Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL-SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Fadilah Qotimatun Puji Rahayu
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT In this issue, the authors formulated the problem of sharia economic dispute settlement in the Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and how the Analysis of the Peace Certificate of Sharia Economic Disputes in the Religious Courts Sragen is reviewed from Al-Shulhu and Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court. This research is a library research. Data collection conducted by Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr with supporting data in the form of interviews with Religious Court judges Sragen and documentation. Data analysis in this research was conducted by discourse analysis or discourses analysis method. This research shows that the resolution of Islamic economic disputes in these two articles is in accordance with the rules using legal sources from the Penal Code, Article 130 HIR, Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and Statutes No.4 of 2019 concerning Procedures for the Settlement of Simple Lawsuit. Reviewed by using al-shulhu and Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court is in accordance with the principles of as - Shulhu and the provisions in Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court. Keywords: Al-shulhu; PERMA No. 1 of 2016; Sharia Economic Case. ABSTRAK Dalam permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr serta bagaimana Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al-Shulhu dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data yang dilakukan dengan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr dengan dilakukan data pendukung berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Sragen dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis wacana. Penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kedua Putusan sudah sesuai aturan dengan menggunakan sumber hukum dari KUHPerdata, Pasal 130 HIR, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ditinjau dengan menggunakan as-shulhu dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sesuai dengan prinsip as-Shulhu dan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kata Kunci: As-shulhu; Perkara Ekonomi Syariah; PERMA No. 1 Tahun 2016.

PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Arum Sari Puspa Dewi
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT Polygamy is a marriage where the husband has more than one wife at the same time. In this case, a man who wants to do polygamy has to fulfill the applicable requirements. Because of the many requirements that have to be fulfilled, people tend to do digression in order to realize polygamy. The purpose of this study is: Firstly, to understand about Judge's Consideration in giving a decision of the case. Secondly, to understand what Legal Consequences appear after the cancellation of polygamy viewed from the Constitution Number 1 1974 about Marriage. This research is a literature research that focuses on Judge's Decision of Klaten Religious Court Number 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. The data that is used in this research are primary and secondary data collected through documentation, interviews and then being analyzed using descriptive analysis technique. Based on research analysis, it can be concluded that the Judge grant the wish of the first wife and cancel the polygamy marriage of the husband with a consideration of the facts that exist in the trial which is in accordance with existing legislation. Keywords: Cancellation of Polygamy; Legal Consequences; Polygamy Marriage; Polygamy Requirements. ABSTRAK Perkawinan poligami adalah perkawinan dimana suami mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan. Dalam hal seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami harus memenuhi persyaratan yang telah berlaku. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah pembatalan poligami tersebut yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literer (kepustakaan) yang berfokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan analisis penelitian, dapat dihasilkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan poligami antara Termohon dengan Turut Termohon dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kata Kunci: Akibat Hukum Pembatalan Poligami; Perkawinan Poligami; Pembatalan Poligami; Syarat-Syarat Poligami.

DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST Hanifah Musyahidah
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT This study examines the impact of the empowerment of zakat on the level of material welfare and spiritual welfare of mustaḥiq recipients of Al Azhar Laznas alms in Baran, Mundu and Siyono villages, Eromoko District, Wonogiri Regency based on the CIBEST Index (Center of Islamic Business and Economics Studies). The research data was obtained through a quantitative approach to 59 household respondents with data collection techniques in the form of interviews and questionnaires. The analysis technique in this study used the paired data t-statistic test, and the CIBEST Index. Based on the CIBEST Index, the number of mustahik households in quadrant I has increased by 54 percent. While in quadrant II decreased by 27 percent, and in quadrant III and quadrant IV decreased by 8 percent and 19 percent. The results of this study indicate that there is an impact of the empowerment of zakat on the material and spiritual well-being of household mustahik before and after receiving zakat assistance. Keywords: CIBEST indeks; Kesejahteraaan; Zakat. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dampak pemberdayaan zakat terhadap tingkat kesejahteraan material dan kesejahteraan spiritual mustaḥiq penerima bantuan zakat Laznas Al Azhar di Desa Baran, Mundu, dan Siyono, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Indeks CIBEST (Center of Islamic Business and Economics Studies). Data penelitian diperoleh melalui pendekatan kuantitatif kepada 59 responden rumah tangga mustahik dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan uji t-statistik data berpasangan, dan Indeks CIBEST. Berdasarkan Indeks CIBEST, jumlah rumah tangga mustahik yang berada pada kuadran I mengalami peningkatan sebesar 54 persen. Sedangkan pada kuadran II menurun sebesar 27 persen, dan pada kuadran III serta kuadran IV menurun sebesar 8 persen dan 19 persen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak pemberdayaan zakat terhadap kesejahteraan material maupun spiritual rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat. Kata Kunci: Indeks CIBEST; Kesejahteraaan; Zakat.

PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ika Ristian
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT Marriage is one thing that has broad consequences in the legal relationship between husband and wife. With marriage there arises a right and obligation. A wife who does not carry out her obligations in fiqh munakahat is called nushuz. In the Compilation of Islamic Law it is explicitly stated that the act of cheating is only done by a wife, and in this case the husband has the right to treat his wife who are cheating in the Compilation of Islamic Law explained that this cheating act of the wife can abort the income he gets from her husband. The rights of the husband are considered to be able to cause domestic violence experienced by the wife. Things like this become a problem in married life. Based on the background and subject matter above, the researchers' objectives are To find out the problematics of the concept of wife nusyuz and husband's rights in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the treatment of husbands who have the potential to become acts of Domestic Violence (Domestic Violence) and To describe the relevance of the concept of wife nushuz according to the Compilation of Islamic Law (KHI) with Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. This research is a literature research that sourced on the primary legal material, compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/ KHI) and Law No. 23 of 2004 about the removal of household violence, as well as secondary law material in the form of books, documents , etc. Then this research was then analyzed using content analytical techniques. This study uses a type of grounded theory design. Then this study was analyzed using content analysis techniques and carried out a moving analysis from descriptive to theoretical level that is connecting concepts based on data with concepts in the literature. Based on the results of the study, it can be concluded that in understanding the concept of nusyuz is often wrong, it is not always the wife who refuses intimacy and the wife who leaves the household with permission from the husband is the wife of nushuz. Compilation of Islamic Law has no binding law, the position of Compilation of Islamic Law under Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. For the relevance of the Compilation of Islamic Law and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is forbidden to commit violence. Keyword: Husband's rights; Islamic law Compilation; Law of the domestic voilence; Wife's nusyuz. ABSTRAK Perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai akibat luas dalam hubungan hukum antara suami istri. Dengan adanya perkawinan maka timbullah suatu hak dan kewajiban. Seorang istri yang tidak melaksankan kewajibanya dalam fiqh munakahat disebut dengan perilaku nusyuz. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara tegas bahwa tindakan nusyuz hanya dilakukan oleh seorang istri, dan dalam hal ini suami mempunyai hak untuk memperlakukan istrinya yang nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tindakan nusyuz istri ini dapat menggugurkan nafkah yang ia peroleh dari suaminya. Hak suami disinilah dianggap dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri. Hal seperti ini menjadi permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas maka yang menjadi tujuan peneliti adalah Untuk mengetahui problematika konsep nusyuz istri dan hak suami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perlakuan suami yang berpotensi menjadi tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mendeskripsikan relevansi konsep nusyuz istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada sumber data hukum primer yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sumber data sekunder yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen. Penelitian ini menggunakan jenis desain grounded theory. Kemudian penelitian ini di analisis menggunakan teknik content analisis dan melakukan moving analysis from descriptive to theoretical level yaitu menghubungkan konsep berdasarkan data dengan konsep-konsep yang ada dalam literatur. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman konsep nusyuz istri sering kali salah, tidak selamanya istri yang melakukan penolakan berhubungan intim dan istri yang meninggalkan rumah tangga seiizin suami adalah istri nusyuz. Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai hukum yang mengikat, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di bawah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk relevansi antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sama-sama melarang adanya tindak Kekerasan. Kata Kunci: Hak Suami; Kompilasi Hukum Islam; Nusyuz Istri; Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN Risma Nur Isnaini
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT This study discusses the problem of muamalah in Mrisen Village, Juwiring District, Klaten Regency in renting rice fields using oyotan and bawonan systems. The data of this research were obtained through interviews with parties involved in the rice field rental contract with the oyotan and bawonan system, and through documentation. In conducting research, the method used in this research is the method of field research or field research and the data is analyzed using the deductive method. This research uses contract theory, ijarah theory, and mukhabarah theory. The results showed that the implementation of the oyotan and bawonan system, namely renting rice fields with harvest counts and giving the harvest, as long as the rental period was managed by the tenants, the maintenance costs were borne by the tenants, but in the middle of the agreement there was an addition of oyot and the rice fields were managed by the land owner for an uncertain period. According to the wishes of the land owner and the owner still receives the agreed amount of bawonan (harvest). In this practice, there are two contracts, namely the ijārah and mukhābarah contracts. So in Fiqh Muamalah the oyotan system should not be implemented because it contains gharar or it is unclear the end of the lease period. Keywords: Bawonan; Ijārah; Oyotan. ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang persoalan muamalah di Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dalam sewa-menyewa sawah yang menggunakan sistem oyotan dan bawonan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam akad sewa-menyewa sawah dengan sistem oyotan dan bawonan, dan melalui dokumentasi. Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode field research atau penelitian lapangan serta data dianalisis dengan metode deduktif. Penelitian ini menggunakan teori akad, teori ijārah, serta teori mukhābarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem oyotan dan bawonan yaitu sewa menyewa sawah dengan hitungan panen dan pemberian hasil panen, selama masa sewa dikelola penyewa maka biaya perawatan ditanggung penyewa, namun di tengah perjanjian terjadi penambahan oyot dan sawah dikelola pemilik lahan untuk jangka waktu yang tidak menentu sesuai keinginan pemilik lahan serta pemilik tetap menerima bawonan (hasil panen) sesuai jumlah yang disepakati. Dalam praktek tersebut terjadi dua akad yaitu akad ijārah dan mukhābarah. Maka dalam Fiqh Muamalah sistem oyotan tidak boleh dilaksanakan karena mengandung gharar atau ketidakjelasan berakhirnya waktu sewa. Kata Kunci: Bawonan; Ijārah; Oyotan.

UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK ḤAḌĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Efrida Handayani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT This study was examined from the background of the sense of ḥaḍānah of a former CSW at PKBM Ar-Ridho in caring for children. Some of the reasons behind the former prostitute to quit the world of prostitution include: wanting to start a better life, want a family and be the best for their children. The purpose of this research is to find out and explain the efforts of former commercial sex workers on Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta in fulfilling ḥaḍānah rights and to find out and explain the view of the Compilation of Islamic Law on the efforts of former commercial sex workers in fulfilling ḥaḍānah rights. This research is a type of field research with case studies using a qualitative approach. Data collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. Data were then analyzed using the Milles and Huberman Model which included data reduction, data display and conclusion drawing. Data on fulfilling the rights of ḥaḍānah from former commercial sex workers (CSWs) in the Ar-Ridho PKBM were analyzed from the perspective of Islamic Law Compilation. The results showed efforts to fulfill the rights of ḥaḍānah carried out by former CSWs include: the right of children in giving a good name, the right of children to receive love, the right of children to live, the right of children to obtain breast milk, the right of children to receive care, care and maintenance and the rights child in education. Fulfillment of ḥaḍānah rights of former commercial sex workers (CSWs) in the Ar-Ridho PKBM is in accordance with the Compilation of Islamic Law. Keywords: Ex-prostitute worker (PSK); Ḥaḍānah Right; Islamic Law Compilation. ABSTRAK Penelitian ini dikaji dari latar belakang sense of ḥaḍānah dari mantan PSK di PKBM Ar-Ridho dalam memelihara anak. Beberapa alasan yang melatarbelakangi mantan PSK berhenti dari dunia prostitusi antara lain: ingin memulai kehidupan yang lebih baik, ingin berkeluarga dan menjadi yang terbaik untuk anak-anaknya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya mantan pekerja seks komersial Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta dalam pemenuhan hak ḥaḍānah serta untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap upaya mantan pekerja seks komersial dalam pemenuhan hak ḥaḍānah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan Model Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Data-data tentang pemenuhan hak-hak ḥaḍānah dari para mantan pekerja seks komersial (PSK) di PKBM Ar-Ridho dianalisis perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukan upaya pemenuhan hak ḥaḍānah yang dilakukan oleh para mantan PSK meliputi: hak anak dalam pemberian nama baik, hak anak mendapatkan kasih sayang, hak anak untuk hidup, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan dan hak anak dalam pendidikan. Pemenuhan hak ḥaḍānah dari para mantan pekerja seks komersial (PSK) di PKBM Ar-Ridho telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Hak Haḍānah; Kompilasi Hukum Islam; Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK).

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI 'ADAL Hilma Syifa El Asith
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Guardian is one of the marriage pillars that must be fulfilled as the opinion of Imam Syafi'i which is strengthened by the hadith of Aisha. Even so, there are also guardians who are reluctant to marry off their children, called guardians 'adal. To overcome this problem, you can submit the application for the appointment of guardians 'adal to the Religious Courts. One of them is in the Klaten Religious Court, based on the consideration of judges that are generally the same but different results are obtained. In 2017 there were eight requests granted, while only one application was rejected. This research aims to compare the reasons for the submission to the judge's consideration in completing the two requests. This research is a type of literature with secondary data sourced from primary legal material in the form of a copy of the determination and secondary legal material in the form of books, journals, and so on. The collection of data through documentation is then asked for confirmation related to legal facts through an interview. The analysis technique is a descriptive qualitative and comparative approach to find out the difference. In granting or rejecting a request, it is not only seen from the argument of the request, but also the facts found in the trial including the guardian's statement. Then in these two petitions, in consideration, judges were more likely to use their beliefs while still paying attention to aspects of certainty, fairness and expediency. Keywords: Consideration; Guardian 'Adal; Marriage; Reluctant. Abstrak Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi seperti pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh hadits Aisyah. Meskipun begitu, namun juga terdapat wali yang enggan menikahkan anaknya yang disebut wali 'adal. Untuk mengatasi hal ini dapat mengajukan permohonan penetapan wali 'adal ke Pengadilan Agama. Salah satunya di Pengadilan Agama Klaten, dengan dasar pertimbangan hakim yang secara umum sama namun diperoleh hasil penetapan yang berbeda. Pada tahun 2017 terdapat delapan permohonan dikabulkan, sedangkan hanya ada satu permohonan yang ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan hingga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kedua permohonan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan penetapan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Pengumpulan datanya melalui dokumentasi yang selanjutnya dimintakan konfirmasi terkait fakta hukum melalui sebuah wawancara. Teknik analisanya dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif serta komparatif untuk mengetahui letak perbedaannya. Dalam mengabulkan atau menolak permohonan tidak hanya dilihat dari dalil permohonan, melainkan juga fakta yang ditemukan dalam persidangan termasuk keterangan wali. Kemudian dalam dua permohonan ini dalam pertimbangannya hakim lebih cenderung menggunakan keyakinannya dengan tetap memperhatikan aspek kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Kata Kunci: Enggan; Perkawinan; Pertimbangan; Wali 'Adal.

PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MAṢLAḤAH MURSALAH Sindi Rahmatika Windadewi
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT This research is motivated by number of submissions of marriage legalization in Hargosari Village, Tirtomoyo Subdistrict in the Integrated Marriage legalization at the Wonogirist Religion Court in Baturetno District in 2017.The purpose of the study was to determine the implementation of integrated marriage legalization in the 2017 court session of Wonogirist Religion Court in Baturetno District to applicants from Hargosari Village, Tirtomoyo District and find out the implementation of integrated marriage legalization in the trial session of the 2017 Wonogirist Religion Court in Baturetno District to applicants from Hargosari Village, Tirtomoyo District in terms of Perma number 1 of 2015 dan maṣlaḥah mursalah. The research data was obtained through interviews by interviewing wonogiri religious court judges, KUA Tirtomoyo employes and applicants integrated marriage legalization and that examines data on integrated marriage in 2017 and other sources that support research. The result of this study are the implementation of integrated marriage legalization of wonogiri religious court when seen from the process of dating in accordance with Perma number 1 of 2015 and the integrated marriage legalization trial held by the Wonogirist Religion Court when viewed from the level of the needs of the maṣlaḥah included in the maṣlaḥah ḥajiyah. Maḥlahah ḥajiyah if it is not met then it will not interfere with thw feasibility or system of human life system, but can cause difficulties or misery humans in living their lives. Keywords: Marriage; Marriage legalization; Maṣlaḥah mursalah; Perma number 1 of 2015;. ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan isbat nikah di Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo pada program Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah terpadu pada sidang keliling Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017 di Kecamatan Baturetno pada pemohon dari Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo dan untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah terpadu pada sidang keliling Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017 di Kecamatan Baturetno pada pemohon dari Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo ditinjau dari Perma No 1 Tahun 2015 dan maṣlaḥah mursalah. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan mewawancarai hakim yang mengesahkan isbat nikah terpadu, pegawai KUA Tirtomoyo dan pemohon isbat nikah terpadu dan mengkaji data-data tentang isbat nikah terpadu pada tahun 2017 dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri jika dilihat dari proses beracaranya telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan sidang isbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri jika dilihat dari tingkat kebutuhan maslahahnya termasuk dalam maṣlaḥah hajiyah. Maṣlaḥah ḥajiyah, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan sampai mengganggu kelayakan atau tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Kata Kunci: Isbat nikah; Maṣlaḥah mursalah; Perma nomor 1 tahun 2015; Pernikahan.

MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH Reni Setianti
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT The problem raised in this skripsi is about the mechanism for giving bonuses in Oriflame, where the alleged bonuses are given up to the lure and there is passive income. The purpose of this research is to determine of the mechanism for giving bonuses in the Oriflame Yarsih Network and to know the review of Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 on the mechanism giving bonuses in the Oriflame Yarsih Network. The research method used is the type of field research with a qualitative research approach, using primary and secondary data sources obtained through indirect interview with Oriflame members, non-participant observation and collection of research-related documentation, which is then analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the research are the mechanism for giving bonuses in the Oriflame Yarsih Network is based on the amount of BP (Bonus Points) collected. Then, the mechanism for giving bonuses in Oriflame Yarsih Network if reviewed the Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 there is one point which is not appropriate where in the Fatwa it is explained that there should be no passive commissions or bonuses that are obtained regularly without coaching or selling goods or services. However, in Oriflame there is passive income. Keywords: Fatwa DSN MUI; Giving Bonuses; Oriflame; The Mechanism. ABSTRAK Permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini mengenai mekanisme pemberian bonus di Oriflame, dimana diduga bonus yang diberikan meimbulkan iming-iming dan terdapat pendapatan pasif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian bonus di Oriflame Jaringan Yarsih dan mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 terhadap mekanisme pemberian bonus di Oriflame Jaringan Yarsih. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara tidak langsung dengan para member Oriflame, observasi non partisipan serta pengumpulan dokumentasi terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bonus di Oriflame Jaringan Yarsih dilakukan berdasarkan jumlah BP (Bonus Point) yang terkumpul. Kemudian, mekanisme pemberian bonus di Oriflame Jaringan Yarsih menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 terdapat satu point yang tidak sesuai dimana dalam Fatwa dijelaskan tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa. Namun, di Oriflame terdapat pendapatan pasif. Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI; Mekanisme; Oriflame; Pemberian Bonus.

TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM Bangun Seto Dwimurti
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT Technological development is able to break the old way (disruption) by combining technology and modern finance. The emergence of financial technology or can be called financial technology. Financial Technology is the use of technology in a financial system that produces new products, services, technology and / or business models and can have an impact on monetary stability, financial system stability, and / or the efficiency, smoothness, security and reliability of payment systems. One of the start-ups of financial technology that emerged in the field of fund transfer is Flip. Flip gave rise to new innovations in the field of fund transfers in the form of applications as intermediaries to free the burden of administrative costs that apply to banks. The purpose of this study was to determine the implementation of financial technology transfer of different bank funds without administrative costs through the Flip application and to find out an overview of Islamic business ethics of the transfer of different bank funds without administrative costs through the Flip application. From this study the researchers found the results that the implementation of different bank fund transfers without administrative costs through the Flip application have not fully met the criteria in PBI No. 19 / 12 / PBI / 2017 regarding the Implementation of Financial Technology and Flip has not provided consumer protection if an error occurs due to Flip continues the transfer of funds to the destination account, and there is still business behavior that is not recommended by Islam. Among them are the two processes and a longer time in implementing the transfer of different bank funds without administrative costs and the still unclear (gharār) with the unique code given by Flip and the tyranny in business ventures between startups based on fund transfers. Keywords: Flip Applications; Implementation of Financial Technology; Islamic Business Ethics. ABSTRAK Perkembangan teknologi mampu mendobrak cara lama (disruption) dengan memadukan teknologi dan keuangan modern. Munculah teknologi keuangan atau bisa disebut teknologi finansial. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Salah satu start-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi baru dalam bidang transfer dana berupa aplikasi sebagai perantara untuk membebaskan beban biaya administrasi yang berlaku pada bank. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip. Dari penelitian ini peneliti menemukan hasil bahwa pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Flip belum memberikan perlindungan konsumen apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh Flip dalam meneruskan transfer dana ke rekening tujuan, serta masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan oleh Islam. Di antaranya adanya dua kali proses serta waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi dan masih adanya ketidak jelasan (gharār) dengan adanya kode unik yang diberikan Flip serta adanya kezaliman dalam usaha bisnis antar startup berbasis transfer dana. Kata Kunci: Aplikasi Flip; Etika Bisnis Islam; Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abdul Rahman Prakoso

Contact Email abdulprakoso27@gmail.com

Phone +6281226849391

Journal Mail Official jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location Kab. sukoharjo, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA