Articles
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai ]]>
<![CDATA[syahrul akmal latif]]>;
<![CDATA[Syahrul Akmal Latif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 1 (2015): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.765 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328
<![CDATA[Masalah sampah menjadi permasalahan yang krusial untuk wilayah bertataran Kota di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonormi daerah termasuk masalah pelayanan persamapahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan di Kota Dumai ditemukan pemasalahan kurangnya efektifitas pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan seperti kurang tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi untuk setiap wilayah Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012. Berdasarkan gejala tersebut makan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2)`Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012.Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi kebijakan menurut Dunn yang menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (adequacy), Pemerataan (equity), Responsivitas, Ketepatan (apropriateness). Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%) yang dikategorikan Cukup Baik. Faktor yang mempengaruhi Pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2)Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang (3) Minimnya sarana dan prasarana (4) Masih banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarnkan kepada pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan dibidang persampahan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.]]>
<![CDATA[Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Sapran Daulay]]>;
<![CDATA[Syahrul Latief]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.08 KB)
|
DOI: 10.25299/jkp.2016.vol2(2).9380
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pemilu tersebut. Indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut yaitu tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini menggunakan tipe deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Ada dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuissioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini bervariatif terdiri dari komisioner KPUD Kabupaten Pelalawan dan Sekretariat KPUD Kabupaten Pelalawan, peserta pemilu Panwaslu yang ditetapkan melalui teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPUD Kabupaten Pelalawan seperti anggaran yang dimililki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sangat minin, lemahnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis, lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarah tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan agar menanamkan sifat partisipatif dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya agar lebih selektif dan objektif dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS]]>
<![CDATA[Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram ]]>
<![CDATA[Henky Fernando]]>;
<![CDATA[Yuniar Galuh Larasati]]>;
<![CDATA[Syahrul Akmal Latif]]>
<![CDATA[ Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol 8, No 1 (2022): Accredited by Kemenristekdikti RI SK No. 36/E/KPT/2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bunda Mulia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30813/bricolage.v8i1.3052
<![CDATA[ Studi ini mendeskripsikan tentang pemaknaan kejahatan korupsi yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram melalui simbol meme. Deskripsi dalam studi ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan korupsi dalam wacana khalayak pengguna media sosial Instagram. Studi ini menggunakan metode netnografi yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam studi ini diawali dengan pembacaan 104 ribu meme yang diunggah oleh pengguna media sosial Instagram melalui kata kunci pencarian hastag #korupsi. Analisis pada data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara tematik untuk mengungkap makna dari kejahatan korupsi. Temuan dalam studi ini menunjukan bahwa kejahatan korupsi tidak sedikit didefinisikan melalui simbolisasi binatang, aktor, dan kelembagaan negara. Dalam konteks ini, penggunaan simbol-simbol tersebut merujuk pada tiga pemaknaan, yaitu; perilaku yang tidak manusiawi dehumanisme, perbuatan elitis dan dimaknai sebagai kejahatan kolektif. ]]>
<![CDATA[TRENDS KRIMINAL DI PEKANBARU 2012-2016 ]]>
<![CDATA[Syahrul Akmal Latief]]>;
<![CDATA[Fakhri Usmita]]>;
<![CDATA[Riky Novarizal]]>
<![CDATA[ SISI LAIN REALITA Vol. 2 No. 1 (2017): Sisi Lain Realita ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.393 KB)
|
DOI: 10.25299/sisilainrealita.2017.vol2(1).1381
<![CDATA[The least availability of criminal data for the community, makes it difficult to get a picture of the crime. This study aims to illustrate the trend of crime in Pekanbaru City in 2012-2016 by using a quantitative alignment in view of police criminal statistics in Pekanbaru. This study focuses on eight criminal acts, namely: theft of two-wheeled vehicles, theft by weight, maltreatment, narcotics abuse, embezzlement, domestic violence, motor vehicle theft, and deprivation. The results of this study indicate a fluctuation of crime rates for eight crimes under investigation. The crime total reached in 2014 was 928 cases, and relatively decreased for the following years. The average trend of increasing or decreasing crime amounted to 19.5 cases per year.]]>
<![CDATA[ANALISA RUH PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL (UNDANG-UNDANG 2003) ]]>
<![CDATA[Syahrul Akmal Latif]]>;
<![CDATA[Yusri Herman]]>
<![CDATA[ SISI LAIN REALITA Vol. 1 No. 1 (2016): Sisi Lain Realita ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.535 KB)
|
DOI: 10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1403
<![CDATA[The issue of education is never over to talk about because education is one measurement of a person's individual accomplishments and achievements systematically nation. The high education of human resources will give a lot of useful works for the individual and social. Unfortunately, the education that was developed based on this character only strengthen individual and social, it’s beyond the divine value . It is due to the historical roots of the character education by Immanuel Kant (1724-1804) and Charles Renouvier (1815-1857); Religious morality in the low education and August Comter (1798- 1857); secular morality. Renouvier said the weakness of youth responsibility, loss of justice equality, respect and others. The process of character education is faced with the application of secularization. Such as, in France Francois Camille Jules Ferry (1832-1893) , a French Education minister said; Moral education is important but explicitely teaching morality does not needed. The development of character education in America is very dynamic. It’s started from 19th century (1900-1950) until 1997.It’s established nationally. Finally, Thomas lichona explained the entire role of religion in the education of character with seven steps and the role of teachers in character education. Thus, the author conducted religious analysis which widely spread among society is that the teaching of Protestant religious. But, It successfully gives individual and social value as character education. On the contrary, the goal of our national educational in 1945 (Version amendment) Article 31, paragraph 3 states: The Government shall manage and organize a national education system. Which increases the Faith and piety as well as noble character in order to educate the nation that adopted by law. Article 31, paragraph 5, states that the government advances science and technology to uphold the values of religious and national unity for the progress of civilization and prosperity of mankind. Likewise, the purpose of philosophy Nasionsl Education Act No. 20 of 2003. The 1945 Constitution and the Law N0 20 of 2003. Strongly reflects the value of belief in one God as the first principle of Pancasila as the first principle says it is an acknowledgment that in developing the nation's education should not be separated from human relations and slave relationship with God the creator.]]>
<![CDATA[Fenomena Tempat Hiburan Movi Box XDi Komplek Pertokoan Mall SKA Kota Pekanbaru Suatu Kajian Kriminologi: Universitas Islam Riau ]]>
<![CDATA[Syahrul Akmal Latief]]>;
<![CDATA[Mutia Soraya Wallad]]>
<![CDATA[ SISI LAIN REALITA Vol. 3 No. 2 (2018): Sisi Lain Realita ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.914 KB)
|
DOI: 10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3707
<![CDATA[As one of the big cities in Indonesia, the development of entertainment places in the city of pekanbaru growing each day. Starting from family karaoke until the cinema mini or known Movie Box. But many of Movie Box is pointed out as the place is misused to visitors do immoral. Freely in determining the Movies what to wact, and a various facilities that to make visitors comfortable and safe in the room. Additionally Movie Box also provide food and drinks to order. Interesting thing, this Movie Box design the room is very closed and the room lights can be turned off. In terms of supervision, nothing is done by the owner even CCTV was not available. Additionally the weak supervision of government make a Movie Box increasingly exist and a favorite young couple in pekanbaru.]]>
<![CDATA[PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM PRILAKU SEKS BEBAS DIKALANGAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Syahrul Akmal Latif]]>;
<![CDATA[Muhammad Zulherawan]]>
<![CDATA[ SISI LAIN REALITA Vol. 4 No. 2 (2019): Sisi Lain Realita ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.545 KB)
|
DOI: 10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(2).4827
<![CDATA[Social deviations in free sex behavior among adolescents is quite alarming because they are seen as bad behavior and contrary to the norms in society. The purpose of this study is to seek solutions to the problem of social deviations of free sex among adolescents by looking at the factors and things that underlie free sex behavior that occurs by departing from theological and sociological analysis and also using the Differential Association theory by Sutherland which explains the process of occurrence deviant behavior. In this study the authors use the method of literature study of various thoughts and previous studies that have been conducted. As for the discussion of this study, the writer took three discussions which became an outline for the author, namely: 1. Knowledge of adolescents about free sex, 2. Free sex behavior among adolescents, and 3. Factors causing free sex among adolescents. So based on this research it is expected to be a solution for the political elite, government, academics and society especially parents to be more together to protect teenagers from the influence of the phenomenon of free sex among adolescents.]]>
<![CDATA[UPAYA TEORITIS PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK (JUVENILE DELIQUENCY) ]]>
<![CDATA[Syahrul Akmal Latief]]>;
<![CDATA[Muhammad Zulherawan]]>
<![CDATA[ SISI LAIN REALITA Vol. 5 No. 01 (2020): Sisi Lain Realita ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.26 KB)
|
DOI: 10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6383
<![CDATA[Current technological developments have had a lot of bad effects on children, causing child delinquency and lately we often hear news about children, both children as victims and as perpetrators of delinquency. To solve the problem of children's delinquency must be done and based on a comprehensive understanding of the causes. So this article aims to discuss the causes of child delinquency from both the theoretical and conceptual perspectives as well as the scope of law and methods for dealing with child delinquency in Indonesia. The problem of juvenile delinquency continues to increase based on data from the KPAI of the Republic of Indonesia showing that there were 11,492 cases of delinquency and violating the law in 2019 so that several approaches are needed to prevent and overcome current juvenile delinquency which is mostly done through a repressive approach so that appropriate methods and approaches to address juvenile delinquency problems must be carried out based on a deep understanding of the causes of juvenile delinquency.]]>
<![CDATA[SISI GELAP EKSPLOITASI ANAK BAWAH UMUR DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[M.Zulherawan]]>;
<![CDATA[Syahrul Akmal Latief]]>
<![CDATA[ SISI LAIN REALITA Vol. 5 No. 2 (2020): Sisi Lain Realita ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.988 KB)
|
DOI: 10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(2).7594
<![CDATA[Every child has the right to survival in terms of the nation and state, children are the future of the nation and the next generation of the ideals of the nation so that they have the right to survive, develop, grow, participate and are entitled to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. The high rate of exploitation of minors in Pekanbaru is one of the things that makes us pay attention to the splendor of the development side of the city of Pekanbaru which leads to civility. The black side of exploitation of underage children makes as citizens we are obliged to socialize the existence of the Child Protection Act, especially on the threat of criminal acts of employing children. We can also socialize human rights to parents. Early prevention at the family level can reduce the effects of children becoming victims of exploitation. There is also a formulation of the problem raised in this research which is "What is the background of the formation of the exploitation of basic age children in Pekanbaru City?". The research procedure used in this research is a qualitative method by collecting information by associating as many as 15 informants, namely 7 key informants and 8 informants whose results from the study were analyzed using the Atlas application system. IT is useful for classifying information experienced in the field. The results that the author has are the presence of actors who are motivated to carry out exploitation, appropriate targets for exploitation and the lack of supervision regarding the exploitation of these children. And the aspects behind the formation of exploitation of minors are economic aspects, coercion from parents, culture and the absence of care. In order to minimize this problem, it is hoped that the related service and the Civil Service Police Unit will carry out patrols more often and residents will participate in overcoming these problems.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance: Countering Narcotics Abuse in Indonesia ]]>
<![CDATA[Syahrul Akmal Latif]]>;
<![CDATA[Ranggi Febrian]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Volume 7 Issue 3: (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jog.v7i3.16673
<![CDATA[The collaboration of Government Institutions driven by BNN in narcotics countermeasures in Indonesia is quite successful in reducing the number of narcotics abuse. The problem is that in 2019 there was an increase in prevalence by 0.03%. Collaborative Governance is a strategy in overcoming narcotics in Indonesia, seen from 4 dimensions, namely the context of the collaboration process influenced by starting conditions, facilitative leadership, and institutional design. The quality method with a regular study approach from government reports and research results. In the context of the research conducted, the phenomenon of narcotics problems in Indonesia has long been the subject of the author's observations so things are found that are noted in the findings of the problem of narcotics abuse. The results of this study are three dimensions, namely starting conditions, facilitative leadership, and institutional design influencing the collaboration process with a positive output. As a result, there was a significant decrease in the prevalence of narcotics from 2011 to 2019. In 2011 the prevalence was 2.23%, in 2014 the prevalence was 2.18%, in 2017 at 1.77%, and in 2019 at 1.80%.]]>
