cover
Contact Name
Faisal Fadilla Noorikhsan A. H.
Contact Email
faisal.fadilla@unsil.ac.id
Phone
+6285315357751
Journal Mail Official
jipp@unsil.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya
Location
Kota tasikmalaya,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Siliwangi
ISSN : 23018453     EISSN : 27766284     DOI : 10.37058/jipp.v8i1.3085
Core Subject : Social,
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik" : 7 Documents clear
Strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta pada Pemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada PILKADA DKI Jakarta tahun 2012 Restu Rahmawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.654 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2295

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji tentang strategi Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta pada pemenangan Joko Widodo Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. Alasan penulis meneliti tentang strategi Partai Gerindra karena Partai Gerindra merupakan partaipengusung Joko Widodo Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012. Kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama juga merupakan indikator keberhasilan DPD Partai Gerindra dalam merekrut massa pendukungnya, karena DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakartamelakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah kongkrit dengan memberdayakan para fungsionaris partai untuk dapat bekerja secara lebih efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihatprogram dan strategi DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta pada pemenangan pemilu JokoWidodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2012. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif analisis.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan pemilu kepala daerah Provinsi DKI Jakarta pada pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan menggunakantiga pendekatan pemenangan yaitu popularitas, liketabilitas dan elektabilitas. Dengan demikian, kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tidak hanya karena mereka berdua sosokyang ideal sebagai pemimpin masyarakat, tetapi juga karena kerja keras DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebagai partai yangmengusung pasangan calon tersebut untuk mengantarkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta.
Quo Vadis Gerakan Politik Ulama : Perubahan Orientasi Gerakan Politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.867 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2300

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran dari satu fenomena perubahan orientasi gerakan politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya dengan asumsi bahwa perkembangan kekinian gerakan politik ulama sudah tidak lagi berbasis Ideologi keagamaan pasca Reformasi. Tulisan ini juga menyoroti sejauh mana perubahan orientasi gerakan ulama dengan memperhatikan aspek sosial, kultural ke-Islaman yang menjadi ciri khas Kabupaten Tasikmalaya. Tulisan ini berbasis pada teori mengenai tipologi pemikiran politik Islam modern dan kontemporer. Sejarah keberadaan partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari figur para ulama yang  menjadi lokomotif berjayanya partai Islam khususnya pada masa Orde Baru dan setelah implemntasi Otonomi Daerah. Dengan dimensi, ruang dan waktu yang berbeda, pasca Reformasi, kekuatan ulama pun seakan kehilangan arah ideologisnya, dan bisa dikatakan lokomotif gerakan politik ulama sudah tidak lagi membawa gerbong kepentingan, isu-isu dan kebijakan yang bernuansa ke-Islaman.
Otonomi Daerah : Gerbang Menuju Negara Federasi? Ahmad Sholikin
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.978 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2296

Abstract

Pilihan untuk menerapkan gagasan otonomi yang seluas-luasnya, otonomi  khusus, dan federasi sama-sama dapat diharapkan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia seperti saat ini. Tetapi pilihan mana yang menjadi terbaik seyogyanya harus dilihat dalam konteks kebutuhan bangsa kita dewasa ini. Oleh karena itu, janganlah kita bersikap secara mutlak dan apalagi saling mengancamseakan-akan perahu republik pasti pecah jika negara kesatuan dirubah menjadi federasi ataupun jika dipertahankan mati-matian sebagai negara kesatuan. Biarlah pilihan-pilihan tersebut dimengerti dulu secara luas, baru kemudian orang siap untuk menetapkan pilihan rasional. Dalam pandangan penulis baik negara kesatuan maupun negara federasi sama-sama mengandung kelebihan dan kelemahan. Karena itu, yangpertama harus mendapat perhatian adalah soal jaminan keadilan yang dapat tumbuh  dan berkembang di dalam salah satu dari kedua bentuk negara itu, dan yang kedua  adalah soal jaminan integrasi nasional untuk mengatasi gejala disintegrasi nasional yang merebak akhir-akhir ini.
Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Indonesia Andhika Pratama
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.441 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2301

Abstract

Untuk melihat dan mengukur seberapa jauh partisipasi politik etnis Tionghoa  sebagai kaum minoritas di Indonesia dapat dilihat dari partai-partai politik di mana mereka bergabung dan terlibat. Semangat etnis Tionghoa untuk dapat berperan serta dalam pemerintahan di Indonesia lewat partisipasinya dalam partai-partai politik mengalami sebuah dinamika. Kesempatan untuk ikut politik terbuka secara bebas pada era-era tertentu namun ada pada saatnya mereka mengalami kekerasan-kekerasan serta larangan dari masyarakat luas yang anti-China, misalnya pasca G30S/PKI, saat demonstrasi akibat krisis moneter yang mengakhiri orde baru berlangsung menjelang reformasi
Dinamika Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sumber daya air di Indonesia Hanantyo Sri Nugroho
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.662 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2297

Abstract

Dalam kenyataannya, tidak ada pasar yang bebas dari intervensi pemerintah  sebagaimana yang disebut dengan pasar bebas. Meskipun, penentuan peran pemerintah maupun swasta ditentukan oleh kapasitas dan kebutuhan dari masing-masing pihak. Dalam hal ini, hasil dari interaksi politik adalah keseimbangan rasional agar terdapat sinergi diantara keduanya. Di sisi lain, interaksi politik tersebut juga dianggap sebagaisebagai sebuah panggung dimana semua pihak bersaing. Di titik inilah, bagaimana peran pemerintah dan pihak swasta secara efektif dapat saling bersinergi. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka keseimbangan politik yang terbentuk mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang.
Gender dan Politik : Analisis Kemenangan Ade UU Sukaesih dalam Pilkada Banjar 2013 Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.599 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2298

Abstract

Penelitian yang berjudul Gender Dan Politik: Analisis Kemenangan Ade Uu Sukaesih Dalam Pilkada Banjar 2013 dimaksud untuk menganalisis kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada di Kota Banjar tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling melalui metode wawancara mendalam. Kemenangan Ade Uu Sukaesih dalam Pilkada Kota Banjar tahun 2013 dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu sosok dokter Herman sebagai tokoh yang membumi di Kota Banjar yang menjabat dua kali periode Wali Kota Banjar sekaligus  suami dari Ade Uu Sukaesih, serta Sosok Ade Uu Sukaesih sebagai Istri Mantan wali  kota yang dianggap berhasil mendampingi dokter Herman dalam mengembankan tugasnya selama dua periode. Temuan tersebut menunjukan pengaruh dominan dokter Herman dalam kemenangan istrinya, yaitu Ade Uu Sukaesih, yang menunjukkan pengaruh budaya patriarkis terhadap kemenangan calon perempuan dalam pilkada dan maskulinitas dalam kontestasi politik lokal.
Praktik Bias Wacana daratan dalam pembangunan wilayah (Studi Kasus Kabupaten Pulau Morotai) Ratnasari Paraisu
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.691 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2299

Abstract

Studi ini akan mendiskusikan mengenai praktik bias wacana daratan dalam pembangunan kewilayahan Kabupaten Pulau Morotai. Minat untuk studi ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap kehidupan masyarakat di daerah kepulauan yang kaya akan sumberdaya kelautan, namun mereka masih terbelenggu dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kabupaten Pulau Morotai yang kemudian menjadi lokasi studi ini karena Morotai merupakan daerah otonomi baru yang kaya akan potensi sektor kelautan. Kerangka teoritik yang dipakai adalah pembangunan kewilayahan dan biasbias dalam pembangunan (Chambers). Kerangka ini dipakai karena dipandang bisa menjelaskan mengenai praktik bias wacana daratan yang terjadi. Pertama, dengan meminjam pemikiran Chambers mengenai bias-bias pembangunan yang terjadi, maka  didapatkan ada empat bias yang mempengaruhi yaitu bias tempat, bias proyek, bias musim dan bias elit. Keempat bias ini yang kemudian berpengaruh memunculkan praktik bias wacana daratan tersebut di kabupaten Pulau Morotai.

Page 1 of 1 | Total Record : 7