Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012. Berdasarkan gejala tersebut makan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2)`Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012.Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi kebijakan menurut Dunn yang menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (adequacy), Pemerataan (equity), Responsivitas, Ketepatan (apropriateness). Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%) yang dikategorikan Cukup Baik. Faktor yang mempengaruhi Pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2)Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang (3) Minimnya sarana dan prasarana (4) Masih banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarnkan kepada pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan dibidang persampahan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2023): Oktober Vol. 9 No. 1 (2023): Maret Vol. 8 No. 2 (2022): Oktober Vol. 8 No. 1 (2022): Maret Vol. 6 No. 1 (2020): Maret Vol. 2 No. 1 (2016): Maret Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober Vol. 1 No. 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 2 (2021): Oktober Vol. 7 No. 1 (2021): Maret Vol. 6 No. 2 (2020): Oktober Vol. 4 No. 1 (2018): Maret Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober More Issue